Notice: has_cap was called with an argument that is deprecated since version 2.0.0! Usage of user levels is deprecated. Use capabilities instead. in /srv/users/serverpilot/apps/rumahpemilu/public/wp-includes/functions.php on line 4031
Liputan Khusus – rumah pemilu http://rumahpemilu.org Indonesia Election Portal Fri, 19 Jan 2018 08:50:39 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.2 Mahar Politik, Strategi Pendanaan Pemilu 2019 http://rumahpemilu.org/mahar-politik-strategi-pendanaan-pemilu-2019/ http://rumahpemilu.org/mahar-politik-strategi-pendanaan-pemilu-2019/#respond Wed, 17 Jan 2018 11:26:15 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9262 Menurut Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mahar politik di Pilkada 2018 merupakan bagian dari strategi partai untuk mendapatkan amunisi dana di Pemilu Serentak 2019. Berdasarkan kajian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), total uang yang beredar di Pemilihan Legisatif (Pileg) 2014 mencapai angka lebih dari 81 triliun rupiah.

“Partai butuh biaya yang sangat besar untuk 2019. Apalagi nanti serentak dengan koalisi yang semakin mengerucut. Artinya, pertarungan semakain seru dan habis-habisan sehingga kebutuhan dana juga jadi habis-habisan,” jelas Hanafi pada diskusi “Mahar Politik di Pilkada 2018” di media center Bawaslu RI, Gondangdia, Jakarta Pusat (17/1).

Besarnya uang yang dihabiskan oleh para kandidat dan partai pengusungnya untuk memenangkan pertarungan di Pilkada mesti diwaspadai. Mahar politik yang biasa dibayarkan oleh kandidat, telah terbukti memiliki pintu keluar penggadaian sumber daya daerah.

“Mahar politik dihitung sebagai investasi awal yang harus dikembalikan. Caranya, apa yang dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah menunjukkan pola. Semakin besar mahar politik, peluang menggadaikan sumber daya daerah semakin besar,” ujar Hanafi.

Hanafi menyebut mahar politik sebagai pembajakan demokrasi di depan mata. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mesti mampu memberikan efek jera kepada pelaku mahar politik.

]]>
http://rumahpemilu.org/mahar-politik-strategi-pendanaan-pemilu-2019/feed/ 0
DPR: Pembagian Jenis Verifikasi di PKPU No.11/2017 Jadi Sumber Masalah http://rumahpemilu.org/dpr-pembagian-jenis-verifikasi-di-pkpu-no-11-2017-jadi-sumber-masalah/ http://rumahpemilu.org/dpr-pembagian-jenis-verifikasi-di-pkpu-no-11-2017-jadi-sumber-masalah/#respond Tue, 16 Jan 2018 12:41:21 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9240 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendgri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan rapat kerja guna mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan verifikasi kepada seluruh partai politik calon peserta pemilu. Di dalam rapat, definisi verifikasi menjadi bahasan utama sekaligus titik acuan menuju solusi yang disimpulkan oleh DPR.

Diawali oleh Fandi Utomo, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, definisi verifikasi diperdebatkan. Fandi mengatakan, masalah verifikasi faktual yang membuat gaduh penyelenggara pemilu karena keterbatasan waktu tindak lanjut disebabkan oleh kesalahan definisi verifikasi yang dimuat KPU di dalam Peraturan KPU (PKPU) No.11/2017. Tak ada verifikasi faktual di dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017 atau UU Pemilu . KPU yang membuat aturan tentang penelitian administrasi dan verifikasi faktual.

“Di Pasal 174 ayat (2), UU hanya mengamanatkan agar penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa. Ayat 3-nya, ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan diatur dengan PKPU. Jadi, verifikasi faktual ini adalah terminologi yang diteruskan dari PKPU lama,” kata Fandi pada rapat kerja di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan (16/1).

Bersepakat dengan Fandi, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidowi, dan anggota Fraksi Partai NasDem, Tamanuri, kompak menilai bahwa pengisian data dan pengunggahan dokumen di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), serta penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU telah memenuhi substansi verifikasi yang dimaksud oleh UU Pemilu Data yang diisi di Sipol dapat terverifikasi secara otomatis dan KPU telah memeriksa dokumen administrasi secara detil dan ketat.

“Semua partai yang ada di Komisi 2 ini repot kok ngisi Sipol. Kita sampai lembur untuk menyiapkan berkas-berkas yang diminta KPU. Itu pun tidak langsung diterima KPU, melainkan dikonfirmasi dulu kebenarannya. Jadi, tidak perlu perlu dibelah antara administratif dan faktual. Kan diperiksa semua. Rekeningnya ada, alamatnya ada, orangnya ada. Saya rasa itu sudah faktual,” jelas Yandri.

Lebih lanjut, Fandi dan Baidowi menandaskan, verifikasi faktual yang diatur oleh KPU menyandera partai-partai politik dan menyebabkan “kerepotan politik” yang sebenarnya tidak diperlukan. Putusan MK dinilai mengembalikan makna verifikasi di dalam UU Pemilu dan bertujuan memudahkan partai politik.

“Putusan MK sebetulnya mau memudahkan, termasuk empat partai baru yang sedang diverifikasi faktual. Mereka akan tertolong dengan Putusan MK. Ini membuat kita bekerja secara sederhana,” tukas Fandi.

Makna verifikasi di UU Pemilu menjadi solusi

Tamanuri mengatakan bahwa dengan kembali merujuk pada makna verifikasi di Pasal 172 hingga 179 UU No.7/2017, KPU diselamatkan dari beban kerja verifikasi faktual yang diaturnya di PKPU No.11/2017.  KPU tak perlu melanggar putusan MK dengan memberlakukan putusan secara surut, sekaligus tak perlu melanggar Pasal 179 ayat (2) UU a quo yang menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu mesti ditetapkan paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara.

“KPU terlalu ngejelimet, membedakan antara verifikasi administrasi dengan verifikasi faktual. Kalau semula gak ada ini, gak ada masalah. Maka saya sepakat, kembali ke makna verifikasi UU Pemilu,” ujar Tamanuri.

Ketua Komisi II, Zainudin Amali, meminta KPU melakukan penyesuaian PKPU No.7/2017 dan No.11/2017 dengan Pasal 172 hingga Pasal 179 UU Pemilu. KPU tak perlu memasukkan aturan mengenai verifikasi faktual, sebab verifikasi administrasi telah cukup merepresentasi keinginan UU.

“Verifikasi administrasi terhadap sembilan persyaratan di Pasal 173 ayat (2) itu sudah cukup. Jadi, verifikasi sudah selesai dilakukan sebenarnya. Tinggal nanti PKPUnya disesuaikan sehingga tidak ada lagi penambahan anggaran dan waktu (untuk verifikasi faktual),” tegas Zainudin.

Selanjutnya, Zainudin mengatakan bahwa verifikasi faktual yang tengah dilakukan kepada empat partai politik baru dapat segera dihentikan. Empat partai politik telah dinyatakan lolos verifikasi melalui mekanisme Sipol dan dengan demikian memenuhi persyaratan sebagai partai politik peserta pemilu.

Hal ini, menurut Zainudin, bersesuaian dengan argumentasi MK yang menghendaki agar tak ada diskriminasi terhadap partai baru dan partai lama. Keduanya telah melalui tahap pengisian Sipol dan penelitian administrasi.

“Makna verifikasi itu administrasi dan penerapan Sipol. Jadi, mereka sudah lolos. Maka, bisa dipastikan kalau terjemahan tentang verifikasi itu sama (dengan yang ada di UU), peserta pemilu menjadi 16 partai,” kata Zainudin.

]]>
http://rumahpemilu.org/dpr-pembagian-jenis-verifikasi-di-pkpu-no-11-2017-jadi-sumber-masalah/feed/ 0
Perludem: MK Gagal Melindungi Konstitusionalitas Pencalonan http://rumahpemilu.org/perludem-mk-gagal-melindungi-konstitusionalitas-pencalonan/ http://rumahpemilu.org/perludem-mk-gagal-melindungi-konstitusionalitas-pencalonan/#respond Sat, 13 Jan 2018 12:50:26 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9208 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik argumentasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang membawa putusannya pada kesimpulan bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah konstitusional. Perludem mengemukakan dua kesalahan, kalau tidak bisa dikatakan “keanehan” logika MK.

Kesalahan tafsir frasa gabungan politik

Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan, “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Penggunaan frasa “partai politik” dan “atau gabungan partai politik”, menurut Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, sangat mudah dipahami sekalipun oleh orang yang tak belajar ilmu hukum. Digunakannya dua frasa dengan jelas mengartikan bahwa yang berhak mengajukan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden adalah setiap partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Adapun “atau gabungan partai politik” merupakan pilihan yang dapat diambil atau ditinggalkan.

“Perihal partai ingin bergabung atau membentuk koalisi dengan partai politik lain dalam mengusung paslon presiden, itu menjadi pilihan bagi partai politik. Frasa partai politik dan frasa atau gabungan partai politik ada di dua derajat yang berbeda,” kata Fadli seperti yang termuat di dalam rilis pers yang diterima rumahpemilu.org (12/1).

Lebih lanjut, Fadli mengkritik pertimbangan MK  poin 3.14 yang memaknai Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai constitutional engineering yang bertujuan  mendorong partai-partai yang memiliki platform, visi atau ideologi yang sama atau serupa untuk berkoalisi dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden. Pemaknaan ini, kata Fadli, merupakan sebuah lompatan logika yang tidak tepat. Frasa “atau gabungan partai politik” tak bisa dipaksakan kepada partai politik.

“Hakim MK yang notabene adalah negarawan yang paham hukum dan konstitusi, bergelar profesor dan doktor, pastinya mahfum terhadap hal ini. Namun, entah mengapa lompatan logika MK kepada constitutional engineering untuk penguatan sistem presidensial tiba-tiba muncul. Sesuatu yang tak disebutkan eksplisit di dalam konstitusi,” tegas Fadli.

Penguatan sistem presidensial ala MK tak masuk akal

Argumentasi detil yang dibacakan MK terkait penguatan sistem presidensial di dalam syarat ambang batas pencalonan presiden merupakan sesuatu yang tidak ada di dalam teori sistem presidensial. Lagipula, presiden di dalam sistem presidensial Indonesia telah memiliki posisi dan wewenang yang kuat. Presiden dan lembaga legislatif memiliki kewenangan masing-masing, sehingga semestinya, pemilihan langsung atas keduanya tidak saling memengaruhi.

“Masing-masing punya mandat yang berbeda. Justru, semakin aneh ketika hasil pemilu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada pemilu sebelumnya yang menentukan pencalonan presiden di periode selanjutnya,” jelas Fadli.

]]>
http://rumahpemilu.org/perludem-mk-gagal-melindungi-konstitusionalitas-pencalonan/feed/ 0
MK Tolak Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden, Para Pemohon Kritik Argumentasi MK http://rumahpemilu.org/mk-tolak-penghapusan-ambang-batas-pencalonan-presiden-para-pemohon-kritik-argumentasi-mk/ http://rumahpemilu.org/mk-tolak-penghapusan-ambang-batas-pencalonan-presiden-para-pemohon-kritik-argumentasi-mk/#respond Fri, 12 Jan 2018 05:32:04 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9203 Putusan uji materi ambang batas pencalonan presiden dikritik oleh para pemohon. Pasalnya, argumentasi yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyatakan bahwa keberadaan ambang batas sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bermasalah baik secara logika maupun hukum.

Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, mengatakan bahwa MK hanya menjawab argumentasi yang diajukan oleh Partai Islam Damai Aman (Idaman), dan mengabaikan argumentasi para pemohon lainnya. Pihaknya, di dalam permohonan, menandaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden tidak dapat diterapkan pada Pemilu 2019 karena tak pernah ada sosialisasi di tahun 2014 bahwa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 akan dijadikan dasar penentuan ambang batas pencalonan presiden di 2019. Jawaban dari argumentasi ini tak ditemukan di dalam putusan penolakan MK.

“Karena yang dijawab lebih dulu adalah permohonan dari Partai Idaman, maka struktur pembahasan oleh MK lebih banyak ke struktur yang diajukan Partai Idaman. Sama sekali tidak menyinggung apa yang saya ajukan,” ujar Effendi di gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat (11/1).

Effendi kemudian menegaskan bahwa tak ada satu pun mahkamah konstitusi di dunia yang mengizinkan hak pilih warga negara dialihkan untuk dasar penentuan suatu pemilihan tanpa memberi tahu terlebih dulu. Effendi, akan kembali mengajukan permohonan dengan argumentasi ini.

Selain Effendi, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) juga melontarkan kritik keras kepada MK. Ketika ditemui setelah pembacaan putusan, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengatakan bahwa logika yang dibangun MK di dalam putusannya jauh dari logika konstitusi. MK seperti pengamat politik yang membahas pemerintahan presidensial rasa parlementer dan penyederhanaan sistem kepartaian. MK tidak berhasil membangun argumen logis bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah konstitusional sekalipun merujuk pada hasil pemilu sebelumnya. Pun, MK tidak dapat mengaitkan ambang batas pencalonan presiden di dalam konsep pemilu serentak dengan penguatan sistem presidensial.

