Notice: has_cap was called with an argument that is deprecated since version 2.0.0! Usage of user levels is deprecated. Use capabilities instead. in /srv/users/serverpilot/apps/rumahpemilu/public/wp-includes/functions.php on line 4031
Kliping Opini – rumah pemilu http://rumahpemilu.org Indonesia Election Portal Fri, 19 Jan 2018 08:50:39 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.2 Putusan MK dan Oligarki Partai http://rumahpemilu.org/putusan-mk-dan-oligarki-partai/ http://rumahpemilu.org/putusan-mk-dan-oligarki-partai/#respond Fri, 19 Jan 2018 03:56:07 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9290 LAMA dinanti, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terhadap pengujian dua pasal krusial dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui putusan 53/PUU-XV/2017 pada 11 Januari lalu. Putusan ini mengabulkan pasal 173 ayat (1) dan (3) tentang verifikasi partai politik (parpol) dan menolak Pasal 222 tentang ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kehadiran putusan MK mestinya dapat menjawab perdebatan soal konstitusionalitas norma UU Pemilu yang sejak lama diperdebatkan bahkan jauh sebelum normanya disahkan menjadi UU.

Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu ini mengatur bahwa parpol peserta pemilu merupakan parpol yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun ayat (3) menyebut bahwa parpol yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lagi diverifikasi dan ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu.

Dalam putusannya MK menyatakan bahwa frasa “ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh ketentuan pada Pasal 173 ayat (3) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK menilai pasal tersebut inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Singkatnya, putusan MK bisa dimaknai bahwa verifikasi faktual berlaku untuk seluruh parpol calon peserta Pemilu 2019, termasuk 12 parpol yang merupakan peserta Pemilu 2014. Verifikasi faktual ini tidak lagi hanya berlaku bagi 6 parpol baru yang lolos pada tahap penelitian administrasi.

Menyikapi putusan ini, maka Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) bersama Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas tindak lanjut putusan a quo. Penyelenggara pemilu dan DPR kemudian bersepakat untuk menindaklanjuti Putusan MK. KPU selaku penyelenggara menunjukkan kesiapannya untuk melakukan verifikasi faktual terhadap keseluruhan parpol yang lolos verifikasi administrasi.

Bagi KPU, tantangan pasca-putusan MK adalah melanjutkan tahapan verifikasi faktual terhadap 12 parpol yang sebelumnya dikecualikan dalam norma 173 ayat (3) dengan beban waktu yang sangat singkat karena dibatasi aturan bahwa peserta pemilu sudah harus ditetapkan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Selain itu, KPU juga dihadapkan dengan beban anggaran tambahan sebagai konsekuensi atas putusan tersebut. Setidaknya tantangan inilah yang dilemparkan oleh KPU dalam forum RDP untuk dicarikan jalan keluar bersama.

Terhadap hal ini agaknya Komisi II DPR memiliki cara baca tersendiri menyikapi putusan MK. Komisi II menilai KPU tidak perlu melakukan verifikasi faktual terhadap parpol calon peserta Pemilu 2019 karena penelitian administrasi yang telah dilakukan KPU dengan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) adalah juga bentuk verifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam putusan MK. Apalagi, istilah verifikasi faktual tidak terdapat dalam UU Pemilu melainkan hanya ada dalam Peraturan KPU (PKPU).

Atas alasan itu pula Komisi II meminta dilakukan revisi atas PKPU tersebut. Dalam pandangan Komisi II, 16 parpol yang telah dinyatakan lolos penelitian administrasi sudah dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2019 agar mempermudah proses penetapan menjadi peserta Pemilu 2019.

Membaca cara pandang Komisi II, ini jelas bentuk pengingkaran terhadap maksud Putusan MK No 53/PUU-XV/2017. Sebab semangat dikabulkannya frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) tentang “parpol yang telah lulus verifikasi tidak perlu diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai peserta pemilu” jelas dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

MK menilai pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik seperti pemilu, perlakuan berbeda (unequal treatment) tidak dapat dibenarkan. Hal ini merupakan pertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Bahkan bagi MK, kehadiran norma di Pasal 173 itu adalah repetisi terhadap norma yang sudah dibatalkan pada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 melalui Putusan MK Nomor 52/PUU- X/2012 terdahulu. Ini berarti, MK menunjukkan pendiriannya terhadap hal yang sama dengan putusan yang sama pula.

MK kembali menegaskan, demi mencapai keadilan maka seluruh parpol calon peserta pemilu harus diletakkan pada garis start yang sama, yaitu memverifikasi seluruh parpol calon peserta pemilu tanpa membeda-bedakan antara yang telah mengikuti verifikasi pada pemilu sebelumnya dengan parpol yang belum pernah mengikuti pemilu maupun parpol yang telah mengikuti pemilu, tapi tidak memperoleh kursi di DPR.

Pertaruhan KPU

Terhadap hal ini, KPU selaku lokomotif penyelenggaraan pemilu harus percaya diri dengan posisi semula untuk konsisten melaksanakan putusan MK. Momentum ini menjadi pertaruhan dalam menilai sejauh mana keberanian KPU tampil menjadi lembaga yang mandiri, bebas dari kepentingan pihak terkait sesuai amanat kelembagaan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Terhadap proses RDP di Komisi II yang belum menghasilkan titik temu pun, KPU tentu punya posisi tawar yang kuat mengingat konsultasi dengan DPR dalam RDP tak lagi bersifat mengikat. DPR sebelumnya pernah “mengikat” KPU untuk patuh terhadap hasil RDP, namun ketentuan itu juga sudah dibatalkan MK beberapa waktu lalu.

Setelah memahami dalam-dalam maksud MK dalam putusannya, maka verifikasi faktual untuk keseluruhan parpol adalah mutlak harus dilakukan. Hal ini senapas dengan penghormatan terhadap putusan MK sebagaimana posisi MK sebagai the interpreter of constitution.

Jika Pasal 173 ayat (1) dan (3) harus ditindaklanjuti karena MK mengabulkan, tidak sama halnya dengan Pasal 222 tentang ambang batas pengusulan pasangan calon (presiden dan wakil presiden) yang dibatalkan oleh MK. Sejatinya permohonan ini diputuskan MK dengan dissenting opinion  oleh dua hakim yang concern  memberikan argumentasi soal Pasal 222 ini.

MK menolak karena menilai bangunan Pasal 222 UU Pemilu telah sesuai dengan mandat penguatan sistem presidensial yang disertai dengan penyederhanaan sistem kepartaian sebagimana terkandung dalam  pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berujung pada keefektifan pemerintahan karena presiden terpilih punya dukungan dari parpol di DPR. Di lain sisi MK kembali memperlihatkan pendiriannya tentang ambang batas pengusulan pasangan calon merupakan open legal policy  sebagaimana pernah diputuskan MK.

Melihat pertimbangan hukumnya, pandangan MK demikian memaknai rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 langsung pada frasa “gabungan partai politik” sehingga mendorong seluruh parpol untuk melakukan koalisi tanpa menghiraukan frasa sebelumnya. Di sini, tampaknya MK tidak melihat rumusan pasal konstitusi secara komprehensif. Padahal dalam konstruksi Pasal 6A ayat (2) terdapat hak konstitusi bagi parpol peserta pemilu dalam satu periode pemilu memiliki untuk mengusulkan pasangan calon.

Ketika hak parpol dijamin oleh konstitusi, UU sebagai turunan tidak boleh mengurangi bahkan menghilangkan hak tersebut. Dalam kondisi ini justru rumusan Pasal 222 telah terang-terangan mengabaikan norma konstitusi. Bahkan dalam kerangka open legal policy sekalipun tidak semestinya pembentuk UU menghilangkan jaminan konstitusional. Karena bagaimana mungkin membiarkan dalil open legal policy bertentangan dengan konstitusi sebagai norma tertinggi.

Semestinya, MK meluruskan norma UU yang memuat pertentangan. Karena bagaimanapun, posisi hak konstitusional parpol untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tentu lebih tinggi hakikatnya dibanding tafsir untuk penyederhanaan parpol. Pun terhadap dalil penyederhanaan parpol, lebih elok kiranya dilakukan pada syarat pendirian ataupun pemenuhan persyaratan dalam rangkaian untuk mendapatkan status sebagai peserta pemilu, bukan pada saat parpol telah mendapatkan status sebagai peserta pemilu.

