Notice: has_cap was called with an argument that is deprecated since version 2.0.0! Usage of user levels is deprecated. Use capabilities instead. in /srv/users/serverpilot/apps/rumahpemilu/public/wp-includes/functions.php on line 4031
Opini – rumah pemilu http://rumahpemilu.org Indonesia Election Portal Fri, 19 Jan 2018 08:50:39 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.2 Tertib Menata Dapil http://rumahpemilu.org/tertib-menata-dapil/ http://rumahpemilu.org/tertib-menata-dapil/#respond Wed, 17 Jan 2018 04:28:17 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9247 Pada tingkatan yang paling dasar, makna pemilihan umum adalah proses mengkonversi suara menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai dan kandidat. Untuk pemilihan presiden, karena hanya tersedia satu kursi atau satu pasangan calon, wilayah pemilihannya adalah negara. Namun untuk pemilihan legislatif yang memilih puluhan bahkan ratusan anggota legislatif, wilayah pemilihannya harus dibatasi dalam daerah pemilihan.

Daerah pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi  pemerintahan, gabungan, atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi anggota legislatif. Alokasi kursi ini juga digunakan sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih anggota legislatif. Dengan kata lain dapil adalah “medan tempur” bagi caleg dan partai politik dalam memperebutkan kursi legislatif. Semua pemilu baik sistem distrik maupun sistem proporsional menggunakan dapil dalam penentuan wilayah dan alokasi kursinya.

Untuk memahami semangat masing-masing, harus dipahami perbedaan mendasar dalam kedua sistem pemilu ini sebagai dasar dalam penataan dapil.

Proporsional VS Distrik

Dalam sistem distrik, alokasi kursi atau calon terpilih dalam satu distrik hanya satu orang. Itu sebab sistem ini juga diberi istilah the winner takes all, dimana banyak suara sisa hilang atau tidak terwakili. Sistem ini mungkin dinilai tidak cocok dengan kondisi masyarakat kita yang sangat heterogen. Terdiri dari berbagai agama, profesi, suku bangsa bahkan dalam satu suku pun masih banyak bagian-bagiannya.

Perbedaan mendasar sistem proporsional atau sistem berwakil banyak ini dari sistem distrik adalah bahwa setiap dapil akan diwakili oleh beberapa orang sehingga lebih banyak kelompok dapat terwakili dan terbuka kesempatan bagi kelompok minoritas seperti perempuan dan kelompok lainnya. Sementara bila setiap dapil hanya mengirimkan satu wakil saja, hampir dapat dipastikan yang terpilih adalah laki-laki dan dari kelompok mayoritas.

Sisi positif sistem distrik adalah biasanya melahirkan pemerintahan yang kuat disebabkan hasil pemilihan eksekutif/presiden yang kongruen dengan hasil pemilihan legislatifnya. Partai yang mendukung presiden terpilih dapat dipastikan menguasai mayoritas kursi parlemen. Negara-negara yang menganut sistem distrik juga biasanya dikenal hanya memiliki dua partai saja, seperti Inggris dengan Partai Buruh dan Partai Konservatif serta Amerika Serikat dengan Partai Republik dan Partai Demokrat.

Namun sebenarnya di negara-negara yang menganut sistem distrik, di samping dua partai utama tersebut ada juga partai-partai lain dan juga diperbolehkan mendirikan partai politik. Tetapi karena kesempatan untuk memenangi kursi sangat kecil, partai-partai tersebut secara alamiah tereliminasi dan sebab itu para politisi cenderung untuk bergabung dengan partai yang sudah eksis. Ini berbeda dengan negara kita yang menganut sistem proporsional dimana terbuka kesempatan memenangi kursi sehingga hasrat mendirikan partai politik tetap tinggi. Kenyataan ini juga menjadi bukti bahwa sistem distrik mendukung penyederhanaan partai politik.

Prinsip dan Proses Penataaan Dapil

Berbekal pemahaman terhadap perbedaan sistem Proporsional dan Distrik, maka proses penataan Dapil dapat dilakukan dengan mengikuti 7 prinsip yang ditentukan dalam pasal 185 Undang Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum/UU no 7 tahun 2017 dan PKPU 15 tahun 2017, yaitu :

Kesetaraan Suara yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu dapil dengan dapil lainnya dengan prinsip satu orang,  satu suara, satu nilai; Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional memperhatikan  ketaatan dalam pembentukan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik dapat setara dengan  persentase suara sah yang diperolehnya; Proporsional adalah prinsip yang memperhatikan keseimbangan alokasi kursi antar-Dapil; Integralitas wilayah adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, dengan memperhatikan kondisi geografis dan sarana penghubung; Berada dalam satu wilayah yang sama adalah dapil yang dibentuk harus dalam cakupan Dapil tingkatan yang lebih besar (yaitu Dapil DPRD Provinsi); Kohesivitas adalah prinsip yang memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas; Kesinambungan adalah prinsip penataan Dapil yang memperhatikan komposisi Dapil pada pemilu sebelumnya.

Pada Pemilu 2019, Penataan Dapil untuk DPR RI dan DPR Provinsi/DPRA telah ditetapkan masing-masing dalam lampiran III dan IV UU no 7 tahun 2017. Hanya wewenang penataan dan penetapan Dapil DPR Kabupaten/Kota yang menjadi wewenang KPU. Fakta yang perlu diperhatikan adalah bahwa district magnitude atau alokasi kursi setiap Dapil kabupaten/kota adalah 3-12 kursi, dan setiap dapilnya bisa terdiri dari wilayah kecamatan, gabungan wilayah kecamatan, atau bagian wilayah kecamatan (bila alokasi kursi pada satu kecamatan melebihi jumlah maksimal alokasi yaitu 12 kursi) .

Proses penataan Dapil ini secara berturut-turut dilakukan sebagai berikut :

  1. Penentuan alokasi kursi anggota legislatif kabupaten/kota berdasarkan Data Kependudukan terakhir (DAK2). Jumlah anggota legislatif kabupaten/kota telah ditentukan UU no 7/2017 dari 20 s/d 55 orang sesuai dengan jumlah penduduk;
  2. Menentukan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd), yaitu jumlah penduduk terakhir dibagi dengan alokasi kursi;
  3. Menentukan alokasi kursi perkecamatan dengan membagi jumlah penduduk perkecamatan dengan BPPd, sisa kursi apabila ada diberikan berturut-turut ke kecamatan dengan sisa penduduk tertinggi;
  4. Berdasarkan alokasi kursi perkecamatan membentuk Dapil dengan memperhatikan alokasi kursi dan prinsip penataan dapil. Kecamatan dengan alokasi kurang dari 3 kursi harus digabung dengan kecamatan lain, sementara kecamatan dengan alokasi lebih dari 12 kursi harus dipecah, dan pecahan kecamatan tidak bisa digabung dengan kecamatan lain. 2 atau lebih kecamatan dapat digabung dalam satu dapil sepanjang memenuhi prinsip penataan dapil dan tidak melebihi 12 kursi.
  5. Menghitung jumlah kursi per dapil sesuai dengan total jumlah kecamatan dibagi BPPd, dan sisa kursi diberikan kepada dapil dengan sisa penduduk tertinggi;

Masalah dalam Penataan Dapil

Ada dua perilaku curang yang biasa dilakukan dalam penataan dapil, yaitu :

  1. Malapportionment, alokasi kursi atas sebuah wilayah yang tidak sesuai dengan proporsi jumlah populasi. Populasi sedikit diberikan alokasi kursi yang besar, sementara populasi yang lebih banyak diberikan kursi sedikit.
  2. Gerrymandering, Kata Gerrymandering diambil dari nama Gubernur Massachuset Elbridge Gerry 1744–1814, yang melakukan praktek curang untuk memenangkan partainya pada Pemilihan Anggota Senat di Massachusetts tahun 1812. Elbright Gerry membentuk dapil yang aneh sehingga secara geografis berbentuk kadal yang dalam bahasa Inggris disebut salamander. Berbekal dapil aneh tersebut partai Elbrigh Gerry berhasil mendapatkan kursi sehingga praktek curang itupun disebut dengan gerrymandering. Ada dua teknik yang biasanya digunakan dalam gerrymandering: packing, yaitu menempatkan satu tipe suara dalam satu daerah pemilihan untuk mengurangi pengaruh dari daerah pemilihan lainnya dan cracking, yaitu memecahkan suatu tipe suara tertentu ke dalam banyak daerah pemilihan untuk mengurangi kecukupan blok suara di daerah pemilihan tertentu

Penutup

Adanya peluang kecurangan membuka mata kita bahwa penataan Dapil selayaknya dilakukan oleh lembaga yang independen. Seperti pada pemilu 2004 penataan dapil dari tingkat pusat hingga daerah kewenangannya diberikan pada KPU. Sangat disayangkan pada pemilu 2019, dapil untuk DPR RI dan DPR Provinsi sudah ditetapkan dalam lampiran undang-undang oleh DPR RI. Oleh karenanya peluang penataan Dapil dan alokasi kursi DPR Kabupaten/Kota ini wajib mendapat perhatian para pemangku kepentingan. Kesempatan untuk terlibat juga dibuka lebar dengan diadakannya kegiatan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk Rapat kerja dengan stakeholder yang akan diakhiri dengan uji publik pada sekitar akhir Januari 2018. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penataan dan diakhiri penetapan oleh KPU RI pada awal April 2018.