“MK terlihat tidak fokus dengan argumen konstitusional yang ingin dibangun soal ambang batas pencalonan presiden. MK sama sekali tidak menyentuh rasionalitas dan relevansi ambang batas terkait dengan keberadaan pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Logika MK melompat-lompat dan sangat memaksakan argumennya dengan menarik-narik ke isu penyederhanaan partai dan isu open legal policy,” jelas Titi.

Effendi dan Titi memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada dua hakim konstitusi, yakni Suhartoyo dan Saldi Isra, yang melakukan dissenting opinon atau berbeda pendapat terhadap Putusan. Argumentasi yang digunakan keduanya dinilai lebih logis dan menyinggung tepat pada apa yang perlu diperiksa secara konstitusional.

“Logika ini membuat saya bahagia sekali. Tadi jernih sekali dissenting opinionnya,” tukas Effendi.

]]>
http://rumahpemilu.org/mk-tolak-penghapusan-ambang-batas-pencalonan-presiden-para-pemohon-kritik-argumentasi-mk/feed/ 0
MK: Syarat Keterwakilan Perempuan sampai Kepengurusan Tingkat Kecamatan Tak Sesuai Kesanggupan Partai http://rumahpemilu.org/mk-syarat-keterwakilan-perempuan-sampai-kepengurusan-tingkat-kecamatan-tak-sesuai-kesanggupan-partai/ http://rumahpemilu.org/mk-syarat-keterwakilan-perempuan-sampai-kepengurusan-tingkat-kecamatan-tak-sesuai-kesanggupan-partai/#respond Fri, 12 Jan 2018 02:07:04 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9201 Permohonan uji materi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) No.7/2017 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyimpulkan bahwa pasal a quo telah sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasal 28H ayat (2) huruf e UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal 173 ayat (2) huruf e mengatur bahwa untuk menjadi peserta pemilu, partai politik harus menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat.

Di dalam putusannya, MK menjelaskan bahwa kebijakan afirmasi perempuan telah dimuat di UU Partai Politik dan UU tersebut telah mengacu pada Pasal 28H ayat (2). Dengan demikian, apabila UU Pemilu memuat ketentuan keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik hingga sampai tingkat kecamatan, justru akan menyebabkan ketidaksesuaian antara UU Pemilu dan UU Partai Politik.

“Apabila norma a quo dimaknai menjadi mencakup kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten/kota, maka akan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pengaturan tentang syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik,” termuat di dalam dokumen Putusan MK No.60/PUU-XV/2017 (11/1).

Yang dibutuhkan adalah pendidikan politik untuk perempuan

Hal lain yang digunakan MK sebagai argumentasi penolakan yakni belum maksimalnya peran perempuan di dalam politik, sekalipun telah diberlakukan kebijakan afirmasi di UU Partai Politik dan UU Pemilu. Yang dibutuhkan untuk menjawab minimnya keterlibatan perempuan yaitu pendidikan politik intensif untuk perempuan, bukan semata penambahan  kebijakan afirmasi.

“Peningkatan peran perempuan dalam partai politik dan pemilu haruslah ditingkatkan pula melalui pendidikan politik bagi perempuan dan upaya-upaya lain, sehingga suatu saat perempuan yang terlibat dalam politik semakin banyak dan maksimal.”

Kebijakan afirmasi perempuan yang dituntut belum sesuai kondisi dan kemampuan

Selain itu, dalam menerapkan suatu kebijakan yang menyangkut hak suatu pihak di dalam politik, mesti mempertimbangkan kesiapan pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini partai politik. Memaksakan kewajiban 30 persen keterwakilan perempuan di semua tingkat kepengurusan justru akan berdampak buruk bagi kualitas demokrasi partai politik dan elektoral Indonesia, karena berpotensi mengurangi kesempatan warga negara untuk membentuk partai politik yang dimaksudkan untuk menjadi peserta pemilu.

Lebih jauh, MK mengatakan, penerapan kebijakan afirmasi perempuan harus diterapkan sesuai perkembangan dan kondisi partai politik dan pemilu di Indonesia. Kebijakan yang dipaksakan pelaksanaannya kepada pelaksana kebijakan “dapat mempersulit penyusunan kepengurusan partai politik di setiap tingkat kepengurusan dan berpotensi menghalangi hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul.”

Pada poinnya, MK mendukung keterlibatan perempuan lebih maksimal di dalam politik. Namun, tak ingin memaksakan kebijakan afirmasi di tengah kondisi perempuan Indonesia yang dinilai belum “terpapar pendidikan politik” dengan baik. Adapun partai politik yang berhasil melibatkan 30 persen perempuan di setiap tingkatan menjadi nilai plus.

Yuda Irlang: sejak awal kami sudah tebak permohonan akan ditolak

Menyikapi putusan MK terhadap permohonan PSI tersebut, aktivis senior perempuan politik,  Yuda Irlang, mengatakan tak heran dengan putusan tersebut. Bahkan, sejak sidang pertama diselenggarakan, Yuda telah menduga bahwa permohonan PSI akan ditolak.

Yuda menyayangkan tak adanya komunikasi PSI dengan kawan-kawan perempuan politik yang tergabung di Maju Perempuan Indonesia (MPI), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), dan Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI) untuk membicarakan masalah afirmasi perempuan dan strategi afirmasi.

“PSI ini kan partai baru, kita tidak tau siapa aktivis yang ada di sana. Kalau ada perempuan, tidak pernah komunikasi dengan kita. Mereka tidak usah malu bertanya. Kan kita bisa koordinasi, kami punya pengalaman berjuang untuk afirmasi perempuan sejak 2003,” kata Yuda saat dimintai keterangan lewat telepon (12/1).

Menurut Yuda, memenuhi keterwakilan perempuan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan adalah hal yang memang sulit dilakukan. Jika ada sepuluh partai saja, dengan kewajiban 30 persen perempuan di dalam kepengurusan tingkat kabupaten/kota, tak banyak perempuan yang tersedia.

“Pemilu 2004 saja, tidak  ada partai yang sanggup menyiapkan perempuan di kepengurusan, khususnya di kabupaten. Kalau untuk tingkat nasional, semuanya bisa. Provinsi, agak susah. Kota sangat susah, tapi kabupaten mission impossible.  Misal Papua Barat, itu nyaris gak ada/ Yang ada orang-orang dharmawanita, atau isteri-isteri mereka (pengurus partai),” terang Yuda.

