Home Wawancara Andrew Garner: Jebakan Kemiskinan, Konsep Kepemimpinan, dan  Vote Buying

Andrew Garner: Jebakan Kemiskinan, Konsep Kepemimpinan, dan  Vote Buying

Comments Off on Andrew Garner: Jebakan Kemiskinan, Konsep Kepemimpinan, dan  Vote Buying
1
523

Peneliti University of Wyoming, Andrew Garner, melakukan penelitian mengenai tingkah laku politik pemilih dalam kaitannya dengan penerimaan terhadap politik uang. Penelitian dilakukan terhadap delapan ratus pemilih di Semarang. Andrew memeriksa beberapa variabel, yakni pendidikan, pendapatan, usia, gender, kontak dengan tim kampanye, dan akses kepada informasi.

Simak paparan Andrew dalam bentuk wawancara.

Apa definisi politik uang menurut Anda?

Secara singkat, politik uang adalah ketika kandidat menawarkan uang tunai atau hadiah kepada pemilih dalam rangka meminta pemilih untuk memilihnya. Istilah ini, dalam dunia akademik sebetulnya disebut dengan vote buying atau praktek jual beli suara. Tetapi di Indonesia, terma vote buying tidak sepopuler terma politik uang.

Apakah fenomena vote buying hanya marak ditemukan di Indonesia?

Tidak. Vote buying terjadi di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat. Vote buying menjadi keresahan di mana-mana. Para pegiat NGO (non-government organization) dan lembaga pemerintah berupaya mengurangi dan menghapuskan  praktek vote buying dengan memberikan pendidikan pemilu kepada pemilih, dan para akademisi berupaya memahami dan menjelaskan fenomena ini dalam suatu kajian studi dalam rangka ikut membantu menghentikannya.

Banyak akademisi melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa terjadi vote buying, masyarakat manakah yang menerima atau menolak vote buying, dan masyarakat manakah yang memandang vote buying sebagai korupsi dan masyarakat mana yang menganggap itu dapat diterima.

Vote buying dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk korupsi?

Korupsi itu kan pada intinya adalah perbuatan yang dapat merusak demokrasi. Jika kita kaitkan vote buying dalam penyelenggaraan pemilu, maka vote buying adalah tindakan mendistorsi preferensi pemilih sehingga pemilih tidak memilih seorang calon karena kebijakan atau kemampuan seseorang untuk menjalankan pemerintahan. Jadi, apakah vote buying adalah korupsi? Menurut saya, ya,  sebab vote buying merusak demokrasi.

Lalu bagaimana hasil penelitian Anda? Mengapa pemilih di Semarang menerima vote buying?

Untuk menjawab mengapa pemilih menerima, kita perlu lebih dulu mengetahui apa yang membentuk tingkah laku politik seseorang. Berdasarkan penelitian saya, ada tiga hal yang membentuk tingkah laku politik, yaitu kemiskinan, pendidikan, dan budaya.

Soal kemiskinan ini, pemilih menerima uang dari kandidat atau tim kampanye kandidat karena mereka butuh uang. Bahkan, karena sulitnya kehidupan ekonomi pemilih, vote buying menjadi semacam permintaan dari pemilih itu sendiri. Saya menemukan kasus bahwa ketika tim kampanye datang kepada sekelompok pemilih untuk mengumpulkan mereka guna mendengarkan kampanye kandidat, mereka bertanya, “Ada uangnya gak?” Nah, ini yang menyebabkan kandidat mau tidak mau memberikan uang kepada pemilih untuk memilih mereka.

Lanjut ke pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh pemilih akan membentuk paradigma mereka soal bagaimana demokrasi itu berjalan semestinya, apa saja yang dapat merusak proses demokrasi, apa yang dapat merusaknya, dan mengapa korupsi politik melalui vote buying itu berbahaya. Nah, pemilih yang tidak mendapatkan pendidikan demokrasi yang baik, cenderung permisif dan menerima vote buying.

