Home Liputan Khusus Bongkar Rekam Jejak Caleg melalui Enam Platform Ini

Bongkar Rekam Jejak Caleg melalui Enam Platform Ini

Comments Off on Bongkar Rekam Jejak Caleg melalui Enam Platform Ini
0
56

“Ibarat kita mau memilih laptop, kita cari tahu spesifikasinya apa. RAM-nya berapa, prosesornya apa, memorinya berapa, dan sebagainya. Nah, memilih caleg (calon anggota legislatif) juga begitu. Pemilih harus cari tahu spesifikasi para caleg agar nanti pas di bilik suara, dia sudah tau caleg mana yang menurut dia spesifikaisnya paling baik,” tutur salah satu pencetus jariungu.com, Teuku Radja pada diskusi Bongkar Rekam Jejak Caleg Sebelum Memilih di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan (12/3).

Jariungu.com adalah salah satu dari tujuh platform penyedia informasi data dan rekam jejak caleg yang berlaga pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.  Enam platform lainnya yakni, pintarmemilih.id dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), rekamjejak.net dari ICW, Kenali Caleg dari Kantor Berita Radio (KBR), iklancapres.id dari Yayasan Satu Dunia, wikiDPR.org, dan calegpedia.id dari PARA Syndicate. Platform–platform ini, kecuali wikiDPR.org, dihadirkan oleh masyarakat sipil berkat keterbukaan data oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kita bikin aplikasi pintarmemilih.id karena Pemilu 2019 itu kompleks. Sistem yang kompleks tercermin dari datanya yang juga kompleks. Nah, kerumitan ini ingin kita jawab dan kita sederhanakan dengan informasi-informasi yang bisa ditampilkan secara menarik, sehingga pemilih bisa memahami kompleksitas Pemilu dan memeriksa caleg-calegnya sendiri,” ujar Peneliti Perludem, Mahhardhika.

Banyak platform, beda-beda fokus. Misalnya, jika pemilih ingin mengetahui rekam jejak caleg Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI petahana terkait kasus-kasus korupsi dan afiliasi bisnis caleg, pemilih dapat berkunjung ke situs rekamjejak.net. Situs juga menyediakan informasi laporan harta kekayaan caleg.

“Kami mencantumkan afiliasi bisnis yang dimiliki. Karena kan di CV, anggota DPR menyebutkan punya perusahaan apa. Nah, kami mencoba telusuri, perusahaan itu bergerak di bidang apa, pernah menang lelang atau enggak, proyeknya senilai berapa, dan di mana,” jelas Peneliti Bidang Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina.

Selain caleg DPR RI petahana, terdapat pula informasi yang sama mengenai menteri-menteri yang mencalonkan diri di Pileg 2019. Di antaranya, Yasonna Laoly dan Puan Maharani.

Berdasarkan data (Formappi), 529 dari 560 anggota DPR RI periode 2014-2019 kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019. 349 dari 529 diantaranya bertengger di nomor urut satu.

Pintarmemilih.id

Jika pemilih ingin mengetahui informasi data diri, motivasi, sasaran dan target, serta riwayat hidup calon presiden dan calon wakil presiden, caleg DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DPR Daerah (DPRD) provinsi, pemilih dapat mengunjungi pintarmemilih.id. Aplikasi yang dikembangkan oleh Perludem bersama Google Indonesia ini juga memuat informasi mengenai daerah pemilihan (dapil), question and answer atau Q&A Pemilu 2019, video pemilu, dan dilengkapi dengan sistem pelaporan ujaran kebencian dan hoaks yang tersambung dengan portal pelaporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

(Lihat selengkapnya dalam http://rumahpemilu.org/ingin-pemilih-terinformasi-perludem-luncurkan-pintarmemilih-id/)

Jariungu.com

Jariungu.com merupakan platform penyedia informasi caleg yang telah ada sejak Pemilu 2009. Dalam hal data informasi dasar caleg, jariungu.com menyediakan hingga data caleg DPRD kabupaten/kota. Bahkan, terdapat fitur filter berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, afiliasi pasangan calon presiden-wakilpresiden, tidak pernah menjadi terpidana kasus korupsi, serta bersedia mengumumkan daftar riwayat hidup. Pemilih dapat menyesuaikan filter sesuai dengan keinginan.

“Ada fitur saring caleg. Misalnya, pengen yang perempuan saja, maka bisa keluar nanti caleg yang peremuan saja. Lalu ada kriteria berikutnya. Misal, pengen yang partainya mendukung capres 01 atau 02. Jadi, kami gunakan filter-filter untuk memudahkan pemilih,” terang Radja, salah satu pendiri jariungu.com.