Proses Pemilu pada akhirnya harus dapat memberikan peningkatan kesejahteraan dengan memungkinkan masyarakat memilih kandidat dan anggota legislatif yang berkualitas dan mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Penataan Dapil yang baik dan memenuhi prinsip penataan dapil idealnya mampu “memaksa” partai politik mengajukan kader-kader terbaik, teruji, dan berkualitas untuk memenangkan kursi. Dan kewajiban kita semua untuk terlibat aktif membuka jalan ke arah yang lebih baik tersebut.

INDRA MILWADY, S.SOS

Komisioner KIP Kota Banda Aceh

]]>
http://rumahpemilu.org/tertib-menata-dapil/feed/ 0
Bersama Rakyat Awasi Pemilu http://rumahpemilu.org/bersama-rakyat-awasi-pemilu/ http://rumahpemilu.org/bersama-rakyat-awasi-pemilu/#respond Thu, 04 Jan 2018 02:56:01 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9103 Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU 8/2012, UU 42/2008, dan UU 15/2011) “menguntungkan” Badan Pengawas Pemilu. Pertama adalah waktu penanganan pelanggaran yang bertambah tadinya 5 (lima) hari menjadi 14 (empat belas) hari.

Kedua, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran yang bersifat administrasi Pemilu. Bentuknya pun persidangan terbuka seperti pengadilan umum maupun mahkamah konstitusi, bukan lagi rapat kajian yang hanya melahirkan sebuah rekomendasi ke pihak-pihak yang melanggar.

Contoh penanganan pelanggaran undang-undang sebelumnya, jika partai yang melanggar, maka panwas merekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menegur partai tersebut. Jika Aparatur Sipil Negara yang melanggar, maka dilayangkan surat rekomendasi ke instansinya. Jika KPU yang melanggar, maka surat rekomendasi dilayangkan ke KPU.

Dan “keuntungan” ketiga, awalnya panitia pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota bersifat ad hoc (dibentuk jika ada pemilu/pilkada saja), saat ini dengan lahirnya Undang-Undang 7/2017 menjadi tetap atau permanen (5 tahun). Dalam segi waktu, lebih panjang.

Serta keuntungan selanjutnya adalah jumlah sumber daya manusia Bawaslu saat ini bertambah. Untuk Bawaslu RI berjumlah 5, Bawaslu Provinsi berjumlah 7, Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 5, Panwaslu Kecamatan berjumlah 3, Panwaslu Kelurahan 1, Panwaslu LN 3, dan di setiap TPS 1 pengawas pemilu.

Namun, perihal pengawas TPS, meski menguntungkan, pengalaman empirik penulis sewaktu menjadi Ketua Panwas Kota Administrasi Jakarta Utara saat memberikan pelatihan untuk 2.150 pengawas TPS (banyaknya PTPS tergantung TPS) waktu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, itu masih ditemukan pengawas yang kebingungan saat menjalankan tugas dilapangan. Padahal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah membekali pengawas TPS dengan memberikan buku saku pengawasan.

Hal ini dilakukan agar, jika pengawas TPS bingung dengan kejadian yang tidak lazim, bisa membuka buku saku tersebut. Namun tetap saja pada saat hari pencoblosan, masih saja ditemukan ada pengawas TPS yang membiarkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.

Contoh kasus di TPS 17 Kelurahan Penjaringan. Ada 5 orang calon pemilih yang tak bisa memilih. Padahal sudah memenuhi syarat untuk memilih yakni memiliki KTP elektronik dan Kartu Keluarga, dan berdomisili di wilayah tersebut. Namun oleh KPPS tak diizinkan untuk memilih karena formulir Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sudah habis. Kasus yang sama juga terjadi di TPS-TPS lainnya.

Penulis menilai, jika pengawas TPS mengerti dan membaca buku saku pengawasan, maka hal demikian tidak akan terjadi. Sebab mereka sudah memenuhi hak untuk memilih (KTP Elektronik dan Kartu Keluarga).

Teori kedaulatan rakyat meyakini, yang berdaulat dalam setiap negara adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah. Pemilu adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Hak konstitusi warga untuk memilih dijamin oleh konstitusi dlaam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Oleh karena itu, dalam mengawasi pemilu serentak tahun 2019, Bawaslu tidak bisa dibiarkan “sendirian”, seluruh rakyat Indonesia harus ikut bersama-sama memastikan bahwa pemilu harus berjalan berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efesien. Bagaimana mewujudkannya? Tentu dengan cara pengawasan berjamaah.

Jika seluruh masyarakat Indonesia sudah sadar akan pentingnya sebuah pemilu, maka hal tersebut akan segera tercipta. Akan tetapi fakta menunjukan, bahwa tingkat partisipasi masyarakat saat ini masih minim dalam segi pengawasan. Contoh kecil di Jakarta Utara. Pada putaran pertama hanya ada 3 pelapor. Sedangkan untuk putaran kedua hanya 4 pelapor. Dari ketujuh (digabung 3+4) pelapor ini semuanya tim sukses dan simpatisan. Dan mereka semua yang datang langsung ke kantor panwas.

Kita akui banyak masyarakat malah memilih media sosial untuk memberikan informasi kepada pengawas pemilu, dan itu boleh-boleh saja. Karena sebagai pengawas pemilu baik laporan ataupun informasi akan tetap ditangani. Namun yang harus diingat ada prioritas.

Intruksi dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada waktu itu, sebisa mungkin sang pemberi informasi adanya dugaan pelanggaran Pemilu, diarahkan menjadi laporan. Hal tersebut dilakukan untuk kemudahan pengawas dalam mengungkap informasi yang diberikan. Namun, banyak masyarakat yang mengaku tidak mengetahui bagaimana tata cara melapor langsung, dan selebihnya mereka takut untuk melapor. Oleh karenanya, publik berpikir bahwa dalam mengungkap dugaan pelanggaran lebih nyaman di media sosial. Padahal dalam memberikan informasi juga ada aturan mainnya seperti pertama batas waktu. Kedua, laporan paling sedikit memuat 5w + 1h, ketiga, identitas pelapor harus jelas (jangan menggunakan akun anonim), dan keempat terpenuhi syarat formil dan materiil.

Untuk tata cara melapor sesungguhnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 pasal 454 point 4 yang mengatakan, laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara serta uraian kejadian. Di point 6 mengatakan, laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.

Penulis harus akui, bahwa sosialisasi yang dilakukan pengawas pemilu selama ini dalam mencerdaskan masyarakat dalm kepemiluan dan pengawasan masih terhambat oleh anggaran. Pasalnya, negara membatasi jumlah peserta dan jumlah sosialisasi pengawasan partisipatif. Hal ini menyebabkan, hanya yang hadir dan memperhatikan saja yang paham. Selebihnya tidak.

Oleh karena itu, melihat potret tersebut sudah tepat Bawaslu memiliki selogan “Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”. Dengan melibatkan rakyat se-Indonesia, penulis pastikan para penjahat pemilu pasti akan berpikir ulang jika ingin melakukan pelanggaran.   

Terakhir penulis berharap dengan hadirnya artikel ini, sedikit-banyak dapat membantu masyarakat Indonesia untuk lebih berani memberikan laporan secara langsung dengan mendatangi kantor-kantor panwas di wilayah masing-masing. Jika pun lebih memilih hanya memberikan informasi di media sosial tak mengapa, namun harus jelas dan memuat yang telah disampaikan di atas.

Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas!

AHMAD HALIM

Ketua Panwas Kota Administrasi Jakarta Utara.

