Komnas HAM mengadakan pers release Peluncuran Tim Pemantau Pilkada Serentak Komnas HAM 2018. Acara berlangsung di Bakoel Koffie pada 12 Februari 2018
Platform Sosial Media Penting Untuk Membangun Kepercayaan Publik
Untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian di internet dalam penyelenggaraan Pilkada 2018, Bawaslu bekerja sama dengan KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dimuat dalam Nota Kesepakatan Aksi. Bersamaan dengan itu akan dideklarasikan pula “Deklarasi Internet Indonesia Bebas Hoaks dan Konten Negatif dalam Pilkada 2018” oleh Google Indonesia, Facebook Indonesia, Twitter Indonesia, Telegram Indonesia, BBM Indonesia, LINE Indonesia, BIGO Live …
Deklarasi Internet Indonesia Bebas Hoaks dan Konten Negatif dalam Pilkada 2018
Untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian di internet dalam penyelenggaraan Pilkada 2018, Bawaslu bekerja sama dengan KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dimuat dalam Nota Kesepakatan Aksi. Bersamaan dengan itu akan dideklarasikan pula “Deklarasi Internet Indonesia Bebas Hoaks dan Konten Negatif dalam Pilkada 2018” oleh Google Indonesia, Facebook Indonesia, Twitter Indonesia, Telegram Indonesia, BBM Indonesia, LINE Indonesia, BIGO Live …
Tidak Ada Alasan 9 Platform Sosial Media Mengatasi Hoax dan Konten Negatif
untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian di internet dalam penyelenggaraan Pilkada 2018, Bawaslu bekerja sama dengan KPU dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dimuat dalam Nota Kesepakatan Aksi. Bersamaan dengan itu akan dideklarasikan pula “Deklarasi Internet Indonesia Bebas Hoaks dan Konten Negatif dalam Pilkada 2018” oleh Google Indonesia, Facebook Indonesia, Twitter Indonesia, Telegram Indonesia, BBM Indonesia, LINE Indonesia, BIGO Live …
Strategi Polri Mengamankan Pilkada Papua 2018
Dalam diskusi media “Pilkada Papua 2018: Akankah Mengulang Persoalan Yang Sama?”, Humas POLRI, Slamet Pribadi memberikan strategi keamanan untuk pilkada Papua.2018.
Pandangan Komnas Akan Pilkada Papua
Dalam diskusi media “Pilkada Papua 2018: Akankah Mengulang Persoalan Yang Sama?”, Anggota Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab menanggapi temuan kasus pilkada yang telah berlangsung di Papua.
Pernyataan Sikap dan Usulan Revisi Keputusan KPU no 231
Ketua PPUA Disabilutas Heppy Sebayang membacakan pernyatan sikap kelompok disabilitas dan usulan revisi keputusan KPU no 231/PL.03.1.Kpt/06/KPU/XII/2017.
Ada Kesalahan Pemahaman dan Informasi Akan Disabilitas
Anggota PPUA Disabilitas, Mahfud Fasa, mengingatkan kasus pembatalan calon dikarenakan diagnosa sakit oleh dokter namun informasi yang diberitakan adalah disabilitas. diharapkan kedepan tidak ada lagi kesalahan pemahaman dan informasi akan terminoliogi disabilitas.
KPU Mengakui Ada Kelalaian SK KPU 231 dan Akan Merevisi
Anggota KPU RI, Ilham Saputra menyatakan KPU menyatakan KPU mengakui adanya kelalaian dalam penulisan SK 231 dan akan merevisinya
KPU Provinsi Terbuka Bagi Keterlibatan Disabilitas
Anggota KPU RI, Ilham Saputra menyatakan KPU membuka peluang bagi warga yang disabilitas untuk turut berperan serta menjadi penyelenggara pemilu di provinsi.
