“Wah. Percuma mas. Sistemnya udah rusak. Siapa yang kepilih, sama aja.” Kalimat itu merupakan jawaban tukang ojek yang biasa mangkal di Tebet Timur IV, Jakarta Selatan. Ia ditanya, “pilih partai apa nanti di Pemilu 2014?” Si tukang ojek mengaku sebagai aktivis dan ikut bergerak saat Reformasi 98. Ia sebutkan nama-nama pemuda yang dinilai idealis revolusioner saat itu, kini malah menjadi …

Ditekennya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden SBY memunculkan banyak perdebatan. Sebagian anggota DPR mengatakan ini adalah tindakan presiden yang inkonstitusional, karena perppu dikeluarkan tidak dalam hal ihwal kegentingan memaksa sebagaimana mana syarat utama diterbitkannya perppu (Kompas, 18 Oktober 2013). Sementara banyak kalangan akademisi menilai ini adalah langkah brilliant di tengah kekecewaan publik yang teramat sangat kepada jalannya pemerintahan …

Saat demokrasi bermakna asli “dari, oleh, dan untuk rakyat” makin baik diterapkan melalui prosedur pemilu langsung, ternyata ada pihak yang tak setuju jika itu diterapkan di konteks pilkada. Pihak ini ingin pemilihan umum kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara tak langsung. Dengan kata lain, pejabat eksekutif yang menentukan hajat hidup orang banyak di daerahnya, keterpilihannya ditentukan elite, bukan rakyatnya. …

Kegaduhan politik akhir-akhir ini telah dipertontonkan oleh beragam pilkada di Indonesia. Mulai pilkada gubernur sampai pilkada kabupaten/kota yang selanjutnya disusul Pemilu 2014 nanti. Pesta demokrasi tersebut seakan mengingatkan kita tentang gagasan Michel Foucault tentang relasi pengetahuan dan kekuasaan. Foucault menyebut jika manusia adalah aktor kekuasaan yang berhubungan tentang episteme sebagai struktur yang menyatukan, dalam artian mengendalikan cara kita memandang dan memahami …

Daftar pemilih dalam pemberitaan tak lebih diperhatikan dibandingkan daftar calon legislator. Ini mungkin terkait pemberitaan yang muncul di media dan informasi yang dominan dikonsumsi publik seputar pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD. Isu daftar pemilih biasanya akan ramai menyita perhatian publik menjelang hari H pemungutan suara karena ditemukan sejumlah warga yang tidak masuk dalam daftar pemilih. Di lapangan masih banyak …

Tulisan ini melanjutkan artikel Rezim Administrasi Pemilu yang dimuat Kompas edisi 19/11/2012. Jika artikel itu membahas pengetatan persyaratan administrasi partai politik peserta pemilu yang mengabaikan substansi kelayakan parpol mengikuti pemilu, kali ini akan membahas soal banyaknya persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif (caleg) yang membuat parpol dan caleg kehilangan haknya mengikuti pemilu. Sebelumnya KPU mengumumkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar …

Pelaksanaan pemilu legislatif tinggal menghitung bulan menuju pencoblosan 9 April 2014. Dari sekian banyak isu yang menjadi wacana dan perdebatan, partisipasi pemilih kurang mendapatkan perhatian memadai. Tingkat partisipasi pemilih, seharusnya menjadi salah satu indikator penting, sejauh mana respon pemilih terhadap pemilu. Data partisipasi pemilih pada tiga kali pemilu legislatif menunjukkan kecenderungan penurunan. Dari angka 92,99 persen di Pemilu 1999, turun …

Tulisan ini adalah renungan kami ketika hari Jumat lalu (19/7/2013) mendatangi kantor kelurahan setempat untuk melihat Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan KPU. Dalam benak saya akan ada antri nantinya di sana karena rakyat berbondong-bondong akan melihat namanya,  ternyata yang terjadi sebaliknya. Walau sebenarnya petugas pantarlih telah mendatangi rumah kami dan mengecek online DPS tersebut, tapi bedalah jika melihat langsung …

Tulisan ini adalah renungan kami ketika hari Jumat lalu (19/7/2013) mendatangi kantor kelurahan setempat untuk melihat Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan KPU. Dalam benak saya akan ada antri nantinya di sana karena rakyat berbondong-bondong akan melihat namanya,  ternyata yang terjadi sebaliknya. Walau sebenarnya petugas pantarlih telah mendatangi rumah kami dan mengecek online DPS tersebut, tapi bedalah jika melihat langsung …

Tulisan Ahmad Yani di Media Indonesia pada edisi 4 Juli 2013, harus diperdebatkan. Ada beberapa pendapat, yang substansinya disampaikan Yani secara tidak pas sesuai dengan UU No. 8/2012 yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum legislatif. Persoalan paling krusial adalah, mengatakan bahwa keterwakilan perempuan bukanlah salah satu syarat yang harus dipenuhi partai politik dalam daftar calon anggota legislatifnya. Jika argumentasi ini ditafsirkan …