Home Berita Cara Mengurus Surat Pindah Memilih bagi Orang Rantau, Pindah Domisili, atau yang Tertimpa Bencana Alam

Cara Mengurus Surat Pindah Memilih bagi Orang Rantau, Pindah Domisili, atau yang Tertimpa Bencana Alam

Comments Off on Cara Mengurus Surat Pindah Memilih bagi Orang Rantau, Pindah Domisili, atau yang Tertimpa Bencana Alam
0
1,807

Bagi mahasiswa atau pekerja atau warga negara Indonesia yang merantau ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau ke luar negeri, atau yang menjadi korban bencana alam, dan atau yang berencana pindah memilih pada hari pemungutan suara, anda masih dapat memberikan hak suara pada Pemilu Serentak 2019 17 April mendatang di tempat tujuan atau tempat rantauan dengan mengurus surat pindah memilih. Surat pindah memilih dapat diurus dengan melapor kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) tempat asal memilih, atau jika tak memungkinkan  maka melapor ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota tempat asal memilih. Jika keduanya tak bisa dilakukan, pemilih dapat mengurus ke KPU kabupaten/kota tempat tujuan memilih. Aturan ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (5), (6), dan(7) Peraturan KPU (PKPU) No.3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) dalam Pemilihan Umum.

Dengan melapor kepada pihak-pihak tersebut, pemilih akan mendapatkan formulir Model A.5-KPU. Syaratnya, menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau identitas lain seperti Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat, Kartu Keluarga, paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan atau salinan bukti telah terdaftar sebagai pemilih di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat asal memilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KPU. Surat pindah memilih mesti diurus paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara, atau 18 Maret 2019.

Setelah pemilih mengajukan permohonan surat pindah memilih, PPS atau KPU kabupaten/kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih meneliti kebenaran identitas pemilih yang bersangkutan pada DPT. Jika pemilih telah terdaftar dalam DPT, maka PPS atau KPU kabupaten/kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (9) PKPU Tungsura, lembar pertama surat keterangan pindah diberikan kepada pemilih, dan lembar kedua disimpan oleh PPS atau KPU kabupaten/kota sebagai arsip.

Selanjutnya, bagi pemilih yang mengurus surat pindah memilih ke KPU kabupaten/kota tujuan memilih, KPU kabupaten/kota tujuan memilih akan memberi tahu KPU kabupaten/kota tempat asal memilih bahwa pemilih yang bersangkutan telah pindah memilih dan meminta agar nama pemilih tersebut dihapus dari DPT asal. Pemilih akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS tujuan memilih.

Adapun, jika pemilih yang pindah memilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU kabupaten/kota, maka pemilih tetap dapat memberikan suara pada hari pemungutan suara di TPS tempat tujuan memilih. Pemilih pindah memilih dapat memberikan hak suara mulai pukul 7 pagi hingga 1 siang dengan menyerahkan Formulir Model A.5- KPU beserta KTP elektronik atau identitas lain kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Identitas lain yang disebutkan pada paragraf kedua tak dapat digunakan oleh pemilih yang belum terdaftar di DPT dan DPTb. Warga negara yang tidak terdaftar pada kedua daftar pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya  dengan menunjukkan KTP elektronik pada hari pemungutan suara kepada KPPS di TPS yang berada di rukun tetangga atau rukun warga sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektroniknya. Pemilih kategori ini dapat menggunakan hak suaranya satu jam sebelum pemungutan suara ditutup dan hanya jika surat suara di TPS masih tersedia.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

Titi Anggraini: Kehadiran Pemantau Pemilu Asing Tak Bisa Dipaksakan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan lembaga masyarakat sipil kedua…