Kliping Opini

Di luar ekspektasi kebanyakan pengamat, demokrasi sudah bertahan lebih dari 20 tahun di Indonesia. Kenapa? Ada tiga faktor menonjol. Pertama, kepuasan sebagian besar masyarakat dengan pembangunan ekonomi pada masa itu. Kedua, kestabilan politik selama lebih dari 15 tahun. Terakhir, desentralisasi …

Masa kampanye Pilkada 2020 akan berlangsung selama 71 hari dimulai pada 26 September dan berakhir pada 5 Desember. Rentang waktu tersebut menjadi musim semi pencitraan politik di 270 daerah yang menggelar pilkada. Penyelenggaraan pilkada di musim pandemi sudah seharusnya dikelola …

Dominannya politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia bukanlah isu baru. Ini semua sebagai dampak dari mandeknya proses kaderisasi partai kita sehingga politik kekerabatan telah mengisi ruang kosong proses kaderisasi politik di era Reformasi. Bedanya, di era Orde Baru …

Tingginya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah mengindikasikan ada yang salah dalam proses perekrutan dan seleksi kepala daerah. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, 119 bupati/wali kota dan 21 gubernur/wakil gubernur telah ditindak KPK dalam perkara tindak pidana korupsi selama …

DPR kini sedang membahas kembali undang-undang pemilu. Salah satu tema yang mengemuka soal penguatan sistem presidensial. Memperkuat sistem presidensial tak sama dengan memperkuat presiden. Secara teoretik, presiden dalam sistem presidensial itu sudah kuat. Pertama, presiden tak tergantung DPR, tak dapat …

Penting mengatur ulang jadwal pilkada dengan membagi tahapan keserentakan berdasarkan kondisi penyebaran Covid-19 di daerah sebagai upaya menghindari munculnya kluster baru Covid-19 dalam tahapan pilkada. Dalam tulisan berjudul ”Desain Pilkada Era Normal Baru” (Kompas, 15/6/2020), Juri Ardiantoro menyampaikan, potensi risiko …

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ditandatangani Presiden Jokowi menjadi UU, 4 Mei 2020. …

Dengan adanya ketentuan penundaan pelaksanaan pemilu berdasarkan Pasal 122A ataupun Pasal 201A tersebut, tentu harus dipikirkan lebih lanjut beberapa konsekuensi kebijakan. Mempertanyakan pilkada pada saat pandemi Covid-19 saja sudah menjadi problematik tersendiri, apalagi memikirkan jawabannya. Jika berangkat dari perspektif konstitusi, …

Dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beberapa waktu lalu (30/3), disepakati empat kesimpulan yang pokoknya bermuara pada …

Partai politik wajib memiliki tanggung jawab politik guna melakukan pelembagaan demokrasi internal melalui proses kandidasi yang transparan, akuntabel, serta berbasis kebutuhan konstituen. Di tengah merebaknya wabah virus korona atau Covid-19 yang membuat masyarakat berada dalam situasi yang tidak nyaman dan …