]]>
http://rumahpemilu.org/mk-syarat-keterwakilan-perempuan-sampai-kepengurusan-tingkat-kecamatan-tak-sesuai-kesanggupan-partai/feed/ 0
Dua Hakim MK Berbeda Pendapat, Paradigma Presidential Threshold Mestinya Ditinggalkan http://rumahpemilu.org/dua-hakim-mk-berbeda-pendapat-paradigma-presidential-threshold-mestinya-ditinggalkan/ http://rumahpemilu.org/dua-hakim-mk-berbeda-pendapat-paradigma-presidential-threshold-mestinya-ditinggalkan/#respond Thu, 11 Jan 2018 15:31:18 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9198 Putusan terhadap uji materi Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017 telah dibacakan (11/1). Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal tersebut tidak inkonsttusional. Namun, dari sembilan hakim MK, dua hakim melakukan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Suhartoyo, mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Saldi Isra, guru besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Andalas, melawan paradigma presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Menurut keduanya, keberadaan ambang batas pencalonan presiden menunjukkan bahwa pembentuk UU hanya membaca Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak membaca Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Di dalam Putusan tersebut, tepatnya Pasal 22 E ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan (3), MK menghendaki adanya jaminan hak yang sama kepada setiap partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Tiga Kesalahan Logika dalam Putusan MK tentang Pasal 222

Suhartoyo dan Saldi Isra menyampaikan adanya tiga kesalahan logika yang dipakai oleh tujuh hakim MK dalam putusan terhadap Pasal 222. Satu, MK telah keliru menempatkan kebutuhan akan sistem kepartaian yang sederhana di atas kewajiban pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilu. Justru, hak konstitusional partai politik peserta pemilu dimuat secara eksplisit di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, sedangkan desain penyederhanaan sistem kepartaian berada pada wilayah tafsir.

“MK harusnya melakukan peran dan fungsi konstitusionalnya mengoreksi substansi UU sekalipun ketika perubahan UUD 1945 (1999-2000) muncul semangat untuk menyederhanakan partai politik demi menopang pemerintahan presidensial…..dalam hal teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tega s(expresis tebris), tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis,” sebagaimana dimuat di dalam Putusan No.53/PUU-XV/2017.

Dua,dalam pembentukan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka, pembentuk UU seharusnya memegang tiga prinsip, yakni moralitas, keadilan, dan rasionalitas. Ketiga aspek diingkari oleh pembentuk UU karena pembentuk UU memiliki kepentingan besar terhadap Pasal 222, penggunaan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 untuk ambang batas pencalonan presiden 2019 tidak rasional, dan ambang batas pencalonan presiden merugikan hak partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi atau suara berdasarkan Pileg 2014.

Tiga, mendasarkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada hasil pileg adalah perbuatan merusak logika sistem pemerintahan presidensial. Legitimasi seorang presiden, pemegang kekuasaan eksekutif, diberikan oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan presiden (pilpres) dan bukan ditentukan lebih dulu oleh peta kekuatan legislatif. Jutsru, kata Suhartoyo, logika yang digunakan oleh pembentuk UU adalah logika pemerintahan parlementer.

“Menggunakan hasil pemilu legislatif guna mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif merupakan logika pengisian jabatan eksekutif tertinggi pada pemerintahan parlementer. … Padahal, salah satu gagasan sentral di dalam UUD 1945 adalah memurnikan sistem pemerintahan presidensial Indonesia.”

Tak perlu khawatir dengan banyaknya capres-cawapres

Kekhawatiran terhadap banyaknya jumlah capres-cawapres merupakan kekhawatiran yang tak dibutuhkan sekaligus tak relevan. Pasalnya, telah ada pengaturan hukum yang menyaring kesiapan partai politik dan menguji legitimasi capres-cawapres, yakni persyaratan menjadi partai politik berbadan hukum dan mekanisme putaran kedua.

“Semua partai yang telah lulus verifikasi harusnya bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden tanpa dipersulit dengan ambang batas. Andaipun jumlah calon presiden sama dengan jumlah partai, sudah difasilitasi dengan putaran kedua.”

Lebih lanjut, banyaknya jumlah pasangan calon presiden-wakil presiden dinilai dapat mengurangi ketegangan di masyarakat pada saat pemilihan berlangsung. Masyarakat tak boleh jadi korban amputasi fungsi partai politik yang menyeleksi calon pemimpin masa depan.

“MK harus meninggalkan pandangan yang selama ini membenarkan rezim ambang batas.”

]]>
http://rumahpemilu.org/dua-hakim-mk-berbeda-pendapat-paradigma-presidential-threshold-mestinya-ditinggalkan/feed/ 0
Tolak JR Pasal 222, MK:  Agar Sistem Presidensil Tak Rasa Parlementer http://rumahpemilu.org/tolak-jr-pasal-222-mk-agar-sistem-presidensil-tak-rasa-parlementer/ http://rumahpemilu.org/tolak-jr-pasal-222-mk-agar-sistem-presidensil-tak-rasa-parlementer/#respond Thu, 11 Jan 2018 13:15:39 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9190 Banyak pihak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 222 Undang-Undang (UU) No.7/2017. Empat di antaranya yakni Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Partai Indonesia Damai Aman (Idaman), dan Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik.

Masing-masing pihak menggunakan argumentasi yang berbeda, namun tiga argumentasi menjadi poin penting. Satu, ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden tak sesuai dengan prinsip adil dan perlakuan yang sama, yang mesti diberlakukan kepada semua partai politik. Dua, ambang batas pencalonan presiden tak relevan digunakan pada konsep pemilu serentak dengan menggunakan hasil pemilihan legislatif (pileg) lima tahun lalu. Tiga, tak pernah ada pemberitahuan saat Pemilu 2014 berlangsung bahwa hasil pileg akan digunakan sebagai ambang batas pencalonan presiden di tahun 2019.

Tak lebih dari dua minggu berlalu setelah para pihak yang mengajukan uji materi Pasal 222 menegur MK dan meminta agar MK segera memberikan kepastian hukum, pada Kamis (11/1) MK membacakan putusan. Jawaban MK untuk perkara milik Partai Idaman, Pasal 222 konstitusional dan uji materi dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Jawaban yang sama atau mutadis muffandis untuk semua pemohon uji materi Pasal 222.

Pertimbangan MK: Teoretis sistem presidensial, penyederhanaan partai, dan konsolidasi ideologis

Secara garis besar, putusan MK bersandar pada nalar teori sistem presidensial. Di dalam teori sistem ini, jumlah partai yang moderat di parlemen amat dibutuhkan demi efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Pendek kata, bukan presidensial kalau jumlah partai gemuk. Semakin banyak partai, semakin sulit proses konsolidasi kekuasaan oleh presiden terpilih untuk menjalankan program kerja. Penyederhanaan sistem kepartaian juga menjadi  semangat dari amandemen konstitusi.

