Maret 29, 2024
iden

Kliping Berita

Nasib RUU Pemilu Setelah Dua Fraksi Menolak

Nasib kelanjutan Rancangan Undang-undang Pemilu kini menemui ketidakpastian setelah dua fraksi di DPR menyatakan menolak pembahasan RUU Pemilu diteruskan. Dinamika ini menimbulkan kerancuan di internal Komisi II DPR selaku pengusul RUU Pemilu, sebab draf RUU telah masuk ke Badan Legislasi …

Read More »

PPP Ikuti PAN, Tolak Revisi UU Pemilu

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengikuti Fraksi Partai Amanat Nasional yang meminta agar Rancangan Undang-Undang Pemilu tidak dibahas. Alasannya, selain kondisi pandemi Covid-19, Undang-Undang Pemilu yang saat ini berlaku dinilai masih bisa digunakan untuk pemilu selanjutnya. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan …

Read More »

Hoaks Diduga Picu Penggembosan Suara

Mahkamah Konstitusi akan mulai memeriksa 132 perkara sengketa hasil pilkada mulai Selasa (26/1/2021). Masyarakat sipil berharap MK bisa memeriksa perkara secara lebih substantif. Penyebaran berita bohong atau hoaks misalnya ditengarai menjadi model baru penggembosan suara yang banyak didalilkan pemohon. Selasa …

Read More »

Mulai Selasa, Tiga Panel Hakim MK Periksa 132 Perkara Sengketa Hasil Pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai sidang pemeriksaan perselisihan hasil pilkada serentak 2020 pada Selasa (26/1/2021). Tiga majelis hakim panel akan memeriksa perkara tersebut. Adapun sidang pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan dengan metode daring dan luring. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono …

Read More »

Bantuan Keuangan Parpol Berbasis Kinerja

Minimnya pendanaan dari negara bagi partai politik berimplikasi pada banyak hal negatif, di antaranya korupsi dan dikuasainya proses politik oleh pemodal atau pengusaha. Namun, untuk meningkatkan besaran bantuan bagi partai politik pun tak bisa sesuka hati. Perlu ada sejumlah syarat yang …

Read More »

Aroma Rivalitas Tiga ”Saudara”

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, bagi sejumlah pemerhati pemilu yang berbincang dengan Kompas, dianggap sebagai puncak gunung es dari rivalitas …

Read More »

Sebelas Pakar Eksaminasi Putusan Pemberhentian Arief Budiman

Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengundang 11 ahli hukum dan pegiat pemilu untuk mengeksaminasi putusan pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Sejumlah pakar menilai putusan pemberhentian tak beralasan demi hukum sehingga Arief dapat …

Read More »

Transformasi Kelembagaan Pemilu Belum Tuntas

Transformasi kelembagaan penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, belum tuntas. Setiap lembaga dinilai cenderung menunjukkan kewenangan, bukan saling melengkapi satu sama lain. Peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, saat diskusi bertajuk …

Read More »

Saling Delegitimasi Merusak Kepercayaan Publik

Relasi di antara unsur-unsur penyelenggara pemilu yang tidak harmonis, terlebih apabila saling mendelegitimasi akan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu maupun integritas penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, diperlukan pembenahan desain kelembagaan, kewenangan, serta pola rekrutmen pimpinan lembaga. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara …

Read More »

Pemberhentian Arief Budiman Menjadi Evaluasi Kelembagaan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Rabu (13/1/2021), menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum. DKPP menilai Arief melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait pengaktifan kembali Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU. Putusan Dewan …

Read More »