Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual.
Perlunya DPR dan Pemerintah Menjaga Preseden Komitmen Demokrasi
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual. Sekjen KIPP Indonesia, Kaka Suminta menyerukan peran aktor
Masalah Parpol Rentan Politik Uang
Dalam diskusi media “Menolak Mahar Politik Dalam Pilkada”, Direktur IPC, Ahmad Hanafi menjelaskan masalah parpol rentan terlibat politik uang.
Memperbaiki Sistem Menangani Mahar Politik
Dalam diskusi media “Menolak Mahar Politik Dalam Pilkada”, Direktur KIPP, Kaka Suminta memberikan himbauan untuk membangun kesadaran politik untuk menolak politik uang.
Pernyataan Sikap JPPR Menanggulangi Politik Uang
Dalam diskusi media “Menolak Mahar Politik Dalam Pilkada”, koordinator nasional JPPR, Sunanto menjelakan sikap JPPR dalam menanggulangi politik uang.
Kasus Politik Uang dan Rekomendasi Penanggulangannya
Dalam diskusi media “Menolak Mahar Politik Dalam Pilkada”, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini memberikan kasus-kasus mahar politik yang terjadi dan memberikan rekomendasi mencegah politik uang.
Strategi Bawaslu Melawan Politik Uang
Dalam diskusi media “Menolak Mahar Politik Dalam Pilkada”, anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menjelaskan strategi menanggulangi politik uang.
Putusan MK dan Tindak Lanjutnya
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari JPPR, KIPP Indonesia, KoDe Inisiatif, PUSaKO Unand, CORRECT, Perludem mengadakan konferensi pers pernyataan sikap terkait kekuatan putusan MK soal verifikasi faktual. Adelline Syahda, peneliti KoDe Inisiatif menjelaskan tindak lanjut dari putusan MK.
Kirim Tulisan
Live Streaming
