Notice: has_cap was called with an argument that is deprecated since version 2.0.0! Usage of user levels is deprecated. Use capabilities instead. in /srv/users/serverpilot/apps/rumahpemilu/public/wp-includes/functions.php on line 4031
Wawancara – rumah pemilu http://rumahpemilu.org Indonesia Election Portal Fri, 19 Jan 2018 08:50:39 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.2 Ariani Soekanwo: KPU Kecolongan Mendiskreditkan Kemampuan Penyandang Disabilitas http://rumahpemilu.org/ariani-soekanwo-kpu-kecolongan-mendiskreditkan-kemampuan-penyandang-disabilitas/ http://rumahpemilu.org/ariani-soekanwo-kpu-kecolongan-mendiskreditkan-kemampuan-penyandang-disabilitas/#respond Fri, 19 Jan 2018 08:50:39 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9294 Standar kemampuan dan standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani calon kepala daerah di Pilkada 2018 bertumpu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017. Keputusan KPU tersebut dinilai diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam proses Pilkada Serentak 2018. Melalui Keputusannya, KPU memasukan disabilitas dalam kategori tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah. Akibatnya, penyandang disabilitas dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah.

Atas terbitnya surat keputusan itu, Ariani Soekanwo, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA-Penca), memandang KPU kecolongan. KPU sebenarnya telah berlaku akomodatif terhadap penyandang disabilitas dalam penyusunan peraturan-peraturan. Tapi saat menerbitkan surat keputusan itu, KPU tak teliti. Kelalaian KPU berkonsekuensi fatal terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

Berikut pokok-pokok obrolan bersama Ariani Soekanwo dalam acara Bincang Live Facebook Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan tajuk “Pilkada Tidak Ramah Disabilitas” yang dipandu oleh Kholilullah P., peneliti Perludem.

Apa sebenarnya inti dari Keputusan KPU No. 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017?

Keputusan itu mengatur prosedur pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani calon kepala daerah. Apa yang disampaikan di situ untuk prosedur pemeriksaan kesehatan memang begitu. Itu pekerjaan dokter dan mereka harus memeriksa fisik calon.

Di sini, KPU agak kecolongan. Kurang teliti. KPU banyak mengakomodasi hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas selalu dilibatkan pada bimbingan teknis KPU. Kita punya MoU dengan KPU RI. PKPU semua sudah oke dengan hak disabilitas. Kenapa di SK ini kok tidak sinkron sehingga kesimpulannya mendiskreditkan kemampuan penyandang disabilitas.

Mengapa surat keputusan ini mendiskriminasi penyandang disabilitas?

Kalau kita mendapat definisi dalam SK itu kita penyandang disabilitas langsung dibikin tidak mampu. Dari prosedur pemeriksaan kesehatan ini, penyandang disabilitas merasa dinilai tidak capable untuk dipilih. SK ini mengabaikan bahwa hambatan disabilitas bisa diatasi. Contohnya, disabilitas netra bisa memakai laptop atau komputer dengan screen reader. Mereka punya keterampilan jadi leader.

Mestinya ditegaskan bahwa prosedur pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk memberi informasi dan tidak menjadi acuan untuk mendiskualifikasi calon ya?

Ya. Dia bisa menyatakan bahwa seseorang disabilitas netra atau fisik. Tapi tidak bisa menyatakan tidak capable menjadi calon dalam pilkada. Itu tidak bisa. Memang disabilitas netra disuruh baca ya gak bisa tapi kita punya pendekatan berbeda. Pengguna kursi roda pun punya hambatan, tapi mobilitas bisa. Itu tidak bisa dikatakan tidak capable menjadi calon kepala daerah. Penentuan disabilitas dan pemeriksaan kesehatan fisik itu tugas dokter. Itu kita akui. Tapi tidak dominan atas dasar pemeriksaan IDI itu kita dianggap tidak mampu. Itu kita tidak mau.

