Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menghasilkan putusan atas laporan/aduan yang dialamatkan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa, 27 November 2012. Dalam putusannya, DKPP memutuskan 3 (tiga) hal, (i) Ketua dan Anggota KPU tidak terbukti melanggar kode etik, (ii) Sekretaris Jenderal KPU, Wakil Sekretaris Jenderal KPU, Kepala Biro Hukum KPU dan Wakil Kepala Biro Hukum KPU …

Beberapa pekan terakhir publik nasional ramai disuguhi berita seputar polemik (menjurus konflik) antara dua institusi penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Konflik diawali dengan keluhan Bawaslu kepada media massa atas sikap tertutup KPU dalam memberikan akses pengawasan proses verifikasi parpol. Tudingan Bawaslu tersebut lantas dibantah KPU yang mengatakan sudah bersikap terbuka dan sama sekali tidak …

Lebih dari satu dekade pascareformasi, Indonesia belum mempunyai teknologi informasi pemilihan umum yang mapan. Pemilu 1999 TI belum berarti padahal Indonesia dipimpin “Bapak Teknologi”. Baru di Pemilu 2004, sistem TI pemilu dirintis dan serius diterapkan meski menyisakan tanda tanya. Di Pemilu 2009, TI pemilu yang diusahakan setengah hati dalam keterdesakan waktu, hadirkan “sulap” di rekapitulasi akhir. Kini, di Pemilu 2014 …

Komisioner Ida Budhiati pada Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jumat (9/11) menyampaikan permasalahan internal Komisi Pemilihan Umum. Menurut satu-satunya komisioner perempuan KPU ini, ada pembangkangan dari sekretariatan KPU. Dari pendaftaran hingga verifikasi komisioner sulit bekerja berdasarkan SOP. “Di lingkungan Sekretariat Jenderal,” tutur Ida. Komisioner KPU lain Hadar Nafis Gumay membenarkan, dan penyampaian Ida sudah melalui kesepakatan bersama Komisioner KPU.  Terlepas …

Pemilihan Umum 2014 kian dekat, geliat pragmatisme partai menguat. Kesimpulan ini diambil dari pernyataan anggota fraksi yang selama ini dikesankan partainya sebagai entitas politik struktural yang ideologis. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta dalam Todays Dialogue Metro TV “Quo Vadis Partai Islam” menjelaskan, dipilihnya partai disebabkan apakah partai tersebut bisa mengetahui kebutuhan calon pemilih. Di episode lain Anis mengatakan, …

Secara akademis, konsep pemilu serentak hanya berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. Inti konsep itu adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu hari H pemilihan. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan hasil pemilu yang kongruen. Maksudnya, terpilihnya pejabat eksekutif yang mendapatkan dukungan legislatif sehingga pemerintahan stabil dan efektif. Dalam sistem pemerintahan parlementer, tidak perlu pemilu serentak, karena sekali pemilu, sudah …

“Praktek Penerapan Keberlakuan 3,5 Persen Ambang Batas Parlemen Secara Nasional  Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilu”[1] Latar belakang Sebagai salah satu instrumen teknis dalam sistem pemilu, ambang batas perwakilan atau parliamentary threshold, ditemui dalam Negara-negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional. Dibandingkan dengan Instrumen lain dalam sistem pemilu seperti; daerah pemilihan, formula perhitungan suara-kursi dan lain sebagainya, ambang batas perwakilan …

Pemilu 2014 berpotensi banyak lahirkan sengketa dan guguatan. Maka perlu dilakukan telaah lebih lanjut tentang konstruksi hukum pengaturan sengketa dalam Bab XXI, Bagian Ketiga, Pasal 258-259 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Mekanisme Banding KPU Pasal 257 menyebutkan bahwa “sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu …