Maret 28, 2024
iden

Opini

Siklus Abadi Politik Uang

Tidak dapat dipungkiri, praktik politik uang menjadi masalah klasik pemilu Indonesia. Semakin suram manakala, patologi demokrasi ini terjadi secara dua arah. Politik uang terjadi bukan hanya berasal dari kandidat kepada pemilih, tetapi pemilih sudah menjajakan suaranya untuk dijual kepada kandidat. …

Read More »

Menggabungkan Lima Surat Suara Pemilu Serentak

Menata ulang desain surat suara menjadi salah satu isu krusial yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 mendatang. Surat suara merupakan perangkat utama dalam pemilu yang berfungsi untuk menghubungkan pemilih dengan para wakilnya di partai politik. The Electoral Knowledge …

Read More »

Tiga Masalah Menggeser Jadwal Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan perubahan jadwal pemungutan suara pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 2024. Dalam diskusi virtual (30/5), Ketua KPU mengatakan, Hari H pesta demokrasi 21 April 2024 perlu diubah menjadi 21 Februari 2024. Penggeseran jadwal bertujuan agar …

Read More »

Membumikan Pengawasan Partisipatif

Integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan Pemilu adalah prasyarat penting dalam Pemilu, agar hasil dari pelaksanaan pemilu mendapat legitimasi secara konstitusional dari seluruh rakyat. Dalam kaitan ini, adanya ruang untuk melakukan pengawasan pemilu menjadi penting. Pengawasan Pemilu perlu dilakukan untuk menjamin …

Read More »

Penyederhanaan Surat Suara Pemilu 2024

Pemilu 2019 mencatatkan sejarah penting dalam demokrasi Republik Indonesia. Pemilu presiden-wakil presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu DPRD provinsi, dan pemilu DPRD kabupaten/kota, diselenggarakan serentak pada satu hari pemungutan suara. Lengkap dengan kompleksitasnya, Pemilu 2019 berhasil sebagai cara damai mengakhiri …

Read More »

Menyoal Sistem Penegakan Hukum Politik Uang

Fenomena politik uang menyebar sangat cepat dan menggejala hampir di seluruh wiayah Indonesia. Menjelang pemilu, politik uang dapat dilihat pada berbagai level pemilihan, mulai dari Pilpres, Pileg DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota, Pilkada, hingga Pemilihan Kepala Desa. Praktik politik …

Read More »

Urgensi Revisi UU Pemilu

Rapat Tim Kerja Bersama Pemilu dan Pilkada 2024 pada 24 Mei 2021 sedikit banyak menyadarkan kita bahwa ada kebutuhan mengubah undang-undang pemilu. Bisa dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) seperti halnya yang disinggung salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakat (DPR) …

Read More »

Dilema Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Masa Non-Tahapan

Berdasarkan skala periode waktu, sistem pendaftaran pemilih yang pernah dan diterapkan di Indonesia ada tiga jenis. Pertama, Civil Registry List. Kedua, Periodic List. Ketiga, Continuous List. Civil Registry List adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data kependudukan. Ini diterapkan di …

Read More »

Cita Kelompok Disabilitas dalam Hak Pilih Universal

Seturut sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia maka pemilu menjadi hal yang keramat. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat diimplementasikan. Ini cara mencapai pucuk-pucuk kekuasaan sebagai mekanisme yang legal dalam demokrasi. Pemilu ini adalah antitesa dari sistem feodalisme yang memilih pemimpin dengan …

Read More »

Korupsi Kepala Daerah dan Tingginya Biaya Politik

Publik dibuat riuh pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. KPK menyita uang sebesar Rp 3,5 Miliar, akibat dugaan suap kepada Nurdin dari sebuah perusahaan agar dilibatkan dalam proyek infrastruktur yang sedang digencarkan …

Read More »