April 18, 2024
iden

Liputan Khusus

Diskursus Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Terus Bergulir

Diskursus pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dan tidak langsung ternyata belum berakhir meski telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.55/2019 yang banyak dinilai oleh pegiat pemilu memasukkan pilkada sebagai bagian dari pemilihan umum atau pemilu. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu …

Read More »

Paket UU Pemilu Mesti Dibahas di 2020, Desain Pemilu Serentak Perlu Simulasi

Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu masuk menjadi salah satu agenda program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2020. Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memasukkan revisi UU Pemilihan Kepala …

Read More »

Why Malaysia Need Political Party Financial Reform?

Pippa Norris and Andrea Abel van Es in the Elections Checkbook? Political Finance in Comparative Perspective (2017) defines political fund as all cash flows to and from political parties and candidates, including formal and informal revenue, both during and outside …

Read More »

Mengapa Malaysia Perlu Mereformasi Regulasi Dana Politik?

Pippa Norris dan Andrea Abel van Es dalam Checkbook Elections? Political Finance in Comparative Perspective (2017) mendefinisikan pendanaan politik sebagai semua aliran uang ke dan dari partai politik dan kandidat, termasuk sumber pendapatan formal dan informal, baik selama maupun diluar …

Read More »

Menyimak Pengaturan Teknologi Pungut Hitung di Election Omnibus Law Filipina

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah mempersiapkan teknologi rekapitulasi elektronik atau e-rekap untuk diterapkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Rencana ini menarik perhatian organisasi masyarakat sipil, seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Network for Democracy and Election …

Read More »

MK: Belum Berusia 17 Tahun tetapi Sudah/Pernah Kawin Berhak Memilih dalam Pemilu

Warga negara yang sudah/pernah kawin meskipun berusia di bawah 17 tahun dinilai Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempunyai hak untuk memilih sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU Pilkada). Ketentuan sudah/pernah kawin bukanlah satu-satunya syarat yang harus dipenuhi …

Read More »

Malaysia Electoral Reform: Things Must Considered and Watch

The victory of the Pakatan Harapan coalition in the 2018 Malaysian General Elections brought new hope for electoral reform in this British Commonwealth country. Electoral reform has long been urged by the Malaysian Coalition for Clean and Fair Elections, commonly …

Read More »

Belajar Konsep Pemilu Serentak dari Dua Keterangan Ahli Perludem di Sidang MK

Senin (13/1), Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi pembacaan keterangan ahli untuk perkara No.55/2020 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dalam sidang tersebut, Perludem menghadirkan dua orang ahli, yaitu Khairul Fahmi, ahli hukum tata negara di …

Read More »

Tahun Politik 2019, Kala Demokrasi Menjadi Alat Semaunya Elit

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan catatan awal tahun dalam bentuk evaluasi terhadap tahun politik 2019. Dalam satu rangkuman kalimat, Perludem menilai tahun 2019 sebagai tahun dimana demokrasi yang dipercayai oleh masyarakat gagal membuahkan pemerintahan yang baik akibat kebijakan-kebijakan …

Read More »

Menengok Reformasi Pemilu Malaysia

Kemenangan koalisi Pakatan Harapan pada pemilihan umum Malaysia tahun 2018 membawa harapan baru untuk reformasi kepemiluan di negara persemakmuran Inggris ini. Reformasi pemilu memang telah lama didesak oleh Koalisi Malaysia untuk Pemilihan Umum yang Bersih dan Adil, yang umumnya dikenal …

Read More »