Kondisi fisik yang lengkap bukan satu-satunya faktor yang menentukan kapabilitas calon…

Ya. Harus diingat kondisi fisik bukanlah segalanya. Harus juga di dalam keputusan ini tidak menempatkan pemeriksaan kesehatan sebagai hal dominan. Kalau disabiltas dihadapkan dengan medis tentu akan dinyatakan tidak mampu. Fisik bukan hambatan bagi disabilitas. Non disabilitas melihat keterbatasn fisik sebagai hambatan.

Lalu apa yang harus dilakukan pada SK ini?

SK ini harus disempurnakan—direvisi untuk mengakomodasi hak penyandang disabilitas. Ini harus diberi pasal di SK ini. Ini ketinggalan. Kesehatan itu terlalu dominan. Hasil pemeriksaan kesehatan itu harusnya jadi catatan untuk penyediaan akomodasi yang layak bagi para calon

Revisi juga harus dilakukan khususnya pada Bab II, yang menafsirkan syarat “mampu jasmani dan rohani” paling lambat 12 Februari 2018, sebelum masuk dalam tahapan penetapan pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2018.

Sebetulnya keputusan ini kan lebih rendah dari PKPU. Ini kalau diubah tidak akan bertentangan dengan UU. UU Pemilu sudah mendukung. Justru standar jasmani dan rohani dalam SK ini bertentangan dengan UU Pemilu, yang menyebutkan dalam penjelasan di berbagai pasal yang mengatur tentang syarat mampu jasmani dan rohani. Cacat tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan. Cacat tubuh tidak termasuk kategori tidak mampu secara jasmani dan rohani”.

]]>
http://rumahpemilu.org/ariani-soekanwo-kpu-kecolongan-mendiskreditkan-kemampuan-penyandang-disabilitas/feed/ 0
Titi Anggraini: Lubang Regulasi Mendorong Langgengnya Praktik Mahar Politik http://rumahpemilu.org/titi-anggraini-lubang-regulasi-mendorong-langgengnya-praktik-mahar-politik/ http://rumahpemilu.org/titi-anggraini-lubang-regulasi-mendorong-langgengnya-praktik-mahar-politik/#respond Wed, 17 Jan 2018 15:47:02 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9275 Isu mahar politik kembali mencuat ke publik. Bahkan, membuat geger masyarakat. Pasalnya, jumlah mahar politik yang diklaim oleh sang korban tak sedikit, yakni 40 miliar rupiah.

Praktik mahar politik bukan fenomena yang berdiri sendiri, dalam arti tak terjadi dengan tanpa sebab-musabab. Mahar politik disebabkan oleh manajemen keuangan partai yang buruk dan tak baiknya sistem kaderisasi partai. Praktik mahar politik dimungkinkan oleh adanya lubang hukum di Undang-Undang (UU) Pilkada.

Sebagai akibat, korupsi politik meningkat. Kekayaan daerah tergadaikan sebagai alat menutup uang tunai yang dikeluarkan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menguraikan kasus-kasus mahar politik, dampak yang telah terjadi di Indonesia, dan rekomendasi. Simak penjelasannya dalam bentuk wawancara.

Bagaimana praktik mahar politik di Pilkada selama ini?

Pada Juli 2015, ada pengakuan dari Sebastian Salang yang waktu itu gagal maju di Pilkada Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) karena kurang satu kursi. Dia meminta kursi dari suatu partai, dan partai itu meminta Sebastian untuk menyetorkan sejumlah uang

Di tahun yang sama, ada calon bupati Simalungun, Kabel Saragih yang mengaku dimintai uang 500 juta rupiah sebagai syarat membeli satu kursi dukungan.

Di Pilkada 2018, ada empat kasus yang muncul. Di Jawa Timur, La Nyalla dimintai mahar sebesar 40 miliar rupiah. Di Jawa Barat, Dedi Mulyadi dimintai 10 miliar rupiah. Di Cirebon, Brigjen Siswandi dimintai 500 juta rupiah, lalu meningkat jadi 1 miliar rupiah.

