Home Liputan Khusus Biaya Kampanye, Ijon Politik, dan Kerusakan Lingkungan

Biaya Kampanye, Ijon Politik, dan Kerusakan Lingkungan

Comments Off on Biaya Kampanye, Ijon Politik, dan Kerusakan Lingkungan
0
271

Pada diskusi Pembiayaan Gelap dan Korupsi Politik di Pemilu 2019: Ongkos Mahal Demokrasi di Indonesia di Gondangdia, Jakarta Pusat (28/1), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengundang Greenpeace dan Jaringan Anti Tambang (Jatam) untuk memaparkan hasil riset mengenai hubungan antara pembiayaan kampanye dengan ijon politik di bidang sumber daya ekstraktif. Hasil riset menunjukkan bahwa sejak demokrasi berkembang pada tahun 2000 hingga gelaran Pemilu 2019, telah terjadi skema reproduksi biaya kampanye-ijon politik-kerusakan lingkungan. Reproduksi ini melibatkan dua aktor, yakni elit politik dan pelaku bisnis tambang. Greenpeace dan Jatam, yang tergabung dalam Koalisi Bersihkan Indonesia bersama Indonesia Corruption Watch (ICW), mencatat di beberapa kasus, elite politik merupakan pemilik bisnis tambang itu sendiri, yang memanfaatkan pemilu sebagai basis legitimasi untuk mengekalkan kuasa bisnisnya.

“Yang terjadi saat ini, politik menentukan bisnis batubara. Politik menyebabkan kerusakan lingkungan, dan pada saat yang bersamaan, hasil uang dari batubara membiayai politik. Ini merupakan proses yang mereproduksi satu sama lain,” jelas Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya.

Laporan Koalisi pun menunjukkan, sejak awal 2000 hingga 2010, ijin tambang meningkat lebih dari 13 kali lipat. Awal tahun 2000, jumlah ijin tambang 750, namun di 2010, jumlah meningkat di angka 10 ribu. Ijin tambang terlihat meningkat pesat saat gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) berlangsung.

“Di Pilkada paling terakhir saja, terbit 7.180 IUP (Izin Usaha Pertambangan) di 171 daerah berpilkada. Periodenya (terbit) hanya beberapa bulan sebelum pilkada, bahkan ada juga yang terbit di masa kampanye dan beberapa minggu sebelum hari pemungutan suara,” ujar Koordinator Nasional Jatam, Merah Johansyah Ismail.

Skema pembiayaan kampanye dan kerusakan lingkungan

Tata menjelaskan awal mula skema dengan menjabarkan bentuk praktek korupsi di sektor industri pertambangan yang biasa terjadi. Praktek dimulai dengan pertukaran pengaruh antara alit-elit politik dan tokoh masyarakat dengan pemilik bisnis, lalu terjadi korupsi politik atau campur tangan politik, yang kemudian dilegalkan dengan korupsi peraturan. Peraturan ini didesain untuk memenangkan kepentingan pemilik bisnis dan menyembunyikan beneficial owner―bisa elit politik,purnawirawna militer, keluarga elit politikyang memungkinkan pemilik bisnis melakukan monopoli atau kartel. Pada tahap selanjutnya, setelah bisnis berjalan dengan imbalan pembiayaan politik para elit, kerusakan lingkungan akibat tambang, khususnya batubara, terabaikan.

“Jadi, bagaimana regulasi didesain oleh politisi sehingga sesuai dengan kepentingan mereka pada bisnis batubara. Masuknya elit politik terjadi bersamaan dengan tumbuh pesatnya bisnis batubara di Indonesia.  Dari awal tahun 2000, terjadi perpindahan kepemilikan tambang batubara dari perusahaan-perusahaan asing ke elit-elit politik Indonesia,” terang Tata.

Tata mencontohkan, perpindahan kepemilikan usaha tambang di Kalimantan Timur pernah dilakukan oleh Prabowo Subianto yang memiliki Nusantara Group. Pengaruh kuat Prabowo berhasil memperpanjang izin usaha tambangnya dan memaksa pemerintah daerah mencabut izin usaha Churcill. Contoh lainnya terjadi pada kasus Aburizal Bakrie, pemilik Bumi Resources, yang melindungi BP dan Rio Tinto, pemilik PT Kaltim Prima Coal, dengan balasan berupa dukungan finansial. Bahkan, mereka menjual PT Kaltim Prima Coal kepada Bakrie agar terlindung dari serangan aktor-aktor politik yang menggunakan isu nasionalisme dan lokalisme.