Ambang batas pencalonan di Pemilu 2019 semakin dipertanyakan ketika dasarnya adalah perolehan kursi/suara parpol di Pemilu 2014 yang sudah digunakan untuk Pilpres 2014. Ini sulit dinalar karena pada 2019 pemilu presiden dan pemilu legislatif digelar serentak. Dalam kondisi pemilu serentak ambang batas menjadi tidak relevan.

Meskipun demikian, dengan telah dibacakannya Putusan MK soal presidential threshold ini, perdebatan telah selesai. Bagi parpol calon peserta pemilu tentu sudah mulai mengukur bayang-bayang kalkulasi untuk membangun koalisi pengusulan pasangan calon. Hal ini penting mengingat tidak satu pun parpol peserta Pemilu 2014 yang memenuhi ketentuan Pasal 222 UU Pemilu ini. Harapannya koalisi yang terbangun nanti berangkat dari penyamaan platform-visi-ideologi sehingga memberikan preferensi pilihan bagi pemilih.

Adelline Syahda
Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif  

Selengkapnya: https://nasional.sindonews.com/read/1274554/18/putusan-mk-dan-oligarki-partai-1516212749

]]>
http://rumahpemilu.org/putusan-mk-dan-oligarki-partai/feed/ 0
Sipol sebagai Sistem Integritas Parpol http://rumahpemilu.org/sipol-sebagai-sistem-integritas-parpol/ Wed, 01 Nov 2017 02:34:27 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8533 Komisi Pemilihan Umum mewajibkan partai politik mengisi data kepengurusan dan keanggotaan pada Sistem Informasi Partai Politik alias Sipol.

Data partai di Sipol menjadi syarat mendaftar partai politik peserta pemilu (P4). Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 11/2017, jika parpol tak memasukkan data ke Sipol, maka parpol tak bisa mendaftar sebagai peserta pemilu.

KPU mewajibkan Sipol punya dasar undang-undang. Menurut UU No 7/2017, KPU bisa membuat pedoman teknis pencalonan anggota DPR dan DPRD dalam PKPU. Pewajiban Sipol merupakan kesadaran KPU terhadap kewenangannya. Kepastian hukum yang dipakai KPU terhadap Sipol adalah untuk memastikan tahapan pemilu berjalan baik.

Langkah KPU itu merupakan terobosan bagi perbaikan demokrasi Indonesia. Parpol, sebagai lembaga yang tak bisa dipisahkan dari demokrasi, punya logika reward and punishment untuk berkuasa. Penghargaan yang paling diinginkan parpol adalah ikut pemilu dan mendapat kursi untuk berkuasa. Hukuman yang paling ditakuti parpol adalah gagal ikut pemilu dan tak mendapatkan kursi kekuasaan.

Sipol yang diwajibkan KPU dalam pendaftaran pemilu mendorong parpol memperbaiki struktur dan keanggotaannya demi ikut pemilu dan mendapat, mempertahankan, atau menambah kursi kekuasaan. Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016, kelembagaan demokrasi, khususnya parpol, merupakan aspek yang paling membuat buruk indeks demokrasi Indonesia.

Global Corruption Barometer Transparency International Indonesia (TII) 2017 menempatkan DPR yang notabene berisi fraksi parpol sebagai lembaga terkorup. TII menjelaskan bahwa kinerja fraksi parpol yang tak representatif terhadap rakyat serta banyaknya politisi parpol yang korup membuat publik makin tak percaya kepada DPR.

Sistem integritas parpol

Agar komitmen kewajiban Sipol didukung luas publik, KPU perlu kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Penelitian Ilmu Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). KPK dan LIPI membuat Sistem Integritas Parpol (SIP). Parpol berintegritas dibutuhkan karena sebagai badan hukum publik, parpol perlu dikelola secara profesional, terbuka, demokratis, dan akuntabel. Tak hanya menyuplai pejabat politik seperti dewan, kepala daerah, dan presiden, parpol pun menerima bantuan keuangan negara dari APBN dan APBD.

Ada empat variabel yang dibangun KPK dan LIPI untuk menilai tingkat integritas parpol: standar etika; kaderisasi berintegritas; rekrutmen berintegritas; tata kelola keuangan parpol yang transparan akuntabel; dan bersih. Menurut rencana, KPK akan menawarkan SIP kepada semua parpol. Pertanyaannya, bagaimana SIP bisa diterima parpol? Apakah parpol mau menggunakan SIP untuk memperbaiki kelembagaannya?

Untuk jawaban positif, KPK perlu menghubungkan SIP dengan logika reward and punishment parpol dalam UU dan peraturan pemilu. Maka, sejumlah indikator SIP disesuaikan dengan syarat P4 dan keberlangsungan kontestasi parpol di pemilu hingga berhasil/gagal meraih kursi.

Selain memasukkan kewajiban laporan keuangan parpol di pemilu pada variabel keempat SIP, Sipol pun bisa masuk variabel kedua dan ketiga SIP. Dalam rincian variabel kaderisasi dan rekrutmen berintegritas, KPK dan LIPI menyertakan aspek inklusif, berjenjang, terukur, dan berkelanjutan serta mudah diakses publik. Jelas, basis data Sipol secara digital dan daring merupakan wujud konkret keterbukaan struktur dan keanggotaan parpol.

Kita tahu, sulit mengharapkan parpol sebagai fraksi memperbaiki dirinya berdasarkan UU. Tampaknya UU Parpol tak akan direvisi dalam periode pemerintahan 2014-2019. Jika direvisi, sebagian besar dari kita ragu hasil revisi akan lebih baik.

KPU melihat wewenang mem- buat PKPU dalam UU Pemilu menghasilkan instrumen hukum yang memuat Sipol. Karena Sipol merupakan syarat wajib parpol mendaftar untuk jadi P4, ini bisa memaksa parpol mau mengisinya. Parpol akan senang menggunakan Sipol sebagai SIP karena jadi bagian keberhasilan jadi P4 sekaligus parpol takut gagal jadi P4 jika tak mengisi atau tak utuh menggunakan Sipol. KPU tak peduli untuk tebang pilih. Parpol parlemen, parpol luar parlemen, parpol lama, dan parpol baru harus isi Sipol.

Pada Pemilu 2014, terobosan KPU mewajibkan Sipol gagal karena lemah hukum. Di tahap Pemilu 2019 ini, dengan pijakan hukum yang cukup kuat, sayang sekali jika Badan Pengawas Pemilu dan ada sebagian masyarakat sipil yang menolak syarat wajib Sipol. KPU sebagai penyelenggara pemilu yang eksistensi dan kemandiriannya dijamin konstitusi penting kita dukung memperbaiki pemilu dan demokrasi Indonesia melalui Sipol. Bukan hanya KPK dan LIPI, melainkan juga kita semua.

Usep Hasan Sadikin, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

https://kompas.id/baca/opini/2017/11/01/sipol-sebagai-sistem-integritas-parpol/

]]>
Partai Lama Masuk Perangkap Bikinan Sendiri http://rumahpemilu.org/partai-lama-masuk-perangkap-bikinan-sendiri/ Thu, 19 Oct 2017 01:46:18 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8369 DIDIK SUPRIYANTO
TEPAT pukul 24.00 WIB, Senin (16/10) lalu, KPU menutup pendaftran partai politik peserta pemilu legislatif untuk Pemilu 2019. Dari 73 partai politik berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, hanya 27 yang mendaftarkan diri.

Artinya, hanya sepertiga partai politik yang merasa mampu memenuhi syarat menjadi partai politik peserta pemilu legislatif, sedangkan dua pertiga lainnya menyerah.

Dari 27 itu, terdapat 10 partai politik yang memiliki kursi di DPR: PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura; serta 2 partai politik peserta Pemilu 2014: PBB dan PKPI. Jadi, pada tahapan pendaftaran partai politik ini terdapat 12 partai politik lama dan 15 partai politik baru.

Dua jenis partai politik itu punya pengalaman dan kemampuan berbeda, sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU No 7/2017) membuat perlakuan berbeda.

Pasal 173 ayat (2) UU No 7/2017 menyebut syarat kepengurusan dan keanggotaan yang harus dipenuhi partai politik baru: memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan; serta memiliki anggota minimal 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota.

Partai politik lama tidak dikenakan syarat tersebut, karena dinilai sudah memenuhi pada pemilu sebelumnya, sebagaimana diatur Pasal 173 ayat (3) UU No 7/2017: Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Oleh partai politik baru, ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU No 7/2017 dianggap tidak adil. Sebab, kemampuan partai politik dalam menggalang kepengurusan dan keanggotaan untuk Pemilu 2014 dengan Pemiu 2019, tidak sama.

