Notice: has_cap was called with an argument that is deprecated since version 2.0.0! Usage of user levels is deprecated. Use capabilities instead. in /srv/users/serverpilot/apps/rumahpemilu/public/wp-includes/functions.php on line 4031
Berita – rumah pemilu http://rumahpemilu.org Indonesia Election Portal Fri, 19 Jan 2018 08:50:39 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.2 129 Bakal Calon dari Jalur Perseorangan di Pilkada 2018 http://rumahpemilu.org/129-bakal-calon-dari-jalur-perseorangan-di-pilkada-2018/ http://rumahpemilu.org/129-bakal-calon-dari-jalur-perseorangan-di-pilkada-2018/#respond Fri, 19 Jan 2018 08:37:42 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9295 Merujuk pada data yang dimuat dalam infopemilu.kpu.go.id, terdapat 129 bakal calon (balon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jalur perseorangan. Status pendaftaran 129 balon diterima dan sedang dalam proses penelitian administrasi. Ada 2 pendaftar lain dari jalur perseorangan yang pendaftarannya ditolak, yakni Syamsuar Syam-Misliza di Pemilihan Wali Kota (Piwalkot) Padang, dan Chairil Syah-Mualimin di Piwalkot Palembang.

Jika membagi jumlah calon perseorangan berdasarkan jenis pemilu, akan ditemukan fakta sebagai berikut. Pada Pemilihan Gubernur (Pilgub), terdapat  4 bakal pasangan calon (bapaslon). Moch. Ali bin Dachlan-Tgh. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti di Pilgub Nusa Tenggara Barat (NTB), Kartius-Pensong di Pilgub Kalimantan Barat, Ichsan Yasin Limpo-A. Musakkar di Pilgub Sulawesi Selatan, dan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath di Pilgub Maluku.

Selanjutnya, pada Piwalkot, ada 35 bapaslon. Pemilihan Bupati (Pilbup), 90 bapaslon. 7 perempuan balon kepala daerah dan 7 perempuan balon wakil kepala daerah.

Dari daerah-daerah yang berpilkada, ada 11 daerah yang ramai bapaslon perseorangan. Pilbup Aceh Selatan 4 bapaslon. Pilbup Langkat 6 bapaslon. Pilbup Lahat 3 bapaslon. Piwalkot Pagar Alam 3 bapaslon. Pilbup Sumedang 3 bapaslon. Piwalkot Bima 3 bapaslon. Pilbup Kubu Raya 3 bapaslon. Piwalkot Palangkaraya 5 bapaslon. Pilbup Donggala 4 bapaslon. Pilbup Paniai 3 bapaslon. Pilbup Mimika 6 bapaslon.

Jalur perseorangan ditempuh oleh dua kepala daerah dan dua wakil kepala daerah yang sedang menjabat. Bupati Lombok Timur, Moch. Ali bin Dachlan, mencalonkan diri sebagai gubernur NTB. Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip, petahana di Pilbup Kepulauan Talaud. Wakil Bupati Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), R, Siska Salindeho, mencalonkan diri sebagai bupati Sitaro. Wakil Bupati Langkat, Sulistiyanto, mencalonkan diri sebagai bupati Langkat.

]]>
http://rumahpemilu.org/129-bakal-calon-dari-jalur-perseorangan-di-pilkada-2018/feed/ 0
Verifikasi Faktual Tetap Dijalankan ke 12 Partai Politik, Prosedurnya Berbeda http://rumahpemilu.org/verifikasi-faktual-tetap-dijalankan-ke-12-partai-politik-prosedurnya-berbeda/ http://rumahpemilu.org/verifikasi-faktual-tetap-dijalankan-ke-12-partai-politik-prosedurnya-berbeda/#respond Fri, 19 Jan 2018 04:14:47 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9292 Kamis (18/1), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Pemerintah melakukan  rapat pleno tertutup. Rapat membahas keberlanjutan proses verifikasi faktual dan pemberlakuan verifikasi faktual paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.53/PUU-XV/2017.

Saat ditemui di kompleks DPR, Senayan, Jakarta Selatan (18/1), Ketua KPU RI, Arief Budiman, mengatakan bahwa KPU akan tetap melakukan verifikasi faktual terhadap 12 partai politik lama. Pasalnya, di dalam Putusan MK, MK menyebutkan verifikasi faktual. Pun, verifikasi melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tak sama dengan verifikasi di lapangan.

“KPU memandang bahwa putusan MK itu di dalam hampir setiap pertimbangan hukumnya yang terkait dengan proses verifikasi menyebutkan verifikasi adalah verifikasi faktual. Jadi sikap KPU, kami mau tetap ada verifikasi faktual, meski prosedurya berbeda karena kondisi tidak normal,” kata Arief.

Prosedur verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU yakni membagi verifikasi faktual ke dalam tiga tahap, yakni verifikasi faktual di tingkat kepengurusan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Verifikasi faktual menggunakan metode sampel sebesar 5 atau 10 persen dari setiap kepengurusan dan anggota partai dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan.

“Awalnya kami ingin menelusuri semua kepengurusan dan anggota partai, tapi KPU, DPR, dan Pemerintah sepakat untuk tidak melewati batas 17 Februari (penetapan partai politik peserta pemilu), jadi kami gunakan metode sampling yang tidak menurunkan substansi verifikasi faktual ini,” jelas Arief.

Adapun Anggota KPU, Pramono Ubaid, menjelaskan bahwa verifikasi dilakukan dengan mendatangi kantor partai untuk memeriksa kepengurusan partai, keterwakilan 30 persen perempuan dalam pengurus partai, domisili kantor, dan keanggotaan partai.

Verifikasi keanggotaan dilakukan dengan dua cara. Pertama, partai menghadirkan nama-nama anggota hasil sampel di kantor partai. Kedua, KPU memeriksa kesesuaian data Sipol dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Kartu Tanda Anggota (KTA) anggota partai.

“Begitu prosedurnya. Semalam disetujui dalam rapat konsultasi. Mohon dipahami mengapa kami mengajukan konsep seperti ini. Jika mau dilaksanakan dengan sepenuhnya, maka penetapan partai politik peserta pemilu 2019 akan jatuh pada 29 Maret,” kata Pramono saat dimintai keterangan melalui whatsapp (19/1).

Verifikasi faktual terhadap 12 partai politik lama akan mulai dilaksanakan pada 22 Januari. Tak ada tambahan anggaran dari Pemerintah. Verifikator 12 partai adalah komisioner dan staf KPU kabupaten/kota.

]]>
http://rumahpemilu.org/verifikasi-faktual-tetap-dijalankan-ke-12-partai-politik-prosedurnya-berbeda/feed/ 0
Koalisi Masyarakat Sipil: Tak Lakukan Verifikasi Faktual, Pemilu Inkonstitusional http://rumahpemilu.org/koalisi-masyarakat-sipil-tak-lakukan-verifikasi-faktual-pemilu-inkonstitusional/ http://rumahpemilu.org/koalisi-masyarakat-sipil-tak-lakukan-verifikasi-faktual-pemilu-inkonstitusional/#respond Thu, 18 Jan 2018 07:17:46 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9281 Koalisi masyarakat sipil mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap melanjutkan verifikasi faktual terhadap empat partai politik baru, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Garuda, serta melakukan verifikasi faktual kepada 12 partai politik lama atau partai politik yang telah lulus verifikasi faktual pada Pemilu 2014. KPU harus taat pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“KPU selaku pemain utama dalam proses ini harus menunjukkan sikap percaya diri dengan posisi semula. Tidak melakukan verifikasi faktual adalah perilaku inkonstitusional terhadap Putusan MK,” tulis Koalisi dalam rilis pers yang diterima rumahpemilu.org (18/1).

Koalisi juga mendorong agar KPU menunjukkan keberaniannya sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan tak terpengaruh oleh kepentingan pihak-pihak terkait. Konsultasi Peraturan KPU (PKPU) tak lagi bersifat mengikat, tak ada alasan bagi KPU untuk tidak melaksanakan Putusan MK sesuai mandat konstitusional putusan.

“Sifat RDP (rapat dengar pendapat) tidak lagi mengikat paska putusan MK terdahulu. KPU bisa melaksanakan putusan MK sesuai dengan mandat konstitusional putusan,” tandas Koalisi.

