April 20, 2018
  • Language switcher

rumah pemilu

Apps Challenge Pilgub Jateng
rumah pemilu
  • Beranda
  • Berita
  • Liputan Khusus
  • Wawancara
  • Opini
  • Kliping
    • Kliping Berita
    • Kliping Opini
  • UU & Peraturan
    • UUD
    • UU Pemilu
    • UU Terkait Pemilu
    • Putusan MK
    • Peraturan Pelaksanaan Pemilu
  • Wiki Pemilu
    • Sejarah Pemilu
    • Konsep dan Standar
    • Glosarium
  • Dokumen
  • Indeks
  • Arsip
6 New Articles
  • April 17, 2018 Masa Jabatan Legislatif OLEH DESPAN HERYANSYAH
  • April 16, 2018 Pemerintah Tak Datang, Pembahasan Rancangan PKPU tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Ditunda
  • April 16, 2018 PKPI Laporkan Hasyim Asyarie ke Polda Metro Jaya atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik
  • April 16, 2018 Besok, KPU Akan Mulai Gerakan Coklit Sedunia
  • April 16, 2018 Pemilu Pro-koruptor OLEH REZA SYAWAWI
  • April 16, 2018 Darurat Korupsi, Mantan Koruptor Tak Boleh Menjadi Caleg
Home Kliping

Kliping

Masa Jabatan Legislatif OLEH DESPAN HERYANSYAH

By rumahpemiluadmin
April 17, 2018
in :  Kliping Opini
0
73

Pembatasan masa jabatan presiden, gubernur, bupati/wali kota, yang masing-masing selama lima tahun untuk dua kali masa jabatan, dan kepala desa selama enam tahun untuk tiga kali masa jabatan, tidak lepas dari sejarah otoritarianisme masa lalu. Jabatan yang tak terbatas tidak saja melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kesempatan “dipilih”, juga selalu melahirkan kesewenang-wenangan. Adagium klasik yang menyatakan bahwa kekuasaan cenderung …

Read More

Pemilu Pro-koruptor OLEH REZA SYAWAWI

By rumahpemiluadmin
April 16, 2018
in :  Kliping Opini
0
48

Apakah sistem politik yang demokratis ”ramah” dengan perilaku korup? Dalam kasus Indonesia, pertanyaan ini bisa dijawab dengan melihat cara pandang hukum dan perlakuan masyarakat terhadap perilaku dan pelaku korupsi. Jika merujuk pada konstitusi, hanya ada empat jabatan yang jelas menyebutkan syarat tentang pentingnya memiliki nilai antikorupsi dan integritas, yaitu jabatan presiden/wakil presiden, anggota Komisi Yudisial (KY), hakim agung, dan hakim …

Read More

Menunggu Terobosan KPU

By rumahpemiluadmin
April 11, 2018
in :  Kliping Berita
0
229

Korupsi yang diduga dilakukan bersama-sama oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota menjadi catatan hitam di awal tahun 2018 ini. Fenomena ini antara lain terlihat dari langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara serta 19 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka korupsi. Korupsi yang dilakukan wakil rakyat sejatinya bukan …

Read More

Pemerintah Belum Niat Ubah Pemilihan

By rumahpemiluadmin
April 11, 2018
in :  Kliping Berita
0
130

JAKARTA, KOMPAS Pemerintah belum berkeinginan merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk mengubah sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demikian pula di DPR, Badan Legislasi DPR juga belum punya keinginan merevisi UU Pilkada. Evaluasi sistem diakui belum waktunya. ”Pemerintah belum ada niat membicarakan (revisi UU Pilkada untuk mengubah sistem pilkada). Namun, …

Read More

Kualitas Kampanye Pilkada OLEH ASRINALDI A

By rumahpemiluadmin
April 11, 2018
in :  Kliping Opini
0
92

Belum ada yang berubah dari pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah gelombang ketiga saat ini. Kampanye terkesan biasabiasa saja dan tidak ada sesuatu yang membuat publik ingin terlibat. Begitu juga dengan gagasan dan ide yang ditawarkan juga tidak ada yang istimewa. Malah pasangan calon lebih banyak memilih kampanye tanpa dialog dan diskusi dengan masyarakat sebagai pemilih. Belum lagi masalah debat calon …