“Aburizal Bakrie menggunakan pengaruhnya untuk menguasai perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Lagi-lagi dari perusahaan asing,” tukas Tata.

Kaitan bisnis batubara di Pilpres 2019

Koalisi memotret oligarki bisnis tambang dan mineral yang dimiliki oleh calon dan para pendukung pasangan calon (paslon). Di kubu paslon 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amien, ada Luhut Binsar Panjaitan, Wahyu Sakti Trenggono, Hary Tanoewidjaja, Erick dan Thahir.

Luhut adalah pemilik Toba Sejahtera yang memiliki jaringan bisnis tambang batubara di Kalimantan. Koalisi mencatat Luhut mambawahi 15 perusahaan tambang, migas, industri, kehutanan, kelapa sawit, properti, dan pembangkit tenaga listrik. Sepuluh di antaranya, Kutai Energi, Toba Bara Sejahtera, Energi Mineral Langgeng, Fairfield Indonesia, Rakabu Sejahtera, Toba Pengembang Sejahtera, Gorontalo Listrik Perdana, PKU I, Adimitra Lestrai, dan Tritunggal Sentra Buana.

“Di Kutai Kertanegara ini, ada (perusahaan milik) Luhut, anaknya, dan orang-orang Luhut. Jadi, jenderal-jenderal yang satu angkatan sama dia, satu tim dengan dia, ada semua di sini. Dia punya kepentingan yang nyata,” ucap Tata.

Selain Luhut,  Wahyu Sakti Trenggono, bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 juga tercatat sebagai salah satu pemilik saham terbesar di perusahaan tambang emas Merdeka Copper Gold. Perusahaan ini memiliki anak usaha bernama PT Bumi Sukseindo yang beroperasi di Tumpang Pitu, Banyuwangi.

“Jadi, dia ini, menurut kajian Jatam, adalah pemegang saham tambang emas di Banyuwangi, Tumpang Pitu, yang mengkriminalisasi rakyat,” tandas Merah.

Wahyu juga diketahui merupakan pemilik Tower Bersama Infrastruktur Tbk (TBIG) dan LintasTeknologi Indonesia, perusahaan yang memberikan sumbangan dana kampanye kepada paslon Jokowi-Ma’ruf.

“Persatuan golf TBIG ini diindikasi bersama Tower Bersama Infrastruktur Tbk dan LintasTeknologi Indonesia, dimiliki oleh Wahyu Sakti Trenggono. Jadi, Wahyu, melalui perusahaannya, ngasih duit ke dia sebagai bendahara TKN, yang dia laporkan ke publik,” terang Merah.

Sementara itu, di kubu paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno, keduanya merupakan pemain bisnis tambang. Prabowo memiliki Nusantara Group, dan Sandiaga memiliki Saratoga Group. Sandiaga juga tercatat memiliki saham di Adaro Group.  Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, juga memiliki saham di Merdeka Copper Gold.

Dampak ijon politik terhadap demokrasi substansial

Merah menyampaikan bahwa ijon politik dan kooptasi kepentingan bisnis tambang dan industri ekstraktif terhadap politik memberikan dampak besar bagi demokrasi. Dua di antaranya adalah mengurangi kualitas kampanye dan tak tersentuhnya masyarakat terimbas industri tambang pada keuntungan pemilu. Merah mencatat, pada gelaran Pilkada 2015, 2017, dan 2018, topik debat kampanye tak menyentuh masalah kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh maraknya ijon politik. Debat kampanye hanya menyasar topik-topik umum yang dijawab oleh para calon secara normatif.

“Semua topik kampanye itu bunyinya umum. Tidak bicara soal kerusakan lingkungan hidup, krisis yang dihadapi masyarakat. Nah, inilah akibat kalau kandidatnya lebih loyal kepada penyumbang dana kampanyenya,” kata Merah.

Koalisi merekomendasikan tiga hal. Satu, pengaturan yang lebih ketat atas IUP. Dua, memperjelas beneficial owner bagi perusahaan-perusahaan. Pembuatan regulasi yang mendorong politik yang transparan.

“Ini kerja jangka panjang yang melibatkan banyak pihak dan lembaga. Isu ini sudah ada sejak 2000 dan tidak kunjung selesai. Harapan kami, semoga demokrasi tidak ditunggangi oleh bisnis ekstraktif, agar masyarakat yang ada di wilayah krisis lingkungan tambang mendapat manfaat,” tutup Tata. []

AMALIA SALABI

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Liputan Khusus
Comments are closed.

Check Also

PSU, PSS, dan PSL Terjadi di 2.767 TPS

Pada konferensi pers yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin (22/4), K…