Lebih jauh, MK menandaskan bahwa Pasal 6a ayat (2) yang berbunyi, “Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu” dilandasi oleh semangat penyederhanaan sistem kepartaian. Ambang batas pencalonan secara alamiah akan menggabungkan partai-partai politik yang memiliki kesamaan visi misi..

“Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden, berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem presidensial diharapkan terpenuhi…. Apabila partai-partai yang tergabung berhasil menjadikan calon presiden dan calon wakil presidennya terpilih, maka dengan sendirinya partai-partai tersebut menjadi partai-partai yang memerintah, yang secara logika politik  berada dalam kesatuan pandangan. Pada titik itu, secara etika dan praktek politik, partai politik telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik, telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik,” kata Ketua MK, Arif Hidayat, sebagaimana termuat di dalam putusan MK No.53/PUU-XV-2017 yang dibacakan di gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat (11/1).

Menghapuskan ambang batas pencalonan presiden tak akan menghilangkan dilema. Kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) tetap akan melahirkan sistem presidensial rasa parlementer. Ambang batas pencalonan presiden berfungsi mereduksi fenomena khas sistem pemerintahan Indonesia itu, dalam logika MK.

MK membantah argumentasi para pemohon

Sedikitnya ada tiga argumentasi yang dibantah oleh MK. Pertama, argumentasi bahwa partai pemenang Pileg dan Pilpres 2014 belum tentu menjadi pemenang atau memiliki kursi mayoritas di parlemen pada Pemilu Serentak 2019. Menurut MK, “Memang benar partai-partai politik tidak tentu akan menguasai kursi mayoritas parlemen, tetapi setidaknya kompromi politik tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental di dalam hal program-program kerja yang ditawarkan presiden.”

Kedua, mengenai argumentasi persamaan di hadapan hukum untuk semua partai politik, MK membalas dengan mengajukan perumpamaan hak memilih. “Sebuah ketentuan bahwa warga negara mempunyai persamaan di depan hukum, tetapi nyatanya UU Pemilu memberikan hak pilih hanya kepada warga negara yang telah berumur 17 tahun dan telah kawin, nyata-nyata bertentangan dengan hak persamaan warga negara. ”

Dengan lebih tajam, putusan MK menuliskan, “Seorang warga negara yang berumur kurang dari 17 tahun tetapi pernah kawin dan bercerai, mengapa diberi hak politik yang berbeda dengan mereka yang umur sama tetapi belum pernah kawin. Kalau hak partai politik yang pernah mengikuti pemilu dan riil mendapatkan suara dibedakan oleh hukum dengan partai politik yang belu pernah sama sekali ikut pemilu, bukankah hal ini harusnya dipersamakan dengan mengapa pernah kawin membedakan hak politik yang diberikan kepada warga negara yang berumur sama.”

Ketiga, argumentasi relevansi Pilpres dan Pileg yang disatukan. MK dengan tegas mengatakan, ambang batas pencalonan presiden tidak diturunkan dari logika disatukan atau dipisahkannya kedua pemilu ini, melainkan dari argumentasi teoretik untuk memperkuat sistem presidensial dan kebutuhan akan penyederhanaan sistem kepartaian.

“…dalam pengertian mewujudkan sistem dan praktik pemerintahan presidensial yang makin mendekati ciri/syarat ideal sistem pemerintahan presidensial, sehingga tercegahnya praktik yang justru menunjukkan ciri-ciri sistem parlementer.”

Kebaikan ambang batas pencalonan presiden lainnya menurut MK

Dengan diterapkannya ambang batas parlemen, partai-partai politik akan dipaksa untuk menjadi satu partai politik yang “imajiner”. Hal ini akan menyamakan ideologi dan visi-misi partai, yang justru, menurut MK, menunjukkan budi baiknya di dalam keserentakan Pileg dan Pilpres. Pemilih akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan preferensi yang sama dengan pilihan calon anggota legislatif.

“Artinya, rakyat pemilih sejak awal telah memiliki gambaran bahwa jika memilih pasangan calon presiden tertentu karena setuju dengan program yang ditawarkannya, maka secara rasional juga harus memilih anggota DPR dari partai politik yang akan mendukung pengusung pasangan calon presiden tersebut.”

MK, kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, berargumen seperti pengamat politik dan bukan penafsir dan penjaga konstitusi yang mengoreksi dari segi konstitusionalitas.

]]>
http://rumahpemilu.org/tolak-jr-pasal-222-mk-agar-sistem-presidensil-tak-rasa-parlementer/feed/ 0
Akan Mendaftar di Pilkada 2018, Partai Politik Harus Perhatikan Aturan Ini http://rumahpemilu.org/akan-mendaftar-di-pilkada-2018-partai-politik-harus-perhatikan-aturan-ini/ http://rumahpemilu.org/akan-mendaftar-di-pilkada-2018-partai-politik-harus-perhatikan-aturan-ini/#respond Sat, 06 Jan 2018 13:35:19 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9125 Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, menjelaskan hal-hal teknis terkait penyerahan dokumen syarat pencalonan kepala daerah dalam rapat koordinasi persiapan tahapan pendaftaran Pilkada 2018. Rapat koordinasi diadakan agar permasalahan yang muncul dan menjadi masalah di Pilkada 2015 dan 2017 tak terulang kembali di 2018. Ilham berharap, dengan disampaikannya informasi teknis tahap pencalonan, partai politik dapat mempersiapkan diri dan menghitung strategi kebutuhan pencalonan kandidatnya.

Syarat pencalonan dan syarat calon

Dalam presentasinya, Ilham menyebutkan empat dokumen yang secara kumulatif mesti diserahkan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, Dokumen itu antara lain, surat pencalonan, form keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  partai tentang persetujuan pasangan calon (paslon), surat pernyataan kesepakatan partai dalam pencalonan, dan surat pernyataan kesepakatan antara partai dengan paslon.

“Syarat pencalonan ini wajib ada dan sah. Ada beberapa parameter yang akan kami teliti, seperti kop surat, nama paslon,  daerah pemilihan, pengurus yang menandatangani, stempel, dan tanda tangan,” jelas Ilham di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat (4/1).

Seperti syarat pencalonan, syarat calon juga wajib ada dan keabsahannya akan diteliti pada masa penelitian. Syarat pencalonan lengkap dapat dilihat di Peraturan KPU (PKPU) No.15/2017. Yang terpenting, calon kepada daerah (cakada) harus menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP

“E-KTP jadi kewajiban. Jangan sampai cakada gak punya e-KTP. Jadi, mumpung masih ada waktu, segera urus e-KTP,” tandas Ilham.

