Korupsi yang diduga dilakukan bersama-sama oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota menjadi catatan hitam di awal tahun 2018 ini. Fenomena ini antara lain terlihat dari langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara serta 19 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka korupsi. Korupsi yang dilakukan wakil rakyat sejatinya bukan …

JAKARTA, KOMPAS Pemerintah belum berkeinginan merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk mengubah sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demikian pula di DPR, Badan Legislasi DPR juga belum punya keinginan merevisi UU Pilkada. Evaluasi sistem diakui belum waktunya. ”Pemerintah belum ada niat membicarakan (revisi UU Pilkada untuk mengubah sistem pilkada). Namun, …

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Penyelenggara Pemilu memperdebatkan hak partai politik baru peserta Pemilu 2019. Hak itu mencakup pencantuman lambang parpol baru di kertas suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta hak atau kewajiban untuk ikut menyumbang dana kampanye kepada pasangan capres-cawapres yang didukung. Perdebatan itu muncul pada saat pembahasan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II …

JAKARTA, KOMPAS–Pelibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum agar berjalan taat asas perlu disertai sosialisasi tata cara pelaporan pelanggaran. Sosialisasi itu penting agar masyarakat tahu bagaimana melaporkan dugaan pelanggaran asas pilkada atau pemilu secara lengkap sehingga penyelenggara bisa segera menindaklanjuti. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah  serentak 2018, masyarakat bisa melapor melalui situs pl.bawaslu.go.id. Pelapor wajib melengkapi dengan …

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum didorong untuk mengisi kekosongan hukum akibat pengaturan di Undang-Undang Pemilu yang tidak rinci terkait pemberian kewenangan KPU mencegah munculnya pasangan calon tunggal pada pemilihan presiden dan wakil presiden. KPU akan mengkaji agar pengaturan ”ruang” kosong itu bisa masuk dalam Peraturan KPU. Dalam Pasal 16 Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden disebutkan …

JAKARTA, KOMPAS – Transisi kelembagaan pengawas pemilu yang saat ini masih ad hoc menjadi badan pengawas pemilu permanen di tingkat kabupaten dan kota dimulai di tengah persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Bawaslu mempersiapkan pembentukan 92 tim seleksi untuk memilih anggota Bawaslu di 514 kabupaten dan kota. kelembagaan pengawas pemilu menjadi permanen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Badan …

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah anggota DPRD kembali ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah antisipasi mesti disiapkan agar Pemilu mendatang menghasilkan wakil rakyat yang lebih berkualitas dan bersih dari korupsi. Hal ini terjadi karena kasus korupsi yang melibatkan banyak anggota DPR telah terjadi beberapa kali. Modus mereka umumnya juga relatif sama, yaitu terkait suap dalam pembahasan anggaran pendapatan dan …

BANDUNG, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat menerima pengaduan 40 kasus dugaan aparatur sipil negara tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat. Terakhir, pengaduan itu menyeret sejumlah aparatur sipil negara di Dinas Pendidikan Jawa Barat. ”Hingga saat ini ada 40 kasus dugaan aparatur sipil negara (ASN) tidak netral di sejumlah kabupaten dan kota,” kata Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan, dan …

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum mengusulkan agar mantan terpidana perkara korupsi dilarang mencalonkan diri pada Pemilihan Umum Legislatif 2019. KPU juga mengusulkan agar mereka yang ingin jadi calon anggota legislatif harus menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Usulan ini merupakan respons KPU atas adanya harapan agar caleg tidak pernah korupsi dan mengurangi potensi mereka untuk korupsi ketika menjabat. Namun, Ketua …

Jakarta, Kompas – Di tengah banyaknya calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2018, muncul usulan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Revisi itu terkait pasal yang menyatakan bahwa partai politik tidak bisa mengganti calon kepala daerah yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Usulan itu muncul dari sejumlah fraksi partai politik di …