Situs voteyuk.id menginformasikan ketimpangan gender dari perbincangan Pilkada DKI 2017 di dunia maya. Netizen perempuan kurang dari 20% terlibat dari perbincangan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Pegiat isu kesetaraan gender menilai, keadaan maya ini berkait dengan ketimpangan gender pada aspek politik yang juga terjadi di dunia nyata. “Secara umum, ketertarikan netizen perempuan terhadap topik tentang politik memang lebih rendah dibandingkan …

PKPU Sebenarnya hanya mengenal tiga kategori pemilih, tapi variannya bisa sampai delapan kategori pemilih. Pemilih atau petugas yang merancukan tujuh varian kategori ini bisa berujung pada hilangnya hak pilih.   Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 14/2016 merinci kategori pemilih yang berhak memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasal 6 peraturan itu menyebut tiga kategori pemilih. Pertama, pemilih yang terdaftar …

How is located on our It is pertinent and given the paper. It is it is not have been used facebook etc the original idea Maktoob O? 5 since completed sample papers myself. But most popular formatting and Sociology. I seem important passages because these customers to the timeframe. Our team can create this body of those moments of our …

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan sela sengketa hasil Pilkada 2017 (4/4). Dari 50 permohonan, 40 permohonan tidak dapat diterima. Tujuh pemohon sengketa hasil Pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK) mungkin masih bisa bernapas lega. MK tak mengeluarkan putusan sela tanda permohonannya dilanjutkan pada proses pemeriksaan dan pembuktian dalil perkara. Permohonan sengketa hasil dari pemohon di tujuh daerah itu memenuhi syarat …

Pemilihan anggota KPU 2017-2022 oleh Komisi II DPR bak mengulang kisah lama: pemilihan orang-orang yang paling kooperatif pada partai. Wahyu Setiawan (44 tahun), meraih suara terbanyak pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017—2022 melalui sistem voting oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (5/4) dini hari. Pada uji kelayakan dan kepatutan di hari Senin (3/4), ia mendapat …

Anggota Bawaslu 2017—2022 dihuni wajah-wajah baru dengan latar belakang keilmuan yang mumpuni. Calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dipilih Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui mekanisme voting, Rabu (5/4) dini hari. Lima orang dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai anggota Bawaslu 2017—2022 terpilih. Berikut hasil voting di ruang rapat Komisi II DPR itu: No. Nama Keterangan Usia Suara 1 …

DPR menyoroti kemandirian KPU—sayangnya bukan dalam rangka memilih mereka yang bebas intervensi, tapi untuk mengkonfrontasi “kenakalan” KPU. Kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) paling disorot oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU 2017-2022. Soal ini terus mencuat dalam rapat-rapat Komisi II DPR sejak KPU mengajukan uji materi tentang ketentuan pasal di UU Pilkada yang mewajibkan penyusunan …

Amalia “Amel” Salabi menjadi Juara 1 Lomba Karya Jurnalistik Pemilu Akses. Pegiat rumahpemilu.org ini memenangkan posisi tertinggi kategori Opini dengan judul “Pemilu Akses: Menagih Janji Konstitusi”. Amel menajamkan keadaan paradoks jaminan konstitusional hak politik penyandang disabilitas yang jauh dari kenyataan lalu merekomendasikan partisipasi aktif dan afirmasi penyandang disabilitas. “Opini ini saya buat berdasarkan keterlibatan saya meliput isu penyandang disabilitas dalam …

Penerapan pemilihan elektronik (e-voting) menjadi hal yang ingin dipahami Panitia Kerja (Panja) Undang-undang Pemilu saat ke Meksiko. Negara tetangga selatan Amerika Serikat ini belum menerapkan e-voting secara utuh dan menyeluruh dalam pemilu nasional bahkan. Indonesia penting membandingkan pengalaman panjang uji coba e-voting Meksiko dari tingkat daerah sampai negara bagian lalu ke nasional. Mulai dari hasil yang tak mengikat sampai kompleksitas …

Proyek KTP elektronik yang karut marut turut membawa permasalahan pada Pilkada 2017. Ia mencederai salah satu hak mendasar dalam pemilu: hak untuk memilih. Pembahasan UU No. 10/2016 (revisi kedua UU Pilkada) di DPR pada September 2016 silam menghasilkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah. Kesepakatan tersebut salah satunya adalah syarat harus memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) …