Jika ketua dan sekretaris Jenderal (Sekjen) tak bisa menandatangani surat pencalonan

PKPU memberikan jalan keluar jika ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) partai berhalangan tetap sehingga tak bisa menandatangani surat pencalonan. Ketua dan sekjen dapat digantikan oleh seseorang yang diberikan mandat di dalam Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) partai.

“Pengganti tanda tangan ketua umum partai dan sekjen adalah orang yang ditentukan di AD/ART masing-masing. Aturan ini diusulkan oleh partai-partai politik sewaktu rapat konsultasi,” ujar Ilham

Pendaftaran cakada bisa diambil alih oleh DPP partai

Dalam hal pengurus partai sesuai tingkatannya tidak mendaftarkan paslon, maka DPP partai dapat mendaftarkan paslon. Mekanismenya, ketua umum dan sekjen partai menandatangani dokumen pendaftaran. Adapun pendaftaran dapat diwakili oleh petugas partai yang diberi mandat oleh ketua umum dan sekjen, dibuktikan dengan surat kuasa.

“Kalau ketua umum dan sekjen tidak bisa hadir saat pendaftaran, bisa kasih surat kuasa. Nah, surat kuasa ini bisa dikirim lewat email. Yang penting, harus ada bukti surat kuasa dengan tanda tangan ketua umum dan sekjen,” terang Ilham.

Tiga status pendaftaran

Partai politik yang melakukan pendaftaran, nasibnya ditentukan oleh tiga status. Pertama, diterima. Syaratnya, seluruh syarat pencalonan ada dan sah, dan syarat calon ada. Kedua, dikembalikan untuk diperbaiki. KPU akan mengembalikan dokumen pendaftaran apabila ada syarat pencalonan dan syarat calon belum terpenuhi dan masih ada cukup waktu pendaftaran. Ketiga, ditolak. Apabila terjadi kondisi dimana syarat pencalonan dan syarat calon belum terpenuhi dan tak ada cukup waktu untuk mendaftar kembali, maka pendaftaran ditolak.

“Makanya, partai daftarnya di hari awal, jangan hari terakhir. Supaya nanti kalau ternyata ada yang belum terpenuhi, masih ada waktu untuk memperbaiki. KPU tidak akan memperpanjang masa pendaftaran” tegas Ilham.

Jika hanya ada satu paslon, pendaftaran bisa dibuka kembali

KPU akan membuka pendaftaran ulang jika terjadi dua kondisi, yakni tak ada yang mendaftar atau hanya ada satu paslon yang memenuhi syarat hingga akhir masa pendaftaran, yakni 10 Februari.

Kemudian, jika yang belum mendaftar memiliki kursi lebih atau setara 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka komposisi gabungan partai yang paslonnya telah diterima tidak dapat diubah kembali. Sebaliknya, paslon dapat diubah jika yang belum mendaftar tidak memiliki kursi lebih dari atau setara dengan 20 persen kursi DPRD.

“Ini tujuannya agar masih memungkinkan adanya pendaftaran paslon baru dari gabungan partai yang sebelumnya tidak mendaftar,” kata Ilham.

Segala informasi mengenai Pilkada 2018 dapat dipantau melalui laman infopemilu.kpu.go.id.

]]>
http://rumahpemilu.org/akan-mendaftar-di-pilkada-2018-partai-politik-harus-perhatikan-aturan-ini/feed/ 0
Kinerja KPU 2017 Diapresiasi, Quo Vadis KPU 2018? http://rumahpemilu.org/kinerja-kpu-2017-diapresiasi-quo-vadis-kpu-2018/ http://rumahpemilu.org/kinerja-kpu-2017-diapresiasi-quo-vadis-kpu-2018/#respond Thu, 28 Dec 2017 13:56:06 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9082 Menyusul Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah melaporkan hasil kinerja tahunannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyelenggarakan diskusi Catatan Akhir Tahun. KPU mengundang DKPP, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) untuk memberikan catatan atas kinerja KPU selama 2017.

KPU mesti lolos dari siklus sepuluh tahunan

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengatakan bahwa KPU periode 2017-2022 berada dalam siklus sepuluh tahunan yang rawan. Tak seperti KPU periode 2007-2012 yang berjuang menghapus stigma korupsi di internal lembaga dan memperbaiki penurunan tingkat partisipasi pemilih, KPU saat ini menghadapi stigma baik yang diturunkan oleh KPU periode 2012-2017. Oleh karena itu, tantangannya adalah mempertahankan kerja baik, inovasi dan transparansi, serta mensolidkan kelembagaan.

“Tantangan terbesar KPU 2019 adalah membalikkan stigma sepuluh tahunan yang biasanya menjadi sorotan. Apakah KPU mampu mengkonsolidasi kelembagaan KPU? Jangan sampai baik tidaknya KPU bergantung pada satu tokoh,”  ujar Titi pada acara “Catatan Akhir Tahun KPU 2017” di Gondangdia, Jakarta Pusat (22/12).

Titi juga mengatakan ada satu fenomena baru yang menunjukkan komitmen DPR terhadap kelanjutan kinerja KPU, yakni diteruskannya dua anggota KPU periode 2012-2017 ke dalam komposisi tim komisioner KPU periode 2017-2022. Kehadiran dua anggota lama menjadi hal baik dalam kesinambungan estafet kepemimpinan dan kinerja KPU.

“Sebelumnya gak pernah ada anggota lama yang terpilih kembali, tapi sekarang ada Pak Hasyim dan Pak Arief yang kembali terpilih,” tukas Titi.

Kinerja KPU diapresiasi

DKPP, Bawaslu, dan Perludem mengapresiasi kinerja KPU. Setidaknya ada empat hal yang disebut oleh ketiga pihak, yakni inovasi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang baik, termasuk meningkatnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) akses.

Di penghujung tahun, KPU meraih prestasi sebagai lembaga pemerintah yang paling transparan peringkat satu. Prestasi itu menambah bukti komitmen KPU pada keterbukaan informasi dan tahapan penyelenggaraan. Sebelumnya, dua lembaga survei menempatkan KPU sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat pada urutan keempat.

“Lembaga seperti kita, social trust itu sangat penting. Saya mgapresiasi KPU dapat peringkat satu. KPU naik dua tingkat, Bawaslu naik satu tingkat. Inovasi yang dilakukan KPU jadi hal yang membuat kepercayaan terhadap KPU naik,” kata Anggota Bawaslu RI, Muhammad Afiffudin.