]]>
http://rumahpemilu.org/bersama-rakyat-awasi-pemilu/feed/ 0
Tantangan Demokrasi Indonesia http://rumahpemilu.org/tantangan-demokrasi-indonesia/ Sun, 17 Dec 2017 19:22:19 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9013 Menurut Global State of Democracy atau (GSoD) dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Indonesia pada 2015 punya indeks di atas rataan dunia. Aspek penilaiannya sebagai berikut: Representative Government berskor 0,71 dengan rataan regional 0,50 dan global 0,58; Clean Elections 0,73 (0,51 dan 0,59); Free Political Parties 0,62 (0,46 dan 0,62); Civil society Participation 0,82 (0,58 dan 0,63). Subnational Elections 0,67 (0,42 dan 0,42). Bahkan untuk aspek Elected Government and Inclusive Suffrag, Indonesia berskor sempurna, 1 atau 100%.

Data itu tanda Indonesia berkondisi baik, baik regional maupun global. Namun harus diingat, nilai 2015 itu hanya berdasar Pemilu 2014 dan Pilkada 2015. Sedangkan Indonesia punya pesta demokrasi selanjutnya yaiut Pilkada 2017 dan 2018 serta Pemilu Nasional 2019.

Penyelenggara pemilu Indonesia telah bekerja baik pada kurun 2012-2017. Bahkan KPU telah menjadi champion atau pionir pada penerapan standar tinggi keterbukaan pemilu. Melalui berbagai inovasi penggunaan teknologi sistem informasi (Sidalih, Sitap, Situng, Silon, dan lainnya) yang menunjang tata kelola pemilu, menjadikan Indonesia sebagai rujukan dunia.

Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak Nasional 2019 menjadi tantangan Indonesia dengan skor GSoD yang tinggi. Pilkada 2018 yang serentak diselenggarakan di 171 daerah tahapannya beririsan dengan Pemilu 2019. Dari 171 daerah berpilkada ada pemilihan gubernur-wakil gubernur di daerah amat banyak penduduk, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Persiapan pesta demokrasi lokal secara serentak berhimpit dengan pesta demokrasi nasional yang serentak memilih 5 kotak jabatan politik: presiden-wakil presidan, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Baik prosedur kurang substansi

Meski secara prosedural pemilu Indonesia relatif baik, secara substansial banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Masih banyaknya legislator dan kepala daerah yang bermasalah hukum. Mulai dari korupsi, penyimpangan jabatan atau birokrasi yang berpihak (partisan), manipulasi suara rakyat, atau lainnya. Semua masih sulit dijangkau penegakan hukum. Belum lagi konflik kekerasan di daerah khusus seperti Papua dan Papua Barat.

Skor baik Indonesia dari GSoD International IDEA belum berdasar pada konteks konflik identitas Pilkada 2017. DKI Jakarta sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak di 101 daerah pada 2017 mengalami polarisasi massa amat kuat. Aktor politik secara langsung/tak langsung menggunakan kampanye jahat, pembohongan (hoax), berita palsu (fake news), dan politisasi identitas.

Media sosial dan aplikasi percakapan memfasilitasi dan menjadi pemicu berkembangnya kampanye jahat, hoax, dan politisasi identitas. Pengguna media sosial dan aplikasi percakapan larut dalam emosi sebagai lovers atau haters terhadap politisi yang mengejar/mempertahankan kekuasaan. Facebook, Twitter, Whatsapp, LINE, dan BBM memediasi begitu cepat dan berefek domino merusak nalar dan percakapan banyak warganet.

Korupsi politik pun dipraktikan dengan berbagai bentuk. Ada jual/beli tiket pencalonan di pilkada dan pemilu (candidacy buying) yang dijadikan mekanisme pembiayaan kerja elite dan organisasi partai politik. Lalu ada vote buying dan menyuap penyelenggara atau hakim pemilu. Semua merupakan virus demokrasi yang masih dianggap ampuh memenangkan kompetisi pemilu.

Korupsi politik dan pembiayaan pemilu yang tinggi sering dikaitkan dengan sistem pemilu proporsional daftar calon (biasa disebut daftar terbuka). Tapi, menurut saya, persoalannya tak sesederhana itu. Sebab mengganti sistem pemilu sekalipun selama akar masalahnya tak dibenahi. Regulasi yang belum baik dan penegakan hukum yang tak tegas merupakan hal yang lebih menjadi sebab dibanding sistem pemilu.

Memperbaiki pengawasan dan partai politik

Kotornya ruang publik digital tak lepas dari buruknya penegakan hukum. Pengawasan menyeluruh yang ditindaklanjuti peringatan, penandaan, hingga penindatakan kejahatan, belum dilakukan optimal. Sehingga, tak ada efek jera bagi pembuat dan penyebar kampanye jahat, hoax, dan politisasi identitas.

Obat paling mujarab melawan kampanye jahat, hoax, dan politisasi identitas adalah dengan menciptakan masyarakat melek digital. Pendidikan bagi warga pengguna media sosial dan aplikasi percakapan agar bijaksana terlibat dalam ruang demokrasi digital merupakan hal penting yang mesti menjadi agenda prioritas dan berkesinambungan.

Antarpemangku kepentingan terkait pemilu, semua harus terlibat tanpa kecuali. KPU, Bawaslu, DKPP, Kominfo, Kemendiknas, Kemendikti, Kemenpora, KPPPA, Kemendagri, dan pemerintah daerah punya peran, kewenangan, dan anggaran yang harus sinergis pemberbaiki. Keterlibatan masyarakat sipil harus solid dan tak terjebak pada sifat/sikap partisan terhadap politisi atau peserta pemilu.

Selebihnya, partai politik menjadi permasalahan mendasar demokrasi Indonesia. Kampanye jahat, hoax, dan politisasi identitas serta korupsi politik buah dari pragmatisme juga begitu elitisnya partai politik.

Pembentukan partai politik dan kepesertaan partai politik di pemilu menjadi amat berat dan mahal. Indonesia punya syarat pembentukan dan kepesertaaan pemilu partai politik paling mahal, rumit, dan kompleks di dunia. Partai harus punya kantor di seluruh provinsi, 75% kab/kota pada setiap provinsi, dan di 50% kecamatan pada kabupaten/kota. Partai politik pun harus punya jumlah anggota minimal 1.000 orang di setiap kabupaten/kota.

Modal dan struktur partai politik amat besar itu hanya bisa dilakukan segelintir elite. Partai politik sebagai sendi pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat menjadi eksklusif, bahkan diskriminatif. Eksistensi dan pengaruh partai politik cenderung dipertahankan melalui kekuasaan hasil pemilu dan korupsi politik. Pragmatisme partai politik menjadi konsekuensi dan gelagatnya adalah menjawab kebutuhan mempertahankan dan pengembalian modal dan struktur yang amat besar.

Memudahkan pembentukan partai politik dan kepesertaannya di pemilu menyertakan perubahan sistem pemilu akan signifikan memperbaiki pemilu dan demokrasi Indonesia. Partai politik akan inklusif dan bekerja secara melembaga dan terorganisir. Ideologi atau platform partai politik yang menjadi penghubung masyarakat sebagai pemilih akan menguat dan terjaga.

Peningkatan bantuan keuangan negara atau subsidi terhadap partai politik merupakan insentif perbaikan partai politik untuk menjadi inklusif dan lepas dari jerat kuat segelintir elite politik/pemodal. Subsidi selama ini terlalu kecil sehingga membuat kendali struktur organisasi partai politik dikuasai oligark. Peningkatan subsidi tentu saja menyertakan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan dan keuangan partai politik. Pemberian subsidi secara bertahap menyertakan mekanisme reward/punishment dengan nilai yang signifikan menjadi bagian insentif perbaikan. []

TITI ANGGRAINI

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Democracy Ambassador The Global State of Democracy (GSoD)

]]>
Asia, Politik Identitas, Progresifitas Demokrasi http://rumahpemilu.org/asia-politik-identitas-progresifitas-demokrasi/ http://rumahpemilu.org/asia-politik-identitas-progresifitas-demokrasi/#comments Thu, 14 Dec 2017 04:01:25 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8983 Apa yang pertama kali kita pikirkan saat seseorang bertanya makna identitas? Apa saja yang inheren dalam identitas? Bagi saya, identitas dapat meluas sekaligus menyempit. Di dalam institusi keluarga inti, identitas saya adalah seorang istri. Di dalam keluarga besar, saya adalah seorang anak dan seorang kakak pertama. Di dalam institusi kerja, saya adalah seorang jurnalis. Di dalam lingkup negara, saya adalah seorang warga Jakarta beretnis Betawi dan beragama Islam. Satu hal inheren tentang saya, yakni saya perempuan. Dan satu lagi, saya pemuda.

