Home Berita 2.043 Caleg Tak Izinkan Publik Akses Data Dirinya

2.043 Caleg Tak Izinkan Publik Akses Data Dirinya

Comments Off on 2.043 Caleg Tak Izinkan Publik Akses Data Dirinya
0
222

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melakukan penelitian terhadap keterbukan calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari 16 partai politik peserta pemilu. Hasilnya, dari 7.992 caleg DPR RI, 2.043 di antaranya tidak bersedia mempublikasi data dirinya kepada publik. Hal ini dinilai Perludem sebagai bentuk ketidakterbukaan caleg, sebab Pasal 3 huruf f dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang (UU) Pemilu No.7/2017 mengamanatkan pemilu untuk diselenggarakan secara terbuka, dan bahwa KPU wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

“Menurut kami, ketidakterbukaan caleg ini mengherankan. Sebagai calon pejabat publik, mestinya dia membuka data dirinya kepada publik, agar publik yang sebagai pemilih tahu bagaimana kulitas wakil-wakil yang akan dipilihnya. Perludem sendiri, kami menyarankan publik jangan pilih caleg yang tidak mau data dirinya dibuka,” tandas Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, pada diskusi “Keterbukaan Data Profil Caleg Pemilu 2019” di Media Centre Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat (7/1).

Peneliti Perludem, Mahhardhika menilai profil caleg termasuk dalam data yang perlu dibuka. Peraturan KPU (PKPU) No.31/2018 mengakomodasi informasi caleg dalam formulir BB2 Daftar Riwayat Hidup dan Informasi Bakal Calon Anggota DPR/DPR Daerah (DPRD) provinsi/DPRD kabupaten\kota yang berisi beberapa informasi yang dibutuhkan publik. Diantaranya jenis kelamin, usia, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, status khusus, motivasi, dan target atau sasaran yang akan dikerjakan saat terpilih. Sayangnya, tak semua caleg menyatakan bersedia informasi data diri yang diisi pada formulir tersebut dipublikasikan kepada publik.

“Jadi, di form ini ada isian mengenai status khusus, soal mantan narapidana. Kalau caleg serius mengisi, dia mestinya isi status hukumnya,” ujar Mahhardhika.

Data menyatakan, Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai NasDem, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) merupakan partai dengan caleg yang paling banyak tak bersedia membuka data dirinya kepada publik. Partai Demokrat misalnya, 569 calegnya tak bersedia membuka data diri. Lalu Partai Hanura, 423 caleg. Partai NasDem, 334 caleg. Partai Garuda, 214 caleg. PKPI, 133 caleg.

Sementara itu, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) diapresiasi karena mayoritas calegnya mau membuka data diri. Hanya 1 caleg Partai Golkar, 3 caleg Partai Berkarya, 12 caleg PPP, 33 caleg PAN, dan 34 caleg Perindo yang tak bersedia data dirinya dibuka.

Dari sebaran daerah pemilihan (dapil), caleg di Sumatera Selatan 2, Gorontalo, Sulawesi Barat, Jawa Tengah 7,  dan Jawa Tengah 9 adalah yang paling tertutup. Sedangkan, banyak caleg yang telah mewujudkan sikap transparannya di daerah Kalimantan Tengah, Jawa Barat 11, Aceh 2, Jambi, dan Kalimantan Selatan 1.

Menanggapi hasil penelitian Perludem, anggota KPU, Ilham Saputra menyatakan bahwa KPU tak bisa memaksa setiap caleg untuk membuka data dirinya, sekalipun keterbukaan data diri pada konteks pemilu penting. KPU berpegang pada Pasal 17 huruf h UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi yang menormakan bahwa informasi mengenai riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi kesehatan, kondisi keuangan, hasil-hasil evaluasi berkenaan dengan intelektualitas dan riwayat pendidikan seseorang adalah informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, KPU hanya bisa mempublikasi data diri caleg jika mendapat persetujuan yang bersangkutan.

“Ada hak bagi masyarakat Indonesia bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dipublikasi tanpa keinginannya. Partai juga tidak memberikan garis komando bahwa ini boleh dipublikasi, ini tidak boleh. Ini adalah jalan pribadi caleg yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, kami sangat hati-hati mempublikasi,” jelas Ilham.

Meski demikian, KPU bisa mempublikasi seluruh data diri caleg jika Komisi Informasi Pusat (KIP) mengeluarkan edaran atau peraturan KIP yang menyatakan bahwa informasi data diri caleg mesti dibuka. Tanpa regulasi tersebut, KPU tak dapat bertaruh resiko diperkarakan oleh peserta pemilu.

Sebagai gantinya, Ilham mengatakan bahwa KPU akan mendiskusikan kemungkinan mengumumkan kepada publik nama-nama caleg yang tak bersedia mempublikasi data diri. KPU mendorong inisiatif partai untuk mengimbau seluruh caleg yang diusulkan untuk bersikap transparan.

“Kami berniat, jika ini ingin dibuka, kami akan umumkan siapa saja yang tidak membuka data pribadinya. Biar masyarakat menilai apakah orang yang menutup akses ini layak dipilih atau tidak,” ujar Ilham.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

Progres Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di 8 Provinsi Masih 0 Persen

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI per Rabu (24/4) menunjukkan bahwa progres rekapitulasi…