Kini, mereka mengajukan gugatan ke MK. Mereka minta partai politik lama diperlakukan sama dengan partai politik baru: memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan.

KPU pun tak sepenuhnya menjalankan Pasal 173 Ayat (3) UU No 7/2017. Ini terlihat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (PKPU No 11/2017).

Menurutn PKPU itu, partai politik lama tetap harus menyertakan syarat kepengurusan dan keanggotaan ketika mendaftar ke KPU. Hanya saja KPU tidak akan memverifikasi berkas kepengurusan dan keanggotaan, kecuali di provinsi dan kabupaten/kota baru. Maksudnya provinsi dan kabupaten/kota yang pada Pemilu 2014 belum ada, seperti Kalimantan Utara.

Kalimantan Utara waktu itu belum ada, maka tidak ada kepengurusan yang harus diverifikasi. Kini Kalimantan Utara eksis, lalu partai politik harus memenuhi ketentuan kepengurusan di 100 persen provinsi, maka pemenuhan syarat itu harus diverifikasi.

Jika gugatan partai politik baru dikabulkan MK, maka pengurus partai politik lama di semua tingkatan akan sibuk melayani verifikasi administrasi maupun faktual yang dilakukan oleh KPU. Beban pekerjaan KPU dan jajarannya pun bertambah hampir dua kali liat.

Dengan dalih kemampuan partai politik dalam memenuhi persyaratan kepengurusan dan keanggotaan antara tahun ini dengan lima tahun lalu berbeda, bisa saja MK mengabulkan permintaan partai politik batu itu.

Ingat saja, pada Pemilu 2014, MK mengabulkan gugatan beberapa partai politik terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU No 8/2012), yang menyebabkan partai politik lama harus memenuhi syarat peserta pemilu sama dengan partai politik baru.

Pasal 8 Ayat (1) UU No 8/2012 menyatakan bahwa partai politik (lama) yang memenuhi ambang batas perolehan suara nasional 3,5 persen (yang berarti partai politik yang memiliki kursi di DPR) langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Sedangkan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR, menurut Pasal 8 Ayat (2) UU No 8/2012, wajib memenuhi syarat: memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan; serta memiliki anggota minimal 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota.

MK menilai, ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU No 8/2012 itu tidak adil, mengingat untuk menjadi partai politik peserta pemilu pada Pemilu 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU No 10/2008) membuat syarat lebih ringan: memiliki kepengurusan di 2/3 provinsi dan 2/3 kabupaten/kota; serta memiliki anggota minimal 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota.

Jadi, jika asas keadilan yang jadi patokan, maka sangat mungkin gugatan partai politik baru kali ini, akan dikabulkan kembali. Apabila itu terjadi, maka partai politik lama mau tidak mau harus memenuhi syarat sebagaimana partai politik baru.

Hal ini sesungguhnya lucu dan unik. Lucu, karena partai politik yang memiliki kursi di DPR (yang berarti memiliki kemampuan meraih suara dalam pemilu), tetap saja dianggap belum layak ikut pemilu. Unik, karena hanya terjadi di Indonesia, di negara lain tidak ada.

Hal itu terjadi akibat obsesi pembuat undang-undang (yang tidak lain adalah partai politik lama yang menguasai legislatif dan eksekutif), yang berkeras membatasi hadirnya pesaing baru dalam pemilu.

Mereka membuat syarat sangat berat dalam kepengurusan dan keanggotaan. Padahal memiliki kepengurusan dan keanggotaan tidak identik dengan kemampuan meraih suara dalam pemilu.

Simak dan nantikan Kolom Pemilu oleh Didik Supriyanto di Kompas.com. 

http://nasional.kompas.com/read/2017/10/19/07100081/partai-lama-masuk-perangkap-bikinan-sendiri

]]>
Rezim Administrasi Pemilu Membelenggu Partai Baru http://rumahpemilu.org/rezim-administrasi-pemilu-membelenggu-partai-baru/ Thu, 12 Oct 2017 01:52:34 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8371 KINI saatnya pendaftaran partai politik peserta pemilu untuk Pemilu2019. KPU telah merilis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (PKPU No 11/2017).

PKPU itu merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU No 7/2017). Undang-undang ini mewajibkan semua partai politik, baik lama (sudah pernah ikut pemilu) maupun baru (belum pernah ikut pemilu), untuk mendaftar ke KPU.

Kali ini kita bahas bagaimana partai politik baru memenuhi syarat-syarat agar bisa menjadi peserta pemilu. Sedang untuk partai politik lama kita bahas pada kesempatan berikutnya.

Pasal 173 ayat (2) UU No 7/2017 menyebut sembilan syarat yang harus dipenuhi partai politik baru untuk menjadi peserta pemilu. Ditinjau dari tingkat kesulitannya (dari yang mudah ke yang sulit), syarat-syarat itu bisa dipilah menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama: 1) berstatus badan hukum; 2) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar; 3) menyerahkan rekening dana kampanye; 4) menyerahkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan pusat; dan 5) mempunyai kantor tetap di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu.

Bagi partai politik yang benar-benar ingin menjadi peserta pemilu, tidaklah sulit memenuhi syarat-syarat tersebut. PKPU No 11/2017 meminta partai politik mengisi formulir dan menyediakan dokumen yang diperlukan. Semua formulir yang telah diisi dan dokumen yang menyertainya diserahkan ke KPU untuk dicek kelengkapan administrasinya.

Hasil verifikasi administrasi diserahkan KPU ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya mereka melakukan verifikasi faktual, untuk membuktikan benar-tidaknya apa yang tercatat dalam formulir dan dokumen. Di sini, partai politik harus memastikan bahwa mereka punya kantor beneran, bukan kantor papan nama atau fiktif.

Kelompok kedua, 6) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; 7) memiliki kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota di provinsi bersangkutan; dan 8) memiliki kepengurusan 50 persen kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan.

PKPU No 11/2017 hanya menyebutkan tiga jabatan dan nama pengurus yang harus disebut, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Semua nama pengurus tersebut, diisikan ke dalam formulir lalu disertai dokumen pengesahannya. Semua formulir dan dokumen kepengurusan pusat, provinsi, kebupaten/kota, dan kecamatan harus disetor ke KPU.

Hasil verifikasi administrasi oleh KPU diserahkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi faktual. KPU Kabupaten/Kota bekerja keras untuk memastikan keberadaan dan keabsahan pengurus di kabupaten/kota dan kecamatan.

Partai politik tidak bisa sembarangan mencantumkan nama. Sebab jika diketahui bahwa orang yang tersebut tidak tahu menahu bahwa dirinya pengurus partai politik, maka di wilayah itu, partai politik dinyatakan tidak memiliki pengurus.

Kelompok ketiga, 9) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kabupaten/kota.

Inilah syarat yang paling sulit sekaligus paling rumit verifikasinya. Terdapat nama, nomor induk kependudukan, nomor anggota, dan alamat yang diverifikasi. Verifikasi administrasi dilakukan KPU, lalu verifikasi faktual dikerjakan KPU Kabupaten/Kota.

Nah, dalam verifikasi faktual ini, KPU Kabupaten/Kota bisa melakukan sampling anggota, meskipun UU No 7/2017 sebetulnya menghendaki sensus. Secara teknis, partai politik menyediakan 10 persen nama, lalu petugas akan mengecek kebenarannya.

Di sini keributan sering terjadi. Misalnya, pada saat petugas melakukan verifikasi, nama-nama yang disodorkan partai politik tidak ada di lapangan; sebaliknya, pengurus partai politik menuduh petugas yang tidak ada di lapangan. Dalam situasi seperti itu bisa ditempuh jalan pintas: kongkalikong antara petugas dengan pengurus partai politik.

Tulisan ini sangat menyederhankan proses pendaftaran partai politik. PKPU No 11/2017 menunjukkan betapa rumitnya kegiatan ini. Lihatlah berapa jumlah formulir dan berapa dokumen yang harus disiapkan pengurus partai politik. Dan semuanya itu harus diverifikasi KPU secara administrasi dan faktual.

Skalanya juga besar karena semuanya harus disetor ke KPU, lalu ditindaklanjuti KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Makanya, menjelang hari terakhir pendaftaran, kantor KPU akan dipenuhi oleh ribuan kontainer plastik berisi berkas pendaftaran.