Kenali Caleg

Jika pemilih ingin mendapatkan berita seputar caleg dan Pemilu 2019 yang ada di daerah pemilihannya, KBR adalah platform yang tepat. Melalui fitur pencarian informasi, pemilih dapat memperoleh informasi yang tepat dalam waktu singkat.

Kenali caleg yang dapat diakses melalui link https://kbr.id/kenalicaleg/2019 juga menyediakan informasi dasar mengenai caleg DPR RI. Tiadanya informasi caleg DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD RI disebabkan oleh keterbatasan sumber daya.

“Kami hanya melengkapi profil caleg yang sudah ada di KPU. Karena ribuan yang harus diupdate profilnya, makanya berat banget. Untuk memindahkan data KPU ke situs ini juga memakan waktu karena website KPU agak labil. Kadang bisa diakses, kadang down. Jadi, isinya informasi basic saja karena keterbatasan resources,” tandas pendiri Kenali Caleg, Danang.

WikiDPR

WikiDPR menyimpan semua informasi dan percakapan selama rapat-rapat terbuka di DPR RI. Dengan mengakses WikiDPR, setidaknya ada tiga informasi yang bisa didapatkan pemilih. Satu, profil caleg DPR RI petahana. Dua, pandangan caleg DPR RI petahana terhadap berbagai isu dan suatu rancangan undang-undang (RUU). Tiga, keaktifan dan kehadiran caleg DPR RI petahana selama menjabat.

“Profil anggota, kita bagi berdasarkan dapil dan komisi. Misal, Komisi 10, ada Ledia Hanifah.  Karena dia sering datang rapat dan sering bersuara, kita bisa lihat pemikirannya seperti apa saja. Jadi, profil anggota, kita merekam semua pernyataan anggota yang ada di rapat DPR,” kata Koordinator Lapangan WikiDPR, Akmal Permatasari.

WikiDPR juga memiliki informasi profil RUU dan anggota-anggota yang terlibat pembahasannya. Pemilih pun dapat melihat potret kinerja anggota DPR RI melalui infografis-infografis yang dipublikasi.

WikiDPR adalah organisasi non profit yang tak memiliki afiliasi dengan partai manapun di DPR. Sejak dimulai pada 2014 hingga saat ini, terdapat hampir 500 relawan yang memantau dan mencatat jalannya rapat-rapat di DPR RI.

Iklancapres.id

Berbeda dari platform yang lain, iklancapres.id memotret isu-isu yang diangkat pasangan calon presiden-wakil presiden. Informasi yang disajikan oleh iklancapres.id berasal dari hasil analisis terhadap akun resmi media sosial paslon dan Tim sukses.

Berdasarkan data iklancapres.id, kedua paslon paling banyak membicarakan isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) serta isu ekonomi. Paslon jarang mengangkat isu gender, disabilitas, korupsi, keadilan hukum, lingkungan hidup, dan bencana alam.

“Satu dunia memantau konten-konten yang diangkat Timses di akun sosmed (social media) masing-masing. Kami kerjasama dengan ICW, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Remotivi, dan juga Perludem,” tukas aktivis Yayasan Satu Dunia, Anwar Natari.

Inisiatif masyarakat sipil sebagai ikhtiar membantu pemilih dan memperbaiki kualitas pemerintahan

Inisiatif-inisiatif masyarakat sipil dengan membentuk platform ditujukan untuk mendekatkan akses data dan informasi mengenai caleg kepada pemilih. Pemilih dinilai penting untuk mencari tahu, bahkan membongkar rekam jejak caleg, demi teprilihnya wakil-wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas, dan mampu berkerja baik untuk kepentingan rakyat.

Secara keseluruhan, terdapat kekurangan dari masing-masing platform. Salah satunya, tak ada satu pun platform yang menyediakan informasi mendalam dan lengkap mengenai caleg DPRD kabupaten/kota dan DPD. Kekurangan ini membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut melengkapi.

“Kita minta bantuan publik, kalau punya informasi mengenai anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan DPD, bisa kasih tahu kami, kasih masukan. Karena, untuk anggota DPR RI saja, ada anggota yang datanya masih sedikit karena dia tidak banyak tersorot media. Misal, Teuku Riefky dari dapil Aceh, datanya masih sedikit. Nah, silakan berikan informasi melalui situs kami,” tutup Almas.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Liputan Khusus
Comments are closed.

Check Also

Pramono Ubaid: Logika Rekayasa Situng Tidak Nyambung

Dalam pembacaan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di gedung Mah…