Begitu banyak identitas yang dimiliki oleh masing-masing individu. Oleh karena itu, adalah tak mungkin membicarakan politik tanpa membicarakan identitas. Sebagai contoh, advokasi untuk afirmasi politik perempuan. Bukankah itu salah satu politik identitas? Sebuah gerakan politik yang dilakukan oleh mereka yang mengambil gender sebagai perempuan, yang merasa tak mendapatkan kesempatan yang sama seperti mereka yang memiliki identitas laki-laki.

Contoh lainnya, gerakan politik disabilitas yang digalakkan oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Pada perumusan Undang-Undang (UU) Pemilu, dengan slogan “Nothing about us without us”, PPDI meminta kuota 2 persen perwakilan di dalam daftar calon pemilihan anggota legislatif. Masuknya disabilitas ke dalam pemerintahan diyakini dapat membantu memperbaiki nasib kelompok disabilitas yang selama ini termarginalkan.

Banyak contoh kasus politik identitas yang dengan sadar atau tidak, turut kita dukung dan perjuangkan. Alasannya, tak boleh ada warga negara kelas dua. Alasan yang sama menjadi logika penggerak munculnya politik identitas di Asia.

Masalah Asia dan politik identitas

Di Asia, politik identitas sering dimainkan bukan hanya oleh mayoritas tetapi juga oleh minoritas. Satu contoh paling dekat dengan Indonesia, yaitu Malaysia. Di negeri berbahasa Melayu ini, politik identitas dimanfaatkan oleh masyarakat etnis Tionghoa dan India yang membentuk partai politik berbasis etnis, seperti Malaysian-Chinese Association (MCA) Democratic Action Party (DAP), dan Malaysian Indian Congress (MIC). Tujuan utama didirikannya partai politik yakni menjamin ekualitas dalam hak dan kesempatan untuk etnis Tionghoa dan India di Malaysia.

Sebagai informasi, etnis Tionghoa dan India merupakan etnis kedua dan ketiga terbanyak dalam komposisi penduduk Malaysia setelah etnis Melayu. Sejak peristiwa 13 Mei 1969—seperti peristiwa perusakan properti dan pemerkosaan perempuan etnis Tionghoa Mei 1998—pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan kuota pendidikan dan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) terhadap kedua etnis. Di Maktab Rendah Sains Mara misalnya, sekolah menengah pertama negeri (SMPN), hanya memberikan kuota 10 persen untuk pelajar beretnis non Malaysia. Begitu pula di perguruan tinggi negeri.

Contoh  kedua, politik identitas di Nepal. Pada 2008, menjelang pemilu nasional, etnis Madhesi yang menempati wilayah Terai—sebuah dataran yang kaya akan sumber daya alam, yang dapat dicapai dalam 20 menit dari Kathmandu dengan pesawat terbang—melalui Madhesi Janadhikar Party (MJP) dan Terai Madhesh Democratikc Party (TMDP), meminta pemerintah pusat memberikan representasi yang layak untuk etnis Madhesi di parlemen. Kampanyenya menggunakan slogan “Tak ada cukup perwakilan, tak ada cukup kebijakan (untuk Madhesi).”

Kemudian, di India, penduduk Muslim dan Kristian yang notabene merupakan penduduk terbanyak setelah penduduk beragama Hindu, menyuarakan politik identitas agar tak tergerus oleh politik identitas negatif yang dilakukan oleh Bharata Janata Party (BJP) dan dapat mengirim perwakilan di parlemen India. Muslim India membentuk setidaknya sebelas partai politik lokal berbasis agama Islam yang tersebar di seluruh wilayah India, tiga di antaranya yakni Indian Union Muslim League (IUML), Majlis e-Ittehadul Muslimeen (MIM), dan Peace Party. Sementara itu, Kristian membentuk partai politik nasional Christian Democratic Front (CDF) dan Indian Christian Secular Party (ICSP).

Dari tiga contoh di atas, poin yang dapat diambil adalah, politik identitas baik dimainkan demi terciptanya ekualitas bagi semua warga negara agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama di semua bidang, baik pendidikan, ekonomi, maupun politik dan pemerintahan. Sebab faktanya, mereka yang disebut sebagai pendatang dalam perspektif mayoritas mendapatkan diskriminasi, di mana identitas inheren dijadikan faktor untuk mengurangi kesempatan yang bisa didapatkan. Padahal, seringkali di berbagai kasus, konstitusi mengamanatkan inklusifitas seperti halnya Indonesia.

Secara garis besar, politik identitas yang ditujukan untuk mendekat pada inklusifitas adalah baik bagi progresifitas demokrasi. Politik identitas demikian amat patut untuk didukung. Sebaliknya, politik identitas yang menjauh dari inklusifitas, bahkan jauh dari demokrasi deliberatif, patut dilawan dengan teriakan yang paling lantang.

Demokrasi tak akan sehat jika mayoritas memainkan identitas untuk menindas suara-suara minoritas. Kita dapat meminjam perjuangan kelompok Syiah di Lebanon yang menamakan diri sebagai gerakan Perlawanan Orang-Orang Tertindas yang kemudian bertansformasi menjadi Hizbullah, yang berhasil memanfaatkan politik identitas untuk memperbaiki nasib masyarakat Syiah yang termarginalkan di Lebanon. Pun kita dapat meminjam succes story dari IUML, MIM, dan CDF di India.

Pengungsi dan kedewasaan mayoritas

Berbicara soal pendatang, saat saya menghadiri International Republican Institute (IRI) Asia Youth Meeting di Jakarta (8/12), saya bertemu tiga teman beretnis Tamil yang menjadi warga negara di tiga negara berbeda. Satu warga negara Malaysia, satu warga negara Bangladesh, dan satu lainnya warga negara Sri Lanka. Pun saya punya tiga teman beretnis Melayu yang menjadi warga negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Terlepas dari migrasi berbagai etnis ke negara-negara yang dinilai memiliki prospek penghidupan yang lebih baik, Asia memiliki masalah pengungsi di abad ke-21. Antara lain, penduduk Bhutan yang mengungsi ke Nepal, penduduk Korea Utara yang melarikan diri ke Korea Selatan, dan masyarakat Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh dan Indonesia. Diskriminasi, marginalisasi, dan pemaksaan naturalisasi menjadi penyebab munculnya pengungsi di Asia. Akankah bertambah?

Masalah pengungsi ini tanggung jawab siapa? Kebaikan apa yang dapat ditawarkan oleh demokrasi kepada para pengungsi yang tak dapat dilepaskan dari berbagai identitas yang melekat padanya? Sebuah negara akan lebih mudah menerima pengungsi yang memiliki kesamaan identitas dengan mayoritas penduduk di dalamnya, atau pengungsi diterima dengan alasan kebutuhan akan tenaga kerja murah. Jadi, dua pilihannya setelah seorang pengungsi datang ke suatu negara. Satu, dia ternaturalisasi ke dalam identitas mayoritas. Dua, menjadi bagian dari minoritas yang belum tentu mendapatkan jaminan atas hak-hak politik.

Identitas tak bisa dihilangkan, meskipun beberapa dapat diubah. Sebagai mayoritas di sebuah negara demokrasi yang menyelenggakan pemilu, mayoritas semestinya mampu bersifat dewasa. Saya tidak sedang mengajarkan kedewasaan, tetapi tak ada kebaikan demokrasi tanpa jaminan ekualitas di semua kesempatan.

Perempuan-laki-laki, pemuda-orang tua, disabilitas-tanpa disabilitas, pemeluk agama minoritas-mayoritas, warga negara beretnis minoritas-mayoritas, adalah subjek yang sama di dalam demokrasi. Biarkan politik identitas menuntut hingga inklusifitas menjadi “milk”-nya demokrasi.

Kepentingan ekonomi berbau politik identitas menjadi sebab mengalirnya pengungsi ke negara-negara di Asia. Pertanyaannya, sejauh mana demokrasi, dengan penduduk mayoritas-minoritas di dalamnya, dapat memanfaatkan politik identitas untuk inklusifitas semua pihak?

AMALIA SALABI

Jurnalis rumahpemilu.org

]]>
http://rumahpemilu.org/asia-politik-identitas-progresifitas-demokrasi/feed/ 3
Pilkada dan Netralitas ASN http://rumahpemilu.org/pilkada-dan-netralitas-asn/ Fri, 01 Dec 2017 06:57:10 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8895 Salah satu masalah kronis dalam Pilkada adalah politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN, dulu disebut PNS). Memang dari segi jumlah, ASN di suatu daerah rata-rata sangat kecil persentasenya dibanding total jumlah pemilih. Tapi jangan lupa, ASN rata-rata memiliki status sosial yang tinggi. Sehingga dukungan mereka ke salah satu Pasangan Calon (Paslon) potensial memiliki efek berlipat di masyarakat.

