JAKARTA, KOMPAS – Dalam memberikan putusan dismissal yang menentukan, apakah suatu permohonan sengketa hasil pilkada diteruskan ataukah tidak ke tahap pemeriksaan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan melibatkan penyelenggara pilkada. Pelibatan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu itu penting guna menjamin semua pihak bisa menerima putusan MK. Hingga Minggu (15/7/2018), ada 67 permohonan sengketa pilkada yang masuk ke MK. Tidak semua …

JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum mempertimbangkan untuk mengumumkan partai politik yang tetap mengusung bekas narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba, sebagai calon anggota legislatif. Langkah ini didukung masyarakat sipil yang menilai publik berhak mengetahui parpol mana yang tidak konsisten menjalankan isi pakta integritas. Pendaftaran calon anggota legislatif berlangsung hingga 17 Juli pukul 24.00. Hingga Kamis …

JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemilihan Umum merasa kewalahan mengelola teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Karena itu, KPU mengharapkan bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan teknologi informasi pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Harapan itu disampaikan komisioner KPU kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/7/2018). Ketua KPU Arief …

JAKARTA, KOMPAS – Badan Pengawas Pemilu meminta Komisi Pemilihan Umum mengakomodasi sekitar dua juta pemilih yang hingga kini diduga belum masuk daftar pemilih sementara Pemilu 2019. Para pemilih tersebut diharapkan bisa dimasukkan dalam DPS hasil perubahan yang akan ditetapkan pada 22 Juli mendatang. Sesuai Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu, …

Bawaslu dan KPU sama-sama menyodorkan pakta integritas untuk ditandatangani pimpinan parpol. Kendati isinya tak sama, ada pesan yang serupa, yaitu agar parpol tidak mencalonkan bekas napi korupsi. Hampir sepekan sejak dimulainya pendaftaran calon anggota legislatif pada 4 Juli lalu, hingga Senin (9/7/2018) ruangan pendaftaran di lantai dua gedung Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, masih sepi. Belum ada partai politik yang …

Pemilu 2019 diharapkan menjadi ajang kontestasi orang-orang yang tidak pernah terkait dengan korupsi. Upaya KPU menyaring calon anggota legislatif yang bebas dari korupsi diapresiasi publik meski kebijakan itu bukan jaminan akan menghasilkan kontestasi politik yang bersih dari tindak korupsi. Upaya Komisi Pemilihan Umum melarang eks terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif mendapat apresiasi publik. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada …

JAKARTA, KOMPAS –  Komisi Pemilihan Umum di daerah yang menggelar pilkada serentak 2018 diinstruksikan untuk mengumpulkan data, dokumen, serta memerinci hal-hal substantif yang harus dijelaskan jika muncul gugatan hasil ataupun aduan pelanggaran etik dari peserta. Penyelenggara pemilu harus bisa mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dari berbagai aspek. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, peserta bisa mengajukan permohonan perselisihan hasil …

JAKARTA, KOMPAS –  Pendaftaran calon anggota legislatif telah dibuka   pada Rabu (4/7/2018) dan akan berlangsung hingga 17 Juli 2018. Namun, sejumlah partai politik masih kesulitan memenuhi syarat keterwakilan 30 persen perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Syarat keterwakilan perempuan ini diatur dalam Pasal 245 dan Pasal 246 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan ketentuan itu,   setiap tiga bakal …

JAKARTA, KOMPAS- Peretasan terhadap sistem informasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum pada pilkada serentak 2018 menjadi bahan evaluasi sebelum penyelenggaraan Pemilu 2019. KPU didorong lebih serius membenahi sistem informasi untuk menunjang tahapan pemilu karena sistem itu menjadi ”mahkota” KPU dalam menjamin transparansi informasi guna membangun kepercayaan publik. Sejak hari pemungutan suara pilkada serentak 2018 pada 27 Juni lalu usai, laman …

JAKARTA, KOMPAS — Fenomena kemenangan pasangan calon dari kalangan teknokrat dan kotak kosong di sejumlah daerah dalam hitung cepat pemilihan kepala daerah menunjukkan masyarakat kini sudah semakin kritis dalam memilih pemimpin. Pemilihan kepala daerah tidak lagi berbasis pada kekerabatan atau dinasti politik, tetapi pada kualitas figur pemimpin yang diyakini bisa membawa perubahan ke arah lebih baik. Direktur Eksekutif CSIS Philips …