Kurangnya pendidikan diperparah jika budaya yang ada di sekitarnya mengandung nilai-nilai yang kurang sesuai dengan demokrasi. Misalnya, norma balas jasa, bahwa kalau Anda mau saya pilih, Anda bisa kasih saya berapa. Selain itu, adanya tekanan sosial dari kepala komunitas yang merangkap sebagai tim kampanye kandidat. Jadi, seringkali kepala komunitas yang menjadi kepanjangan tangan kandidat untuk memberikan uang kepada pemilih, melakukan langkah-langkah agresif kepada pemilih. Ada pula faktor perbedaan pandangan mengenai pemimpin yang baik. Saya temukan fakta bahwa ada pemilih yang menganggap bahwa kandidat yang tidak bagi-bagi uang bukan adalah calon pemimpin yang pelit dan tidak sayang rakyat.

Memang alasan-alasan mengapa pemilih menerima vote buying ini sangat kompleks. Saya namakan situasi ini dengan conflicted citizens atau masyarakat yang terkonflik. Ada pemilih yang sadar bahwa vote buying itu salah dan dia sebetulnya tidak ingin mengambil uangnya, tetapi karena mereka butuh uang, mereka terpaksa ambil uangnya. Jadi, pemilih terjebak oleh jebakan kemiskinan.

Masyarakat yang mana yang paling mungkin menjadi conflicted citizens?

Yang paling mungkin adalah masyarakat yang berpenghasilan dan berpendidikan rendah. Setelah itu yang juga mungkin menjadi conflicted citizens adalah mereka yang berkontak langsung dengan tim kampanye kandidat.

Dari hasil analisis survei yang saya lakukan, pada masyarakat berpenghasilan dan berpendidikan rendah, tingkat penerimaan terhadap vote buying adalah 59,2 persen. Persentase ini menurun menjadi 55,2 persen pada masyarakat berpendidikan menengah tetapi berpenghasilan rendah. Terus menurun pada masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi tetapi berpenghasilan rendah sebesar 46,6 persen.

Bandingkan dengan masyarakat berpendidikan rendah tetapi berpenghasilan menengah, tingkat penerimaan turun hingga angka 45,5 persen. Lalu pada masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan menengah, angkanya menjadi 39,1 persen. Yang berpendidikan tinggi tetapi penghasilannya rendah, 29,9 persen menerima vote buying.

Coba bandingkan lagi dengan masyarakat berpendapatan tinggi. Jika pendidikan mereka rendah, persentasenya adalah 27,6 persen. Jika pendidikan menengah, 20,8 persen. Jika pendidikan tinggi, 14,1 persen.

Nah, masih diterimanya uang oleh pemilih yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi menunjukkan bahwa ternyata pendidikan tidak menyelesaikan masalah vote buying selama dia masih ada dalam jebakan kemiskinan. Dengan kata lain, masyarakat dengan penghasilan rendah, apapun tingkat pendidikannya, tetap menerima uang karena mereka memang membutuhkannya

Apakah semua yang menerima uang memilih kandidat yang memberikannya uang? Sebab penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa lembaga survei menyatakan bahwa banyak pemilih yang menerima uang dari tim kampanye kandidat, tetapi memilih kandidat yang lain yang dikehendakinya.

Itulah sebabnya saya menggunakan pendekatan “Vote your conscience” atau pilihlah pilihanmu sendiri yang menjelaskan fenomena pemilih menerima uang tetapi memilih kandidat yang lain. Saya berusaha menjelaskan, masyarakat yang mana yang menjadi bagian dari vote your conscience. Saya memberikan survei ini kepada 1.012 pemilih di Semarang dengan menggunakan lima variabel independen, yaitu penghasilan, pendidikan, usia, jenis kelamin, loyalis partai, dan pekerja.

Hasilnya, pada kategori masyarakat berpenghasilan rendah, tingkat pendidikan mengarahkan mereka untuk memilih kandidat yang dikehendaki hati nuraninya, meskipun mereka menerima uang dari tim kampanye kandidat. Pada kategori masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi, mereka cenderung menolak uang karena mereka tidak membutuhkan.