Read More

Hak Partai Baru Diperdebatkan

By rumahpemiluadmin
April 10, 2018
in :  Kliping Berita
0
91

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Penyelenggara Pemilu memperdebatkan hak partai politik baru peserta Pemilu 2019. Hak itu mencakup pencantuman lambang parpol baru di kertas suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta hak atau kewajiban untuk ikut menyumbang dana kampanye kepada pasangan capres-cawapres yang didukung. Perdebatan itu muncul pada saat pembahasan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II …

Read More

Tata Cara Pelaporan Perlu Disosialisasikan

By rumahpemiluadmin
April 9, 2018
in :  Kliping Berita
0
362

JAKARTA, KOMPAS–Pelibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum agar berjalan taat asas perlu disertai sosialisasi tata cara pelaporan pelanggaran. Sosialisasi itu penting agar masyarakat tahu bagaimana melaporkan dugaan pelanggaran asas pilkada atau pemilu secara lengkap sehingga penyelenggara bisa segera menindaklanjuti. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah  serentak 2018, masyarakat bisa melapor melalui situs pl.bawaslu.go.id. Pelapor wajib melengkapi dengan …

Read More

Darurat Jaminan Hak Pilih OLEH IKHSAN DARMAWAN

By rumahpemiluadmin
April 9, 2018
in :  Kliping Opini
0
232

Setahun menjelang pelaksanaannya, Pemilu 2019 sedang dirundung masalah serius. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dari 192,39 juta orang yang wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, masih ada 12,7 juta orang yang belum merekam data untuk memperoleh KTP elektronik (Kompas, 14/3/2018). Masalahnya, pada Pasal 348 UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara …

Read More

Calon Kepala Daerah sebagai Tersangka OLEH RAMLAN SURBAKTI

By rumahpemiluadmin
April 9, 2018
in :  Kliping Opini
0
261

Sampai akhir Maret 2018 terdapat lima calon kepala daerah yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Mereka adalah calon gubernur NTT, calon gubernur Lampung, calon gubernur Sulawesi Tenggara, calon bupati Subang, dan calon bupati Jombang. Berdasarkan Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kelima calon kepala daerah tersebut tidak dapat mengundurkan diri …

Read More

Kekosongan Aturan Pencegahan Calon Tunggal Diantisipasi

By rumahpemiluadmin
April 6, 2018
in :  Kliping Berita
0
112

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum didorong untuk mengisi kekosongan hukum akibat pengaturan di Undang-Undang Pemilu yang tidak rinci terkait pemberian kewenangan KPU mencegah munculnya pasangan calon tunggal pada pemilihan presiden dan wakil presiden. KPU akan mengkaji agar pengaturan ”ruang” kosong itu bisa masuk dalam Peraturan KPU. Dalam Pasal 16 Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden disebutkan …

Read More
Page 1 of 3512345 102030...Last

Sosok

HAMDAN ZOELVA | Gerbang Konstitusi Pemilu Serentak

August 28, 2017

Demokratur

Pura-pura Penak Pemilu

March 31, 2017

Kirim Tulisan

Live Streaming

Populer

UU No.7/2017 tentang Pemilu (Batang Tubuh, Lampiran 1 s/d 4, dan Penjelasan)

rumahpemiluadmin
August 21, 2017

Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, ASN Wajib Tahu Aturan Ini

AMALIA SALABI
December 3, 2017

Di RUU Pemilu, Status KPU Kabupaten/Kota Ad Hoc

AMALIA SALABI
April 28, 2017

Agenda

Pilkada Banten Apps Challenge 2016

USEP HASAN SADIKIN
November 18, 2016

Diskusi publik “Proyeksi Pilkada Aceh 2017 dan Masa Depan Demokrasi Lokal”

rumahpemiluadmin
November 16, 2016

Kalender Pemilu

  • November 16, 2016

    Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah 2015

About us

Rumahpemilu.org merupakan portal berita dan data pemilu Indonesia. Media advokasi demokrasi ini memberitakan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung serta mendata dan menginformasikan, mulai dari Pemilu 1955. Didirikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada 2012, rumahpemilu.org berprinsip netral dan imparsial dengan tak memberitakan aspek kontestasi, elektabilitas, serta intrik elite/internal peserta pemilu dan partai politik sehingga terhindar dari sifat partisan.

Follow us

  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Tim Kerja
  • Lowongan
© Copyright 2016, RumahPemilu.org All Rights Reserved