Hari ini, KPU akan melakukan konsultasi revisi PKPU No.11/2017 dengan Komisi II Dewan perwakilan Rakyat (DPR) RI. Semula konsultasi dijadwalkan pukul  sepuluh pagi, tetapi hingga pukul dua siang, rapat konsultasi belum dimulai.

Koalisi masyarakat sipil terdiri atas Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Constitutional and Electoral Reform Center (Correct), Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR),  Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, dan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe) Inisiatif.

]]>
http://rumahpemilu.org/koalisi-masyarakat-sipil-tak-lakukan-verifikasi-faktual-pemilu-inkonstitusional/feed/ 0
Fritz Edward Siregar: Mahar Politik Termasuk Politik Uang, Bawaslu Bisa Menindak http://rumahpemilu.org/fritz-edward-siregar-mahar-politik-termasuk-politik-uang-bawaslu-bisa-menindak/ http://rumahpemilu.org/fritz-edward-siregar-mahar-politik-termasuk-politik-uang-bawaslu-bisa-menindak/#respond Thu, 18 Jan 2018 03:54:20 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9278 Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edward Siregar, menjelaskan bahwa mahar politik termasuk politik uang. Pasal 47 Undang-Undang (UU) No.8/2015 menyebutkan, partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diperbolehkan mengajukan calon kepala daerah di daerah yang sama, dan harus membayar denda sepuluh kali lipat dari imbalan yang diterima. Bagi calon yang memberikan imbalan akan dibatalkan status pencalonannya.

Selain itu, Pasal 187B dan 187C UU No.10/2016 juga memberikan hukuman tambahan berupa sanksi pidana. Orang atau lembaga yang memberikan dan menerima imbalan dalam proses pencalonan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit 300 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

“Jadi, ada peningkatan dari yang dulu hanya sanksi administrasi kepada partai, sekarang diadakan sanksi pidana kepada individu. Peningkatan ini dapat diartikan bahwa secara politik hukum, pembuat UU ingin mahar politik diberi sanksi tegas,” jelas Fritz pada diskusi “Mahar Politik di Pilkada 2018” di media center Bawaslu RI, Gondangdia, Jakarta Pusat (17/1).

Bawaslu telah menyadari kewenangannya dan telah merespon kasus mahar politik dengan memanggil para aktor. Salah satunya La Nyalla, namun yang bersangkutan tak memenuhi panggilan Bawaslu untuk hadir di kantor Bawaslu Surabaya.

“Kemarin kami panggil hari Senin, jam 1 siang, tapi dia tidak hadir. Kita panggil lagi, dan kabarnya dia akan datang,” tukas Fritz.

Bawaslu juga telah memanggil Siswandi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) dan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam klarifikasi awal, kedua DPD mengaku tak pernah menerima dan meminta mahar politik kepada Siswandi.

Bawaslu meminta agar para pelapor yang mengadukan mahar politik di media dapat memberikan klarifikasi dan keterangan kepada Bawaslu. Para kader partai beserta orang-orang yang dulu hendak mencalonkan diri tetapi tersandung mahar politik, mesti menyuarakan praktek mahar politik dan membantu Bawaslu menegakkan hukum pemilu.

“Datanglah ke kami. Bantu kami untuk menindak lanjuti. Bawaslu ingin membawa kasus-kasus mahar politik ke ruang terang,” tegas Fritz.

Proses penyelesaian maahar politik di Bawaslu yakni, klarifikasi, kajian atas klarifikasi dalam waktu 5 hari, penyerahan hasil kajian ke Sentral Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), penyelidikan oleh Gakkumdu selama 14 hari, 5 hari penuntutan oleh jaksa,dan putusan pengadilan.

“Dari situ, pengadilan punya waktu untuk memutus masalah, apakah itu tindak pidana atau bukan. Diskualifikasi calon harus melalui pengadilan,” kata Fritz.

Pihak-pihak yang ingin mengadukan kasus mahar politik dapat mendatangi kantor Bawaslu kabupaten/kota dan provinsi. Bawaslu akan cepat menanggapi.

