Dalam kekaburan pengertian tentang buzzer, kita dihadapkan pada kesimpulan yang begitu lugas: buzzer telah menghancurkan demokrasi. Buzzer telah merusak demokrasi! Kesimpulan ini sering muncul belakangan seiring kontroversi penggunaan hoaks sebagai sarana propaganda dan penggiringan opini masyarakat terkait dengan isu politik tertentu. Enak didengar, tetapi tidak jelas pengertiannya! Demikianlah nasib si buzzer. Begitu sering istilah ini mewarnai percakapan publik dan begitu akrab di telinga banyak orang. Namun, …

Politik uang diperkirakan masih marak selama gelaran Pilkada 2020 di 270 daerah. Mengantisipasi hal itu, Bawaslu menyiapkan sejumlah langkah. Bawaslu pun diingatkan akan modus politik uang yang terus berubah. Politik uang seolah sudah menjadi budaya dalam setiap gelaran pemilu. Meski tak mudah untuk menghilangkannya, pemberantasan politik uang tetap menjadi komitmen pengawas pemilu saat pemilihan kepala daerah serentak 2020. Ikhtiar ini …

Sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa hasil pemilu presiden pada 27 Juni 2019 hingga tanggal pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2019, terdapat 115 hari merisaukan. Inilah hari-hari panjang yang membuka lebar ruang manuver politik pihak-pihak yang berkepentingan dengan kekuasaan presiden. Pertama, manuver politik oleh elite partai dan nonpartai pendukung presiden terpilih demi kursi kabinet. Karena kursi bagi kader partai tidak …

Konstitusionalitas aturan keserentakan pemilu, sebagaimana telah diselenggarakan dalam Pemilu 2019, kini dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mengajukan uji materi atas ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu serentak. Direktur eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, saat ini pihaknya dalam proses memperbaiki permohonan yang diajukannya. Pada dasarnya ketentuan pemilu serentak …

Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama di Indonesia. Pemilu demikian diyakini sejumlah kalangan akan membawa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik kita. Hal itu mungkin terjadi jika efek ekor jas (coattail effect) bekerja dan kecerdasan politik pemilih menjadi dasar bagi konstituen dalam memilih calon, baik calon presiden maupun calon anggota perwakilan (DPR dan DPD). Asumsi itu ternyata tak terbukti. Hasil …

KPU berencana menerapkan rekapitulasi elektronik dalam Pilkada 2020. Jika sejumlah tantangan yang muncul dapat diatasi, langkah itu dapat meningkatkan kredibilitas pilkada, Komisi Pemilihan Umum berencana menerapkan metode rekapitulasi elektronik dalam pemilihan kepala daerah serentak pada 2020. Targetnya, adalah meningkatnya kecepatan waktu rekapitulasi suara dan tingkat kepercayaan masyarakat dalam pilkada yang akan digelar di 270 daerah tersebut. Rencana itu muncul karena …

Hingga Senin (7/10/2019), sebanyak 61 daerah dari total 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 belum menyelesaikan persoalan anggaran. Salah satu penyebabnya adalah belum tercapainya kesepakatan besaran anggaran yang diusulkan penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah setempat. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), 61 daerah yang belum menadatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pencairan anggaran Pilkada 2020 …

Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah perlu dilakukan agar sejumlah ketentuan mendapat dasar hukum yang jelas sehingga tidak berpotensi mengganggu tahapan Pilkada 2020. Salah satu langkah yang dapat segera dilakukan untuk menyiapkan revisi UU Pilkada yakni dengan membuat naskah akademik. Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Jumat (4/10/2019), mengatakan, …

Perjalanan demokrasi Indonesia lima tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh kiprah para wakil rakyat dan presiden serta wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan anggota DPR dan DPD RI periode 2019-2024 yang dilantik pada 1 Oktober 2019. Sementara presiden dan wakil presiden akan dilantik 20 Oktober 2019. Sudah seharusnya, mereka merawat daulat rakyat yang sudah dimandatkan kepada …

Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri mendorong sejumlah daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2020 untuk segera menandatangani naskah perjanjian hibah daerah. Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri mendorong sejumlah daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak 2020 untuk segera menandatangani naskah perjanjian hibah daerah. Hal ini agar anggaran Pilkada 2020 segera cair dan …