Menyusul pujian Afif, Titi mengatakan salut pada slogan-slogan baru yang dikampanyekan oleh KPU. Slogan “KPU Melayani” memperluas makna pelayanan publik yang sebelumnya dipersempit dengan slogan “Melayani Pemilih, Melayani Hak Pilihnya”. Slogan “Pemilih Berdaulat, Negara Kuat” juga membuka ruang refleksi yang mengingatkan makna demokrasi substantif, yaitu rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Dua hal perlu diperbaiki

Dalam curhatan terbuka DKPP dan Bawaslu, keduanya mengutarakan bahwa KPU perlu meningkatkan komunikasi dan kerja sama dalam konsep three partied penyelenggara pemilu. Afif merekomendasikan ngopi dan ngobrol bareng, sedang Anggota DKPP, Alfitra Salamm, mengusulkan penyusunan standar, operational, procedure (SOP) agar setiap peraturan yang dibuat oleh masing-masing lembaga dapat dibicarakan sebelum draf dipublikasikan ke publik.

“Perlu ada three partied, agar di hulunya (peraturan) bisa dibicarakan dan tidak membuat kesalahpahaman. Berdayakan mantan-mantan komisioner sebagai stakeholder. Buat tim asistensi sendiri dari mereka,” kata Fitra.

Selain itu, KPU juga harus menjalin hubungan erat dengan generasi milenial. KPU memiliki tugas untuk menjembatani hak politik dan merubah sikap apolitis generasi muda. Penggunaan media sosial tak dapat disepelekan mengingat jutaan penduduk Indonesia memiliki akun facebook dan menggunakan whatsapp.

“KPU harus membangun jembatan dengan generasi milenial. Kalau tidak, target partisipasi hak pilih akan sulit tercapai,” tukas Fitra.

Quo vadis 2018

Dengan modal kepercayaan publik, produk-produk inovasi transparansi, dan kesinambungan tim komisioner KPU, KPU akan melangkah menuju 2018 dengan dua agenda pemilu yang beririsan, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di 171 daerah dan Pemilu 2019. Berjalannya dua agenda pemilu ini menjadi tantangan berat bagi KPU dari tingkat pusat hingga tingkat ad hoc, sebab pengelolaan pemilu bertambah kompleks. KPU periode 2017-2022 akan menjadi pelaku sejarah pelaksanaan pemilu serentak lima kotak.

“Pilkada 2018 dengan Pemilu 2019 hanya berjarak sepuluh bulan. Maka tantangannya memang luar biasa. Begitu banyak kompleksitas teknis yang akan kita hadapi nanti,” kata Ketua KPU RI, Arief Budiman.

Arief menggambarkan quo vadis KPU 2018. Untuk Pilkada, KPU tak mengalami hambatan. Anggaran Pilkada di 171 daerah telah disetujui oleh Pemerintah Daerah (Pemda) 100 persen. Perekrutan penyelenggara ad hoc juga telah dilakukan, bahkan telah diberikan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek).

“Anggaran, walau pencairannya ada yang terhambat, tapi tidak menimbulkan masalah yang berarti. Jadi, untuk urusan anggaran dan personil, kita sudah siap sampai tingkat desa,” tandas Arief.

Berbeda hal dengan Pilkada, KPU mengaku masih sulit mensinkronkan peraturan teknis KPU dengan Undang-Undang (UU) No.7/2017. Banyak perubahan aturan dan aturan baru di UU tersebut yang berimplikasi besar pada penyelenggaraan pemilu. Beberapa aturan, berkurang progresifitasnya.

“Contohnya, aturan penyelenggaraan hari H. Kalau semua yang ada di UU kita terapkan, butuh waktu 24 jam. Artinya, KPPS (Kelompok Panitia Penyelenggara Pemilu) harus bekerja penuh. Ini harus diperhatikan karena kalau orang sudah kelelahan, emosinya naik, tingkat kelalaiannya akan tinggi,” ujar Arief.

Selain itu, pembentukan badan ad hoc juga menyisakan persoalan teknis. Pasalnya, jumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu berkurang menjadi tiga orang di tengah beban pemilu lima kotak dan rekapitulasi yang dimulai di tingkat kecamatan.

“Beban kerja PPK saat Pemilu 2019 nanti jauh lebih besar. Kalau pilkada, mereka hanya hitung satu jenis pemilu, sedangkan Pemilu hitung lima jenis pemilu. Selain itu, kalau Pilkada paling tidak hanya ada dua atau tiga pasangan calon, tetapi ini banyak sekali calon,” jelas Arief.

Anggota KPU RI, Hasyim Asyarie, mengatakan bahwa KPU kemungkinan akan membentuk tenaga pendukung PPK. Kegagalan pembentuk UU menangkap rumitnya penyelenggaraan pemilu serentak harus dijawab dengan partisipasi masyarakat yang lebih aktif, tak hanya sekadar memantau.

Tak berhenti di situ, kinerja KPU  akan berhadapan dengan ketidak progresifan aturan kedua, yakni dihapusnya jalan keluar yang semula tertuang di dalam UU Pilkada. Tak lagi ada perpanjangan masa jabatan bagi anggota KPU yang sedang menyelenggarakan tahapan pemilihan umum. Masalahnya, banyak anggota KPU daerah yang akan berakhir jabatannya pada waktu-waktu krusial tahapan, seperti H-1 minggu dan H-1 hari pemungutan suara Pemilu 2019.

Melanjutkan tradisi inovasi

Tantangan berat yang akan dihadapi KPU di 2018 mendorong KPU untuk terus mengadakan inovasi dengan pemanfaatan sistem teknologi informasi. Dalam pengadaan logistik misalnya, KPU akan menambah empat jenis logistik yang pengadaannya dilakukan melalui e-katalog.

Anggaran penyelenggaraan pemilu per daerah juga akan dibuka di masing-masing website KPU. Festival anggaran akan dilakukan dengan menampilkan angka global dan pengelompokan jenis anggaran guna mempermudah publik mempelajarinya.

“Jadi, di festival ini, semua satker (satuan kerja) KPU menampilkan jumlah anggarannya. Lalu kami minta mereka membagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu seperti anggaran logistik, anggaran sosialisasi, dan lain-lain,” terang Arief.

Menurut Arief, dengan transparansi, kerja KPU justru akan lebih ringan. Dengan publik mengetahui semua kerja KPU, akuntabilitas KPU akan lebih terjaga. “Akuntabilitas inilah yang akan menolong kita jika ada yang mempertanyakan di kemudian hari,” tutup Arief.

]]>
http://rumahpemilu.org/kinerja-kpu-2017-diapresiasi-quo-vadis-kpu-2018/feed/ 0
Evaluasi Elektoral 2017 menuju Hiruk-Pikuk 2018 http://rumahpemilu.org/evaluasi-elektoral-2017-menuju-hiruk-pikuk-2018/ http://rumahpemilu.org/evaluasi-elektoral-2017-menuju-hiruk-pikuk-2018/#respond Thu, 28 Dec 2017 07:09:58 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9050 Tahun 2017 adalah tahun yang cukup sibuk bagi dunia kepemiluan. Tahun pemanasan menuju tahun-tahun berikut yang lebih hiruk pikuk.