]]>
http://rumahpemilu.org/fritz-edward-siregar-mahar-politik-termasuk-politik-uang-bawaslu-bisa-menindak/feed/ 0
Kaka Suminta: Mahar Politik Bukti Partai Politik Defisi Uang Defisit Anggota http://rumahpemilu.org/kaka-suminta-mahar-politik-bukti-partai-politik-defisi-uang-defisit-anggota/ http://rumahpemilu.org/kaka-suminta-mahar-politik-bukti-partai-politik-defisi-uang-defisit-anggota/#respond Wed, 17 Jan 2018 14:35:26 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9272 Mahar politik dinilai sebagai puncak gunung es permasalahan demokrasi di Indonesia. Fenomena ini menandakan bahwa partai politik mengalami defisit uang dan defisit anggota.

Pertama, defisit uang. Hampir semua partai politik tak memiliki pemasukan dana yang besar dari iuran anggota. Padahal, partai politik merupakan organisasi berbasis anggota.

“Tidak ada sumber daya yang jelas bagi partai, terutama keuangan. Hampir semua partai tidak memiliki keuangan dari anggota,” kata Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Kaka Suminta, pada diskusi “Mahar Politik di Pilkada 2018” di media center Bawaslu RI, Gondangdia, Jakarta Pusat (17/1).

Kedua, partai politik tak memiliki anggota atau kader partai yang berkualitas dan cukup elektabilitas untuk dicalonkan di Pilkada. Jika melihat pencalonan di 171 daerah Pilkada, tak semua calon yang diusung partai berasal dari kader partai. Pencalonan fokus pada calon-calon yang populer, bukan yang berkualitas atau memiliki kapabilitas.

“Pada saat ini, masyarakat dipaksa memilih siapa pun yg diusung partai. Partai mengajukan calon-calon yang jauh dari keinginan masyarakat, dan itu dibumbui dengan isu mahar politik,” tukas Kaka.

]]>
http://rumahpemilu.org/kaka-suminta-mahar-politik-bukti-partai-politik-defisi-uang-defisit-anggota/feed/ 0
Mahar Politik di Pilkada Dapat Ditindak  dengan Pasal 47 UU Pilkada http://rumahpemilu.org/mahar-politik-di-pilkada-dapat-ditindak-dengan-pasal-47-uu-pilkada/ http://rumahpemilu.org/mahar-politik-di-pilkada-dapat-ditindak-dengan-pasal-47-uu-pilkada/#respond Wed, 17 Jan 2018 14:17:40 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9270 Anggapan mahar politik tak dapat ditindak oleh Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak selalu benar. Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, mengatakan bahwa kesaksian dari aktor yang mengalami langsung permintaan mahar politik dapat diproses secara hukum. Bahkan, pembuktian kasus akan lebih mudah.

Veri menjelaskan, ada dua mekanisme yang dapat ditempuh oleh penegak hukum, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni mekanisme administrasi dengan sanksi administrasi di Pasal 47 Undang-Undang (UU) No.10/2016 dan mekanisme pidana. Yang pertama kali dapat dilakukan adalah mekanisme pidana.

“Mekanisme pemidanaan butuh pembuktian materil, apakah benar terjadi mahar politik? Apakah benar memberi imbalan? Sudah diterima (imbalan) belum? Kalau di media kan menerimanya sudah. Nah, kalau aktornya yang ngomong, harusnya pembuktiannya lebih mudah,” jelas Veri pada diskusi “Mahar Politik di Pilkada 2018” di media center Bawaslu RI, Gondangdia, Jakarta Pusat (17/1).

Setelah pembuktian, penting agar pengadilan dapat memberikan sanksi administrasi, yakni pembatalan pasangan calon atau tak diperbolehkannya partai yang bersangkutan mencalonkan kandidat di pilkada selanjutnya.

“Di Pasal 47 itu, sepanjang imbalan yang dikeluarkan untuk bisa mengeluarkan rekomendasi pencalonan, itu sudah kena,” ujar Veri.

Yang perlu menjadi catatan, kata Veri, pemberian imbalan dalam proses pencalonan berbeda dengan biaya saksi atau biaya operasional pemenangan lainnya. Biaya saksi dibicarakan setelah ada penetapan pasangan calon, sementara mahar politik dibicarakan sebelum partai politik mendaftarkan calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

]]>
http://rumahpemilu.org/mahar-politik-di-pilkada-dapat-ditindak-dengan-pasal-47-uu-pilkada/feed/ 0
KPU Akan Tetap Lakukan Verifikasi dengan Dua Metode http://rumahpemilu.org/kpu-akan-tetap-lakukan-verifikasi-dengan-dua-metode/ http://rumahpemilu.org/kpu-akan-tetap-lakukan-verifikasi-dengan-dua-metode/#respond Wed, 17 Jan 2018 13:21:48 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9268 Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid, menyatakan bahwa KPU akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Verifikasi diberlakukan kepada semua partai politik calon peserta pemilu, dan KPU tak akan meninggalkan prinsip kesetaraan dan keadilan.

“Kita berpedoman kepada Putusan MK. Verifikasi tetap harus dilakukan, dan kita akan melakukan dengan dua metode yang didefinisikan oleh KPU,” kata Pramono di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat (17/1).

Dua metode yang dimaksud Pramono yakni, memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen dan mencocokkannya dengan kebenaran fakta di lapangan.

Kemudian, Pramono mengatakan, KPU akan menyusun prosedur verifikasi baru di dalam revisi Peraturan KPU (PKPU) No.11/2017 yang akan dikonsultasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (18/1). Prosedur verifikasi tak akan melewati batas waktu 17 Februari dan tanpa konsekuensi anggaran.

“Kita cari cara tanpa konsekuensi anggaran apapun. Verifikasi merujuk pada Pasal 174-178 di UU 7. Tetap, 17 Februari akan selesai,” ujar Pramono.

]]>
http://rumahpemilu.org/kpu-akan-tetap-lakukan-verifikasi-dengan-dua-metode/feed/ 0
Empat Mantan Komisioner KPU Minta KPU Tetap Lakukan Verifikasi Faktual http://rumahpemilu.org/empat-mantan-komisioner-kpu-minta-kpu-tetap-lakukan-verifikasi-faktual/ http://rumahpemilu.org/empat-mantan-komisioner-kpu-minta-kpu-tetap-lakukan-verifikasi-faktual/#respond Wed, 17 Jan 2018 12:31:44 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9264 Empat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Sigit Pamungkas mendorong KPU agar melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.53/PUU-XV/2017. Putusan MK bersifat final dan mengikat, dan dalam Putusan tersebut MK menyebutkan frasa verifikasi faktual.

“Tidak ada satu pun lembaga yang bisa menafsirkan lain Putusan MK, karena putusannya bersifat final dan mengikat. Untuk itu, kami mendorong agar KPU segera melakukan verifikasi faktual terhadap 12 partai politik sesuai dengan PKPU (Peraturan KPU) No.11/2017,” jelas Hadar pada konferensi pers di media center KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat (17/1).

Untuk menindak lanjuti Putusan MK, menurut para mantan komisioner, KPU sebaiknya membuat jadwal verifikasi faktual kepada partai lama, yang terpisah dari tahapan yang telah disusun di PKPU No.7/2017. Hal ini boleh dilakukan, sebab Pasal 179 Undang-Undang (UU) Pemilu yang memberikan batasan waktu penetapan partai politik peserta pemilu ditujukan untuk partai baru.

“Pasal itu (penetapan partai politik peserta pemili dilakukan paling lambat 14 bulan sebelum pemungutan suara) hanya untuk partai baru. Jadi, sebetulnya tidak ada pasal yang dilanggar. Untuk partai yang diperintahkan MK itu, dapat dibuat batasan tersendiri dan itu otoritas KPU sebagai penyelenggara,” terang Hadar.

Para komisioner menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mencari pembenaran untuk tidak melaksanakan Putusan MK. KPU mesti menjaga kemandirian dan menghindari kondisi yang dapat menyebabkan darurat pemilu.

“Kami punya kekhawatiran, asumsi bahwa pembenaran yang dibangun DPR adalah untuk mencari alasan supaya Putusan MK bisa ditafsir tidak sesuai dengan maksud putusan itu dan menjauhkan substansi Putusan. Maka, saran kami, KPU konsisten saja,” tegas Juri.

