JAKARTA, KOMPAS – Mudahnya calon anggota legislatif berpindah-pindah partai politik untuk bertarung dalam pemilihan umum menjadi salah satu indikasi lemahnya pelembagaan politik partai. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak sehat bagi demokrasi karena aktivitas politik di partai didekati secara pragmatis, bukan ideologis. Fenomena calon anggota legislatif petahana yang mencalonkan diri melalui partai berbeda juga muncul pada Pemilu 2019. Pada saat …

JAKARTA, KOMPAS – Dalam memberikan putusan dismissal yang menentukan, apakah suatu permohonan sengketa hasil pilkada diteruskan ataukah tidak ke tahap pemeriksaan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan melibatkan penyelenggara pilkada. Pelibatan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu itu penting guna menjamin semua pihak bisa menerima putusan MK. Hingga Minggu (15/7/2018), ada 67 permohonan sengketa pilkada yang masuk ke MK. Tidak semua …

Pada 27 Juni lalu telah dilangsungkan pilkada serentak di beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Hasilnya berhasil memvalidasi perkiraan beberapa lembaga survei  terhadap kemenangan pasangan kandidat, tetapi terjadi pula beberapa kejutan. Rivalitas yang ketat terjadi dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Para pasangan calon ”pesaing” bertarung ketat dengan pasangan calon unggulan sampai saat-saat terakhir. Wacana …

JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum mempertimbangkan untuk mengumumkan partai politik yang tetap mengusung bekas narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba, sebagai calon anggota legislatif. Langkah ini didukung masyarakat sipil yang menilai publik berhak mengetahui parpol mana yang tidak konsisten menjalankan isi pakta integritas. Pendaftaran calon anggota legislatif berlangsung hingga 17 Juli pukul 24.00. Hingga Kamis …

Pendaftaran calon anggota legislatif mulai dibuka sejak 4 Juli hingga 17 Juli 2018. Sebelum itu, partai politik penting melakukan tebang pilih siapa yang akan mereka calonkan. Tahapan pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) telah memanas, setidaknya sejak April lalu. Saat itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pertama kali melempar gagasan larangan bekas narapidana kasus korupsi menjadi caleg. Setelah melewati perdebatan panjang, akhirnya …

JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum merasa kewalahan mengelola teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Karena itu, KPU mengharapkan bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Harapan itu disampaikan komisioner KPU kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/7/2018). Ketua KPU Arief …

Partai politik adalah institusi yang masih memperoleh tingkat kepercayaan rendah dari masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, fenomena global menunjukkan gejala ini. Cerminan buruknya citra parpol terlihat dari data Global Corruption Barometer 2017 yang diterbitkan Transparansi Internasional. Studi ini menyatakan bahwa politisi yang dipilih oleh rakyat, yang notabene merupakan kader partai politik, dinilai sebagai aktor yang paling korup. Di Indonesia, citra …

JAKARTA, KOMPAS – Badan Pengawas Pemilu meminta Komisi Pemilihan Umum mengakomodasi sekitar dua juta pemilih yang hingga kini diduga belum masuk daftar pemilih sementara Pemilu 2019. Para pemilih tersebut diharapkan bisa dimasukkan dalam DPS hasil perubahan yang akan ditetapkan pada 22 Juli mendatang. Sesuai Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu, …

Bawaslu dan KPU sama-sama menyodorkan pakta integritas untuk ditandatangani pimpinan parpol. Kendati isinya tak sama, ada pesan yang serupa, yaitu agar parpol tidak mencalonkan bekas napi korupsi. Hampir sepekan sejak dimulainya pendaftaran calon anggota legislatif pada 4 Juli lalu, hingga Senin (9/7/2018) ruangan pendaftaran di lantai dua gedung Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, masih sepi. Belum ada partai politik yang …

Pemilu 2019 diharapkan menjadi ajang kontestasi orang-orang yang tidak pernah terkait dengan korupsi. Upaya KPU menyaring calon anggota legislatif yang bebas dari korupsi diapresiasi publik meski kebijakan itu bukan jaminan akan menghasilkan kontestasi politik yang bersih dari tindak korupsi. Upaya Komisi Pemilihan Umum melarang eks terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif mendapat apresiasi publik. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada …