Notice: has_cap was called with an argument that is deprecated since version 2.0.0! Usage of user levels is deprecated. Use capabilities instead. in /srv/users/serverpilot/apps/rumahpemilu/public/wp-includes/functions.php on line 4031
Kliping Berita – rumah pemilu http://rumahpemilu.org Indonesia Election Portal Fri, 19 Jan 2018 08:50:39 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.2 Saat Elite Partai Jadi Penentu… http://rumahpemilu.org/saat-elite-partai-jadi-penentu/ http://rumahpemilu.org/saat-elite-partai-jadi-penentu/#respond Fri, 19 Jan 2018 03:52:00 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9287 Melalui proses yang cenderung elitis dan sentralistis, sejumlah partai mengumumkan calon yang diusung dalam Pilkada 2018. Ini membuat calon yang diusung berpotensi lebih merefleksikan kepentingan elite partai.

Empat hari menjelang tahapan pendaftaran calon kepala/wakil kepala daerah, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan Djarot Saiful Hidayat menjadi calon gubernur untuk Pilkada Sumatera Utara. Ia berpasangan dengan Sihar Sitorus.

Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Blitar ini di luar opsi nama yang diajukan elite PDI-P di Sumut ataupun yang dikaji elite PDI-P di pusat. Saat mengumumkan Djarot, Megawati menceritakan pilihan kepada Djarot sepenuhnya pilihan dirinya.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menjelaskan, keputusan partainya untuk mengusung Djarot-Sihar merupakan bagian dari kesepakatan dengan PDI-P untuk Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Di Jateng, PDI-P menyerahkan posisi calon wakil gubernur kepada PPP yang kemudian diisi oleh kader PPP, Taj Yasin Maimoen.

Sementara di Jabar, PDI-P melepas Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur provinsi itu sehingga PPP bisa menjadikan kader PPP, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum, sebagai pendamping Ridwan.

Mendekati tahapan pendaftaran pula, Partai Golkar tiba-tiba menarik dukungan kepada Ridwan Kamil untuk menjadi calon gubernur Jabar. Penarikan dilakukan menyusul terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.

Sebagai gantinya, Golkar mengusung kadernya sendiri, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, yang sebelumnya getol mendorong Novanto diganti karena terjerat kasus korupsi proyek KTP elektronik. Keputusan bongkar pasang itu langsung ditetapkan oleh Airlangga, bahkan sebelum ia resmi dilantik menjadi Ketua Umum Golkar dalam musyawarah nasional luar biasa, Desember lalu.

Kondisi ini memunculkan spekulasi, Dedi mendapat tiket pencalonan karena ia vokal mendukung Airlangga menjadi ketua umum. Namun, Dedi membantahnya. Menurut dia, dirinya mendukung Airlangga semata untuk mendorong perubahan di Golkar.

Masih terkait Pilkada Jabar, awal Desember 2017, Partai Gerindra tiba-tiba memunculkan figur Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sudrajat untuk menjadi calon gubernur Jabar.

Pilihan calon di sejumlah daerah itu setidaknya menggambarkan keputusan partai untuk Pilkada 2018 tak berbeda dengan pilkada di banyak daerah sebelumnya. Keputusan cenderung elitis dan sentralistis karena ditentukan oleh elite partai, khususnya elite di pusat.

”Ranah kontestasi yang lekat dengan konteks lokal dan artikulasi kepentingan lokal dikooptasi dengan wajah partai yang elitis dan sentralistis,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Padahal, Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tegas menyebutkan, perekrutan calon oleh partai seharusnya dilakukan secara terbuka dan demokratis.

Sulit dihindari

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengakui, pengambilan keputusan yang sentralistis sulit dihindari, terutama untuk daerah yang menjadi lumbung suara saat pemilu nantinya. Kalkulasi politik dalam menetapkan pasangan calon kepala daerah perlu memperhatikan banyak faktor, termasuk kepentingan dan peta politik di tingkat pusat.

”Tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pengurus daerah tanpa kendali pusat. Ini karena bisa saja ada kader yang mengusung calon yang bertentangan dengan kepentingan partai atau elite pusat atau tak seiring dengan ideologi partai,” kata Riza.

Meski demikian, menurut dia, semua keputusan selalu dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan daerah. ”Jadi, tidak tiba-tiba pusat memutuskan,” ucapnya.

Lain lagi dengan Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira. Menurut dia, figur-figur yang diusung PDI-P merupakan hasil penjaringan dan seleksi yang dilakukan jajaran pengurus partai di daerah dengan melibatkan jajaran pengurus di pusat.

Jika kemudian Megawati memutuskan hal yang berbeda, menurut Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno, itu menjadi hak yang diberikan partai kepadanya. PDI-P pun tak mempermasalahkan pilihan Megawati. PDI-P melihat Megawati memiliki intuisi dan kalkulasi politik yang tepat.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid sekaligus Ketua Tim Pilkada Pusat Partai Golkar pun meyakinkan, semua proses pemilihan dan penetapan calon telah melalui mekanisme yang demokratis. ”Semuanya musyawarah mufakat melalui pleno di pusat ataupun daerah. Bottom-up,” kata Nurdin.

Pemilu internal

Menurut Titi, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat lahir keharusan melakukan uji publik bagi bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah. Lewat uji publik yang dilakukan akademisi, tokoh masyarakat, dan komisioner KPU daerah, ruang partisipasi publik itu hendak dibuka.

Perludem pun pernah mengusulkan agar digelar semacam pemilu di internal partai yang melibatkan struktur partai di daerah dalam menentukan calon yang diusung partai. Dengan demikian, penentuan calon yang hanya didominasi oleh segelintir elite di pusat bisa dicegah.

”Namun, yang terjadi kemudian, produk Undang-Undang Pilkada selanjutnya justru memperkokoh wajah partai yang elitis dan sentralistis dalam menentukan calon,” ujarnya.

Dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada, misalnya, ditambahkan ketentuan, pendaftaran calon dapat dilaksanakan oleh pimpinan partai tingkat pusat jika pimpinan partai tingkat provinsi atau kabupaten/kota menolak mendaftarkan calon yang diputuskan pusat.

Padahal, dengan pencalonan yang elitis dan sentralistis, partai sesungguhnya justru dirugikan. Model pencalonan seperti itu justru berpotensi menimbulkan demotivasi di kalangan kader partai. Kader yang telah berkeringat untuk partai dengan harapan kariernya di partai terus meningkat, salah satunya dicalonkan dalam pilkada, bisa dipatahkan semata oleh kepentingan elite partai.

Lebih parah lagi, menurut profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, kepala/wakil kepala daerah terpilih berpotensi lebih merefleksikan kepentingan elite partai. Ini berimbas buruk pada rakyat di daerah karena suara elite tidak jarang justru berbeda dengan kepentingan di daerah.

Selain itu, model pencalonan tersebut juga berpotensi membuat kian marak tren kursi kepala/wakil daerah yang hanya difungsikan sebagai batu loncatan guna mengincar jabatan publik lebih tinggi. ”Akhirnya, kepala daerah hanya sebatas mengincar kekuasaan, bukan bekerja untuk rakyat,” tutur Haris.

(A Ponco Anggoro/Agnes Theodora)

Selengkapnya: https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2018/01/19/saat-elite-partai-jadi-penentu/

]]>
http://rumahpemilu.org/saat-elite-partai-jadi-penentu/feed/ 0
Kebijakan KPU Diterima http://rumahpemilu.org/kebijakan-kpu-diterima/ http://rumahpemilu.org/kebijakan-kpu-diterima/#respond Fri, 19 Jan 2018 03:46:42 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9284 JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan Komisi Pemilihan Umum melanjutkan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 di tiga jenjang kepengurusan diterima Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Namun, pembahasan metode verifikasi, terutama terkait dengan pemenuhan syarat keanggotaan minimal partai politik di tingkat kabupaten dan kota, berlangsung alot.

Rapat Komisi II DPR bersama pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1), berlangsung alot. Sebelum rapat dibuka, pimpinan Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta pimpinan KPU dan Bawaslu menggelar pertemuan tertutup sekitar satu jam. Kesepakatan awal dalam forum itu kemudian dibahas kembali dalam forum lobi bersama ketua kelompok fraksi di ruang makan Komisi II.

Tjahjo Kumolo menuturkan, forum lobi tersebut diselenggarakan untuk memastikan keputusan rapat kerja sebelumnya tetap dijadikan pegangan, tetapi juga memberikan kewenangan kepada KPU untuk mengubah peraturan KPU (PKPU) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

”Rumusannya tadi dilobikan dengan semua fraksi di Komisi II. Disepakati secara umum, tetapi belum ada kata sepakat,” kata Tjahjo.

Pada rapat kerja 16 Januari, pemerintah dan Komisi II sepakat mempersempit makna verifikasi menjadi penelitian administrasi. Hal ini sebagai respons dari putusan MK yang membatalkan Pasal 173 Ayat 3 UU No 7/2017 yang menyebabkan partai lama juga harus menjalani verifikasi seperti halnya partai baru. Namun, rapat pleno KPU memutuskan verifikasi harus dilanjutkan dengan pemeriksaan kebenaran persyaratan dengan kondisi lapangan.

Keanggotaan parpol

Pada forum lobi dibahas, antara lain, tata cara verifikasi keanggotaan minimal parpol. Dalam UU No 7/2017, parpol harus punya anggota di kabupaten/kota minimal 1.000 atau 1/1.000 orang dari total jumlah penduduk.

Dalam peraturan KPU No 11/2017 yang mengatur pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 disebutkan, metode sensus digunakan jika jumlah anggota di bawah 100 orang, sedangkan jika melebihi 100 orang menggunakan uji petik. Dalam keputusan KPU disebutkan bahwa sampel uji petik diambil 10 persen dari populasi. Rapat lobi menyepakati verifikasi hanya menggunakan metode uji petik dengan persentase 5 persen jika jumlah anggota lebih dari 100 orang serta 10 persen jika anggota kurang dari 100 orang.

Ketua Komisi II Zainudin Amali saat ditanya mengenai kesepakatan itu menjawab, ”Itu kewenangan KPU. KPU ada kemandirian institusi, jadi diserahkan kepada mereka bagaimana cara memenuhi ketentuan yang tertuang dalam putusan MK.”

Masyarakat sipil

Sejumlah elemen masyarakat sipil, yakni Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Constitutional and Electoral Reform Centre, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, serta Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, dalam pernyataan bersama di Jakarta, mendesak putusan MK dijalankan tanpa ada upaya menyiasatinya. Setiap upaya untuk menyiasati putusan MK adalah melanggar konstitusi.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari menuturkan, kewajiban bagi setiap parpol agar diverifikasi faktual menjadi inti dari putusan MK.

Ketua KPU Arief Budiman memastikan keputusan yang diambil KPU berdasarkan prinsip kemandirian, bukan karena intervensi dari pihak mana pun. Dia menuturkan, tahapan verifikasi lanjutan ini akan dilakukan tanpa penambahan anggaran sehingga tidak akan merekrut petugas verifikasi. KPU akan menggunakan tenaga petugas KPU di daerah. Verifikasi dijadwalkan akan dimulai 23 Januari karena KPU masih membutuhkan waktu untuk persiapan. (GAL/REK)

Selengkapnya: https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2018/01/19/kebijakan-kpu-diterima/ 

]]>
http://rumahpemilu.org/kebijakan-kpu-diterima/feed/ 0
Pendaftar Ramai Hari Terakhir http://rumahpemilu.org/pendaftar-ramai-hari-terakhir/ http://rumahpemilu.org/pendaftar-ramai-hari-terakhir/#respond Mon, 08 Jan 2018 01:34:59 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9138 JAKARTA, KOMPAS — Masa pendaftaran bakal calon kepala daerah yang diusung partai politik dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018 dimulai pada Senin (8/1) pukul 08.00. Namun, sebagian besar pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung partai politik diperkirakan baru datang ke Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) pada hari terakhir pendaftaran, yakni Rabu (10/1) pukul 24.00.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengantisipasi hal ini dengan meminta agar pasangan bakal calon yang berniat mendaftar di hari Rabu tetap mengirim tim khusus ke KPUD pada hari ini. Mereka bisa terlebih dulu mengecek kelengkapan berkas pendaftaran sehingga memudahkan pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung partai politik (parpol) mendaftar secara resmi pada hari terakhir.

”Informasi dari KPU daerah di beberapa tempat, sebagian besar pasangan bakal calon akan didaftarkan tanggal 10 Januari. Saya ingatkan parpol kalau mendaftar tanggal itu, pada tanggal 8 atau 9 tim sudah ke KPU,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi di Jakarta, Minggu.

Menurut Arief, hal ini akan menguntungkan pasangan bakal calon karena pendaftar pada hari terakhir tidak punya kesempatan untuk melengkapi berkas yang kurang lengkap jika melewati tenggat waktu pendaftaran.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pilkada, masa pendaftaran dibuka tiga hari dan berlangsung pukul 08.00 hingga 16.00, kecuali hari Rabu sampai pukul 24.00.

Perbedaan pemahaman

Pendiri Constitutional and Electoral Reform Center (Correct) Hadar Nafis Gumay mengingatkan agar KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghindari munculnya perbedaan pemahaman pada penerimaan pendaftaran calon. Pasalnya, jika tahap pendaftaran sudah ramai ”persoalan”, hal ini bisa mengganggu proses selanjutnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Abhan mengatakan sudah menginstruksikan digelar rapat koordinasi antara Bawaslu daerah dan KPUD. ”Untuk mengeliminasi miskomunikasi karena dalam tahap pencalonan ada potensi sengketa yang bisa mengubah peta pencalonan,” kata Abhan. (GAL)

Kompas Cetak, Senin, 8 Januari 2018:

https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2018/01/08/pendaftar-ramai-hari-terakhir/

]]>
http://rumahpemilu.org/pendaftar-ramai-hari-terakhir/feed/ 0
Kerawanan Pilkada Disorot http://rumahpemilu.org/kerawanan-pilkada-disorot/ Thu, 07 Dec 2017 04:06:21 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8952 Penyelenggaraan, Kontestasi, dan Massa Pemilih Bisa Jadi Pemicu

BOGOR, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepolisian Negara RI dan Kementerian Dalam Negeri mengantisipasi serta mengatasi kerawanan yang tinggi di sejumlah daerah jelang Pemilihan Kepala Daerah 2018.

Pasalnya, tingkat kerawanan yang tinggi berpotensi menimbulkan tidak hanya gangguan penyelenggaraan pilkada, tetapi juga stabilitas di daerah. Sejauh ini tercatat ada 171 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018 secara serentak. Tingkat kerawanan yang tinggi itu terungkap dari paparan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla serta semua menteri dan lembaga.

”Ada beberapa indeks kerawanan menjelang dan pelaksanaan Pilkada 2018 yang dapat berpotensi berjalannya pilkada menjadi tidak sukses. Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan Kapolri dan Mendagri agar benar-benar dapat mencegah dan mengatasi agar pilkada di 171 daerah itu benar-benar berjalan lancar dan sukses. Bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kemendagri diharapkan melihat dan mengatasi indikator-indikator kerawanan yang tinggi tersebut,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kepada pers seusai Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (6/12).

Namun, Wiranto tak rinci saat ditanya daerah mana saja yang memiliki kerawanan tinggi itu. ”Intinya, Kapolri dan Mendagri harus memetakan daerahnya dan mencari solusi agar pada Pilkada 2018 tak ada lagi kerawanan dalam penyelenggaraan, kontestasi, dan massa pendukungnya,” ucap Wiranto.

Polri-TNI bangun soliditas

Untuk mengantisipasi dan mengatasi tingkat kerawanan yang tinggi jelang Pilkada 2018, Tito menyatakan, soliditas antar-pemangku kepentingan akan dibangun dan diperkuat. Langkah ini diyakini bisa mengurangi potensi gesekan antara kelompok pemilih dan peserta. ”Personel sudah siap di lapangan. Tetapi, kuncinya adalah soliditas Polri- TNI. Oleh karena itu, Polri harus dapat membangun sinergi dengan Panglima dan semua kepala polda di Indonesia,” kata Tito.

Terkait hal itu, Tito memerintahkan semua jajarannya dari tingkat kepolisian resor hingga daerah dapat menjalin kerja sama. ”Buatlah rencana operasi yang matang, sesuai dengan karakter dan tantangan daerah masing-masing. Kedua, perlu adanya koordinasi dengan tokoh-tokoh agama, pemuda, dan unsur-unsur lain,” ujar Tito.

Menurut Tito, negara tak boleh terkoyak dan tidak boleh terbentur hanya karena politik sesaat lima tahunan. Hal senada disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Soekarwo mengharapkan persaingan politik di Jatim berkualitas agar melahirkan pemimpin yang diharapkan sebagian besar warga. ”Kepada semua calon dan partai pendukung, saya jelaskan posisi saya memfasilitasi penyelenggaraan pilkada,” kata Soekarwo.

Sementara itu, di sela-sela pertemuan sejumlah kepala daerah, Tjahjo mengingatkan agar kontestasi yang tinggal beberapa bulan lagi tidak dicederai dengan pemanfaatan jabatan serta penggunaan anggaran negara dan
daerah untuk kepentingan pilkada.

”Dana hibah dan bantuan sosial jangan digunakan seenaknya serta jangan digelembungkan juga untuk kepentingan pilkada,” kata Tjahjo. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan para kepala daerah agar tak menyalahgunakan kewenangan, termasuk kewenangan mengeluarkan izin di daerah.

(NDY/MHD/RUL/HAR)

Sumber: https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/12/07/kerawanan-pilkada-disorot/

 

]]>
Pemilih Pindah Bisa Kehilangan Hak Suara http://rumahpemilu.org/pemilih-pindah-bisa-kehilangan-hak-suara/ Wed, 06 Dec 2017 06:49:28 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8954 JAKARTA, KOMPAS — Calon pemilih yang namanya sudah masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019, tetapi menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara yang berbeda, bisa kehilangan hak suara. Ketentuan ini perlu diantisipasi oleh penyelenggara, partai politik, dan calon pemilih.

Pengaturan perpindahan tempat pemungutan suara (TPS) pemilih itu diatur dalam draf Peraturan KPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu yang diuji publik di Jakarta, Selasa (5/12). Hal itu masuk dalam pengaturan Pasal 34 terkait daftar pemilih tambahan (DPTb), yakni para pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, tetapi memberikan suara di TPS lain.

Pemilih dinyatakan akan kehilangan hak suaranya jika perpindahan lokasi memilih itu berbeda dari daerah pemilihannya, baik untuk pemilihan DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, maupun DPR dan DPD. Contohnya, jika pemilih pindah TPS di kabupaten/kota berbeda di luar daerah pemilihannya, tetapi masih dalam satu provinsi, ia akan kehilangan hak suara untuk DPRD kabupaten/kota. Namun, masih berhak menggunakan hak pilih untuk DPRD provinsi, DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. “Ini kembali ke pengaturan Pemilu 2004, berbeda dari Pemilu 2009 dan 2014,” kata anggota KPU, Hasyim Asy’ari.

Menurut Hasyim, hal itu perlu mendapat perhatian karena bisa saja orang-orang masih mengacu pada pengaturan Pemilu 2014. Saat itu, meski pindah TPS, mereka masih mendapat semua hak pilih. Namun, hal itu sudah berubah dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini juga penting dipahami oleh petugas lapangan karena petugas lapangan-lah yang menentukan apakah seseorang diakomodasi penggunaan hak pilihnya di TPS.

Dalam sesi umpan balik dari para peserta uji publik, pasal ini juga sempat disoroti perwakilan partai politik. KPU diminta memastikan pengaturan di PKPU itu benar-benar bisa diimplementasikan di daerah, tetapi tidak merugikan calon pemilih.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, menilai pengaturan bahwa seseorang tidak bisa memilih anggota legislatif karena bukan memilih di daerah pemilihan tempat ia terdaftar tidak sepenuhnya tepat. “Perlu diperhatikan logis atau tidaknya pengaturan itu karena akan ada pemilih yang bisa memilih eksekutif, tetapi tak bisa memilih legislatif. Apalagi, representasi pemilih dalam pemilu itu bisa disalurkan ke parpol,” katanya.

Pencocokan dan penelitian

Dalam draf Peraturan KPU Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu juga diatur bahwa KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak 2018 tidak melakukan pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilu. Menurut anggota KPU, Viryan Azis, hal itu dilakukan demi efisiensi karena pemutakhiran data pemilih pada pilkada serentak 2018 dilakukan pada Januari 2018, tidak terpaut jauh dari penyusunan daftar pemilih Pemilu 2019.

KPU kabupaten/kota penyelenggara Pilkada 2018 kemudian menyusun daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2019 dengan menggunakan basis DPT pilkada serentak 2018 ditambah pemilih pemula dalam data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri.

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengingatkan agar KPU memastikan semua warga negara bisa memiliki hak pilih. Dia mempertanyakan, dengan peniadaan pencocokan dan penelitian terhadap daerah penyelenggara Pilkada 2018, apakah KPU bisa memastikan hak pilih warga tidak hilang, terutama pemilih pemula. (GAL)

]]>
Potensi Pelanggaran Pilkada Jawa Tengah Terendah http://rumahpemilu.org/potensi-pelanggaran-pilkada-jawa-tengah-terendah/ Tue, 05 Dec 2017 09:10:20 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8933 JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memperkirakan Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah pemilihan teraman dalam pemilikan kepala daerah serentak 2018. Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dalam pilkada tahun depan dihitung dari sejumlah variabel, seperti penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi yang juga diukur dari potensi adanya mobilisasi birokrasi, politik transaksional, serta politik uang. “Di Jawa Tengah, potensi pelanggaran ada, tapi tidak setinggi 16 provinsi lain,” kata Abhan di kantornya, kemarin.

Pilkada digelar serentak di 171 daerah pemilihan pada 27 Juni 2018. Masyarakat di 17 provinsi bakal memilih gubernur, sedangkan 39 kota memilih wali kota dan 115 kabupaten memilih bupati.

Khusus di Jawa Tengah, pemilihan gubernur akan memperebutkan sekitar 27,4 juta pemilih. Selain memilih gubernur, masyarakat di tujuh daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah akan memilih bupati atau wali kota baru, yaitu di Banjarnegara, Salatiga, Batang, Jepara, Jati, Cilacap, dan Brebes.

Hingga kini sejumlah bakal calon gubernur mulai bermunculan di Jawa Tengah, meski belum ada satu pun yang mengumumkan secara resmi rencana pencalonan mereka. Ganjar Pranowo, gubernur inkumben, diprediksi kembali diusung PDI Perjuangan. Sejumlah nama lain yang disebut-sebut bakal mencalonkan diri adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said; politikus Partai Gerindra, Ferry Juliantono; dan Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Pranomo, menuturkan bahwa lembaganya tetap akan memantau lima persoalan kendati wilayahnya dianggap sebagai daerah pemilihan teraman. Persoalan itu meliputi potensi politik uang, keterlibatan penyelenggara negara untuk memenangkan calon tertentu, akurasi data pemilih, masalah logistik, serta pelanggaran prosedur pemungutan dan penghitungan suara oleh petugas. ADAM PRIREZA | HUSSEIN

Sumber : https://koran.tempo.co/konten/2017/12/05/424698/Potensi-Pelanggaran-Pilkada-Jawa-Tengah-Terendah

]]>
Butuh Kerja Sama untuk Antisipasi Isu SARA http://rumahpemilu.org/butuh-kerja-sama-untuk-antisipasi-isu-sara/ Tue, 05 Dec 2017 04:35:00 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8914 JAKARTA, KOMPAS — Kerja sama antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil mutlak diperlukan untuk mengantisipasi kampanye bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Keterbatasan UU Pilkada dalam menangani kasus itu mesti diantisipasi dengan upaya seperti membuat pakta integritas para calon kepala daerah dan tim suksesnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, Senin (4/12), di Jakarta, mengatakan, semua institusi yang terkait harus bekerja sama mengantisipasi munculnya isu bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). ”KPU menjadi leading sector dalam hal peraturan kampanye. Bawaslu didukung kepolisian melakukan penegakan hukum. Institusi yang terkait dengan penyiaran membantu pemilih untuk mencerna informasi yang benar,” katanya.

Hasil pemetaan Bawaslu, terdapat delapan provinsi dan 14 kabupaten/kota yang masuk tingkat kerawanan tinggi pada aspek politik identitas. Adapun untuk tingkat kerawanan pada aspek media sosial, 17 provinsi dan 38 kabupaten/kota masuk dalam kategori tinggi.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengaku cukup sulit untuk membuat indikator terukur tentang kampanye bernuansa SARA di pilkada. Sosialisasi mengenai bahaya kampanye bernuansa SARA jadi jalan yang cukup ampuh untuk menghalau hal itu.

Pakta integritas pada pasangan calon kepala daerah dan tim kampanyenya untuk tidak melaksanakan kampanye bernuansa SARA, menurut Soedarmo, juga jadi cara untuk mengantisipasi munculnya isu tersebut. ”Kami harap KPU membuat surat pernyataan agar para pendukung dan tim sukses tidak mengarah isu SARA dan intoleransi dalam kampanyenya,” kata Soedarmo.

Namun, menurut Titi, masalahnya tidak sesederhana itu. Dalam UU Pilkada, kampanye hitam yang dilakukan individu atau sekelompok individu hanya bisa dijatuhi sanksi jika masuk dalam kerangka waktu kampanye. Padahal, kampanye hitam berada di luar kerangka waktu itu.

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Sri Yanuarti, beberapa waktu lalu, mengatakan, dalam UU Pemilu, konsep tentang kampanye yang bernuansa SARA juga masih sangat umum. ”KPU harus menurunkan ketentuan di UU yang masih umum itu dalam bentuk yang lebih detail. Mulai dari frasa SARA hingga parameter atau indikatornya. Hal itu akan membantu KPU dan Bawaslu untuk menilai apakah suatu kampanye melanggar aturan dan menentukan sanksinya,” ujarnya. (MHD)

Sumber : https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/12/05/butuh-kerja-sama-untuk-antisipasi-isu-sara/

]]>
Menuju Pesta Demokrasi http://rumahpemilu.org/menuju-pesta-demokrasi/ Mon, 04 Dec 2017 09:31:37 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8935 Pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif akan digelar serentak pada 17 April 2019. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut pergelaran pesta demokrasi lima tahunan itu. Namun berbagai persoalan muncul, bahkan sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran administrasi partai peserta pemilu pada awal Oktober lalu.

Tahapan Pemilu 2019

2017

3-16 Oktober

Pendaftaran administrasi partai melalui Sipol. Setiap parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM wajib mengisi data melalui Sipol yang tersedia dalam bentuk online.

17 Oktober- 15 November

KPU melakukan pemeriksaan administrasi.

18 November-1 Desember

Sejumlah partai yang tak memenuhi syarat administrasi diberi kesempatan mendaftar ulang.

12-15 Desember

Pengumuman hasil revisi administrasi.

15 Desember-4 Januari

Verifikasi faktual oleh KPU.

2018

17 Februari

Penetapan partai peserta pemilu.

20 Februari

Pengumuman partai peserta pemilu setelah dilakukan pengundian nomor urut.

1 Juli

Pendaftaran dan verifikasi calon anggota legislatif.

4 Agustus-21 September

Pendaftaran, verifikasi, serta penetapan nomor urut calon presiden dan wakil presiden.

2019

17 April

Pemungutan suara legislatif beserta calon presiden dan wakil presiden.

22 Mei

Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara.

Kisruh pada awal pendaftaran administrasi partai politik

Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran administrasi partai politik peserta pemilu pada 3-16 Oktober lalu. Sebanyak 27 partai mendaftar melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Hasilnya, 14 partai dinyatakan lolos, sedangkan sisanya gugur. Sebanyak 9 dari 13 partai yang tidak lolos itu menggugat dan dikabulkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sehingga KPU memberi mereka kesempatan lagi.

Usul KPU Rp 15 triliun -> Anggaran Pemilu 2019 Rp 10 triliun -> Biaya verifikasi partai politik Rp 350 miliar -> 75 Partai yang diverifikasi

Partai yang mendaftar ke KPU pada 3-16 Oktober 2017

27 partai

14 Partai yang lolos

Partai-partai yang telah mendaftar dan lolos Sipol KPU:

1. Nasional Demokrat

2. Partai Kebangkitan Bangsa

3. Partai Keadilan Sejahtera

4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

5. Golkar

6. Gerindra

7. Partai Demokrat

8. Partai Amanat Nasional

9. Partai Persatuan Pembangunan

10. Hanura

11. Partai Berkarya

12. Perindo

13. Partai Garuda

14. Partai Solidaritas Indonesia

13 Partai yang tidak lolos

(9 partai menggugat dan diterima Bawaslu, 4 partai tidak menggugat)

Partai-partai tidak lolos Sipol:

1. Partai Bulan Bintang

2. Partai Idaman

3. Partai Bhineka Indonesia

4. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

5. Partai Republik

6. Partai Rakyat

7. Partai Suara Rakyat Indonesia

8. Partai Indonesia Kerja

9. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

10. Partai Pemersatu Bangsa*

11. Partai Reformasi*

12. PNI Marhaenis*

13. Partai Republikan*


 

Setumpuk Persoalan

Sipol bermasalah

1. Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sistem elektronik untuk pendaftaran administrasi peserta Pemilu 2019, yang dibuat KPU bermasalah. Sejumlah partai politik yang gugur dalam pendaftaran melalui Sipol itu menggugat ke Bawaslu.

Pada 14 November lalu, Bawaslu mengabulkan gugatan mereka dan meminta KPU memberi kesempatan pendaftaran ulang.

Dugaan manipulasi data partai

2. KPU dan Bawaslu

mensinyalir adanya dugaan manipulasi data partai, antara lain adanya fotokopi kartu tanda penduduk keanggotaan partai politik digandakan untuk memenuhi persyaratan.

Kecurangan bisa juga berupa pencantuman nomor induk kependudukan asal-asalan atau fiktif.

Verifikasi faktual partai dianggap merugikan partai baru

3. Aturan verifikasi faktual terdapat dalam Pasal 173 Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Di sana dinyatakan bahwa partai baru wajib melakukan verifikasi faktual. Adapun partai yang sudah pernah ikut pemilu tidak perlu melakukannya.

Aturan ini digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Pengkaderan antikorupsi di partai politik masih lemah

4. Publik berharap partai politik bisa menghasilkan kader yang dapat memperjuangkan nasib rakyat, salah satunya dengan cara tidak melakukan korupsi. Toh, masih banyak kader partai yang terjerat kasus korupsi.

Pada Pemilu 2019 mendatang, partai diharapkan bisa mengusung calon legislator yang tak korup.


 

Kader Partai di Pusaran Korupsi

Anggota DPR Terlibat Perkara Korupsi

– PDI Perjuangan: 19 orang

– Partai Golkar: 16 orang

– Partai Persatuan Pembangunan: 6 orang

– Partai Demokrat: 5 orang

– Partai Amanat Nasional: 4 orang

– Partai Kebangkitan Bangsa: 2 orang

– Partai Keadilan Sejahtera: 2 orang

– Partai Hanura: 2 orang Partai NasDem: 1 orang

– Partai Bulan Bintang: 1 orang

Anggota DPRD Terlibat Perkara Korupsi:

– Partai Golkar: 13 orang

– Partai Amanat Nasional: 13 orang

– PDI Perjuangan: 11 orang

– Partai Gerindra: 7 orang

– Partai Demokrat: 6 orang

– Partai Kebangkitan Bangsa: 4 orang

– Partai Persatuan Pembangunan: 3 orang

– Partai Keadilan Sejahtera: 2 orang

– Partai Hanura: 1 orang

– Partai NasDem: 1 orang

DATA DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER | MAYA AYU PUSPITASARI | DANANG FIRMANTO | AGUNGS

Sumber : https://koran.tempo.co/konten/2017/12/04/424660/Menuju-Pesta-Demokrasi

]]>
Kilas Politik dan Hukum : Calon Tunggal Dapat Muncul Lagi http://rumahpemilu.org/kilas-politik-dan-hukum-calon-tunggal-dapat-muncul-lagi/ Mon, 04 Dec 2017 04:50:44 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8918 Peneliti politik senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, yang dihubungi dari Jakarta, Sabtu (2/12), mengatakan, potensi munculnya pasangan calon tunggal masih sangat tinggi dalam Pilkada 2018. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak membatasi syarat maksimal dukungan dari jalur partai politik. Selain itu, untuk mencalonkan diri dari jalur perseorangan, persyaratannya masih sangat berat. Berdasarkan data KPU, saat ini ada 177 pasangan bakal calon yang menyerahkan berkas dukungan perseorangan di 96 daerah. Namun, hanya 133 berkas yang dianggap memenuhi persyaratan untuk diteliti administrasinya. Sebagai perbandingan, pada pilkada serentak 2017, ada 105 pasangan bakal calon menyerahkan berkas dukungan di 52 daerah, tetapi yang memenuhi syarat 90 berkas. (GAL)

Sumber : https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/12/04/kilas-politik-hukum-298/

]]>
JAJAK PENDAPAT “KOMPAS” : Mengejar Suara Rakyat untuk Pilkada 2018 http://rumahpemilu.org/jajak-pendapat-kompas-mengejar-suara-rakyat-untuk-pilkada-2018/ Mon, 04 Dec 2017 04:35:26 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8916 Tenggat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2018 tinggal tujuh bulan lagi. Sisa waktu inilah yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan sosialisasi. Meningkatkan partisipasi pemilih layak dilakukan oleh semua penyelenggara pilkada untuk perbaikan berbagai aspek pemilihan umum di daerah.

Partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2018 yang mengalami peningkatan tercatat dalam pilkada termutakhir. Pada pilkada serentak gelombang kedua (15 Februari 2017) yang digelar di 101 daerah, tingkat partisipasinya mencapai 74,2 persen suara dari total pemilih. Jumlah tersebut meningkat dari pilkada serentak gelombang pertama(9 Desember 2015) di 269 daerah yang mencapai 70,0 persen pemilih.

Proporsi peningkatan itu merupakan prestasi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU daerah (KPUD) sebagai penyelenggara pilkada serentak. Hal tersebut karena menghapus berbagai kekhawatiran sebelumnya terkait sifat keserentakan pilkada. Sebenarnya jika melihat pemilu legislatif dan pemilu presiden periode 2009-2014, kenaikan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu itu sudah terlihat. Dari angka partisipasi 70-an persen pada Pemilu 2009 telah naik menjadi 75,11 persen pada pemilu legislatif 2014.

Meski demikian, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tersebut tidak lepas dari sejumlah persoalan tingkat partisipasi yang minim. Tingkat partisipasi minim artinya kerugian dari segi ekonomi hingga sosial politik. Dari segi ekonomi berarti ada anggaran negara/daerah yang tidak termanfaatkan dengan optimal karena setiap pemilu/pilkada sudah memiliki alokasi penganggaran. Adapun dari segi sosial politik adalah problem legitimasi dalam mengemban amanat kepemimpinan daerah.

Pada pilkada serentak 2015, ada sekitar 30 persen pemilih yang tidak menggunakan suaranya. Sejumlah kabupaten/kota yang tingkat partisipasinya rendah di antaranya Kota Medan (26,88 persen), Kabupaten Serang (50,84 persen), Kota Surabaya (52,18 persen), Kabupaten Jember (52,19 persen), dan Kabupaten Tuban (52,25 persen). Sedangkan pada pilkada serentak 2017, paling tidak terekam Kota Ternate dengan tingkat partisipasi relatif rendah (58,93 persen).

Sejumlah persoalan diidentifikasi jadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih pemilu. Persoalan pertama adalah hambatan geografis wilayah, khususnya bagi daerah-daerah kepulauan dan berjarak jauh dari pusat administrasi wilayah. Kedua, hambatan yang bersifat teknis terkait dengan sikap pragmatis sebagian pemilih yang tidak memanfaatkan hari libur pemungutan suara untuk mencoblos, tetapi justru untuk keperluan lain.

Sementara yang paling parah adalah rendahnya partisipasi politik berkaitan dengan ketidakpedulian publik terhadap calon yang bertarung di pilkada. Kekecewaan dan rasa pesimistis bisa memicu rendahnya tingkat partisipasi politik pemilih dalam pilkada. Oleh karena itu, menjadi penting memberikan harapan dan semangat bagi publik di daerah yang menyelenggarakan pilkada agar memanfaatkan momen demokrasi itu sebaik-baiknya.

Dalam jajak pendapat ini terekam keinginan untuk mencoblos dalam pilkada yang sangat tinggi dari responden di kotanya yang akan melakukan pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Nyaris semua responden yang ditanya menyatakan akan menggunakan hak pilihnya dalam ajang pilkada serentak tahun depan. Meski demikian,jawaban yang bersifat normatif tersebut, sebagaimana terekam pula dalam jajak pendapat tahun-tahun sebelumnya, biasanya kurang mencerminkan tingkat partisipasi yang terjadi.

Problem umum

Sangat disayangkan jika hajatan yang menelan biaya triliunan rupiah ini hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan yang minim partisipasi rakyat. Anggaran Pilkada 2018 telah disepakati mencapai Rp 11,4 triliun. Kesepakatan itu adalah antara KPUD dan pemerintah daerah setempat. Hal ini karena anggaran pilkada ditanggung oleh tiap-tiap daerah. Ini berbeda dengan pemilu DPR dan pemilu presiden yang ditanggung pemerintah pusat.

Proporsi biaya terbesar pilkada adalah untuk honor penyelenggara yang alokasinya diperkirakan mencapai hingga 60 persen dari total anggaran. Dari 171 daerah yang akan menggelar Pilkada 2018, sejumlah daerah dengan perkiraan kebutuhan anggaran terbesar adalah Jawa Barat (Rp 1,2 triliun), Jawa Tengah (Rp 990 miliar), Jawa Timur (Rp 870 miliar), dan Papua (Rp 850 miliar). Besarnya anggaran itu disebabkan besarnya jumlah pemilih atau luas wilayah. Di sisi lain, besarnya anggaran yang diperlukan menegaskan pentingnya partisipasi pemilih sehingga dana yang dipakai bisa bermanfaat optimal.

Sosialisasi pra-pencoblosan menjadi penting karena tidak hanya berdampak pada jumlah pemilih, tetapi juga pada kualitas suara pemilih. Lembaga Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mencatat tingkat partisipasi pemilih di Indonesia berada pada peringkat ke-7 di Asia Tenggara. Penilaian ini didasarkan pada pemilihan umum terbaru di setiap negara. Tingkat suara pemilih yang tidak sah di Indonesia juga tercatat relatif tinggi di kawasan Asia Tenggara dan dunia.

Meski demikian, IDEA tidak memungkiri besarnya skala penyelenggaraan setiap kali pemilihan kepala daerah atau pemilu di Indonesia. Negara kepulauan terbesar kedua di dunia dengan ragam sosial budaya yang sedemikian heterogen melakukan satu proses demokrasi modern yang sama, yakni memilih kepala daerah di bilik-bilik suara. Dilihat dari ukuran itu, demokrasi Indonesia sudah sangat maju dan berpotensi semakin berkualitas.

Tidak bisa diabaikan bahwa KPU telah menyempurnakan aturan terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017, KPU berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi pemilih. Diseminasi pengetahuan menjadi kunci menggalang motivasi publik memberikan suara. Peraturan KPU tersebut salah satunya menyebutkan bahwa sosialisasi akan dilakukan melalui media sosial. Langkah tersebut tentu sangat sesuai dengan perkembangan generasi zaman now.

Namun, kenyataannya, media sosial resmi milik KPU belum digunakan secara maksimal untuk memberikan wawasan bagi pemilih. Dari hasil penelusuran, kanal media KPU terlihat masih sepi dari unggahan bernuansa pilkada. Akun Facebook KPU tidak menunjukkan keaktifan penggunaannya. Di kanal Twitter, akun @kpu_ri tidak ada cuitan terkini. Akun dengan nama pilkada2018 di Instagram yang justru mengunggah berita terkait dengan pencalonan kepala daerah. Peraturan yang tepat pun akhirnya tidak memberikan hasil yang maksimal jika praktiknya belum dijalankan dengan sepenuhnya.

Sosialisasi

Sosialisasi yang sudah dilaksanakan pada 14-23 Juni lalu pun belum mendapatkan respons baik dari publik. Sebanyak 48,2 persen publik menyatakan bahwa minimnya sosialisasi pilkada adalah kendala utama dalam pemilihan. Meski demikian, tanggung jawab untuk mengisi bagasi pengetahuan harus dipikul bersama. Keaktifan publik mencari sumber informasi dapat bersinergi dengan program-program KPU. Misalnya saja, KPU telah menyediakan buku pendidikan untuk pemilih yang dapat diakses secara gratis.

Masyarakat juga perlu mengetahui hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemilihan umum. Misalnya, masyarakat yang bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, ASN dilarang menjadi juru kampanye. ASN juga tidak diperkenankan mengikuti kampanye dan menjadi partisan partai politik. Meski tetap memiliki hak pilih, ASN dituntut tetap bersikap netral. Hal semacam ini pada praktiknya menjadi sangat penting karena politik menjadi dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Pada Pilkada 2018 mendatang, KPU memasang target 77,5 persen partisipasi dari sekitar 189 juta pemilik hak suara menggunakan hak pilihnya. Ada optimisme untuk mencapai target tersebut. Menurut jadwal, saat ini KPU sedang melakukan pengolahan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) menggunakan hasil perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) sebagai basis data. Sayangnya, permasalahan KTP-el di negeri ini belum tuntas sehingga berpotensi menghambat pendataan DP4. Ada potensi hilangnya pemilih karena basis data yang belum lengkap. Semoga kendala ini cepat teratasi demi mengejar suara rakyat dalam pilkada serentak 27 Juni 2018.

(Arita Nugraheni/ Toto Suryaningtyas/Litbang ”Kompas”)

Sumber : https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2017/12/04/mengejar-suara-rakyat-untuk-pilkada-2018/

]]>