Selanjutnya, Sigit mengatakan bahwa jika KPU tidak melakukan verifikasi sesuai dengan standar, legitimasi pemilu dapat dipertanyakan. Penyelenggara pemilu tak boleh terjebak dan harus memenuhi asas-asas penyelenggaraan pemilu yang tertuang di dalam UU Pemilu.

]]>
http://rumahpemilu.org/empat-mantan-komisioner-kpu-minta-kpu-tetap-lakukan-verifikasi-faktual/feed/ 0
Mahar Politik, Refleksi Buruknya Sistem Kaderisasi Partai http://rumahpemilu.org/mahar-politik-refleksi-buruknya-sistem-kaderisasi-partai/ http://rumahpemilu.org/mahar-politik-refleksi-buruknya-sistem-kaderisasi-partai/#respond Wed, 17 Jan 2018 11:02:30 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9260 Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, mengatakan bahwa maraknya kasus mahar politik merefleksikan buruknya sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Partai bermain instan dalam pencalonan kepala daerah, mengutamakan popularitas kandidat dan seringkali tidak memperhatikan track record dan visi-misi kandidat.

“Partai kebanyakan tidak memunculkan kadernya di dalam pencalonan. Sekarang yang penting punya uang, elektabilitas tinggi, dan menang. Kemungkinan, kader-kader yang kontinyu di partai  tidak akan diusung,” kata Nanto pada diskusi “Mahar Politik di Pilkada 2018” di media center Bawaslu RI, Gondangdia, Jakarta Pusat (17/1).

Senada dengan Nanto, Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, berpendapat bahwa mahar politik disebabkan oleh ketiadaan kader partai berkualitas dan tinggi elektabilitas yang dapat diusung. Pencalonan kepala daerah menjadi kesempatan yang digunakan oleh figur-figur non partai.

“Partai belum punya sistem kaderisasi yang menghasilkan kader-kader yang bagus. Partai belum mampu memunculkan intelektual-intelektual politik yang dipercaya publik,” tandas Hanafi.

Hanafi menambahkan, fenomena yang terjadi, besaran uang yang dimintai partai kepada kandidat yang ingin maju di Pilkada bergantung pada popularitas dan elektabilitas yang bersangkutan. Semakin tinggi mahar menandakan bahwa popularitas, elektabilitas, dan kemampuan kandidat kurang.

]]>
http://rumahpemilu.org/mahar-politik-refleksi-buruknya-sistem-kaderisasi-partai/feed/ 0
Perludem: KPU Harus Patuhi Putusan MK Laksanakan Verifikasi Faktual http://rumahpemilu.org/perludem-kpu-harus-patuhi-putusan-mk-laksanakan-verifikasi-faktual/ http://rumahpemilu.org/perludem-kpu-harus-patuhi-putusan-mk-laksanakan-verifikasi-faktual/#respond Wed, 17 Jan 2018 10:26:51 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9258 Perkumpulan untuk Pemillu dan Demokrasi (Perludem) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kesimpulan rapat kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah, dan penyelenggara pemilu yang diselenggarakan pada Selasa (16/1). Perludem mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menetapkan jadwal verifikasi faktual terhadap 12 partai politik calon peserta pemilu.

“KPU mesti segera menetapkan jadwal verifikasi faktual terhadap 12 partai yang sudah memenuhi syarat administrasi, tetapi belum dilaksanakan verifikasi faktual. MK dalam putusannya memerintahkan untuk verifikasi faktual,” kata Fadli dalam rilis pers yang diterima rumahpemilu.org (16/1).

Fadli mengingatkan agar KPU tegas menolak segala bentuk intervensi dari pihak manapun, termasuk dari DPR dan Pemerintah. KPU memiliki amanah dari konstitusi untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, dan adil (jurdil).

“Penting sekali agar KPU menjaga kemandiriannya dalam melaksanakan segala tugas dan kewenangan. KPU mesti fokus pada amanah konstitusi dan menolak intervensi dari pihak manapun,” tandas Fadli.

Perludem juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan secara adil, demokratis, dan profesional kepada KPU dalam pelaksanaan verifikasi faktual terhadap partai politik calon peserta pemilu.

]]>
http://rumahpemilu.org/perludem-kpu-harus-patuhi-putusan-mk-laksanakan-verifikasi-faktual/feed/ 0