Ada tiga peristiwa besar yang terjadi pada tahun ini: pergantian anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) gelombang II di 101 daerah; serta pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tiga perhelatan besar itu adalah fondasi awal bagi tahun-tahun politik ke depan yang diprediksi akan makin hiruk pikuk.

Tahun 2017 dimulai dengan tahapan seleksi lanjutan anggota KPU dan Bawaslu. Usai membuka pendaftaran dan melakukan seleksi administrasi pada akhir 2016, Tim Seleksi yang dibentuk Presiden melakukan seleksi akhir pada calon-calon. Serangkaian seleksi berupa tes kesehatan, dinamika kelompok, dan wawancara dilakukan selama bulan Januari. Mereka memilih 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu untuk diserahkan pada Presiden. Presiden kemudian mengajukan calon-calon tersebut pada DPR untuk mengikuti fit and proper test pada bulan April. DPR kemudian memilih tujuh orang anggota KPU dan lima orang anggota Bawaslu. Mereka dilantik Presiden pada 11 April 2017.

Di waktu yang hampir bersamaan, tahapan Pilkada 2017 tengah mencapai puncak. Pada 15 Februari 2017, 101 daerah melangsungkan tahapan pungut hitung Pilkada 2017. Dinamika politik yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta yang cukup panas seolah menenggelamkan helatan serupa di 100 daerah lain. Bahkan hingga hari pemungutan suara itu, Pilkada DKI Jakarta diwarnai sedikit keributan soal manajemen pemilih dan ketersediaan surat suara yang, jika ditelusuri, berpangkal dari soal mandeknya proyek KTP-elektronik sebagai salah satu syarat memilih.

Tensi yang cukup panas juga berlangsung di gedung DPR. Pembahasan RUU Pemilu sejak akhir tahun 2016 tak usai-usai. Kepentingan politik adu kuat dan membuat pengesahan RUU Pemilu terus molor.  DPR selalu meleset dari target pengesahan RUU Pemilu. DPR sempat menargetkan pembahasan RUU Pemilu akan rampung pada 28 April 2017. Namun, target tersebut molor hingga 18 Mei 2017. Di bulan Juni saja, DPR sudah melakukan penundaan hingga empat kali. Awalnya, pengambilan keputusan direncanakan pada 8 Juni, kemudian ditunda pada 13 Juni dan 14 Juni. Nyatanya, DPR dan Pemerintah menggelar paripurna dan mengetok pengesahan RUU Pemilu pada Kamis (20/7) malam hingga Jumat (21/7) dini hari. Pengesahan itu dilakukan setelah drama voting soal syarat ambang batas pencalonan presiden.

Kami membaca ulang laporan-laporan yang kami tulis dalam beragam bentuk–dari mulai laporan jurnalistik langsung dari lapangan, tulisan mendalam yang memuat analisis, sampai opini pribadi. Berikut amatan kami atas peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di 2017:

Kami juga merangkum tulisan-tulisan pilihan pada portal rumahpemilu.org sepanjang tahun 2017. Tulisan-tulisan itu adalah catatan para penulis—Amalia Salabi, Usep Hasan Sadikin, dan Maharddhika—saat mengikuti segala proses tersebut. Tulisan-tulisan tersebut diproses ulang: dikumpulkan untuk dikurasi; dikelompokkan dan dijalin dalam subbab-subbab tema yang berkaitan; serta kemudian diedit untuk menyegarkan kembali peristiwa-peristiwa yang telah berlalu tersebut. Berikut sepilihan tulisan-tulisan sepanjang 2017:

A. MEMILIH PENYELENGGARA PEMILU

1. Catatan Proses Seleksi

  1. Calon Penyelenggara Pemilu yang Akan Terpilih di 2017
  2. Memilih Penyusun Aturan Teknis Pemilu yang Berintegritas
  3. Catatan Baik dan Buruk dari Wawancara Calon Anggota Bawaslu
  4. Uji Kelayakan dan Kepatutan KPU: Kemandirian Paling Disorot

2. Catatan Hasil Seleksi

  1. Estafet Kemandirian KPU di Tangan Anggota Baru
  2. Bawaslu Baru, Harapan Baru

B. DARI TAHAPAN AKHIR PILKADA 2017

3. Hasil Pilkada

  1. Petahana Terpilih dan Dominasi Anggaran Pilkada 2017
  2. Pemerintahan Terbelah Hasil Pilkada 2017
  3. Pemerintahan Terputus Hasil Pilkada 2017

4. Dinamika Pilkada DKI

  1. Pilkada Serentak Rasa Jakarta
  2. Calon Bermasalah Hukum Bukan di Pilkada DKI Saja
  3. Kampanye Putaran II: Perbaikan dan Kepastian Hukum Pilkada
  4. KTP Elektronik dan Pilkada DKI
  5. Netizen Perempuan Jauh dari Perbincangan Pilkada DKI
  6. Populisme Tumbuh dalam Stagnasi Demokrasi dan Ekonomi

C. MENYUSUN RUU PEMILU

5. Evaluasi Proses Dan Hasil Pembahasan UU Pemilu

  1. Jokowi dan Infrastruktur Demokrasi
  2. Pembahasan RUU Pemilu Paling Tertutup
  3. Catatan Proses dan Hasil Pembahasan UU Pemilu
  4. UU Pemilu Baru Tak Lebih Baik
  5. Pasal-Pasal Bermasalah UU Pemilu
  6. Kata Pegiat Pemilu dan Ketua Pansus Soal UU Pemilu

6. Utak Atik Sistem Pemilu

  1. Sistem Pemilu Terbuka Terbatas dan Putusan MK
  2. Berebut Nomor Urut di Sistem Pemilu Terbuka Terbatas
  3. Melihat Sainte-Laguë Bekerja
  4. Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Omong Kosong Penguatan Presidensialisme
  5. Tambah Kursi, Tambah Masalah

7. Perempuan Dan Sistem Pemilu

  1. Utak-Atik Sistem Pemilu Agar Jumlah Perempuan di Parlemen Meningkat
  2. Sistem Proporsional Terbuka Murni Dan Keadilan Bagi Perempuan
  3. Tarik Ulur Isu Perempuan di Rapat Pansus RUU Pemilu

8. Menutup Jalan Partai Baru Ikut Pemilu

  1. Syarat Partai Politik Peserta Pemilu Terus Diperketat
  2. UU Pemilu Menutup Partai Luar Parlemen Turutserta
]]>
http://rumahpemilu.org/evaluasi-elektoral-2017-menuju-hiruk-pikuk-2018/feed/ 0