Masa kampanye Pilkada 2020 akan berlangsung selama 71 hari dimulai pada 26 September dan berakhir pada 5 Desember. Rentang waktu tersebut menjadi musim semi pencitraan politik di 270 daerah yang menggelar pilkada. Penyelenggaraan pilkada di musim pandemi sudah seharusnya dikelola tak sekadar coba-coba. Taruhannya nyawa manusia dan kesehatan masyarakat di tengah euforia politik citra. Jangan sampai pilkada menjadi kluster baru …

Politik kekerabatan tumbuh subur dalam berbagai gelombang pilkada di Indonesia, termasuk di Pilkada Serentak 2020. Kendati sebagian masyarakat memandang negatif praktik ini, tetapi persoalan struktural seperti regulasi, kondisi masyarakat, dan kelembagaan politik membuat politik kekerabatan masih berpeluang terus berkembang. Politik kekerabatan berupa pencalonan kerabat politisi nasional maupun daerah kembali mencuat di sejumlah daerah di Pilkada 2020. Hasil jajak pendapat Kompas …

Peradilan khusus pemilu mendesak dibentuk sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan elektoral. Desain kelembagaan dan mekanisme pencarian keadilan pemilu yang ada saat ini dinilai rentan menimbulkan tumpang tindih putusan lantaran terlalu banyaknya pintu untuk mencari keadilan. Akibatnya, pencarian keadilan dalam penyelenggaraan pemilu justru tidak dapat diwujudkan. Wacana untuk membentuk peradilan khusus pemilu pun telah mengemuka sejak tahun 2009, dan terus …

Dominannya politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia bukanlah isu baru. Ini semua sebagai dampak dari mandeknya proses kaderisasi partai kita sehingga politik kekerabatan telah mengisi ruang kosong proses kaderisasi politik di era Reformasi. Bedanya, di era Orde Baru ada ”konsentrasi” politik kekerabatan pada sedikit orang, sementara di era Reformasi politik kekerabatan telah meluas hingga tingkat paling rendah (hingga …

Selain menurunkan ambang batas atau syarat pencalonan dalam pilkada yang diatur di dalam undang-undang, optimalisasi peran dan fungsi partai politk dalam menyiapkan kader dan calon pemimpin juga menentukan kualitas demokrasi dalam Pilkada 2020. Alasannya, dengan hanya menurunkan ambang batas tidak serta-merta menjamin fenomena calon tunggal dan dominasi dinasti politik bisa diminimalisasi sebab kualitas setiap calon juga ditentukan oleh kaderisasi yang …

Badan Pengawas Pemilu telah menerima permohonan sengketa pencalonan yang diajukan empat bakal pasangan calon dalam pilkada.  Pengajuan permohonan sengketa itu dilakukan dalam tahapan perbaikan syarat dukungan. Keempat bakal calon tersebut berasal dari Kota Bukittinggi, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Sigi, dan Provinsi Sumatera Barat. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Selasa (28/7/2020), menyebutkan, di Kota Bukittinggi, permohonan sengketa diajukan M Fadli-Yon …

Tingginya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah mengindikasikan ada yang salah dalam proses perekrutan dan seleksi kepala daerah. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, 119 bupati/wali kota dan 21 gubernur/wakil gubernur telah ditindak KPK dalam perkara tindak pidana korupsi selama 2004-2019. Ada beberapa kecenderungan yang terjadi dalam proses penjaringan kepala daerah yang memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan rentannya …

DPR kini sedang membahas kembali undang-undang pemilu. Salah satu tema yang mengemuka soal penguatan sistem presidensial. Memperkuat sistem presidensial tak sama dengan memperkuat presiden. Secara teoretik, presiden dalam sistem presidensial itu sudah kuat. Pertama, presiden tak tergantung DPR, tak dapat dijatuhkan DPR karena alasan politik. Kedua, presiden dipilih langsung rakyat, legitimasinya sangat kuat. Ketiga, secara politik, kekuasaan kepresidenan dipegang satu …

Kecenderungan munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah 2020 menimbulkan kekhawatiran karena tren selama ini jumlah calon tunggal terus meningkat dari pilkada ke pilkada. Kehadiran calon tunggal, antara lain, dinilai menjadi cerminan pragmatisme partai politik untuk memastikan kemenangan dalam kontestasi lokal. Kajian Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menunjukkan fenomena calon tunggal cenderung terus meningkat, termasuk dalam pilkada 2020. Calon tunggal …

Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan diterapkannya protokol kesehatan dalam pelaksanaan setiap tahapan pilkada lanjutan di 270 daerah yang menggelar pemilihan pada Desember 2020. Protokol kesehatan menjadi syarat mutlak untuk dipatuhi bagi petugas dan calon pemilih di seluruh tahapan di Pemilihan Kepala Daerah 2020. Sebab, jumlah orang yang terpapar virus di Indonesia terus meningkat. Jika protokol kesehatan tidak …