Pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, muncul wacana penambahan  kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebanyak 19 kursi. Anggota Pansus dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Hetifah, mengatakan bahwa penambahan kursi merupakan konsekuensi dari pengaturan kembali daerah pemilihan (dapil) dan adanya pemekaran daerah administrasi. Pemerintah menginginkan penyusunan dapil yang tak hanya memperhatikan jumlah penduduk, tetapi juga keluasan wilayah. …

Pada hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua (19/4), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melaporkan bahwa terjadi protes dan gugatan dari saksi pasangan calon (paslon) dan pemilih di 9 dari 1.054 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipantau, atau sebesar 1 persen. Gugatan terjadi akibat adanya perbedaan nomor urut pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT yang …

Dari 1.009 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipantau oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), pelaksanaan pemungutan suara di 974 TPS berlangsung lancar. Namun, di 35 TPS lainnya teradi praktik pengarahan oleh orang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Lima dari 35 TPS yang terjadi praktik tersebut yakni, TPS 25 Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, TPS 04 Pela Mampang, …

Kasus politik uang marak terjadi di setiap kali penyelenggaraan pemilu. Para pengamat menyayangkan penegakkan hukum atas politik uang yang tak efektif ditangani oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, mengatakan bahwa banyaknya kasus politik ulang yang terus berulang disebabkan karena tak ada hukuman yang memberikan efek jera kepada pelaku. Anggota Badan Pengawas …

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafiz, mengatakan bahwa berdasarkan pantauan JPPR di 159 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh kecamatan di DKI Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu, proses pembukaan TPS berjalan baik dan lancar. Kelengkapan alat pemungutan suara terdistribusi dengan baik dan kesempatan bagi pemilih untuk melihat informasi data pemilih terjamin. Hal tersebut menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan …

Jika surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) habis, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS mesti meminta kekurangan surat suara ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa. Petugas KPPS juga bisa mengarahkan pemilih untuk memberikan suara di TPS terdekat. “Petugas KPPS meminta kekurangan surat suara ke PPS atau meminta pemilih bergeser ke TPS terdekat,” kata Fadli Ramadhanil, …

Berdasarkan rilis hasil pantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di 159 Tempat Pemungutan Suara (TPS),  terdapat 23 TPS yang dibuka terlambat, yakni tidak pada pukul tujuh pagi. 5 dari 23 kasus keterlambatan terjadi di TPS 29 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, TPS 04 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, TPS 12 Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, TPS 13 Batu Ampar, Kramat Jati, …

Pemilih yang tak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tapi memenuhi syarat memilih masih bisa memilih di satu jam terakhir ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengategorikan pemilih ini dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pemilih DPTb pada Pilkada DKI Jakarta putaran pertama lalu kerap terkendala ketersediaan logistik surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Fadli Ramadhanil, peneliti pada Perkumpulan untuk Pemilu …

Saat memantau jalannya pemungutaan suara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, pemantau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemukan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno. Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21 yang berlokasi di Jalan Gunung Sahari VI, Jakarta Pusat, beberapa pendukung yang memakai kaos bertuliskan “B3rsatu …

Politik uang di Pilkada DKI Jakarta relatif tak berpengaruh mengubah pilihan warga DKI Jakarta. Di akar rumput, penyebaran informasi tak berdasar fakta melalui selebaran, pesan singat, dan tokoh masyarakat berdasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) lebih berpengaruh menjadi dasar menentukan pilihan di Pilkada DKI Jakarta 2017. “Isu SARA lebih mempengaruhi pertimbangan pilihan. Kalau politik uang tidak,”  kata Ketua Kalyanamitra, …