Saya menyebut inilah rezim administrasi pemilu yang diciptakan undang-undang pemilu. Dengan dalih membatasi jumlah partai politik peserta pemilu, pembuat undang-undang menciptakan ketentuan-ketentuan administrasi pemilu. Akibatnya adalah kerepotan yang luar biasa, yang memakan banyak tenaga dan dana.

Memang, tidak semua partai politik bisa mengikuti pemilu karena jumlah partai politik yang banyak juga merepotkan pemilih. Namun cara pembatasannya lebih baik difokuskan pada kemampuan partai politik dalam meraih suara untuk mendapatkan kursi dalam pemilu.

Misalnya dengan mengecek dukungan pemilih di satu daerah pemilihan untuk mendapatkan suara yang setara dengan satu kursi. Dengan cara ini, pemenuhan syarat tersebut cukup diwakilkan pada satu daerah pemilihan. Artinya jika di satu daerah pemilihan itu, partai politik mampu memenuhi syarat, maka hal itu diberlakukan ke seluruh daerah pemilihan

Dengan demikian partai politik tidak banyak disibukkan oleh urusan administrasi. KPU juga tidak menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan dana untuk verifikasi administrasi dan faktual. Jika saja syarat kelengkapan pengurus dan kepemilikan kantor hanya jadi syarat badan hukum pemilu, maka juga tidak terjadi pengulangan pekerjaan.

 Simak dan nantikan Kolom Pemilu oleh Didik Supriyanto di Kompas.com. 

http://nasional.kompas.com/read/2017/10/12/19532771/rezim-administrasi-pemilu-membelenggu-partai-baru

]]>
Melepas dan Menahan Partai Politik Peserta Pemilu http://rumahpemilu.org/melepas-dan-menahan-partai-politik-peserta-pemilu/ Fri, 06 Oct 2017 01:58:38 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8373 KESIBUKAN Pemilu 2019 sudah dimulai. Sejak Selasa (3/10/2017) hingga Senin (16/10/2017), KPU membuka pendaftaran partai politik peserta pemilu. Inilah tahapan pertama dari 11 tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017).

UU No 7/2017 mengatur dua pemilu: pemilu presiden dan pemilu legislatif. Pemilu legislatif adalah pemilu untuk memilih anggota DPD, DPR, DPRD Provisi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sistem pemilu proporsional. Dalam sistem proposional peserta pemilu adalah partai politik.

Partai politik itu bermacam-macam. Dari kacamata hukum, partai politik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat bisa dibedakan atas empat jenis: partai politik masyarakat, partai politik berbadan hukum, partai politik peserta pemilu, dan partai politik parlemen.

Pertama, partai politik masyarakat. Konstitusi menjamin hak setiap warganegara untuk berserikat dan berkumpul.

Sekelompok warga negara bisa saja berserikat membentuk organisasi. Organisasi yang berbasis keanggotaan dengan tujuan politik tertentu ini biasa disebut ormas. Tetapi sesungguhnya tidak ada larangan untuk menyebut diri partai politik.

Kedua, partai politik berbadan hukum. Inilah organisasi masyarakat yang dibentuk berdasarkan undang-undang partai politik: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No 2/2008) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No 2/2011).

Menurut data Kemenkumham, saat ini terdapat 73 partai politik berbadan hukum.

Ketiga, partai politik peserta pemilu. Yaitu, partai politik yang memenuhi persyaratan undang-undang pemilu.

Untuk menjadi partai politik peserta pemilu pada Pemilu 2019, pertama-tama partai politik harus berbadan hukum, selanjutnya partai politik berbadan hukum itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UU No 7/2017.

Keempat, partai politik parlemen, yaitu partai politik yang memiliki kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Keberadaan partai politik di DPR dan DPRD diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU No 17/2014). Saat ini terdapat 10 partai politik di DPR: PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Sehubungan dengan pendaftaran partai politik peserta pemilu (untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), yang perlu mendapat perhatian adalah jenis partai politik kedua (berbadan hukum) dan partai politik ketiga (peserta pemilu). Keduanya saling berhubungan meskipun undang-undang yang mengaturnya berbeda.

Menurut UU No 2/2008, partai politik didirikan di atas akte notaris. Ketentuan ini sama dengan pendirian badan usaha atau yayasan.

Berbeda dengan badan usaha atau yayasan, yang cukup mendaftarkan akte pendirian ke Kemenkumham lalu mendapat status badan hukum, partai politik harus memenuhi beberapa persyaratan lain.

Di antaranya ada dua syarat berat: pertama, punya kepengurusan paling sedikit di 75 persen provinsi, 50 persen kabupaten di provinsi bersangkutan, dan 25 persen kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan; dan kedua, punya kantor tetap di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sebelum menetapkan badan hukum, persyaratan ini harus diverifikasi Kemenkumham.

Sementara itu, UU No 7/20187 mengatur, selain berbadan hukum, partai politik peserta pemilu harus memenuhi tiga syarat paling berat ini: pertama, punya kepengurusan di semua provinsi, 75 persen kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, dan 50 persen kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan; kedua, punya kantor tetap di pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; dan ketiga, punya anggota 1.000 atau 1/1.000 jumlah penduduk kabupaten/kota. Persyaratan ini harus diverifikasi oleh KPU.

Jadi, kelengkapan kepengurusan dan kepemilikan kantor sama-sama jadi syarat badan hukum dan peserta pemilu. Bedanya, kompisisi badan hukum adalah 75 persen, 50 persen, dan 25 persen; sedang komposisi peserta pemilu 100 persen, 75 persen, dan 50 persen.

Selain itu, badan hukum tidak ada syarat keanggotaan, sedangkan peserta pemilu menyertakan syarat keanggotaan.

Jika kelengkapan kepengurusan dan kepemilikan kantor sama-sama menjadi syarat badan hukum dan peserta pemilu, mengapa perlu dua lembaga (Kemenkumham dan KPU) untuk memverifikasinya?

Bukankah akan lebih efisien, jika Kemenkumham cukup mengesahkan akte pendirian sebagaimana terjadi pada badan usaha dan yayasan, sedangkan KPU yang memverifikasi syarat kelengkapan kepengurusan dan kepemilikan kantor?

Verifikasi syarat kelengkapan kepengurusan dan kepemilikan kantor oleh KPU, tak hanya menghemat dana negara, tetapi juga bisa menghindari “politisasi” sengketa kepengurusan, mengingat Menkumham biasanya dijabat orang partai politik.

Sengketa kepengurusan di Partai Golkar dan PPP pasca Pemilu 2014 adalah contohnya. Sementara itu, KPU yang diisi orang-orang nonpartisan lebih terjaga independensi dan netralitasnya.

Ketentuan bahwa partai politik harus memiliki anggota 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk kebuapten/kota, juga menimbulkan masalah besar.

Masalah utama itu adalah, KPU tidak mungkin melakukan verifikasi faktual terhadap 1.000 atau 1/1.000 anggota partai politik di setiap kabupaten mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. KPU terpaksa menggunakan metode sampling, padahal UU No 7/2017 jelas-jelas menghendaki sensus.

Komplikasi masalah atas syarat-syarat partai politik berbadan hukum dan peserta pemilu disebabkan oleh ambivalensi pembuat undang-undang (yang notabene adalah partai politik parlemen).

Di satu pihak, sesuai tuntutan konstitusi, mereka ingin membebaskan warganegara untuk berserikat dan berpartisipasi dalam pemerintahan; di lain pihak, sesuai naluri pertahanan diri, mereka berusaha mencegah sedini mungkin hadirnya pesaing baru.

Simak dan nantikan Kolom Pemilu oleh Didik Supriyanto di Kompas.com. 

http://nasional.kompas.com/read/2017/10/06/17142811/melepas-dan-menahan-partai-politik-peserta-pemilu

]]>
Membangun Sistem yang Memudahkan Pemilih http://rumahpemilu.org/membangun-sistem-yang-memudahkan-pemilih/ Wed, 27 Sep 2017 02:22:39 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8375 DUA pekan terakhir, banyak isu politik yang terkait langsung atau tidak dengan pemilu. Misalnya, bupati/wali kota korupsi karena terbebani biaya pilkada dan pemutaran film PKI dan pembelian 5.000 senjata, disebut-sebut sebagai manuver menjelang Pemiu 2019.

Tentu menarik untuk mengulas isu panas tersebut dari perspektif pemilu. Tetapi saya tidak melakukannya saat ini. Sebab kalau saya ikuti isu tersebut, maka sebagaimana biasa terjadi sebelumnya, isu pemilih yang sudah kita bahas sebelumnya, akan terlewat lagi.

Pemilih adalah warga negara yang mempunyai hak pilih. Mereka sumber kedaulatan, karena itu mereka adalah subjek utama pemilu.

Namun dalam perbincangan pemilu, posisi dan perannya sering diabaikan. Jika pun dibahas, sebatas pada masalah administrasi: bagaimana agar setiap warga negara yang mempunyai hak pilih namanya masuk dalam daftar pemilih.

Dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu misalnya, pemilih nyaris tidak pernah ditempatkan sebagai subjek, sehingga pertanyaan seperti ini tidak muncul: sistem pemilu macam apa yang mampu mewujudkan kedaulatan warga negara? Sistem pemilu seperti apa yang membuat pemilih mampu bersikap rasional dalam memberikan suara?

Tentu rasionalitas pemilih punya preferensi politik masing-masing. Kadang preferensi itu diyakini sedemikian rupa sehingga muncul sikap: hidup atau mati ikut Partai A, atau apapun yang terjadi pilih Calon B.

Namun setidaknya, itu menunjukkan pengetahuan atau keyakinan menjadi pertimbangan dalam memberikan suara, bukan karena uang atau bingkisan.

Sudah dibahas sebelumnya, dalam pemilu legislatif, pemilih kita mengalami kesulitan untuk bersikap rasional akibat banyaknya calon yang harus dipilih.

Dengan 12 partai politik peserta pemilu legislatif, untuk memilih 3 lembaga, yakni DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, calonnya sangat banyak: paling sedikit 108 calon untuk daerah pemilihan berkursi 3 (minimal) dan 432 calon untuk daerah pemilihan berkursi 12 (maksimal).

Ini masih ditambah lagi 20 sampai 30 calon anggota DPD. Masalahnya akan bertambah rumit pada Pemilu 2019, karena pemilu presiden diserentakkan dengan pemilu legislatif.

Jika hadirnya begitu banyak calon membuat pemilih bingung dalam memberikan suara, atau menyulitkan pemilih dalam bersikap rasional, maka tindakan yang harus dilakukan adalah mengurangi jumlah calon.

Apakah dengan demikian kita harus beralih dari sistem pemilu proposional (yang menyediakan banyak kursi di setiap daerah pemilihan), ke sistem pemilu mayoritarian (yang menyediakan hanya 1 kursi dalam setiap daerah pemilihan)?

Saya menjawab, tidak. Sebab, sistem mayoritarian yang menerapkan prinsip winner take all, tidak cocok dengan masyarakat plural seperti Indonesia. Dominasi kelompok atau partai tertentu yang dihasilkan pemilu bisa menimbulkan kerawanan politik dan pemerintahan.

Sejarah juga menunjukkan, upaya menerapkan sistem mayoritarian selalu kandas. Pada awal kemerdekaan, Soekarno gagal membentuk partai tunggal (yang sejalan dengan sistem mayoritarian).

Pada awal Orde Baru, Soeharto tidak berhasil memaksakan sistem mayoritarian. Demikian juga pada awal reformasi, usulah Habibie untuk menggunakan sistem mayoritarian ditolak banyak pihak.

Yang harus dilakukan adalah mempertahankan sistem proposional tetapi dengan mengurangi jumlah kursi di setiap daerah pemilihan. Jika sebelumnya setiap daerah pemilihan pemilu legislatif 3-12 kursi, maka harus dikurangi menjadi 3-6 kursi.

Mengapa maksimal 6 kursi di setiap daerah pemilihan? Ini disesuaikan dengan tingkat pluralitas politik masyarakat.

Secara umum di masyarakat masih berlaku 3 “ideologi” yaitu: Islam, nasionalisme, dan kekaryaan (developmentalism). Jika masing-masing “ideologi” punya 2 varian, maka daerah pemilihan berkursi 6 mampu menjaga pluralitas politik itu.

Langkah kedua adalah menata ulang jadwal pemilu. Format pemilu legislatif, pemilu presiden, lalu pilkada, yang selanjutnya akan menjadi pemilu serentak legislatif dan presiden, lalu disusul pilkada serentak, jelas tidak menguntungkan pemilih.

Dalam pemilu serentak legislatif dan pemilu presiden, mereka akan menghadapi banyak calon. Sementara dalam pilkada calonnya memang sedikit, tetapi peta koalisi partai politik pengusung calon berbeda-beda antara pilkada kabupaten/kota dengan pilkada provinsi. Keduanya sama-sama membuat pemilih bingung.

Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah mengubah format pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional diselenggarakan pada tahun pertama dalam siklus lima tahunan, sedangkan pemilu lokal diselenggarakan pada tahun kedua.

Pemilu nasional adalah pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD dalam satu hari-H pemilihan, sedangkan pemilu lokal adalah pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRD Provinsi, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam satu hari-H pemilihan.

Dengan mengurangi besaran daerah pemilihan menjadi 3-6 kursi untuk pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta mengubah format pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal, maka jumlah calon yang dihadapi pemilih berkurang signifikan.

Tentu saja hal ini akan mempermudah pemilih dalam memberikan suara. Jadi, bolehlah kita berharap pemilih akan bersikap rasional dalam memilih calon-calonnya nanti. Mereka akan mampu menjaga kedaulatannya dalam menentukan pemerintahan.

Simak dan nantikan Kolom Pemilu oleh Didik Supriyanto di Kompas.com. 

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/27/21415621/membangun-sistem-yang-memudahkan-pemilih

]]>
Pemilih Indonesia Secerdas Pemilih Amerika Serikat http://rumahpemilu.org/pemilih-indonesia-secerdas-pemilih-amerika-serikat/ Wed, 20 Sep 2017 02:24:48 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8377 SAYA senang tulisan ” Pemilu Paling Rumit di Dunia dan Akhirat” mendapat banyak tanggapan. Salah satu yang menarik adalah membandingkan pemilu Indonesia dengan Amerika Serikat.

Menurut penanggap, dalam satu hari pemilihan, pemilu di Amerika Serikat sering juga memilih beberapa lembaga. Tak hanya memilih presiden, senat, dan DPR, tetapi juga gubernur, DPR negara bagian, bahkan wali kota dan dewan kota sekaligus.

Hanya karena pemilih di sana sudah cerdas, maka mereka tidak bingung saat memberikan suara.

Dengan kalimat lain, karena pemilih Indonesia tidak rasional atau tidak cerdas, maka ketika diminta memilih empat calon untuk empat lembaga (DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dalam satu hari pemilihan, mereka bingung sehingga mereka asal coblos. Akibatnya, orang-orang yang kinerjanya buruk, tetap saja dipilih kembali.

Jadi, tingkat kecerdasan pemilihlah yang menentukan bingung-tidaknya pemilih dalam memberikan suara dalam satu hari pemilihan, bukan jumlah lembaga yang dikompetisikan.

Sekilas pernyataan itu benar. Namun jika kita dalami, kebenaran tersebut sulit dibuktikan. Sebab, selain jumlah lembaga, terdapat faktor lain yang signifikan dalam mempengaruhi rasionalitas pemilih dalam memberikan suara, yaitu sistem pemilu yang digunakan.

Sistem pemilu itulah yang memproduksi banyak-sedikitnya calon, juga memengaruhi banyak-sedikitnya partai yang berkompetisi perebutan kursi. Dengan demikian, sistem pemilu secara tidak langsung memengaruhi rasionalitas pemilih dalam memberikan suara.

Sistem pemilu adalah saling hubungan antarvariabel teknis pemilu dalam mengubah suara (pemilih) menjadi kursi (calon terpilih).

Variabel-variabel itu adalah: (1) besaran daerah pemilihan (districk magnitude), (2) metode pencalonan (candidacy), (3) metode pemberian suara (balloting), (4) ambang batas perwakilan (threshold), (5) formula perolehan kursi (election formula), dan (6) penetapan calon terpilih.

Untuk mengetahui sulit tidaknya pemilih bersikap rasional dalam memberikan suara, perhatian kita fokuskan pada variabel besaran daerah pemilihan.

Berdasar besaran daerah pemilihan, terdapat dua sistem pemilu: pertama, sistem mayoritarian, di mana jumlah kursi di setiap daerah pemilihan hanya 1 atau tunggal; dan, kedua, sistem proporsional, di mana jumlah kursi di setiap daerah pemilihan ada 2 atau lebih, atau jamak.

