JAKARTA, KOMPAS — Data calon anggota legislatif eks napi kasus korupsi bertambah setelah sejumlah laporan dari daerah dan masyarakat sipil yang diterima Komisi Pemilihan Umum mengonfirmasi mengenai hal itu. KPU memperkirakan tambahan jumlah caleg yang merupakan bekas napi korupsi lebih dari 15 orang. Penambahan jumlah caleg eks napi korupsi itu sedang divalidasi KPU sebelum diumumkan kembali pekan depan. Tambahan caleg …
“Awas bakalan penuh drama!” Seruan penuh kekhawatiran semacam ini sering terdengar pada periode menjelang puncak pencoblosan tanggal 17 April 2019 dan pasca-Pemilu 2019. Inilah pemilu yang sering disebut sebagai pemilu di era hiburan televisi dan viral yang dipenuhi nuansa melodrama. Sebuah genre yang melahirkan budaya mengonsumsi hiburan penuh konflik keterpecahan, mengeksplorasi emosi dangkal, stereotip dan serba hitam-putih, instan, sekaligus mengelola …
JAKARTA, KOMPAS – Penyelenggara pemilu seyogyanya merespon maraknya isu dan tumbuhnya gerakan mendorong pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya di media sosial belakangan ini. Komisi Pemilihan Umum perlu memperluas pengetahun pemilih mengenai profil calon anggota legislatif yang spektrum politiknya sebenarnya beragam. Fenomena golongan putih atau golput, menurut Direktur Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Sigit Pamungkas, sebenarnya sudah ditemui …
JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum mengumumkan 49 calon anggota legislatif peserta Pemilu 2019 yang berlatar belakang bekas narapidana perkara korupsi. Rekam jejak para caleg tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan para pemilih saat menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019. Dari 49 caleg bekas napi perkara korupsi yang diumumkan KPU, 40 orang adalah caleg tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari …
JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum memutuskan mengumumkan nama-nama mantan narapidana dalam kasus korupsi yang menjadi calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019, Rabu (30/1/2019) ini. Langkah ini diapresiasi oleh kalangan pegiat pemilu karena dapat membantu publik mengetahui rekam jejak para calon. ”Besok (Rabu) menurut rencana akan dibicarakan dan diumumkan kepada publik,” kata anggota KPU, Wahyu Setiawan, Selasa di Jakarta. Keputusan …
Pemilihan umum yang ”luberjurdil” (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil) dan diselenggarakan setiap lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri adalah salah satu perubahan atas dan tambahan pada UUD NRI 1945 yang disepakati pada Sidang Tahunan MPR, 9 November 2001. Pemilu tak dicantumkan dalam UUD NRI 1945 yang semula, bukan tanpa sengaja. Berpidato di …
JAKARTA, KOMPAS — Mekanisme pelaporan dana kampanye dalam Pemilu 2019 masih memunculkan celah dan pertanyaan terkait sejumlah hal dasar, semisal asal dana kampanye dan kebenaran pelaporan dana kampanye itu oleh partai politik ataupun calon anggota legsilatif. Ketidakjelasan mekanisme tidak hanya berpotensi menurunkan akuntabilitas pemilu, tetapi juga memicu munculnya ruang gelap di dalam pembiayaan kampanye yang rentan diisi dengan kepentingan transaksional. …
Publik antusias menyambut debat capres-cawapres berikutnya. Animo ini mesti dimanfaatkan KPU untuk memantik perhatian lebih banyak calon pemilih. Momentum ini juga harus ditangkap pasangan calon presiden-calon wakil presiden sebagai peluang guna menunjukkan kompetensi. Apalagi, debat terkonfirmasi mampu memengaruhi publik. Efektifnya debat capres-cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memengaruhi pilihan publik menjadikan ajang itu punya posisi strategis dalam kampanye …
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Senin (26/11/2018). FOTO: SEKAR GANDHAWANGI UNTUK KOMPAS JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum memfinalisasi draf surat keputusan untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memerintahkan KPU memasukkan nama Oesman Sapta Odang dalam daftar calon tetap Dewan Perwakilan Daerah. Dari beberapa opsi, pilihan KPU cenderung mengerucut pada opsi ”moderat” yang dianggap bisa mengakomodasi …
Minggu lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyelesaikan tugasnya sebagai pihak yang mengundang KPU dan Bawaslu untuk membicarakan persoalan caleg yang bermasalah dari kasus korupsi, kekerasan, dan narkoba. Isu penting ini memang tidak pernah luput dalam pembicaraan politik dan hukum selama beberapa bulan terakhir ini. Bahkan, dua minggu belakangan, isu ini memang makin liar dan mengkhawatirkan karena para caleg …
