Home Berita 7 Hal Seputar Ujaran Kebencian

7 Hal Seputar Ujaran Kebencian

Comments Off on 7 Hal Seputar Ujaran Kebencian
0
151

Jumat (15/2), Imparsial dan Fahmina Institute mengadakan konferensi bertema “Ekuilibirium Penanganan Ujaran Kebencian dan Perlindungan Kebebasan” di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat. Empat pembicara utama dihadirkan, yakni Brigjen Polisi Agung Makbul dari Kepolisian RI, Mochammad Afiffudin dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Yunianti Chuzaifah, Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, dan Ardi Manto Adiputra, Koordinator Peneliti Imparsial.

Dari konferensi tersebut, ada tujuh hal seputar ujaran kebencian yang patut diketahui. Satu, Kepolisian RI mendefinisikan ujaran kebencian sebagai suatu ekspresi, baik verbal, tertulis, gambar, simbol, audio visual, maupun konten internet,  yang merupakan advokasi kebencian yang membentuk suatu hasutan untuk melakukan diskirminasi, permusuhan, atau kekerasan.

Menurut Agung, ujaran kebencian dilakukan untuk memprovokasi kebencian terhadap kelompok lain. Kelompok yang melakukan ujaran kebencian memandang kelompoknya lebih baik dan lebih unggul dari kelompok lainnya sehingga perbuatan melakukan ujaran kebencian sama dengan merendahkan harkat dan martabat sesama manusia.

Dua, ujaran kebencian menyebabkan konflik sosial yang berkepanjangan. Agung menyinggung bahwa kasus di Tolikara, Papua tahun 2014, kasus pembakaran gereja di Singkil, Aceh tahun 2015, dan kasus kekerasan terhadap kelompok Syiah di Kuningan, berawal dari ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu.

“Jadi, hate speech ini memunculkan konflik sosial, yang kalau dibiarkan jadi hate crime,” ujar Agung.

Tiga, pada Pemilu 2019, 90 kabupaten/kota termasuk dalam kategori rawan ujaran kebencian. Oleh karena itu, dalam rangka mengantisipasi, Bawaslu melakukan intervensi kebijakan dan kegiatan-kegiatan pencegahan berupa sosialisasi larangan-larangan kampanye.

Berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum, peserta pemilu, tim kampanye, pelaksana dan peserta kampanye dilarang menghina seseorangan karena suku, agama, ras, dan golongannya, serta dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat.

“Penting untuk menjelaskan larangan kampanye dengan tidak menebar ketakutan. Poinnya, semua boleh dilakukan, kecuali yang dilarang,” tukas Afif.

Empat, ujaran kebencian sering berdampak pada kekerasan seksual terhadap perempuan. Sebagai contoh, tragedi Mei 1998, ujaran kebencian yang masif ditujukan kepada warga negara etnis Tionghoa berdampak pada pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan Tionghoa. Ancaman pemerkosaan juga terjadi pada momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, saat kebencian terhadap etnis Tionghoa merebak pasca video kontroversial mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Poernama alias Ahok beredar.

“Tragedi Mei 1998 itu kan terjadi kekerasan seksual berbasis etnis, yang menjadi sebab lahirnya Komnas Perempuan. Jadi itu, ujaran kebencian menjadi pintu masuk persekusi, yang salah satu bentuknya adalah pelaziman misogini,” tandas Yuniarti, Wakil Ketua Komnas Perempuan.

Lima, berdasarkan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), objek ujaran kebencian tak lagi hanya suku, agama, ras, dan antargolongan, melainkan ditambah dengan gender, disabilitas, dan orientasi seksual.

Enam, ujaran kebencian berulang, dinilai karena adanya impunitas dan sejarah kelam yang tak dikelola dengan bijak. Populisme, politik elektoral, teologi doktriner, dan pelembagaan kebencian atas nama agama juga menjadi sebab langgengnya praktik ujaran kebencian.

Ujaran kebencian, menurut data yang dikelola oleh Kepolisian RI dan Komnas Perempuan, banyak dilakukan oleh tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, tokoh masyarakat adat, dan pejabat. Tak adanya kritisisme terhadap tokoh agama menyebabkan ujaran kebencian menjadi penyakit demokrasi yang hampir tak dapat disentuh.

“Tidak ada kritisisme terhadap tokoh agama. Tokoh agama dianggap real leader,” ujar Yuniarti.

Tujuh, kerangka hukum ujaran kebencian masih problematik. Regulasi yang mengatur penegakan hukum terhadap ujaran kebencian membingungkan dan multi interpretasi.

“Segulasi memasukkan penghinaan, pencemaran nama baik, dan penodaan agama ke dalam kategori ujaran kebencian. Padahal, ini tidak masuk dalam kategori ujaran kebencian yang digariskan oleh internasional. Dan, ujaran kebencian itu seringkali dilaporkan oleh orang lain, bukan si korban. Ini dampak dari Pasal 28 ayat 2 UU Informasi Transaksi Eletronik (ITE),” kata Ardi, Koordinator Peneliti Imparsial.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

Titi Anggraini: Kehadiran Pemantau Pemilu Asing Tak Bisa Dipaksakan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan lembaga masyarakat sipil kedua…