Pada Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang diajukan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon presiden-wakil presiden adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam peristiwa Gerakan 30 September. Syarat tersebut dinilai oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi …

Tiga bakal pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Aceh dari jalur perseorangan dinyatakan memenuhi syarat jumlah minimal dukungan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Ketiganya tengah menunggu penetapan paslon yang akan diumumkan pada 25 Oktober 2016 bersamaan dengan pengumuman nomor urut. “Saat ini sedang berlangsung proses penetapan calon, termasuk ketiga bakal paslon gubernur-wakil gubernur yang pada tempo hari (22 Oktober …

Sistem pemilu yang dimuat dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu yang diserahkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak sesuai harapan. Pasalnya, sistem proporsional terbuka terbatas yang digunakan lebih dekat pada substansi proporsional tertutup. Pemilih tetap mencoblos gambar atau nomor urut partai, meskipun terdapat daftar calon. Perolehan kursi pun ditentukan berdasarkan nomor urut. “Itu kan khas proporsional …

Permohonan sengketa hasil Pilkada yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap tidak berarti mengubah kemenangan pasangan calon (paslon). Keputusan MKmerujuk pada hasil penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. “Tidak semua putusan yang dimenangkan akan mengubah kemenangan calon. Kalau MK menilai ada kesalahan hitung, maka MK akan meminta penghitungan suara ulang. Kalau dirasa ada kecurangan, maka MK meminta dilakukannya pemungutan …

Banyak pemohon sengketa di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak benar-benar memahami ketentuan pengajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Akibatnya,  MK sulit menangani kasus. Pada Pilkada Serentak tahap kedua yang akan dilangsungkan pada 2017, MK berharap masyarakat memahami ketentuan pengajuan dan menyertai kelengkapan bukti yang dicantumkan dalam laporan yang dikirimkan. “MK ini seperti bukan mahkamah konstitusi, tapi mahkamah keranjang, karena sengketa …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan partisipasi pemilih di seluruh wilayah yang menyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) sebesar 77.5 persen. Angka ini meningkat 7,7 persen dari target partisipasi pemilih di Pilkada 2015 sebesar 70 persen. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Sri Budi Eko Wardani, berpendapat bahwa 77,5 persen merupakan angka yang cukup tinggi …

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam memerangi berbagai pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.  Masyarakat dapat melapor ke Panitia Pengawas (Panwas) segera setelah menyaksikan terjadinya pelanggaran tanpa perlu memikirkan pasal mana yang dilanggar. “Jika masyarakat menyaksikan pelanggaran yang membuat pilkada jadi tidak umum, bebas, langsung, dan rahasia, laporkan pada Panwas! Tidak usah beri tahu …

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, terdapat enam daerah dengan bakal pasangan calon (balon) tunggal. Apabila pada masa verifikasi balon tersebut tidak memenuhi syarat, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka kembali pendaftaran calon. “Kalau 24 Oktober nanti bakal calon tersebut ternyata tidak memenuhi syarat, maka pendaftaran kami buka kembali. Tidak mungkin pilkada nol peserta,” kata Kepala Biro Hukum …

Untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyiapkan 71.983 personil kepolisian. Separuh dari jumlah tersebut akan dikerahkan pada masa kampanye di 101 daerah di seluruh Indonesia. “Masa kampanye adalah masa yang panjang dan paling berat dari semua tahapan Pilkada, Jadi, kami kerahkan separuh kekuatan untuk mengamankan masa kampanye,” kata Kepala Divisi Humas Markas Besar (Mabes) …

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan berbagai persiapan. Pertama, Polri telah menyiapkan anggaran sebesar kurang lebih 923 miliar rupiah yang digunakan untuk mengamankan semua tahapan pilkada serta melakukan pengadaan sarana dan prasarana pengamanan di 101 daerah pemilihan (dapil). “Anggaran ini diberikan oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kepada Kepolisian Resor (Polres) di daerah-daerah …