Pada rapat dengar pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi (BPPT) menyatakan bahwa Indonesia telah siap melaksanakan pemilu berbasis elektronik. Indonesia telah memiliki industri teknologi e-voting, lembaga sertifikasi mesin, dan lembaga audit digital. “Lembaga sertifikasi sudah ada. Lembaga audit ada. Industrinya juga sudah ada yaitu PT INTI. Kami sudah mendampingi …

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan siap mendukung penyelenggaran pemilu berbasis teknologi elektronik, baik pemungutan suara maupun penghitungan suara. Kepala Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan bahwa tiga instrumen pemilu elektronik—teknologi, keamanan sistem elektronik, dan aplikasi—telah siap. “Indonesia sudah siap secara infrastruktur, baik untuk e-voting maupun e-counting. Keamanan elektronik sudah memadai, aplikasi sudah memadai, dan teknologinya juga sudah …

Jika belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), hak memilih tak serta-merta hilang. Anda masih bisa memilih—datang ke tempat pemungutan suara (TPS) 15 Februari 2017 mendatang dengan beberapa persyaratan. “Anda dapat menggunakan hak sebagai pemilih dengan kategorisasi pemilih tambahan atau disingkat dengan DPTb. Syarat menjadi pemilih DPTb adalah bawa alat bukti,” kata Betty Epsilon Idroos, anggota KPU DKI Jakarta, dalam …

Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 kian menjelang. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 14/2016, untuk dapat memilih pada pemungutan suara Pilkada 15 Februari 2017 nanti, Anda mesti terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Cek apakah Anda sudah terdaftar apa belum dalam DPT. Ada tiga cara untuk mengecek nama Anda di DPT,” kata Betty Epsilon Idroos, anggota KPU …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan menyelenggarakan debat kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Jumat, 13 Januari 2017 di Hotel Bidakara Jakarta. Debat dilaksanakan dalam enam sesi, dan akan berlangsung selama 90 menit. “Ya, Jumat ini kita akan selenggarakan debat calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ada enam sesi debat,” kata Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, kepada …

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewacanakan penolakan hasil kerja Tim seleksi (Timsel) calon penyelenggara pemilu. Isu tersebut memanas dengan adanya kritik yang dikemukakan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) melalui diskusi “Menakar Kinerja Panitia Seleksi Calon Penyelenggara Pemilu” di Cikini, Jakarta Pusat (8/1). “Alasan diloloskannya 36 calon anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan 22 anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tidak argumentatif. Mengapa …

Dalam diskusi bertajuk “Menakar Kinerja Panitia Seleksi Calon Penyelenggara Pemilu” (8/1), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengemukakan bahwa idealnya seleksi calon penyelenggara pemilu diadakan setelah Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu disahkan. Hal ini dilakukan agar penyelenggara pemilu terpilih memiliki pemahaman menyeluruh terhadap UU Pemilu sehingga dapat menerjemahkannya ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu dengan baik. …

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mempertanyakan hasil rekrutmen Tim seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahap ketiga. Pasalnya, Timsel tidak mempublikasi metodologi penyaringan 36 calon anggota KPU dan 22 anggota Bawaslu. Timsel seharusnya memngumumkan pertimbangan meloloskan 58 kandidat tersebut kepada publik. “Mengapa bisa muncul angka-angka ini? Mengapa hasilnya 36 untuk calon anggota KPU dan …

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengkritisi kinerja Tim seleksi (Timsel) pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut KIPP, kealpaan utama Timsel adalah tidak membuka hasil rekrutmen per tahap yang telah dilaksanakan sehingga hasil rekrutmen tidak bisa dikritisi oleh masyarakat. “Sampai saat ini, timsel belum pernah ngomong model penyelenggara pemilu seperti apa yang ingin mereka …

Metode penanganan pelanggaran pemilu dinilai belum mengalami perbaikan. Problem lama ini terus terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Sejak 2014, 2015, sampat saat ini, belum ada pembaharuan metode penanganan pelanggaran pemilu. “Perludem menemukan dua hal yang patut dibenahi oleh lembaga pengawas dan penindak pelanggaran pemilu,” kata peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, pada acara “Catatan Akhir Tahun 2016, Tahun Transisi untuk Konsolidasi Demokrasi” di …