Pada Seleksi Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gambir, Jakarta Pusat (24/1), tim seleksi menanyakan terobosan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat partisipasi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri kepada Komisioner KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos. Betty mengusulkan agar dilakukan early voting atau pemungutan suara lebih awal dari jadwal pemungutan …

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos, yang mencalonkan diri sebagai anggota KPU RI, mengusulkan dua terobosan untuk meningkatkan kualitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Pertama, menyediakan data informasi pemilih di setiap website KPU provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini, kata Betty, ditujukan untuk memudahkan pemilih memeriksa daftar pemilih dan sebagai backup data di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. “Sistem …

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Muhammad, saat seleksi wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengajukan tiga gagasan untuk diterapkan apabila terpilih. Pertama, memperlakukan sekretariat jenderal dan staf KPU sebagai mitra. Kedua, membenahi internal KPU dengan meningkatkan kompetensi dan kualitas anggota dan tenaga pembantu KPU. Ketiga, menyertakan banyak lembaga sebagai mitra KPU dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap …

Pada wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gambir, Jakarta Pusat (23/1), Ketua KPU Kalimantan Barat, Umi Rifdiyawaty, mengatakan tak setuju dengan ketentuan konsultasi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersifat mengikat. Menurut Umi, aturan tersebut telah mengganggu kemandirian KPU dalam membuat Peraturan KPU (PKPU) yang konsisten dengan Undang-Undang (UU) dan konstitusi. Salah …

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsudin Haris, mengatakan bahwa presidential threshold atau ambang batas untuk mencalonkan presiden merupakan suatu anomali dari sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. Dalam penjelasannya, presidential threshold diakibatkan oleh kesalahan jadwal diselenggarakannya pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). Pilres semestinya dilakukan sebelum pileg, sehingga keterpilihan presiden akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif, bukan sebaliknya. …

Calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Ketut Udi Prayudi, pada wawancara Seleksi Calon Anggota Bawaslu RI di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gambir, Jakarta Pusat (20/1), mengatakan bahwa dirinya akan berkomitmen untuk memberantas praktik politik uang. Ketentuan terstruktur, sistematis, dan masif dalam Peraturan Bawaslu tak akan menghalangi proses penegakkan hukum. Sebab, menurut penilaian Udi, hampir semua praktik politik uang …

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Mimah Susanti, mengajukan dua terobosan apabila dirinya terpilih sebagai anggota Bawaslu RI periode 2017-2022. Terobosan pertama, yakni, mengadakan rekrutmen calon anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang memuat instrumen keragaman latar belakang. Keragaman latar belakang anggota Bawaslu di setiap jenjang kepemimpinan dinilai Mimah mampu mendinamiskan Bawaslu. “Jajaran pimpinan Bawaslu perlu beragam latar belakang agar …

Pada rapat kerja Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu bersama Pemerintah, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan tetap mengajukan sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilu legislatif (pileg). Alasannya, sistem proporsional terbuka memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk memilih anggota legislatif berdasarkan profil calon legislatif (caleg) dan memberikan kesempatan kepada semua caleg untuk memenangkan hati rakyat berdasarkan upaya terbaik masing-masing. “Biarkan …

Pada penyerahan Daftar Inventaris Masalah (DIM) oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu kepada Pemerintah, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menerangkan sikap partai terhadap pengaturan pemilu. Golkar mengusulkan beberapa perubahan dalam RUU Pemilu, dengan landasan untuk memperkuat sistem presidensial, mewujudkan sistem multipartai sederhana, stabilisasi politik, meningkatkan kualitas pemerintahan, efisiensi penyelenggaraan pemilu, dan menegakkan kepastian hukum. “DIM ini adalah sikap …

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu telah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Pemerintah. DIM yang diserahkan memuat 2.855 nomor, berisi pasal yang disetujui maupun tak disetujui, disertai dengan penjelasan dan usulan pasal. “Hari ini kami secara resmi menyerahkan DIM kepada Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Dari 2.855 nomor DIM, kebanyakan berisi pasal tetap …