Dalam sistem mayoritarian, terdapat sedikit calon karena kursi yang diperebutkan cuma 1. Secara alamiah, partai-partai terdorong berkoalisi untuk mengajukan 1 calon agar dapat meraih 1 kursi tersebut.

Dampak tidak langsungnya, jumlah partai menjadi sedikit, bahkan hanya ada dua atau tiga partai dominan, seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan India.

Ini berbeda dalam sistem proporsional, di mana jumlah kursi yang tersedia banyak, sehingga masing-masing partai mengajukan calonnya sendiri. Bahkan jika di satu daerah pemilihan tersedia 10 kursi, maka partai akan mengajukan 10 calon meski hitung-hitungan politik untuk dapat 1 kursi saja sulit.

Partai-partai tidak terdorong untuk berkoalisi, sehingga jumlahnya pun selalu banyak, seperti di Brasil, Belanda, dan Indonesia.

Dalam situasi demikian, maka dalam sistem mayoritarian, meskipun jumlah lembaga yang dikompetisikan banyak, jumlah calon yang ikut pemilihan tetap terbatas.

Seperti di Amerika, dalam satu hari pemilihan bisa saja terdapat pemilihan presiden, senat, DPR, juga gubernur, DPR negara bagian, bahkan wali kota dan dewan kota; tetapi jumlah calonnya tidak banyak, sebab masing-masing lembaga hanya diikuti oleh 2 calon atau paling banter 3 calon.

Itu yang memudahkan pemilih Amerika untuk bersikap rasional, karena cukup membandingkan 2 atau 3 calon untuk setiap lembaga.

Tentu saja hal itu berbeda dengan sistem proposional yang digunakan Indonesia. Untuk memilih tiga lembaga, yakni DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan 12 partai peserta pemilu, calonnya demikian banyak.

Paling sedikit 108 calon untuk daerah pemilihan berkursi 3 (minimal) dan 432 calon untuk daerah pemilihan berkursi 12 (maksimal). Ini masih ditambah lagi 20 sampai 30 calon anggota DPD.

Benarkah jumlah calon memengaruhi kecerdasan pemilih Indonesia dalam memberikan suara? Jawabnya bisa dilihat dari hasil pilkada.

Sebagian besar pilkada kabupaten/kota dan provinsi berjalan sendiri-sendiri, sebagian kecil saja yang bareng. Berjalan sendiri atau bareng, jumlah pasangan calon pilkada tetap lebih sedikit daripada jumlah calon legislatif: ada yang cuma 2 pasangan calon, ada juga yang 8 pasangan calon, tapi rata-rata 3 sampai 4 pasangan calon.

Data hasil pilkada pertama (2005-2008) menunjukkan, 40 persen petahana di Jawa dan 60 persen petahana di Luar Jawa tidak terpilih kembali.

Pilkada kedua (2010-2013) memperlihatkan, 50 persen petahana di Jawa maupun Luar Jawa, sama-sama tidak terpilih kembali. Hasil sementara pilkada ketiga (2015-2017) juga menunjukkan persentase yang hampir sama.

Pertanyaannya, mengapa 50 persen petahana dalam pilkada tidak terpilih kembali padahal mereka memiliki daya dukung besar: populiritas tinggi, modal besar, dan bisa gerakkan birokrasi?

Jawabnya, pemilih cerdas, pemilih yang dapat menggunakan rasionalitasnya dalam memberi suara. Karena jumlah calon sedikit, maka mereka mudah memberikan penilaian dan bersikap: tidak memilih kembali petahana yang kinerjanya buruk dan korup.

Simak dan nantikan selalu Kolom Pemilu oleh Didik Supriyanto di Kompas.com. 

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/20/07190071/pemilih-indonesia-secerdas-pemilih-amerika-serikat

]]>
Pemilu Paling Rumit di Dunia dan Akhirat http://rumahpemilu.org/pemilu-paling-rumit-di-dunia-dan-akhirat/ Wed, 13 Sep 2017 02:26:55 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8379 PEMILIHAN umum atau pemilu itu rumit. Buktinya, setiap kali penyelenggaraan pemilu selalu ada masalah.

Mulai dari pemilih tidak masuk daftar, calon mengamuk, partai politik saling tuding, kampanye bising dan merusak pemandangan, bagi-bagi duit masif, perang kata-kata di Mahkamah Konstitusi, pengawas tidak berdaya, penyelenggara memanipulasi data, dll.

Majalah Time pada 2004 menyebut pemilu legislatif di Indonesia merupakan pemilu paling rumit di dunia. Bagaimana tidak, sekali masuk bilik suara, seorang pemilih harus membuka empat lembar surat suara, memilih empat nama di antara ratusan calon.

KPU harus sediakan ratusan juta lembar surat suara dalam waktu singkat di seluruh pelosok negeri.

Jika pemilu legislatif pada 2004 disebut pemilu paling rumit di dunia, maka pada 2019 nanti kita akan memecahkan rekor lagi.

Sebab, pada Pemilu 2019 pemilih tidak hanya mencoblos empat surat suara pemilu legislatif, tetapi tambah lagi satu surat suara pemilu presiden. Inilah pemilu serentak nasional sebagaimana diatur dalam UU No 7 Tahun 2017.

Terhadap banyaknya calon yang harus dipilih tersebut, Prof Ramlan Surbakti, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga berkata, inilah pemilu borongan khas Indonesia. Tidak ada di dunia pemilu segila di negeri ini.

Mendengar Prof Ramlan bilang seperti itu, saya pun menimpali, “Ya Prof, di akhirat juga tidak ada pemilu segendeng ini.”

Sebagai pemilih bisa saja Anda tidak merasakan kerumitan itu. Mungkin sudah terbiasa.

Tetapi coba berpikir sejenak dan jawablah pertanyaan ini: benarkah kita mengenali betul nama-nama calon yang kita pilih dalam surat suara pemilu legislatif? Sebagian besar pemilih menjawab, tidak. Setidaknya itulah hasil survei kecil yang saya lakukan di TPS.

Mengapa? Sebab demikian banyak calon yang harus kita kenali untuk mendapatkan satu yang terbaik. Karena tidak bisa mengenali calon dengan baik, ya akhirnya kita asal memilih.

Pemilih akan memilih calon yang poster dan spanduknya sering dilihat, atau memilih calon berdasarkan kartu nama yang dititipkan tim sukses bersama uang atau sembako.

Seberapa banyak calon yang kita hadapi dalam pemilu legislatif? Mari berhitung.

Pada Pemilu 2014 terdapat 12 partai politik peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, di mana setiap partai politik berhak mengajukan calon sejumlah kursi yang tersedia di setiap daerah pemilihan.

Jika daerah pemilihan itu berkursi 3 (minimal), maka terdapat 36 calon; jika daerah pemilihan itu berkursi 12 (maksimal), maka terdapat 144 calon.

Jumlah ini dikalikan dengan 3 lembaga (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), maka sedikitnya terdapat 108 calon dan sebanyaknya 432 calon. Ini masih ditambah lagi 20 sampai 30 calon anggota DPD.

Menghadapi calon sebanyak itu, maka jangan pernah berharap pemilih akan bersikap rasional. Sebab, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengenali dengan baik calon-calon yang sedang berkompetisi.

Kebingungan inilah yang sesungguhnya menjadi katalisator politik uang yang dilakukan calon dengan dukungan tim sukses masing-masing.

Bagi pemilih yang memiliki preferensi partai politik akan lebih mudah. Mereka tinggal mengenali calon-calon yang diajukan partainya, sedangkan calon-calon dari partai lain diabaikan.

Tapi berapa banyak pemilih yang memilki preferensi partai politik. Berdasarkan berbagai survei, jumlahnya tidak sampai 40 persen setiap kali pemilu.

Partai politik sesungguhnya mengalami kesulitan melakukan rekrutmen calon besar-besaran. Namun pragmatisme menyebabkan mereka menempuh jalan pintas: melakukan rekrutmen calon secara terbuka.

Dengan dalih memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa, mereka merekrut siapa saja, tidak peduli kader atau bukan, berprestasi atau tidak, asal punya modal cukup, dimasukkanlah dalam daftar calon.

Lalu di mana fungsi kaderisasi partai politik? Bukankan partai politik harus menyiapkan kader-kadernya untuk menduduki posisi-posisi pemerintahan?

Jika tidak melakukan kaderisasi lalu mengambil siapa saja yang minat dan kuat, partai politik memang tidak ubahnya lembaga penyalur tenaga kerja (politik). Inilah ironi partai politik kita.

