Home Berita 86,34 Persen Surat Suara Pemilu 2019 Telah Dicetak

86,34 Persen Surat Suara Pemilu 2019 Telah Dicetak

0
0
79

Senin (11/3), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mempublikasi laporan perkembangan pencetakan surat suara. Laporan menyebutkan bahwa surat suara yang telah dicetak adalah sebanyak 839.085.887 atau 86,34 persen dari jumlah yang dibutuhkan, yakni 971.809.564. Jumlah ini melebihi angka yang ditargetkan sebesar 745.053.999.

“Jadi ada selisih target harian yang kita tetapkan di awal. Lumayan angkanya, 94.031.888. Ini 112,62 persen,” kata anggota KPU RI, Ilham Saputra saat dimintai keterangan.

Surat suara dicetak oleh enam perusahaan pencetakan, yaitu  PT Aksara Grafika Pratama, PT Balai Pustaka, PT Gramedia, PT Adi Perkasa Makassar, PT Temprina Media Grafika, dan PT Puri Panca Pujibangun.

PT Temprina Media Grafika merupakan perusahaan yang paling banyak mencetak surat suara dari sebaran provinsi. 10 provinsi ditangani oleh PT ini, sisanya, PT Adi Perkasa Makassar 9 provinsi, PT Puri Panca Pujibangun 7 provinsi, PT Gramedia 5 provinsi, PT Aksara Grafika Pratama 2 provinsi, dan PT Balai Pustaka 1 provinsi.

Dari segi jumlah kebutuhan surat suara yang dicetak, PT Gramedia mencetak paling banyak, yaitu 305.394.167. PT Temprina Media Grafika mencetak 260.476.276 surat suara, PT Balai Pustaka 142.485.347 surat suara, PT Puri Panca Pujibangun 111.509.529 surat suara, PT Adi Perkasa Makassar 79.442.406 surat suara, dan PT Aksara Grafika Pratama 72.501.839 surat suara.

Menanggapi data tersebut, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Kaka Suminta menilai progres pencetakan surat suara terbilang baik. Kekurangan surat suara dibawah 20 persen pada H-37 hari masih aman.

“Kalau pencetakan bisa disebut bisa tercapai dengan sisa rata-rata dibawah 20 persen atau keseluruhan sudah lebih dari 86 persen,” tukas Kaka kepada rumahpemilu.org.

Namun, Kaka memberikan sejumlah catatan. Berdasarkan hasil pemantauan KIPP, KPU hampir tak pernah melibatkan masyarakat sipil, terutama pemantau pemilu, dalam proses pengadaan dan pendistribusian logistik surat suara. Padahal, menurutnya, KPU mestinya memberikan akses kepada pemantau pemilu untuk mengawal dan mengantisipasi permasalahan yang berpotensi muncul.

“Keterlibatan masyarakat sipil dan pemantau hampir tak ada dalam proses pengadaan dan pendistribusian logistik surat suara. Ini menyangkut akses informasi kepada masyarakat untuk mengawal dan mengantisipasi soal logistik ini,” tandas Kaka.

Catatan lainnya, jajaran KIPP di daerah menemukan potensi melambatnya proses sortir dan lipat surat suara. Pelipat di Bekasi dan Karawang memprotes minimnya jumlah upah yang ditawarkan oleh KPU.

“Sortir lipat masih berjalan di hampir seluruh KPU kabupaten/kota. Di beberapa daerah, timbul ekses seperti protes pelipat di Bekasi dan Karawang karena pemberian imbalan yang dinilai minim. Nah, hal ini bisa menimbulkan lambatnya proses sortir lipat,” jelas Kaka.

Kaka mendorong Pengawas untuk mengawasi proses sortir lipat secara serius. Pengawas harus memastikan proses tak berjalan lambat sehingga selesai tepat waktu.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita

Check Also

Titi Anggraini: Kehadiran Pemantau Pemilu Asing Tak Bisa Dipaksakan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan lembaga masyarakat sipil kedua…