23 dari 44 perempuan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada Serentak 2017 berlatarbelakang anggota DPR atau DPRD. Ini tanda partai politik cenderung berorientasi pada aspek elektabilitas calon. Diharapkan partai tak hanya mempertimbangkan elektabilitas tapi juga kualitas calon yang baik. “Banyak berlatarbelakang legislator. Perempuan seperti ini telah mengumpulkan kekuatan politik. Ketika mecalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala …

Politik afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dinilai stagnan. Tak ada perubahan signifikan dan masih memuat satu pasal inkonstitusional. Mengingat keterwakilan perempuan perempuan di DPR yang masih jauh sampai diangka minimal 30 persen, ketentuan afirmasi perempuan pelu ditambah. “Tidak ada perubahan signifikan di RUU Pemilu mengenai politik afirmasi perempuan. RUU masih sekadar memuat regulasi 30 …

Partai Golkar mewacanakan perubahan besaran daerah pemilihan (dapil) pemilu DPR menjadi 3 sampai 6 kursi. Penyederhanaan sistem kepartaian jadi alasan Partai Golkar mengajukan besaran dapil 3-6 ini. “Menurut saya, district magnitude ini harus dibuat 3-6. Kalau besar itu mempertahankan multipartai ekstem,” kata Rambe Kamarul Zaman, Pimpinan Komisi II DPR RI dari Partai Golkar, di Senayan (24/11). Dalam proses politik pembahasan …

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu hanya memiliki waktu lima bulan. Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) diminta untuk segera tetapkan prioritas pembahasan agar RUU dapat diselesaikan tepat waktu dan menutup berbagai kekurangan. “Pansus harus segera menetapkan agenda pembahasan pasal-pasal krusial, sebab pasal krusial biasanya memakan waktu pembahasan lebih lama. Semua fraksi berkepentingan terhadap RUU Pemilu,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk …

Persyaratan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai perlu diubah. Syarat usia yang dinaikkan menjadi 45 tahun untuk anggota KPU dan Bawaslu pusat perlu diganti menjadi 40 tahun. Hal ini dilakukan agar anggota memiliki kapabilitas yang baik dalam mengemban tugas. “KPU dan Bawaslu pusat itu kan tugasnya berat. Perlu orang yang energik untuk bisa menyelenggarakan pemilu …

Posisi pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang semula ad hoc direncanakan akan diubah menjadi permanen. Ketentuan yang tercantum di Pasal 454 Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu ini dinilai hanya akan menambah beban negara. “Bagaimana menggaji 530 pengawas pemilu di seluruh kabupaten/kota? Belum lagi beban kesekretariatan. Ini inkonsisten dengan upaya Presiden Joko Widodo yang ingin melakukan efisiensi pegawai Pemerintah,” kata Titi Anggraini, …

Posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai perlu diperjelas di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. DPD harus menegaskan wewenangnya dalam pemerintahan sebab DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang bertugas mengajukan RUU terkait otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “DPD ini harus diperkuat dan diperjelas. jangan begini-begini saja, kesannya powerless. RUU Pemilu harus memperjelas DPD mau …

Rekomendasi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meningkatkan bantuan dana partai ditanggapi positif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU mengusulkan agar peningkatan bantuan dana partai disertai dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan partai satu tahun sebelum pemilu serta sanksi bagi partai yang melanggar aturan. “Kalau pengaturan ini berjalan dengan baik dan ada sanksi tegas …

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar negara meningkatkan jumlah bantuan dana kepada partai. Hal tersebut dinilai perlu dilakukan karena sebagian besar kasus korupsi melibatkan pengurus, kader partai, dan pihak yang terkait dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kesimpulan sementara, korupsi di pemerintahan disebabkan oleh mahalnya biaya politik, terutama pada masa pemilihan. “Partai perlu mendapatkan dana yang lebih besar dari negara, sehingga …

Empat pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu telah ditetapkan. Ketua Pansus yaitu Muhammad Lukman Edi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tiga wakil ketua, yakni Ahmad Riza Patria dari Fraksi Partai Gerindra, Benny Kabur Harman dari Fraksi Partai Demokrat, dan Yandri Susanto dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). “Prosesnya saya pikir sudah cukup demokratis. Semua fraksi terlibat dalam …