Warga yang belum melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik  diimbau segera melakukan perekaman di kelurahan setempat. Pasalnya, setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Desember 2016, warga yang ingin menyalurkan hak pilih harus mengurus surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). “Warga yang namanya ada di formulir A.C-KWK harus segera melakukan perekaman KTP elektronik sebelum bulan …

Dijadikannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik sebagai syarat untuk memilih menyebabkan problematika dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pasalnya, banyak warga negara yang belum memiliki KTP elektronik, sehingga warga yang belum terekam hingga penetapan DPT pada awal Desember 2016, harus mengurus Surat Keterangan (SK) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Pengawasan terhadap SK palsu yang berpotensi menjadi pintu masuk …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengimbau agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dapat mengakomodasi semua jenis pemilih baru, sehingga tidak ada satu warga negara Indonesia pun yang kehilangan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 mendatang. Disdukcapil perlu memasukkan data pemilih pemula, yakni pemilih yang baru akan berusia 17 tahun setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), …

Sekitar tiga puluh ribu penduduk Sulawesi Barat terancam kehilangan hak pilih. Pasalnya, regulasi mengenai syarat sebagai pemilih belum mengakomodasi pemilih pemula yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Hal ini tentu berpotensi memicu konflik pada saat hari pemungutan suara. “Pemilih yang belum masuk di formulir DP4 pada saat penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara) akan dimasukkan ke daftar pemilih baru. …

Permasalahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua Barat semakin kompleks. Pasalnya, hingga saat ini, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) yang berwenang untuk salah satunya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap daftar pemilih, belum terbentuk di masing-masing kabupaten/kota di seluruh Papua Barat. Akibatnya, proses pendaftaran pemilih untuk Pilkada Papua Barat 2017 belum dapat diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi. “Kami belum dapat memberikan …

Daftar pemilih Pilkada Gorontalo masih bermasalah. Temuan yang didapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo menunjukkan 11.000 pemilih ganda dan 7.000 lebih pemilih tidak dikenal. “Itu kami temukan pada saat melakukan pengawasan langsung di setiap kabupaten/kota di Gorontalo. Temuan lain akan kami perkuat pada saat rekapitulasi daftar pemilih tingkat provinsi,” kata anggota Bawaslu Gorontalo Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga, Nanang Masaudi, …

Terdapat tiga temuan yang dilaporkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kabupaten terkait masalah daftar pemilih di provinsi Banten. Temuan tersebut, pertama, masih ada beberapa orang yang belum didatangi oleh panitia pencatatan data pemilih pada masa pencocokan dan penelitian (coklit). Kedua, data pemilih ganda masih ditemukan. Ketiga, orang yang tidak berdomisili di daerah pemilihan tetap masuk dalam daftar pemilih. “Ada laporan dari …

Hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengumumkan tiga puluh anggota panitia khusus (pansus) yang akan membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu. 30 orang anggota pansus tersebut adalah sebagai berikut. Enam anggota berasal dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu Arif Wibowo, Erwin Moeslimin Singajuru, Trimedya Panjaitan, Diah Pitaloka, My Esti Wijayanti, dan Sirpamadji. Lima anggota berasal dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yaitu Rambe …

Pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, terdapat enam daerah bercalon tunggal. Hal tersebut memang diperbolehkan menurut Undang-undang (UU) Pilkada No.10 Tahun 2016, tetapi keadaan ini menunjukkan adanya dominasi kekuasaan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah daerah dengan calon tunggal, Sekretariat Bersama (Sekber) Kodifikasi UU Pemilu mengajukan solusi. “Untuk menghindari monopoli dukungan partai yang berpotensi memunculkan pasangan calon (paslon) tunggal, …

Pengaruh oligarki dalam partai dinilai mematikan prinsip keadilan bagi seluruh anggota partai. Hal itu diperparah dengan mekanisme pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) yang tidak terbuka dan hanya melibatkan segelintir orang dalam partai. “Dalam RUU (Rancangan Undang-undang) yang kami ajukan, kami sebutkan solusi untuk mengurangi pengaruh oligarki dalam tubuh partai, yaitu mengurangi dominasi ketua dan …