Jadi, tingkat pendidikan hanya berdampak pada penolakan pemilih terhadap uang saat pemilih memiliki penghasilan menengah atau rendah. Sedangkan pemilih dengan tingkat penghasilan rendah, setinggi apapun pendidikannya, pemilih akan menerima uang dari tim kampanye kandidat. Bedanya, pemilih berpenghasilan rendah dengan pendidikan tinggi akan memilih kandidat yang dikehendaki hati nuraninya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya politik uang sia-sia diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah?

Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah tidak akan mengurangi tingkat penerimaan mereka terhadap vote buying, tetapi akan mengarahkan mereka untuk memilih kandidat yang mereka kehendaki. Dengan memberikan masyarakat berpenghasilan rendah pendidikan demokrasi, kita membantu mencegah uang mendistorsi preferensi mereka.

Namun, pendidikan demokrasi tetap harus diberikan kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi dan dengan pendidikan tinggi, sebab data menunjukkan masih ada dari mereka yang menerima uang dan juga memilih kandidat yang memberikan mereka uang.

Terdapat variabel usia dan jenis kelamin dalam survei Anda. Apa kaitannya dengan vote buying?

Data hasil menunjukkan bahwa perempuan dan kaum muda cenderung lebih permisif terhadap vote buying. Saya pikir awalnya kaum muda yang identik dengan idealisme dan kritisisme akan cenderung menolak pemberian uang, tetapi kasus di Semarang justru menyatakan sebaliknya.  Yang bisa saya simpulkan dari fenomena ini, kita kembali kepada dua variabel utama, yaitu penghasilan dan pendidikan.

Bagaiamana tanggapan Anda terkait hasil penelitian Anda, jika mengaitkannya dengan proses demokrasi?

Fenomena diterima atau ditolaknya uang dari kandidat oleh pemilih, serta apakah pemilih memilih kandidat yang memberikannya uang atau kandidat lain, mencerminkan bagaimana pandangan pemilih terhadap demokrasi. Sebagaimana yang kita ketahui, demokrasi dapat dilihat dari dua sisi, yakni prosedural dan substansial. Secara prosedural, demokrasi dimaknai sebagai proses pemilihan dan hak-hak atau kebebasan warga negara, Secara substansial, demokrasi adalah proses yang harus memberikan hasil positif, seperti tata pemerintahan yang baik, aturan hukum yang ditegakkan, keadilan sosial, kesetaraan penghasilan dan kesejahteraan.

Nah, kasus di Semarang, saya pikir banyak pemilih yang memandang demokrasi sebagai demokrasi-sosial. Mereka memandang bahwa pemimpin harus melayani kebutuhan sosial rakyat. Pemimpin memberikan mereka pekerjaan, perumahan, dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena cara pandang yang salah mengenai demokrasi-sosial ini, mereka melihat vote buying sebagai bentuk kepedulian pemimpin terhadap mereka. Uang didefinisikan sebagai kemurahan hati dan penghormatan pemimpin kepada rakyat.

Maka itu, tidak heran jika melihat data hasil yang menunjukkan bahwa 37 persen responden yang memandang demokrasi secara prosedural menerima uang yang diberikan, sementara yang memandang dengan perspektif demokrasi-sosial, 54,4 persen di antaranya menerima uang.

Fenomena ini menyiratkan makna bahwa untuk memahami maraknya kasus vote buying yang terjadi di suatu wilayah di mana banyak pemilih menerima uang, kita harus memahami apa arti uang bagi mereka. Data mengatakan, pemilih yang menerima uang disebabkan oleh jebakan kemiskinan dan konsep pemimpin yang murah hati.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Wawancara
Comments are closed.

Check Also

Mahasiswa? Yuk Ikut Lomba Esai Literasi Digital CfDS!

Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengadakan lomba esai lite…