Pemilu borongan tidak hanya membuat pemilih sulit untuk bersikap rasional dan mencegah partai politik melakukan kaderisasi, tetapi juga memberi beban kepada peyelenggara melampaui batas kemampuan normalnya.

Mari berhitung apa yang dilakukan KPU dalam pemilu yang baru lalu. Pada Pemilu 2014, untuk melayani 12 partai politik peserta pemilu, 137 ribu calon anggota legislatif, dan 187 juta pemilih, KPU harus mencetak 765 juta surat suara dengan 2.191 varian. Ratusan juta surat suara itu harus didistribusikan ke 545 ribu TPS di seluruh penjuru tanah air.

Pengadaan suara suara tersebut dilakukan dalam waktu singkat, kurang dari dua bulan. Makanya jangan heran jika setiap pemilu selalu terjadi: surat suara belum sampai TPS, surat suara rusak, surat suara kurang, dan surat suara tertukar. Semua itu terjadi karena KPU mengerjakan sesuatu yang unmanageable.

Nah, jika pemilu legislatif selama ini sudah demikian rumit bagi pemilih dan demikin berat bagi penyelenggara, bagaimana dengan Pemilu 2019 nanti?

Sebab dalam pemilu tersebut, pemilih tidak hanya menghadapi 400-calon seperti biasanya, tetapi juga menghadapi dua atau lebih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu artinya, KPU tidak hanya menyediapkan empat suarat suara, tetapi lima suara.

Makanya biar tidak kecewa, sebaiknya jangan bermimpi, pemilih akan bersikap rasional dalam memberikan suara. Juga jangan berharap, KPU mulus dalam menyediakan surat suara.

Pemilu nanti akan tambah rumit, tambah bising, tambah kehilangan fungsinya untuk mendapatkan orang-orang yang amanah dalam menjalankan pemerintahan.

Simak dan nantikan selalu Kolom Pemilu oleh Didik Supriyanto di Kompas.com. 

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/13/22052131/pemilu-paling-rumit-di-dunia-dan-akhirat

]]>
Mengenali Pemilu Agar Tak Sebal Melulu http://rumahpemilu.org/mengenali-pemilu-agar-tak-sebal-melulu/ Wed, 06 Sep 2017 02:29:11 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8381 CIRI utama negara demokrasi adalah menggelar pemilihan umum ataupemilu secara periodik untuk memilih pemimpin, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Pemilu merupakan peristiwa kompleks, karena event politik ini bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi juga pertarungan ideologi dan masa depan negara.

Di balik tindakan memberikan suara, pemilih memiliki refererensi politik panjang, penyelenggara memerlukan tenaga dan biaya luar biasa, sedang peserta mempertaruhkan segalanya demi kursi kekuasaan.

Merosotnya peran ideologi dalam kehidupan masyarakat bukan berarti melenyapkan pengaruhnya dalam momen politik. Rakyat terdidik mafhum, bahwa memilih pemimpin harus berdasarkan pertimbangan rasional: program bagus dan kapasitas mumpuni.

Tetapi pertimbangan itu bisa berantakan ketika isu ideologi mengemuka. Terjadilah split dalam diri pemilih seperti terjadi dalam Pilkada Jakarta 2017: menilai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berhasil memimpin Jakarta, tetapi menolak memilihnya kembali karena agama (baca ideologi) berbeda.

Bagi penyelenggara menyiapkan surat suara bukan sulit. Tapi tidak banyak orang tahu, mereka menghadapi kendala waktu.

Pertama, jarak antara terkumpulnya data pemilih dengan mulainya cetak sangat mepet. Kedua, surat suara tercetak tidak boleh tersimpan lama agar tidak mudah dicuri atau dipalsukan.

Dan memberikan suara bukan hanya soal surat suara, tetapi juga tempat pemungutan suara, bilik suara, dan petugas. Yang terakhir ini tidak hanya perlu dibayar, tetapi juga harus dilatih agar bisa bekerja baik.

Pemilih dan penyelenggara biasa mengatasi masalah atas dasar pengetahuan dan pengalaman. Tetapi bagi peserta, masalahnya tidak sederhana.

Pemilu adalah soal masa depan politik, bahkan soal hidup mati. Para calon anggota legislatif, calon pejabat eksekutif, dan partai politik pendukung siap menang, tetapi tidak siap kalah.

Terlebih jika kekalahan itu ditengarai diwarnai pelanggaran. Mereka menempuh jalur hukum meskipun bukti-bukti tidak memadai agar hakim membalik hasil penghitungan suara. Tapi itu lebih baik daripada mengandalkan kekerasan: mencederai lawan dan membakar kantor penyelenggara.

Perilaku pemilih, penyelenggara, calon, dan peserta pemilu dibingkai oleh peraturan pemilu. Peraturan ini bersumber dari konstitusi, undang-undang, dan peraturan teknis. Konstitusi mengatur tentang asas, periodisasi, dan sistem.

Asas pemilu di manam pun di negara demokrasi sama: free and fairatau bebas dan jujur. UUD 1945 merumuskan dengan bahasa lain: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Periodisasi pemilu menandakan adanya pembatasan masa jabatan anggota legislatif dan pejabat eksekutif. Tujuannya agar rakyat bisa mengontrol kekuasaan: bagus dipilih kembali, jelek takkan dipilih lagi.

Sedangkan sistem pemilu adalah konversi atau pengubahan suara (pemilih) menjadi kursi (calon terpilih). Dalam mengubah suara menjadi kursi ini terdapat beberpa variabel: besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, formula perolehan suara, dan penetapan calon terpilih.

Sebagian variabel tersebut ditentukan oleh konstitusi, namun jika konstitsui tidak mengaturnya, maka undang-undang pemilu harus mengatur secara jelas agar penyelenggara tidak bingung dalam membuat peraturan teknis.

Variabel-variabel itu sebetulnya inti pemilu sehingga memahami soal ini dapat memecah kerumitan pemilu.

Ketentuan-ketentuan tentang variabel pemilu tidak hanya berdampak pada hasil pemilu (calon terpilih), tetapi juga proses pemilu, yaitu pelaksanaan tahapan pemilu: penetapan daerah pemilihan, pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan calon terpilih, dan pelantikan calon terpilih.

Setiap tahapan memerlukan pengaturan, dan setiap pengaturan memerlukan penegakan. Itulah hukum pemilu.

Jumlah pemilu di setiap negara berbeda tergantung pada sistem pemerintahan (eksekutif) dan sistem parlemen (legislatif) yang digunakan.

Di dunia ini ada tiga jenis sistem pemerintahan: pertama, parlementer yang dipimpin perdana menteri, seperti di Inggris, Jepang, dan Malaysia; kedua, presidensial yang dipimpin presiden, seperti di Amerika Serikat, Korea, dan Philipina; dan ketiga, campuran, yang dipimpin presiden dan perdana menteri, seperti di Perancis dan Rusia.

Sedangkan sistem parlemen terdapat dua jenis: pertama, unikameral atau satu kamar (DPR); kedua, bikameral atau dua kamar (DPR dan Senat). Jerman penganut bikameral, hanya memilih DPR, sedangkan Senat berasal dari pemimpin negara bagian; sedang di Amerika, baik DPR maupun Senat dipilih melalui pemilu.

Dalam sistem parlementer, pemilu memilih wakil rakyat di legislatif, selanjutnya anggota legislatif memilih pejabat eksekutif. Sedang penganut sistem presidensial mengenal dua jenis pemilu: pertama, pemilu memilih anggota legislatif; kedua, pemilu memilih pajabat eksekutif.

Sementara dalam sistem pemerintahan campuran, pemilu memilih anggota legislatif dan pejabat eksekutif (presiden), selanjutnya anggota legislatif memilih pejabat eksekutif lainnya (perdana menteri).

Jumlah pemilu bertambah banyak jika setiap provinsi atau negara bagian juga menggunakan pemilu untuk memilih anggota legislatif dan pejabat eksekutif. Dan bertambah banyak lagi jika pemerintahan lokal di bawah provinsi atau negara bagian juga menggunkan pemilu untuk pemilih pemimpinnya lokalnya.

Sekarang menjadi jelas, betapa kompleks mengurus pemilu di Indonesia. Kita menganut sistem presidensial, sehingga menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif.

