Home Liputan Khusus Ancaman Demokrasi! Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Restrukturisasi dan Reorganisasi TNI

Ancaman Demokrasi! Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Restrukturisasi dan Reorganisasi TNI

Comments Off on Ancaman Demokrasi! Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Restrukturisasi dan Reorganisasi TNI
0
191

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas 39 lembaga dan 39 tokoh menolak restrukturisasi dan reorganisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pasalnya, restrukturisasi dan reorganisasi dilakukan dengan langkah yang bertentangan dengan agenda reformasi TNI, yakni menempatkan anggota TNI ke jabatan-jabatan sipil, sesuatu yang dinilai dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang pada rezim otoritarian Orde Baru, berpijak pada doktrin dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indnesia (ABRI).

“Kami mendesak kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Pemerintah agar tidak mendukung agenda  restrukturisasi dan reorganisasi yang bertentangan dengan reformasi TNI. Kami menilai, rencana penempatan militer aktif pada jabatan sipil melalui revisi Undang-Undang (UU) TNI tidak tepat,” kata Kepala Divisi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) pada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan  (KontraS), Arif Nurfikri, pada konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat (15/2).

Koalisi menjelaskan bahwa reformasi TNI mensyaratkan militer untuk tidak lagi berpolitik. Artinya, tak ada anggota militer yang patut mengisi jabatan politik seperti gubernur, bupati, atau jabatan di kementerian/badan milik pemerintah yang tak ada kaitannya dengan fungsi pertahanan. Fungsi kekaryaan anggota TNI telah dihapus oleh Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang tentang TNI.

“Sejak UU TNI disahkan, militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Intelijen Negara, Sandi Negara, atau Dewan Pertahanan Nasional. Fungsi kekaryaan di lembaga politik dan sipil sudah dihapuskan,” tegas Arif.

Profesor riset pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mochtar Pabottinggi menerangkan, sebab fungsi militer adalah menjaga pertahanan dan ketahanan, maka personil militer dididik untuk menumpas, bukan untuk berdiskusi dan berunding. Sebaliknya, sipil dididik untuk bermusyawarah. Jika TNI masuk ke jabatan sipil, maka tata pemerintahan yang demokratis terancam terganggu.

“Personil militer, dari rendah sampai atas, dididik untuk menumpas, tidak untuk berdiskusi, tidak untuk berunding. Nah sipil, sebaliknya dididik untuk bicara, musyawarah. Makanya, membiarkan militer masuk ke jabatan sipil menyebabkan ilusi kemandirian negara,” tandas Mochtar.

Mengingat reformasi

Ketua Umum YLBHI, Asfinawati, menyebutkan dua dokumen yang dikeluarkan saat Reformasi 1998 untuk mengenang sejarah penghapusan dwi fungsi ABRI. Dokumen pertama yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No.X/1998 yang berisi pokok-pokok reformasi. Pada skala prioritas keempat bagian politik dokumen dinyatakan bahwa perlu adanya penyesuaian implementasi dwi fungsi ABRI dengan paradigma baru ABRI dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kalimat ini dimaknai Asfin sebagai ketetapan MPR untuk mengakhiri dwi fungsi ABRI, sebab dwi fungsi ABRI telah menyebabkan krisis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Secara sederhana, dia mau mengtakan, kalau mau keluar dari krisis berbangsa dalam bidang politik, dan mau menegakkan kedaulatan rakyat, maka dwifungsi ABRI tidak bisa diteruskan,” ujar Asfin.

Dokumen kedua, yaitu TAP MPR No.VI/2000. Dalam pertimbangan Ketetapan disebutkan bahwa peran sosial politik dalam dwi fungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Kepolisian RI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dengan demikian, menurut Asfi, dampak rusaknya demokrasi akibat dwi fungsi ABRI yang pernah terjadi  pada masa Orde Baru memberikan pelajaran bagi masa kini agar tak menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI. Pun, di dalam Pasal 2 TAP MPR No.VI/2000 disebutkan bahwa TNI hanya berperan untuk pertahanan negara.

“Jadi, itu bukan kata Imparsial, bukan kata YLBHI, bukan kata KontraS. Ini kata negara, kata lembaga tertinggi di Indonesia. Dan karena itu, kami ingin mengingatkan Negara ini, bahwa jangan lupa, pada 1998, ada sebuah dokumen penting yang mengatakan bahwa dwi fungsi ABRI telah menyebabkan krisis,” jelas Asfin.

Bendahara International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Nawawi Bahrudin, memintar agar Pemerintah tidak menjadikan revisi UU TNI sebagai alat bargaining politik untuk mendapatkan dukungan pada Pemilu 2019. Pemerintah memiliki tugas untuk melaksanakan pesan-pesan reformasi.

“Kita ingatkan Pemerintah untuk konsisten melaksanakan reformasi TNI, agar situasi sekarang tidak dijadikan alat bargain dan momentum untuk memperluas peran-peran. Pesan reformasi harus dilaksanakan,” tandas Nawawi.

Yang bisa dilakukan Pemerintah

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengkritik jalan keluar yang ingin ditempuh oleh segelintir pihak untuk menyelesaikan masalah surplus perwira dan menumpuknya jenderal TNI tanpa jabatan. Menurut Usman, menganggurnya perwira-perwira TNI disebabkan oleh tak adanya kelanjutan reformasi TNI. UU Pertahanan Negara No.3/2002 telah memerintahkan agar strategi pertahanan Indonesia bukan lagi berbasis darat, melainkan laut dan udara, namun hal ini tak dilaksanakan.

“Jadi, yang harus diperkuat dan ditambah jumlahnya adalah angkatan laut dan udara. Tapi faktanya, yang ditambah adalah angkatan darat terus. Alutsista kita juga gak pernah diurus. Tentara kita sibuk di darat. Padahal ada ancaman di laut,” tukas Usman.

Lebih detil, Direktur Imparsial, Al Araf memberikan lima rekomendasi kepada Pemerintah. Satu, menambah satuan tempur dan mengurangi divisi non tempur. Dua, meperketat seleksi untuk perwira pangkat menengah dan atas. Tiga, program zero growth dengan menyesuaikan jumlah perwira yang masuk masa pension dengan jumlah yang akan direkrut. Empat, menerapkan sistem promosi berbasis kompetensi dan menghindari perekrutan berbasis penunjukan atau intervensi politik. Lima, membangun unit untuk pertahanan terhadap serangan luar. Contoh, pertahanan siber.

“Negara-negara luar itu sudah bangun cyber defense. Fungsinya keluar, tidak mengurusi hoaks dalam negeri. Nah, itu bisa buat nambah unit. Kalau itu dibuka, itu bisa mengurangi masalah. Memang zaman sekarang itu, badan pertahanan negara mengalihkan pertahanannya bukan pada kuantitas, tetapi pada tentara yang profesional dan teknologi yang canggih,” ujar Al Araf.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Liputan Khusus
Comments are closed.

Check Also

Titi Anggraini: Kehadiran Pemantau Pemilu Asing Tak Bisa Dipaksakan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan lembaga masyarakat sipil kedua…