Jika dicermati, pola politisasi ASN bisa berlangsung dua arah. Pertama, ASN yang dimobilisasi sebagai basis dukungan politik—biasanya dilakukan petahana, sanak keluarganya, atau (mantan) birokrat yang menjadi Paslon. Kedua, ASN yang aktif menggalang dukungan untuk kepentingan salah satu Paslon dengan harapan dapat promosi atau mutasi ke jabatan yang lebih prestise.

Dari sisi regulasi, sebenarnya UU Pilkada sudah mengatur soal politisasi ASN. Pertama, di Pasal 69 dinyatakan bahwa dalam kampanye dilarang: (h) menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah. Kedua, di Pasal 70 dinyatakan bahwa dalam kampanye, Paslon dilarang melibatkan para pejabat dan ASN. Dan ketiga, Pasal 71 UU Pilkada melarang: (a) para pejabat utk membuat keputusan dan/atau kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon; (b) petahana untuk mengganti pejabat daerah sejak 6 bulan sebelum penetapan Paslon; (c) petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon.

Selain UU Pilkada, juga ada beberapa aturan lain.

Dalam paparan Kementerian KemPAN-RB kemarin (30/11) di Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Kemdagri, KemPAN-RB, Kejaksaan Agung, Mabes TNI, dan Mabes Polri, dijelaskan bahwa sudah terdapat beberapa temuan pelanggaran netralitas ASN.

Secara total, hingga November 2017, terdapat 45 pelanggaran yang ditangani KemPAN-RB.

Soal penegakan hukum, sebenarnya sudah ada nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu, Kemdagri, KemPAN-RB, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Soal apakah penegakan hukumnya efektif atau tidak, memang tergantung seberapa jauh komitmen lembaga-lembaga tersebut untuk mengefektifkan MoU ini.

PRAMONO U. TANTHOWI

ANGGOTA KPU RI 2017-2022

]]>
Sengkarut E-KTP dan Beban Non-Pemilu http://rumahpemilu.org/sengkarut-e-ktp-dan-beban-non-pemilu/ Tue, 28 Nov 2017 07:11:43 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8902 Ribut-ribut e-KTP selama bertahun-tahun ini sebenarnya merupakan urusan antara pemerintah dengan warga negaranya. Selain terkait dengan aspek legal, bahwa seseorang sah menjadi WNI, hal ini juga terkait dengan kewajiban negara untuk memberikan pelayanan atas hak-hak dasar bagi warganya.

Sementara itu, salah satu kewajiban KPU adalah melayani semua WNI, entah punya e-KTP atau tidak, untuk memberikan hak suaranya. Karena itu, dalam UU 8/2015 (sebagai dasar Pilkada 2015) belum mewajibkan e-KTP sebagai dasar hak pilih seseorang. Demikian juga dalam Pileg dan Pilpres 2014. Saat itu (dan pemilu-pemilu sebelumnya) hak pilih seseorang cukup dibuktikan dengan kepemilikan KTP, paspor, atau KK.

Namun hal ini berubah sejak pengesahan UU 10/2016 yang menjadi dasar Pilkada 2017. Sejak saat itu, kepemilikan e-KTP atau Surat Keterangan (Suket) pengganti e-KTP menjadi syarat hak pilih seorang WNI. Padahal e-KTP merupakan urusan pemerintah. Bukan urusan KPU. Ketika e-KTP dijadikan syarat hak pilih, maka persoalan yang membelit e-KTP akan berimplikasi pada meningkatnya beban pemilu kita.

Misalnya, jumlah WNI yang telah melakukan perekaman data kependudukan masih jauh dari 100 persen, apalagi yang memiliki e-KTP. Juga ketersediaan blangko e-KTP yang tersendat akibat gagal lelang di tingkat pusat. Karena itu, dalam Pilkada 2017 lalu muncul beberapa persoalan. Misalnya tuduhan banyaknya Suket palsu. Ini beban non-elektoral yang menambah beban bagi KPU.

Nah, untuk Pilkada 2018, ketentuan soal e-KTP ini tetap berlaku. Demikian juga dalam Pemilu 2019. Karena itu, potensi masalah serupa juga mungkin terjadi. Kenapa? Dalam acara pembukaan Rapimnas KPU RI semalam (27/11), Mendagri menyatakan bahwa: (1) baru 96,4% WNI yg melakukan perekaman (dari 189,6 juta penduduk yang wajib e-KTP); (2) blangko e-KTP sudah tersedia namun ada kendala dalam distribusi ke kab/kota; (3) identitas kependudukan tunggal yang digadang-gadang menjadi keunggulan e-KTP ternyata bisa dibobol di beberapa daerah.

Agar KPU tdk mendapat beban tambahan non-elektoral (terkait e-KTP) dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, maka persoalan e-KTP ini harus segera dituntaskan. Biarlah soal korupsinya ditangani KPK. Namun soal perekaman data kependudukan dan penyediaan blangko e-KTP merupakan tanggung jawab Kemendagri.

PRAMONO U. TANTHOWI

ANGGOTA KPU RI 2017-2022

]]>
Jalan Terjal Calon Perseorangan http://rumahpemilu.org/jalan-terjal-calon-perseorangan/ Sun, 26 Nov 2017 07:19:35 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8904 Meski hari-hari ini sedang berlangsung penyerahan dukungan KTP bagi calon perseorangan (atau independen), namun KPU di daerah belum banyak menerima dokumen dari calon yang benar-benar memenuhi syarat minimal dukungan. Memang jalan yang harus dilalui pasangan calon (paslon) perseorangan untuk ikut berkontestasi dalam Pilkada makin terjal dan mahal.

Pertama, syarat dukungan KTP semakin berat. Dalam UU 12/2008, syarat dukungan bagi calon perseorangan “hanya” berkisar 3—6,5 persen dari jumlah penduduk. Namun saat ini meningkat menjadi 6,5—10 persen dari jumlah pemilih. Secara rata-rata, jumlah pemilih mencapai 70—80 persen dari jumlah penduduk. Meroketnya syarat jumlah KTP tentu mengakibatkan waktu dan biaya yang makin membengkak.

Karena itu, paslon perseorangan pada Pilkada 2015 dan 2017 menurun drastis dibanding jumlah paslon perseorangan pada Pilkada pra-2015.

Memang syarat dukungan parpol/gabungan parpol juga meningkat. Di aturan lama, parpol atau gabungan parpol dapat mengusung paslon jika memiliki 15 persen kursi DPRD atau 15 persen akumulasi suara sah. Namun saat ini meningkat menjadi 20 persen kursi DPRD atau 25 persen akumulasi suara sah. Memang meningkat. Namun tetap tidak sebanding dengan peningkatan syarat bagi paslon perseorangan.

Meningkatnya syarat, baik jalur parpol/gabungan parpol atau jalur perseorangan ini, menjadi penyebab utama makin sedikitnya jumlah paslon yang berlaga dalam Pilkada 2015 maupun 2017. Bahkan ini pula yang membuat makin banyak daerah yang melaksanakan Pilkada dengan paslon tunggal, dari 3 daerah (Pilkada 2015) menjadi 9 daerah (Pilkada 2017).

Kedua, paslon perseorangan harus membangun tim pemenangan (tim sukses) dari nol. Tentu butuh waktu dan biaya lebih besar. Sebaliknya, paslon dari parpol atau gabungan parpol lebih mudah membangun tim pemenangan karena infrastruktur kepartaian yang sudah lebih mapan dan rapi, bahkan sampai tingkat desa/kelurahan.

Dalam konteks demikian, maka paslon perseorangan semestinya telah memiliki modal sosial (jejaring yang diikat dengan nilai-nilai dan norma-norma) yang mapan dan kokoh, serta mempersiapkannya sejak jauh-jauh hari. Bukan tiba-tiba menjelang masa pendaftaran.

Itulah poin-poin penting yang muncul dalam diskusi live Facebook di Perludem, Jum’at (24/11) yang lalu.

