Maret 28, 2024
iden

Berita

KPU: Kami Akan Pilih Verifikator Lapangan Yang Independen

Para pegiat pemilu menaruh perhatian pada verifikator faktual atau verifikator lapangan yang ditugaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuktikan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu.  KPU mesti memastikan bahwa verifikator lapangan merupakan pihak independen yang mampu bekerja …

Read More »

Partai Politik Lama Tetap Harus Penuhi Syarat Kepengurusan 75 Persen di Kabupaten/Kota

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria, menyatakan setuju dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengharuskan agar partai politik yang telah dinyatakan oleh Undang-Undang (UU) No.7/2017 sebagai …

Read More »

Persiapan Sipol Pemilu 2019 Lebih Baik dari Pemilu 2014

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Daniel Zuchron, menilai bahwa keberadaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk Pemilu 2019 lebih baik dari penggunaannya pada Pemilu 2014. Pada 2012, ketika pendaftaran partai politik peserta pemilu dibuka, Sipol tiba-tiba muncul alias tak …

Read More »

KPU RI Bentuk Help Desk untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah membentuk dua help desk, masing-masing untuk Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Nasional 2019. Koordinator help desk Pilkada 2018 yakni, Ilham Saputra, dan koordinator help desk Pemilu 2019 yaitu Hasyim Asy’ari. “Kami sudah membentuk help …

Read More »

Hari Ini, Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Dibuka

Per Selasa, 3 Oktober 2017, tahap pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu Nasional 2019 dibuka. Partai politik yang telah mengisi dan mencetak data persyaratan di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dapat menyerahkan dokumen persyaratan tercetak ke kantor Komisi Pemilihan Umum …

Read More »

Sanksi Diskualifikasi Didesain untuk Kejahatan Demokrasi

Politisi Partai NasDem, Taufik Basari, meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak tebang pilih dalam menetapkan sanksi bagi peserta pemilu. Namun, ia juga meminta agar Bawaslu bersikap “lebih bijaksana” terhadap kesalahan administrasi yang disebabkan oleh kekeliruan atau kealpaan dan tidak …

Read More »

Bawaslu Perlu Siapkan Mekanisme Perlindungan Pelapor Pelanggaran

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyiapkan mekanisme perlindungan kepada pemilih yang melaporkan pelanggaran. Menurunnya, tingkat partisipasi pemilih dalam melaporkan pelanggaran pemilu bisa jadi diakibatkan oleh tak adanya perlindungan dari Bawaslu. “Mestinya ada …

Read More »

Bawaslu Mesti Adil dan Konsisten Keluarkan Putusan

Wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semakin kuat. Tak hanya sebagai pengawas, Bawaslu menjelma nyaris sebagai lembaga peradilan pemilu. Bawaslu diharapkan mampu menindak pelanggaran secara adil dan konsisten. “DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sudah sangat progresif. Di setiap tahapan pemilu, ada kewenangan …

Read More »

Empat Pelanggaran Ini Berakibat Diskualifikasi Calon

Terdapat empat pelanggaran di dalam ketentuan perundang-undangan  yang berakibat pada sanksi pembatalan atau diskualifikasi calon peserta pemilu. Satu, penggantian pejabat oleh gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota, enam bulan sebelum tanggal …

Read More »

DPR: Taring Bawaslu Mesti Tajam

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidowi, berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengeksekusi seluruh wewenang baru yang diberikan DPR guna meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilu di Indonesia. DPR menghendaki Bawaslu untuk bersikap …

Read More »