Home Berita Bawaslu Masih Kekurangan 68.760 Pengawas TPS

Bawaslu Masih Kekurangan 68.760 Pengawas TPS

0
0
288

Jumat (8/3), Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan mengatakan bahwa hingga saat ini, Bawaslu masih kekurangan 68.760 Pengawas  Tempat Pemungutan Suara (TPS). 10 provinsi dengan kekurangan Pengawas TPS di atas 10 persen yakni, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Papua Barat, Papua, Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Maluku, dan Banten.

“Kami sedang melakukan proses rekrutmen. Beberapa provinsi sudah terpenuhi, tapi beberapa provinsi belum,” ujar Abhan di kantor Bawaslu RI, Gondangdia, Jakarta Pusat (8/3).

Bawaslu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mengawal Pemilu 2019 dengan mengikuti seleksi menjadi Pengawas TPS. Syaratnya yakni, minimal berusia 25 tahun, berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, bukan pengurus partaipolitik, bukan tim sukses peserta pemilu, dan memiliki integritas.

“Memang kami kesulitan mendapatkan pengawas TPS karena adanya syarat minimal usia dan pendidikan ini. Makanya kami mengimbau amsyarakat untuk berpartisipasi mengikuti  seleksi Pengawas TPS,” kata Abhan.

Paling lambat, Pengawas TPS mesti dilantik oleh Bawaslu pada 25 Maret 2019. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS bertugas selama 30 hari, yaitu 23 hari sebelum hari pemungutan suara, dan 7 hari setelah hari pemungutan suara. Pengawas TPS akan dilatih sebanyak dua kali, yakni pada saat pelantikan dan pada masa tenang.

“Untuk bimtek (bimbingan teknsi) Pengawas TPS, akan dilakukan dalamdua periode. Pertama, saat pelantikan 25 Maret. Levelnya di Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan). Disupervisi oleh KPU kabupaten/kota. Kedua, pada masa tenang. Kami lakukan bimtek lagi, karena mungkin ada SE (Surat Edaran) KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang berlum terinformasikan,” jelas Abhan.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita

Check Also

Titi Anggraini: Kehadiran Pemantau Pemilu Asing Tak Bisa Dipaksakan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan lembaga masyarakat sipil kedua…