PRAMONO U. TANTHOWI

ANGGOTA KPU RI 2017-2022

]]>
Data Keanggotaan Parpol Berantakan http://rumahpemilu.org/data-keanggotaan-parpol-berantakan/ Thu, 23 Nov 2017 04:54:13 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8802 Dua puluh tujuh partai politik terlihat sangat tergopoh-gopoh saat melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Hal itu terbukti pada saat penyerahan berkas dokumen hardcopy yang diserahkan partai kepada KPU tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, KPU RI hanya menetapkan 14 partai politik (PKB, PAN, PKS, PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PPP, Demokrat, Berkarya, PSI, Garuda, Perindo, dan Hanura) yang bisa ikut ke tahap selanjutnya yakni Penelitian Administrasi yang berlangsung sejak 17 Oktober s/d 15 November 2017 (PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019).

Sedangkan ada 13 partai yang tak lolos (Pika, PKPI, PBI, PBB, Idaman, PNI Marhaenisme, PPB, PPPI, Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik, Partai Republika, serta Parsindo). Dokumen yang disyaratkan tidak bisa dipenuhi–kepengurusan di provinsi sebanyak 100 persen, 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, dan 50 persen di tingkat kecamatan.

Hasil pengawasan

Dari hasil pengawasan penelitian administrasi yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu tingkat kabupaten/kota dari tanggal 18-31 Oktober 2017, banyak ditemukan dokumen yang tidak sinkron antara data yang diinput oleh partai melalui Sipol dengan data hardcopy yang diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota.

Contoh kasus yang ditemukan oleh Panitia Pengawas Pemilu yakni data ganda internal, ganda eksternal, tanggal lahir tak sesuai (antara data dan Sipol), alamat tak sesuai (antara data dan Sipol), Nomor Induk Kependudukan tak sesuai (antara data dan Sipol), nama tak sesuai (antara data dan Sipol), KTP Elektronik dan KTA tak sesuai, tidak ada KTP Elektronik, tidak ada KTA, KTP Elektronik buram, dan Surat Keterangan yang buram.

Juga ditemukan KTP yang belum elektronik. Padahal sudah jelas perintah Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pasal 14 point 3 huruf c yang mengatakan tempat penyerahan bukti keanggotaan partai politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan.

Serta ada juga KTP yang terindikasi palsu karena formatnya berbeda dengan KTP Elektronik yang dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Temuan-temuan tersebut dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Dari hasil temuan-temuan Panitia Pengawas Pemilu tersebut memang sangat terlihat partai politik sembarang dalam membuat dokumen persyaratan calon peserta Pemilu 2019. Mereka hanya berpikir yang terpenting melewati batas minimal yakni 1000 atau 1/1000. Selebihnya “untung-untungan” saja. Oleh karenanya menjadi hal yang wajar jika KPU menemukan 36 ribu identitas ganda baik internal maupun eksternal dalam satu partai.

Melihat hal tersebut Panitia Pengawas Pemilu Jakarta Utara membuat surat imbauan Nomor 018/K.JK-06/PM.00.02/XI/2017 agar tim verifikator KPU Kota Jakarta Utara bekerja lebih teliti dalam tahapan penelitian administrasi. Panitia Pengawas Pemilu juga mengimbau agar KPU melakukan koordinasi perihal KTP Elektronik yang diduga palsu.

Temuan ini telah disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota khususnya Jakarta Utara. Tinggal nanti pada saat perbaikan administrasi oleh partai politik pada tanggal 18 November sampai 1 Desember 2017 harus benar-benar dimaksimalkan jika ingin menjadi partai politik peserta Pemilu 2019 nanti.

Pencegahan

Tidak rapi dan berantakannya data keanggotaan partai politik sesungguhnya sudah tidak mengherankan publik. Namun anehnya mengapa partai-partai yang terindikasi tidak memenuhi syarat keanggotaan tetap bisa lolos dan menjadi peserta Pemilu.

Mantan Ketua KPU, Juri Ardiantoro pernah mengatakan dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselengarakan oleh KPU Kota Jakarta Utara bahwa partai akan sebanyak-banyaknya memasukan dokumen keanggotaan (KTP dan KTA) untuk persyaratan lolos dalam tahap pendaftaran partai politik. Selebihnya biar KPU dan Panitia Pengawas Pemilu yang bekerja keras dalam mensortir data tersebut. Strategi inilah yang saat ini masih terus dipakai oleh partai politik.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan Panitia Pengawas Pemilu demi tidak terjadinya sebuah pelanggaran yang dilakukan baik KPU ataupun calon peserta partai politik. Pertama Panitia Pengawas Pemilu harus melakukan pengawasan langsung terhadap proses pelaksanaan tahapan Pemilu secara aktif.

Kedua, Panwas juga harus mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya, serta dari pihak-pihak terkait lainnya serta memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada masing-masing tahapan Pemilu.

Ketiga, Panwas harus melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran dan melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, jika pencegahan sudah dilakukan dan tetap masih saja ada pelanggaran. Dengan terpaksa Panitia Pengawas Pemilu wajib menindak sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Surat Edaran Nomor 1093/K. Bawaslu/PM 06.00/X/2017 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memang masih lama yakni tanggal 17 April 2019. Meski demikian, masyarakat harus tetap berpartisipasi dalam setiap tahapan tanpa terkecuali. Jika menemukan pelanggaran, maka diimbau untuk melaporkan hasil temuan yang masuk dalam kategori sebuah pelanggaran. Baik itu pelanggaran administrasi, pidana, sengketa, atau kode etik kepada pengawas pemilihan umum.

Oleh karena itu, pengawasan secara berjamaah haruslah sejak awal tahapan dilakukan agar oknum-oknum yang ingin mencederai pesta demokrasi ini berpikir ulang saat ingin melakukan kecurangan.

Bersama rakyat kita awasi Pemilu. Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan Pemilu. Salam awas.

AHMAD HALIM

Ketua Panwas Kota Administrasi Jakarta Utara

 

]]>
Ambang Batas Pencalonan Presiden (Naskah Keterangan Ahli oleh Djayadi Hanan) http://rumahpemilu.org/ambang-batas-pencalonan-presiden-naskah-keterangan-ahli-oleh-djayadi-hanan/ Wed, 15 Nov 2017 06:27:49 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8717 Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia,

Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon Yang Saya Hormati,

Hadirin yang mulia,

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh,

Terkait dengan permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, saya diminta untuk memberikan keterangan, khususnya mengenai ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), dari sudut pandang ilmu politik yang merupakan bidang yang saya tekuni.

Dalam pasal 222 UU No. 7/2017, terdapat ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden yang mengatur bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di DPR sebanyak minimal 20 persen kursi atau suara hasil pemilu minimal sebanyak 25 persen yang boleh mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang berlangsung serentak dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden ini, dari sudut pandang ilmu politik (sistem pemerintahan dan pemilu adalah bagian di dalamnya), adalah ketentuan yang sulit diterima. Sepanjang yang saya ketahui, sulit untuk mencari pembenaran atau justifikasi yang logis maupun contoh-contoh empiris yang mendukung ketentuan tersebut.

Pertama, ketentuan tersebut tidak sesuai dengan logika pemurnian pelaksanaan sistem presidensial yang menjadi salah satu pertimbangan adanya pemilu serentak. Kedua, secara yuridis ia potensial bertentangan dengan konstitusi. Ketiga, secara politik, sulit untuk mencari pembenaran yang kuat atas adanyaAmbang batas pencalonan presiden dalam pemilu serentak baik dari segi teoritis maupun contoh empirik. Keempat, alasan para pendukungnya bahwa ambang batas pencalonan presiden itu akan meningkatkan kualitas demokrasi dan penguatan sistem presidensial adalah alasan yang lemah.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Salah satu kritik terhadap pemilu legislatif dan pilpres terpisah sampai dengan 2014 adalah ia menimbulkan ketidakmurnian pelaksanaan sistem presidensial. Permasalahan sebetulnya terletak bukan pada keterpisahan atau keserentakan pelaksanaannya. Masalah terletak pada fakta bahwa pemilu legislatif dihubungkan dengan pilpres, yakni pemilu legislatif dijadikan prasyarat untuk pelaksanaan pilpres.

Dalam logika sistem presidensial, mandat rakyat diberikan secara terpisah langsung masing-masing kepada legislatif (DPR) dan kepada eksekutif (presiden). Ini diperlukan karena legislatif dan eksekutif independen satu sama lain dan saling “check and balance”.  Ini berarti mandat yang diberikan kepada legislatif belum tentu sama, bahkan sering berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada presiden. Di Amerika Serikat sering terjadi divided government dimana rakyat memberikan mandat politik kepada Partai Republik di Kongres dan kepada Partai Demokrat di kepresidenan atau sebaliknya. Dengan kata lain, tidak ada hubungan antara hasil pemilu legislatif dengan proses dan hasil pilpres.

