Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Muhammad Lukman Edy, mengatakan bahwa semua fraksi di parlemen menyetujui ketentuan ditingkatkannya sanksi pidana. Ringannya ketentuan sanksi pidana di dalam RUU Pemilu dikhawatirkan tidak mampu mencegah terjadinya tindak pidana pemilu oleh peserta pemilu. “Satu hal yang bisa kita sepakati pada RDP (rapat dengar pendapat) hari ini, sanksi pidana akan kita tingkatkan,” kata …

Calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberi surat pernyataan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu 2017—2022. Surat itu memuat pernyataan kesediaan calon anggota Bawaslu untuk tidak menggalang dukungan politik jika menjadi salah satu calon yang diusulkan Presiden ke DPR. “Ini ada pernyataan yang harus dibaca dulu. Kalau sepakat ditandatangani, kalau tidak sepakat juga tidak apa-apa. Kalau sepakat nanti dibacakan agar …

Integritas, independensi, dan teknologi pemilu jadi tiga kata kunci utama yang ditanyakan Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu 2017–2022 dalam proses wawancara sebagai tahapan akhir seleksi anggota KPU-Bawaslu 2017–2022. Timsel terus mencecar calon dengan pertanyaan yang mengonfirmasi dugaan-dugaan konflik kepentingan dengan partai, perusahaan, dan anggota keluarga. Timsel juga selalu menanyakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada calon. Sebagai contoh, Valina S. Subekti, anggota …

Delapan orang calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalani tes wawancara sebagai tahapan akhir seleksi calon anggota Bawaslu 2017–2022. Delapan orang tersebut adalah Sapto Supono, Saiful, Yan Marli, Ratna Dewi P., Mohammad Najib, Sakka Pati, Bagus Sarwono, dan Abhan. Tim seleksi bertanya pada masing-masing calon anggota Bawaslu dalam waktu satu jam. Timsel, dalam sesi yang terbuka untuk umum ini, juga …

Besaran daerah pemilihan (dapil) yang kecil dinilai akan memudahkan anggota parlemen atau legislator untuk melakukan credit claiming atau klaim atas hasil kerja. Semakin sedikit jumlah legislator di suatu dapil, pertanggungjawaban akan semakin jelas, sebab tak banyak tangan yang terlibat dalam kebijakan di suatu dapil. Konstituen tak sulit mengenal legislatornya dan kerja parlemen akan lebih efektif. “Kalau besaran dapil kecil, misalnya …

Pembentukan daerah pemilihan (dapil) perlu mempertimbangkan luasan wilayah, selain jumlah penduduk. Alasannya, di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa, banyak wilayah luas yang jumlah penduduknya kecil. Padahal, luasan wilayah menentukan jangkauan legislator kepada konstituennya. “Di Denmark, Norwegia, dan Swedia, pembentukan dapil tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk saja, tetapi juga luasan wilayah. Jadi, ada baiknya kalau pembentukan dapil mengkombinasikan antara geographical …

Sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup dinilai tak begitu berpengaruh pada praktik politik uang dan keterwakilan perempuan. Dalam hal politik uang, kedua varian proporsional ini memiliki celah terjadinya politik uang. Dalam hal keterwakilan perempuan, proporsional terbuka dan tertutup tak akan menjamin keterwakilan perempuan. “Kalau dikatakan sistem proporsional terbuka mendorong terjadinya politik uang, sebenarnya di sistem proporsional tertutup ada juga. …

Sekretariat bersama (Sekber) Kodifikasi Undang-Undang (UU) Pemilu mengkritik persyaratan untuk menjadi partai peserta pemilu di dalam UU No.8/2012. Persyaratan dinilai terlalu mahal dan menyulitkan, serta kurang afirmatif karena hanya memuat aturan keterwakilan perempuan di kepengurusan partai tingkat pusat. “Syarat administratif untuk menjadi partai peserta pemilu itu butuh biaya yang mahal sekali. Partai harus punya kepengurusan di 100 persen provinsi dan …

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) mengusulkan kepada Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk menambah sepuluh kursi di parlemen. Alasannya, angka 570 merupakan angka ideal sebagai ukuran parlemen di Indonesia dengan pertimbangan jumlah penduduk, jumlah daerah pemilihan (dapil), dan beban keuangan negara. “Usul kami diubah dari 560 menjadi 570. Tambahan sepuluh kursi itu diberikan tiga untuk Kalimantan Utara, dan …

Pada rapat dengar pendapat yang diselenggarakan oleh Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu (12/1), Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, mengingatkan agar Pansus mencermati kombinasi pengaturan ukuran parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), dan ambang batas parlemen. Pasalnya, apabila ukuran parlemen berubah dari 560 menjadi 570, dengan alokasi kursi per dapil 3-8 atau 3-10, terdapat …