Notice: has_cap was called with an argument that is deprecated since version 2.0.0! Usage of user levels is deprecated. Use capabilities instead. in /srv/users/serverpilot/apps/rumahpemilu/public/wp-includes/functions.php on line 4031
UU Pemilu – rumah pemilu http://rumahpemilu.org Indonesia Election Portal Fri, 19 Jan 2018 08:50:39 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.2 UU No.7/2017 tentang Pemilu (Batang Tubuh, Lampiran 1 s/d 4, dan Penjelasan) http://rumahpemilu.org/uu-no-72017-tentang-pemilu-satu-format-lengkap/ http://rumahpemilu.org/uu-no-72017-tentang-pemilu-satu-format-lengkap/#comments Mon, 21 Aug 2017 15:40:37 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=7586 Rancangan Undang-undang Pemilu yang disepakati di Sidang Paripurna akhirnya dinomorkan untuk sah sebagai undang-undang yang berlaku. Ada pun nomor dan nama undang-undangnya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tengan Pemilihan Umum. Berikut tautan mengunduh UU Pemilu No.7/2017. Lengkap dengan Batang Tubuh, Lampiran (1 s/d 4), dan Penjelasan.

UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu

]]>
http://rumahpemilu.org/uu-no-72017-tentang-pemilu-satu-format-lengkap/feed/ 1
UU Pilkada 1 Naskah (No.1, No.8/2015, & No.10/2016) http://rumahpemilu.org/uu-pilkada-1-naskah-no-1-no-82015-no-102016/ Thu, 15 Dec 2016 11:10:26 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=3817 Undang-undang Pilkada No.1/2015 merupakan regulasi pemilu yang lahir dari konteks keterdesakan. “Undang-undang yang penting pilkada langsung” ini lahir dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.1/2014 untuk menggantikan UU Pilkada Tak Langsung yang disahkan DPR dan Pemerintah (Mendagri). Karena konteks keterdesakan itu, UU Pilkada untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 ini merupakan regulasi yang jauh dari sesuai.

Konteks pilkada serentak pertama kali Indonesia, menambah ketaksesuaian konten regulasi untuk siap pakai. Perihal calon tunggal, partai pengusung bersengketa, status terpidana dalam pencalonan, ketaksiapan anggaran daerah, merupakan contoh ketentuan yang “tak diantisipasi” pembuat undang-undang. Revisi berkali-kali menjadi konsekuensi untuk regulasi pemilu yang lebih baik.

Berikut UU Pilkada 1 Naskah dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Purnomo Satriyo Pringgodigdo. Inisiatif “kodifikasi” dari Pecinta Pemilu ini merupakan regulasi gabungan UU No.1/2015, UU No.8/2015, dan UU No.10/2016. Membacanya kita tak perlu bolak-balik mengganti naskah untuk merujuk mana pasal yang sudah, tidak, atau belum direvisi.

]]>