Sampai 2014, dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden, pemilu legislatif menjadi prasyarat untuk pencalonan dalam pilpres di Indonesia. Ini potensial bercampur dengan logika parlementer. Dalam sistem parlementer, pemberian mandat dari rakyat berlangsung satu arah dari rakyat kepada parlemen (partai politik), lalu dari parlemen (partai politik) kepada eksekutif (perdana menteri). Partai atau gabungan partai yang menang (memiliki mayoritas) yang mencalonkan dan mengangkat perdana menteri. Dengan kata lain, hasil pemilu legislatif menjadi prasyarat untuk terbentuknya eksekutif.

Meski tidak seluruhnya, logika parlementer ini berlaku juga ketika pemilu legislatif dijadikan persyaratan untuk pilpres seperti di Indonesia. Hanya saja dalam sistem parlementer murni, partai atau gabungan partai mencalonkan dan memilih eksekutif (perdana menteri), sedangkan dalam sistem Indonesia sampai 2014, partai atau gabungan partai, karena hasil tertentu dari pemilu legislatif, mencalonkan eksekutif (presiden) lalu mempersilakan rakyat untuk memilih. Ini artinya, pemberian mandat dari rakyat kepada presiden, tidak bersifat langsung, tapi melalui pemberian mandat terlebih dahulu kepada legislatif (isi legislatif adalah partai politik) baru dari rakyat. Maka model pemilu legislatif yang menjadi prasyarat pilpres membuat logika sistem presidensial menjadi tidak murni.

Ketika pilpres dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif, maka potensi untuk menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat pilpres melalui ambang batas pencalonan presiden menjadi tidak ada. Alasannya sangat sederhana: pemilu legislatif untuk masa pemilu berjalan belum dilaksanakan, sehingga hasilnya belum ada. Maka tidak ada jalan untuk menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat.

Maka ada dua kesalahan dalam ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden yang dimuat dalam UU No. 7/2017. Pertama, kembali menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat pilpres. Kedua, lebih parah lagi, pemilu legislatif yang dijadikan prasyarat adalah pemilu legislatif yang sudah terjadi pada masa pemilu sebelumnya, yang dari segi konfigurasi politiknya, sangat mungkin tidak lagi sama dengan pemilu yang akan atau sedang berjalan.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Masalah kedua dari adanya ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu serentak adalah potensi dari konsekuensinya untuk bertentangan dengan konstitusi. Pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden potensial bertentangan dengan pasal 6A (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

Konsekuensi dari adanya Ambang batas pencalonan presiden adalah sejumlah partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR atau yang baru ikut pemilu pada masa pemilu berjalan, tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Atau, mereka terpaksa ikut mendukung pasangan capres dan cawapres yang tersedia, tanpa memiliki kekuatan politik untuk menyampaikan kehendak atau aspirasi akibat posisi mereka yang tidak mengganjilkan dan tidak menggenapkan. Potensi ketidaksetaraan peserta pemilu bisa terjadi di sini.

Bila secara teoritis sulit untuk memahami atau men-justifikasi pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu serentak, secara empirik juga sulit mencari contoh pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dalam pilpres di banyak sistem presidensial yang ada di dunia ini.Amerika Serikat, negara dengan sistem presidensial yang paling mapan, tidak memiliki aturan Ambang batas pencalonan presiden. Negara-negara di Amerika Latin, yang kebanyakan menganut sistem presidensial multipartai seperti Indonesia juga tidak memberlakukan ambang batas pencalonan presiden dalam pilpresnya. Umumnya pilpres dan pemilu legislatif di Amerika Latin juga berlangsung serentak.

Di Brazil, sebagai contoh, pilpres pada 2015 lalu diikuti oleh 11 (sebelas) pasang calon presiden dan wakil presiden. Bukan hanya tidak memberlakukan ambang batas pencalonan presiden, Brazil membolehkan calon independen untuk bertarung dalam pilpres. Negara lain, Peru, juga tidak memiliki aturan ambang batas pencalonan presiden. Pada 2016 lalu calon presiden dan wakil presidennya ada 18 pasangan. Sebagian besar dari pasangan ini kemudian mengundurkan diri lalu akhirnya hanya enam pasang yang terus berkompetisi.

Meski tidak berlaku ambang batas pencalonan presiden, tidak mesti pasangan capres dan cawapres akan selalu banyak. Di Mexico pada 2012, pilpres hanya diikuti oleh empat pasangan calon. Di Kolumbia pada 2014 juga hanya diikuti lima pasangan calon. Ada tidaknya ambang batas pencalonan presiden tidak menjadi penentu pasti banyaknya jumlah kandidat, tapi juga faktor lain seperti sistem pemilihan umum, popularitas petahana, dan banyak faktor lain. Seperti di Indonesia, sistem pemilihan umum presiden di kebanyakan negara Amerika Latin adalah sistem dua putaran (majority run-off): pemenang harus memperoleh minal lebih dari 50 persen suara atau diadakan putaran kedua yang diikuti oleh peserta dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua. Umumnya pemilu legislatif dan eksekutif di Amerika Latin juga berlangsung serentak dan tidak ada pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Pemberlakukan ambang batas pencalonan presiden juga didasari pemikiran bahwa ia akan meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat sistem presidensial. Sebetulnya tidak jelas benar apa yang dimaksud dan bagaimana ambang batas pencalonan presiden berhubungan dengan penguatan sistem presidensial.

Umumnya yang dimaksud adalah dengan adanya ambang batas pencalonan presiden maka jumlah calon tidak akan banyak dan akan terbangun koalisi pendukung presiden yang kuat melalui ambang batas pencalonan presiden. Alasan ini sebetulnya lemah. Pertama, mengapa takut dengan calon yang banyak? Pemilu dalam demokrasi adalah arena kontestasi. Fungsinya bukan hanya untuk mencari siapa menang siapa kalah. Lebih dari itu, pemilu adalah sarana untuk melihat potensi dan kemungkinan munculnya calon-calon pemimpin alternatif. Maka, sebetulnya, makin banyak calon, makin baik. Rakyat kita sudah sangat berpengalaman mengikuti pemilihan umum. Mereka tahu apa yang mereka mau, secara umum. Fungsi institusi seperti DPR, pemerintah, dan peraturan perundangan adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan hak memilih dan dipilih, bukan untuk membatasinya.

Kedua, konstitusi kita sudah cukup ketat membatasi pencalonan presiden. Hanya partai politik atau gabungan partai politik yang boleh mengusulkan calon. Tidak diperbolehkan adanya calon independen. Kalaupun calonnya tetap banyak, konstitusi tegas mensyaratkan sistem dua putaran, untuk memastikan presiden terpilih didukung mayoritas (lebih dari 50 persen) masyarakat pemilih. Konsekuensi dari hal ini, partai-partai politik boleh melakukan koalisi untuk bergabung di putaran kedua. Ini akan menjamin kualitas demokrasi, karena di satu sisi, ia cukup menjamin kontestasi yang kompetitif, tapi disisi lain memastikan efektifitas dukungan politik dari rakyat dan dari partai politik kepada presiden yang terpilih.

Ketiga, pendukung pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden mungkin mengajukan alasan bahwa dengan ketentuan tersebut, maka akan terbangun koalisi yang lebih solid dan murni (apapun maknanya) untuk mendukung pemerintahan terpilih.

Alasan ini juga lemah. Kalau ada ambang batas pencalonan presiden, itu berarti partai-partai “terpaksa” berkoalisi, karena tidak ada pilihan bagi mereka. Atau partai-partai bisa juga berkolusi untuk menjegal pencalonan dari pihak lain. Semua manuver ini ada “harga”nya. Transaksi justru akan marak terjadi karena ada ambang batas pencalonan presiden. Dalam suasana sistem kepartaian kita yang tidak ideologis seperti sekarang, ambang batas pencalonan presiden justru menyuburkan transaksi untuk berkoalisi.

Ambang batas pencalonan presiden yang berlaku juga tidak menjamin akan adanya dukungan mayoritas bagi presiden di DPR, karena 20 persen kursi atau 25 persen suara itu bukan mayoritas. Kalau logika mencari mayoritas yang dipakai, seharusnya ambang batas pencalonan presiden bukan 20 persen tapi minimal 50 persen. Tapi, dalam kasus 2019 nanti, karena persentase yang dihitung adalah hasil Pemilu 2014, maka belum tentu total jumlah kursi partai pendukung presiden terpilih sama atau lebih tinggi dari jumlah kursi mereka di tahun 2014. Dan sekali lagi, koalisi untuk pilpres dan koalisi untuk menjalankan pemerintahan itu berbeda. Koalisi Jokowi di pilpres minoritas, tapi sekarang koalisinya super-mayoritas (69 persen kursi DPR).

