Sebagian besar perempuan calon di Pilkada 2017 berlatar belakang dewan/kader partai politik. Ini gambaran nyata aktualisasi politik perempuan di pemilu legislatif diapresiasi partai di pemilu eksekutif daerah. Untuk meningkatkan tren positif ini, dibutuhkan peningkatan afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang berdampak pada perbaikan partai politik dan perempuan sekaligus. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) …

MENGATASI KETIMPANGAN GENDER DI PILKADA MELALUI JAMINAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN SUBSIDI PARTAI Ketimpangan gender masih nyata di pencalonan pilkada. Dari 101 daerah penyelenggara Pilkada 2017, sebanyak 44 perempuan bertarung di 41 daerah yang tersebar di 28 kabupaten, 9 kota, dan 4 provinsi. Perludem melakukan pemetaan terhadap latar belakang 44 perempuan yang mendaftarkan diri sebagai kepala dan wakil kepala daerah. Profil …

21 November 2016, Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) baru terbentuk. Semakin sedikit waktu pembahasan berdasar 22 bulan kebutuhan waktu penyelenggaraan Pemilu 2019. UU Pemilu harus segera dipastikan untuk pembuatan peraturan pelaksana oleh penyelenggara pemilu. Berikut Rancangan Jadwal Acara Pembahasan RUU Pemilu:

Di Pilkada Serentak 2015 lalu, partisipasi pemilih beberapa kabupaten/kota di Banten cukup rendah. Rataan pemilih dari empat kabupaten/kota hanya 56,68%. Kabupaten Serang, menjadi daerah terendah dengan 50,37% pemilih. Kota Cilegon sebagai daerah berpartisipasi pemilih tertinggi pun hanya diikuti 62,80% pemilih. Bandingkan dengan partisipasi satu provinsi pada Pemilu Legislatif di angka 72%, dan Pemilu Presiden 2014 di angka 70%. Berikut presentasi …

Alokasi kursi tiap dapil anggota DPR harus ditata ulang. Jika jumlah kursi DPR dipertahankan 560, angka ini perlu menjadi pembagi jumlah penduduk nasional. Merujuk sensus 2010, dengan jumlah penduduk 237.031.837 maka nilai satu kursi DPR adalah mewakili 423.271 penduduk. 423.271 inilah harga kursi seharusnya di Pemilu DPR 2014. Alokasi kursi DPR selama ini tak representatif. Ada daerah yang rendah representatif dan …

Presiden Indonesia, Joko Widodo, menandatangani Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. RUU ini terlampir dalam surat bernomor R-66/Pres/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditujukan pada Ketua DPR. “Kami menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk dibicarakan dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama,” kata Jokowi dalam surat berlogo Presiden Republik …

Metode penghitungan suara merupakan variabel utama dari sistem pemilu yang bertugas untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Metode penghitungan suara paling tidak berpengaruh pada tiga hal: derajat proposionalitas suara, jumlah perolehan kursi partai politik, dan sistem kepartaian. Sehingga meski terkesan sangat teknis matematis, pilihan terhadap metode penghitungan suara menjadi arena keberlangsungan hidup partai politik dalam negara demokrasi. Dalam sistem pemilu proposional …