Sudah satu bulan lebih lima anggota Badan Pengawas Pemilu bertugas. Dilantik bersamaan dengan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 11 April 2017, tantangan dan harapan yang ditumpangkan di pundak lima anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) taklah sederhana. Menegaskan (kembali) kemandirian kelembagaan Bawaslu dan menunjukkan kerja nyata dari semua kewenangan yang dimiliki, adalah dua di antara sekian banyak harapan kepada …
Ada paradoks dalam pemilihan umum di Indonesia. Saban menjelang pemilu, undang-undang selalu diperbarui. Maksudnya tidak lain agar pemilu menjadi lebih berkualitas. Faktanya, jauh panggang dari api. Dari pemilu ke pemilu pada era Reformasi, kualitas tak bertambah baik. Kekurangan dan kecurangan bertambah-tambah. Calon terus berdarah-darah untuk meraih takhta. Reputasi baik saja tak cukup untuk mendulang suara dan ditahbiskan sebagai pemenang. Mereka …
Senin (5/6), Pansus Pemilu DPR RI dan Kemendagri telah menyepakati penambahan anggota KPU dan Bawaslu menjadi berjumlah 11 dan 9 orang. Argumen utama dalam penambahan ini menyangkut kompleksitas penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dilakukan secara bersamaan, yaitu pemilu legislatif dan eksekutif. Namun, tulisan ini tidak ingin membahas lebih dalam persoalan penambahan anggota tersebut. Hal yang penting diangkat ialah persoalan integritas penyelenggara …
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu atau RUU Pemilu memunculkan beberapa isu kontroversial. Salah satu wacana yang muncul adalah pembiayaan saksi partai di tempat pemungutan suara (TPS) oleh negara. Alasannya, demi keterwakilan partai di TPS. Dengan adanya saksi semua partai di TPS, pemilu memenuhi asas keadilan bagi peserta pemilu. Selain itu, saksi partai juga akan menjaga proses pemungutan dan penghitungan suara …
Panitia khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu menggulirkan wacana perubahan sifat kelembagaan penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kotamenjadi ad hoc. Gagasan tersebut direspons beragam oleh para pemangku kepentingan pemilu. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tak setuju karena tak sesuai dengan sifat lembaga KPU yang permanen, sebagaimana dimaksud Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945. Sementara, penggiat pemilu berpandangan pansus perlu menjelaskan kepada publik …
Hari ini, 19 April 2017, menjadi hari yang sangat menentukan bagi masa depan Jakarta. Setelah seluruh rangkaian proses demokrasi elektoral pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilalui sejak pertengahan 2016, kini pemilih Jakarta akan menentukan langsung di bilik suara siapa yang mereka kehendaki untuk memimpin Ibu Kota. KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara pemilihan sudah berupaya melakukan berbagai perbaikan pelayanan berdasarkan …
Disebutnya sejumlah nama anggota partai politik yang diduga terlibat skandal korupsi KTP elektronik menjadi momentum untuk menyegerakan penataan ulang sistem keuangan partai politik. Selain faktor perilaku, mahalnya biaya politik dan keterbatasan pendanaan partai disinyalir menjadi latar belakang banyaknya anggota partai politik terlibat praktik pencarian dana gelap. Sebagai institusi demokrasi, partai politik memang membutuhkan uang untuk menjalankan berbagai fungsinya, seperti kaderisasi, …
Sesuai jadwal yang dirilis Komisi II DPR, 3-4 April 2017 dilangsungkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2017-2022. Uji kelayakan dan kepatutan ini mengakhiri polemik soal apakah DPR akan melakukan proses pemilihan calon anggota KPU dan Bawaslu atau tidak. Kepastian pelaksanakan fit and proper test …
Menambah jumlah kursi DPR menjadi salah satu wacana yang mencuat dalam RUU Pemilu. Fraksi Partai Gerindra, misalnya, mengusulkan penambahan 10 kursi dari 560 menjadi 570. Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan 619 kursi. Munculnya daerah pemekaran baru dan tidak setaranya antara jumlah anggota DPR dan jumlah penduduk menjadi dua alasan yang melatarbelakangi munculnya wacana ini. Akar pangkat tiga Rein Tageepara …
Sampai dengan hari ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kunjung melakukan proses pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2017-2022. Padahal baik KPU maupun Bawaslu yang ada sekarang akan berakhir jabatannya 12 April 2017. Presiden Joko Widodo sejatinya telah membentuk Tim Seleksi (Timsel) beranggotakan 11 orang yang diketuai Saldi Isra, guru besar hukum …
