Buku Panduan baru ini menyajikan teks inti yang dimutakhirkan, bahan-bahan segar mengenai proses pembaruan sistem pemilu, studi-studi kasus baru, dan beberapa subbagian tambahan mengenai isu-isu khusus seperti kualitas representasi, tantangan situasi pasca-konflik, dan penggunaan opsi-opsi demokrasi langsung. Ada juga daftar yang direvisi tentang sistem …
Read More »USEP HASAN SADIKIN
Sumarno: Yang Dilarang Jika Menghina SARA
Regulasi penyelenggaraan Pilkada 2017 tak bertuliskan larangan mengkampanyekan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pilkada. Undang-undang Pilkada (No.8/2015 dan No.10/2016) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.12/2016 tentang Kampanye menekankan pelanggaran mengenai SARA jika terjadi penghinaan. Ketua Komisi Pemilihan …
Read More »Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2017-2022
Menyegerakan Pembahasan RUU Pemilu
Indonesia akan mengukir sejarah pada 2019. Untuk pertama kalinya, Indonesia akan melaksanakan pemilu secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sejak pemilu pertama tahun 1955, pun sejak reformasi tahun 1999, belum pernah …
Read More »Choosing Election Technology for Indonesia
The Election Commission (KPU), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), and the Association for Election and Democracy (Perludem) held a conference with election stakeholders (09/20). Indonesia, like many other countries, mostly uses vote tabulation information system. It …
Read More »Sistem Pemilu Ideal
Jika yang ideal ada, sistem pemilu ideal adalah sistem pemilu yang sesuai dengan pengalaman demokrasi dan pemilu tiap negara. Ideal di satu negara belum tentu ideal di negara lain. Amerika Serikat mungkin ideal dengan pemilu pluralitas(/mayoritas). Australia bisa jadi memang …
Read More »Lelaki dalam Keterwakilan Perempuan
Keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan sebagai syarat kepesertaan partai politik di Pemilu DPR/DPRD 2014 bisa dijamin Komisi Pemilihan Umum. Padahal komposisi anggota KPU dari pusat sampai daerah masih timpang gender. Pada periode 2004-2009, keterwakilan perempuan DPR di bawah 12% …
Read More »Calon Tunggal Bukan Soal Kaderisasi Partai Politik
Menyalahkan kaderisasi pemimpin di partai politik dari permasalahan calon tunggal merupakan kesimpulan jauh panggang dari api. Sebaik apapun kaderisasi pemimpin di partai, dengan anomali sistem pemerintahan dan pemilu Indonesia saat ini, pilkada sangat mungkin bercalon tunggal. Di keadaan partai yang …
Read More »Ringkasan Kodifikasi UU Pemilu
Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu merumuskan naskah akademis dan rancangan Undang-undang Pemilu untuk penyelenggaraan pemilu serentak. Berikut ringkasan tentang alasan dan tujuan kodifikasi undang-undang pemilu serta sejumlah aspek krusial pemilu seperti: peserta pemilu nasional dan daerah, pengawasan dan pemeriksaan kampanye, …
Read More »Masa Depan Perseorangan
Terma perseorangan atau independen ramai di publik tapi kenyataannya sepi pelaku dan pendukungnya. Siapa calon jalur perseorangan yang banyak dapat dukungan publik? Apa lagi jika pertanyaannya, siapa kepala daerah jalur perseorangan terpilih yang sukses memimpin daerah? Apa sebab? Ada kebutuhan …
Read More »