Anggota legisaltif dan pejabat ekekutif yang kita pilih tidak hanya tingkat nasional, tetapi juga provinsi dan kabupaten/kota. Sudah begitu, karena kita menggunakan sistem parlemen dua kamar, maka kita juga memilih anggota DPD.

Oleh karena itu urusan pemilu kadang membuat kita frustrasi, meski kita tahu ini syarat demokrasi. Semoga hadirnya Kolom Pemilu di Kompas.com ini pada hari-hari mendatang bisa membantu dalam mamahami urusan pemilu agar kita tidak bosan dan sebal melulu.

Simak dan nantikan Kolom Pemilu oleh Didik Supriyanto di Kompas.com. 

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/06/07300021/mengenali-pemilu-agar-tak-sebal-melulu

]]>
Menuju Penguatan Sistem Presidensial OLEH WAWAN SOBARI http://rumahpemilu.org/menuju-penguatan-sistem-presidensial-oleh-wawan-sobari/ Mon, 14 Aug 2017 04:15:09 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=7517 Undang-Undang Pemilu yang telah disetujui DPR pada 21 Juli lalu menyisakan ambivalensi arah penataan sistem pemerintahan dan sistem kepartaian. Di satu sisi, keputusan ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen berupaya memperkuat sistem presidensial. Di sisi lain, ambang batas perolehan suara/kursi partai politik sebesar 4 persen mendorong sistem multipartai.

Studi Scott Mainwaring (1993) di 31 negara mendukung asumsi tersebut. Pertama, sistem presidensial multipartai lebih berpotensi menimbulkan kebuntuan eksekutif-legislatif daripada sistem parlementer atau presidensial dua partai (bipartisme).

Kedua, sistem multipartai tidak sejalan dengan sistem presidensial karena menimbulkan polarisasi ideologi yang terlalu banyak.

Ketiga, kombinasi sistem presidensial dan sistem multipartai menimbulkan kesulitan-kesulitan membangun koalisi antarpartai dalam demokrasi presidensial. Ketimbang sistem parlementer, koalisi sistem multipartai dalam sistem presidensial lebih tidak stabil.

Irelevansi

Asumsi ambivalensi tersebut cukup meyakinkan, tetapi sudah terbantahkan. Amerika Serikat yang menganut bipartisme pernah mengalami kebuntuan eksekutif-legislatif hingga mengakibatkan penutupan pemerintahan (government shutdown) terlama pada masa kepemimpinan Obama. Bukan hanya sekali, situasi itu pernah terjadi pada era pemerintahan Ford, Carter, Reagan, dan Clinton. Ancaman penutupan pemerintahan bahkan muncul menjelang 100 hari pemerintahan Donald Trump.

Sanggahan serupa ditunjukkan pula melalui praktik pemerintahan di Tanah Air. Sistem presidensial yang dipraktikan sejak 2004 secara faktual bisa bersanding dengan sistem multipartai yang dijalankan sejak 1999. Kedua sistem sudah dijalankan bersamaan dan melalui berbagai dinamika politik.

Selain itu, implementasi sistem multipartai di Indonesia sejak 1999 tidak berkonsekuensi pada tajamnya polarisasi ideologi politik antarpartai. Pasalnya, Indonesia secara formal menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal yang mampu mereduksi keragaman ideologi politik. Maka, perkembangan sistem multipartai sebenarnya lebih didorong, salah satunya, oleh kemampuan parpol membangun segmentasi pemilih berdasarkan perbedaan identitas sosial dan ekonomi.

Juga, sistem multipartai di Indonesia tidak mengarah pada kebuntuan eksekutif-legislatif. Terdapat sejumlah mekanisme politik yang ditempuh koalisi pemerintah untuk menghindari situasi itu. Misalnya, melalui pembentukan sekretariat gabungan (setgab) partai koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Mei 2010. Setgab dibentuk sebagai wadah konsultasi kebijakan pemerintah. Sementara itu, pengesahan UU Pemilu 21 Juli lalu pun pada akhirnya diputuskan melalui mekanisme voting untuk mengatasi kebuntuan.

Dalam kacamata publik, sistem presidensial tampaknya berdiri sendiri atau tidak terkait sistem multipartai. Asumsi itu terlihat dari ketimpangan tingkat kepercayaan publik terhadap eksekutif, legislatif, dan parpol. Hasil survei Indo Barometer (Maret 2017) menemukan kepercayaan terhadap lembaga kepresidenan (90,3 persen) hampir tiga kali lipat lebih baik daripada DPR (31,5) dan parpol (35,3).

Sebelumnya, survei Poltracking Indonesia (Oktober 2015) menemukan ketimpangan serupa. Kepercayaan terhadap presiden (62 persen) jauh lebih tinggi daripada DPR (29,16 persen) dan parpol (27,79 persen). Tren kesenjangan yang meningkat itu memperlihatkan: publik tidak mempersoalkan pilihan tatanan hubungan kelembagaan antara presiden dan parpol.

Intinya, publik menilai kinerja ketiga lembaga itu secara terpisah. Selain itu, tanpa argumen penguatan pun publik menilai sistem presidensial sudah berjalan baik. Walhasil, sejumlah fakta yang inkonsisten itu menegasi argumen penetapan ambang batas (20-25 persen) demi memperkuat sistem presidensial.

Akuntabilitas sistem presidensial

Koalisi enam parpol pendukung ambang batas pencalonan presiden menguasai mayoritas kursi di parlemen (60,1 persen) atau 61,25 persen suara hasil Pemilu 2014. Apabila koalisi ini solid hingga penyelenggaraan Pemilu 2019, kemungkinan terbentuknya persaingan bipartisme multipartai (dengan dua kontestan) cukup besar. Apalagi pertemuan dua ketua umum parpol, Susilo Bambang Yudhoyono (Partai Demokrat) dan Prabowo (Partai Gerindra), di Cikeas pada 27 Juli lalu memunculkan arah kerja sama antarparpol nonpemerintah. Dengan kata lain, tanpa penentuan ambang batas presidensial pun sebenarnya parpol secara alami akan berkoalisi.

Berdasarkan fakta tersebut bisa dijelaskan: perilaku elite sejatinya lebih menentukan stabilitas sistem presidensial daripada kebijakan ambang batas. Karena itu, argumen penguatan sistem presidensial dalam pengaturan ambang batas menjadi kurang relevan. Lebih tepat jika mengedepankan pendekatan akuntabilitas sistem presidensial.

Akuntabilitas sistem presidensial dalam situasi multipartai lebih tepatnya merupakan bentuk pembagian kekuasaan antarpendukung koalisi dan secara efektif menjalankan pemerintahan (governability). Lebih dari sekadar berbagi jabatan publik, akuntabilitas sistem presidensial merupakan bentuk tanggung jawab pemimpin terpilih terhadap rakyatnya. Untuk mengukurnya bisa diketahui dari perbaikan fundamen akuntabilitas elektoral pemerintahan presidensial sebelumnya.

Akuntabilitas semestinya diukur secara tepat berlandaskan target, prioritas, dan program kepemimpinan saat kampanye. Seberapa mampu presiden terpilih beserta kabinetnya merealisasikan janji kampanye, sekaligus menjawab tantangan perubahan selama kepemimpinan berlangsung. Misalnya, perbaikan capaian indeks pembangunan manusia (IPM) dibandingkan periode pemerintahan presidensial sebelumnya.

Selain efektivitas kekuasaan, mengukur akuntabilitas bisa dilakukan melalui perbaikan etika politik koalisi presidensial. Hubungan antara presiden dan parpol koalisi mesti dilandasi tata perilaku politik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pemerintah berupaya menghindari manuver politik atau membuat kebijakan yang dapat mencederai rasa keadilan publik.

Berikutnya, transparansi kekuasaan penting untuk membangun akuntabilitas. Pemerintah secara aktif memberikan penjelasan atau justifikasi atas berbagai kebijakan dan programnya. Selain itu, publik diberi keleluasaan untuk mengakses berbagai informasi yang relevan dengan performa pemerintahan. Berdasarkan dua hal tersebut, warga akan memiliki kapasitas menilai dampak kinerja pemerintah terpilih.

Ke depan, akan lebih tepat jika Indonesia mampu mendorong regulasi ambang batas yang mampu memperbaiki akuntabilitas demokratik pemerintahan terpilih.

WAWAN SOBARI

Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Agustus 2017, di halaman 6 dengan judul “Menuju Penguatan Sistem Presidensial”.

http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/08/14/Menuju-Penguatan-Sistem-Presidensial

]]>