Sebaliknya tanpa ambang batas pencalonan presiden, bukan berarti calonnya pasti banyak dan pasti tidak ada koalisi antar partai. Koalisi antar partai tetap sangat mungkin, karena banyak pertimbangan yang akan dipakai untuk menyesuaikan dengan dinamika politik yang terjadi. Koalisi tanpa ambang batas pencalonan presiden bila terjadi, justru adalah koalisi yang lebih murni, karena tidak didasari keterpaksaan untuk memenuhi ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Yang mau berkoalisi dan memiliki kesefahaman, akan berlanjut, yang tidak cocok juga tetap punya pilihan alternatif. Tidak ada keterpaksaan dan tidak ada penjegalan.

Dengan demikian, alasan yang menyatakan bahwa, ambang batas pencalonan presiden memperkuat sistem presidensial adalah alasanyang lemah.

Demikianlah keterangan dari saya. Semoga dapat menjadi masukan bagi Majelis Hakim Yang Mulia, dalam mengambil keputusan atas perkara ini.

Terimakasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

 

Jakarta, 14 November 2017

Djayadi Hanan, Ph.D.

 

Naskah ini juga dapat diunduh pada tautan berikut.

]]>
Mahal/Murah-kah Pilkada dalam Politik Anggaran? http://rumahpemilu.org/mahalmurahkah-pilkada-dalam-politik-anggaran/ Mon, 06 Nov 2017 16:59:42 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8620 Pilkada Serentak 2018 sebagai pilkada serentak gelombang terakhir sudah dimulai tahapannya. Anggaran merupakan salah satu yang patut kita cermati pada masa transisi penyelenggaraan Pilkada serentak ini. Kesimpulan mahal/murah anggaran pilkada selalu muncul dalam penyelenggaraan Pilkada, baik di 2015 dan 2017. Tetapi ada satu yang belum sempat terungkap, yaitu politik anggaran penyelenggaraan Pilkada oleh Pemerintah Daerah.

Padahal di sisi lain, keluhan atas besarnya anggaran yang diperlukan selalu menjadi topik yang mengemuka dalam penyelenggaraan Pilkada. Bahkan salah satunya dari  Menteri Dalam Negeri. “Dengan segala mohon maaf, bayangan saya waktu saya menjadi menteri pertama, Pilkada Serentak 2015 itu akan hemat. Mohon maaf ternyata lebih membengkak hampir 200 persen.

Keluhan Tjahjo Kumolo itu disampaikan dalam lakunya sebagai keynote speaker dalam Seminar Nasional XXVII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di Universitas Gajah Mada (UGM). Walau pernyataannya pun kemudian dilanjutkan dengan mengaku bahwa ukuran suksesnya kegiatan politik tidak bisa dinilai hanya dengan uang.

Dalam mengukur politik anggaran penyelenggaraan pilkada, setidak kita perlu melihat daya tahan anggaran daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pilkada. Berikut perbandingan realisasi pendapatan daerah dengan anggaran pilkada yang disetujui di tujuh provinsi penyelenggara Pilkada 2015:

Nama Provinsi

 

Realisasi Pendapatan Daerah Anggaran Pilkada yang Disetujui Perbandingan Anggaran Pilkada yang Disetujui dengan Realisasi Pendapatan Daerah
(miliar) (miliar) (%)
KEPULAUAN RIAU 8.410,02 62,50 0,74%
SUMATERA BARAT 4.058,10 78,00 1,92%
KALIMANTAN SELATAN 4.838,95 110,00 2,27%
BENGKULU 2.186,62 62,24 2,85%
SULAWESI TENGAH 2.884,56 85,07 2,95%
KALIMANTAN TENGAH 3.255,69 102,20 3,14%
JAMBI 3.207,13 101,00 3,15%
KALIMANTAN UTARA 1.444,52 92,00 6,37%

Berdasarkan Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia Triwulan IV 2015, realisasi pendapatan terkecil dimiliki Provinsi Kalimantan Utara. Jumlahnya hanya 1,4 triliun rupiah. Jumlah lebih banyak diikuti Provinsi Bengkulu, Sulawesi Tengah, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan hingga yang paling besar adalah Kepulauan Riau dengan 8,4 triliun rupiah.

Besaran anggaran di atas tidak berbading lurus dengan besaran anggaran yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pilkada. Menilik anggaran penyelenggaraan Pilkada di delapan provinsi, kecuali Sulawesi Utara maka anggaran yang disetujui pihak Pemerintah Daerah berada di besaran 62,24–110 miliar rupiah. Anggaran terkecil dimiliki Provinsi Bengkulu. Kemudian, berturut-turut provinsi yang anggaran pilkadanya lebih besar adalah Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, sampai yang paling besar dimiliki Kalimantan Selatan.

Fasilitasi Pemilih

Nama Wilayah DPT Anggaran yang Disetujui Anggaran per Pemilih
(Milyar) (Rp)
SUMATERA BARAT 3.489.743 78,00 22.351,22
KALIMANTAN SELATAN 2.848.478 110,00 38.617,11
JAMBI 2.445.305 101,00 41.303,64
SULAWESI TENGAH 1.954.123 85,07 43.534,22
BENGKULU 1.423.974 62,24 43.709,08
KEPULAUAN RIAU 1.198.925 62,50 52.130,03
KALIMANTAN TENGAH 1.955.961 102,20 52.250,53
KALIMANTAN UTARA 431.782 92,00 213.070,48

Membicarakan tentang politik anggaran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pilkada, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari jumlah Pemilih, atau setidak–tidaknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang difasilitasi dalam Pilkada tersebut. Berdasarkan informasi yang disediakan oleh KPU RI, melalui situs data.kpu.go.id, kita dapat melihat Pemilih paling sedikit dimiliki Provinsi Kalimantan Utara dengan hampir 500 ribu Pemilih. Jumlah ini kemudian diikuti oleh Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Selatan, sampai dengan Provinsi Sumatera Barat dengan hampir 3,5 juta pemilih.

Jumlah Pemilih di atas, yang kalau kita jadikan sebagai variabel pembagi terhadap jumlah anggaran yang disetujui Pemerintah Daerah, maka kita dapat melihat perbedaan yang cukup tinggi, jika dibandingkan antara Provinsi Kalimantan Utara, dengan tujuh provinsi lainnya. Di Provinsi Kalimantan Utara biaya fasilitasi per-Pemilih mencapai 213.070,48 rupiah. Namun biaya fasilitasi terbesar kedua adalah Provinsi Kalimantan Tengah dengan biaya per-Pemilih hanya 52.250,53 rupiah. Bahkan Provinsi Sumatera Barat hanya mengalokasikan 22.351,22 rupiah per Pemilih, sampai yang merupakan biaya fasilitasi terkecil jika dibandingkan dengan ketujuh daerah yang lain.

Berdasarkan paparan di atas, kita akan dapat melihat bahwa biaya kalkulasi antara realisasi pendapatan, yang kemudian disandingkan dengan anggaran penyelenggaraan Pilkada yang disetujui maka angka–angka di atas masih di bawah 10% dari total penerimaan pendapatan di daerah tersebut. Dari kedelapan daerah di atas, hanya Provinsi Kalimantan Utara yang menyediakan biaya penyelenggaraan Pilkadanya mencapai 6,37% dari realisasi pendapatan yang dimilikinya. Bukan hanya itu, tujuh dari delapan provinsi menganggarkannya di bawah 5%. Bahkan, Provinsi Kepulauan Riau hanya menyetujui anggaran penyelenggaraan Pilkada sebesar 0,74% jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah tersebut.

Kemudian untuk fasilitasi Pemilih sendiri, selain fakta disparitas antara Provinsi Kalimantan Utara, dengan provinsi–provinsi lainnya maka kita akan dapat meihat bahwa besaran biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada berada di angka 22–52 ribu rupiah per Pemilih.

Masihkah angka-angka tersebut dinilai masih terlalu besar? Bandingkan dengan kewenangan yang dimiliki Kepala Daerah yang nantinya akan berdampak pada kehidupan warganya selama 5 (Lima) tahun ke depan? []

PURNOMO S. PRINGGODIGDO

Komisioner KPU Kota Surabaya, Jawa Timur

]]>