Nah, kasus-kasus ini mandek. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 2015 mengatakan bahwa mereka tidak punya instrumen hukum untuk menindak lanjuti laporan informasi yang berkembang soal mahar poltik ini. Jadi, tidak ada efek jera. Hanya menjadi perbincangan publik yang tidak ada tindak lanjut.

Apa sebenarnya penyebab mahar politik ini?

Pada 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sebuah studi bertajuk potensi benturan kepentingan di pendaftaran Pilkada. Studi ini  dilakukan terhadap 270 responden yang kalah di Pilkada 2015.

Temuan KPK, pertama, pasangan calon (paslon) tidak patuh melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Kedua, penerimaan dana kampanye yang dilaporkan tidak sepenuhnya benar. Ketiga, biaya yang  digunakan paslon untuk mahar atau biaya saksi tidak dimasukkan di LPPDK.

Di hasil riset disebutkan juga bahwa biaya di luar kampanye seperti biaya saksi sebesar 2 miliar rupiah dan biaya mahar politik merupakan biaya paling besar.

Apakah tidak ada keharusan di UU Pilkada untuk melaporkan dana saksi dan dana-dana yang dikeluarkan sebelum tahap kampanye dimulai di LPPDK?

Nah itu dia! Ada kontribusi kelemahan regulasi terhadap maraknya praktik mahar politik. Laporan dana kampanye tidak menjangkau dana yang dikeluarkan sebelum dan sesudah kampanye.

Menurut Pasal 75 UU Pilkada,  LPPDK disampaikan satu hari sebelum dimulainya masa kampanye dan berakhir satu hari setelah berakhirnya masa kampanye. Jadi, laporan dana kampanye hanya bisa menjangkau periode itu.

Di situlah celah itu muncul. Mahar politik terjadi sebelum masa kampanye sehingga tidak bisa direkam di LPPDK.

Aktor yang mengadu telah dimintai mahar politik menyatakan bahwa oknum yang meminta sejumlah uang mengatakan bahwa uang akan digunakan sebagai biaya pemenangan. Apakah ini diperbolehkan?

Nah, bahasa yang digunakan oleh mereka ini merupakan penyiasatan atas nomenklatur yang  kita kenal, seperti biaya pemenangan, biaya menggerakkan mesin partai, biaya pemasangan alat peraga, biaya saksi, dan lain-lain. Ini adalah kamuflase atau upaya untuk menyelubungkan mahar politik.

Kenapa? Pertama,  durasi antara dikeluarkannya biaya saksi dengan pencalonan itu jauh. Pencalonan itu lima bulan sebelum masa kampanye dimulai. Dan, biaya untuk hal-hal tadi yang saya sebutkan, sebenarnya adalah tugas partai.

Partai politik ditugaskan untuk melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang ingin menjadi bakal calon secara terbuka dan demokratis. Yang namanya terbuka dan demokratis, berarti partai tidak membebankan biaya pemenangan kepada orang yang dia rekrut.

Lalu, apa dampak buruk dari mahar politik ini?

Terjadinya korupsi politik dan transaksi politik. Tidak usah kaget kalau setelah pilkada, banyak terjadi operasi tangkap tangan (OTT). Terjadi jual beli proyek infrastruktur, izin tambang, izin perkebunan, dan sebagainya.

Korupsi itu dilakukan karena calon-calon terpilih itu ingin mengembalikan uang yang dia bayar sebagai mahar politik.

Berarti, korupsi politik karena biaya politik itu mahal?

Biaya kampanye itu kan bisa berasal dari tiga sumber, yaitu individu, partai politik pengusung, dan negara. Sebenarnya, UU punya skenario meringankan beban pembiayaan kampanye. Ada  empat bentuk kampanye yang dibiayai negara, tiga di antaranya adalah iklan di media cetak, debat paslon, dan pemasangan alat peraga kampanye.

Tapi, jenis-jenis kampanye ini dinilai membuat pilkada jadi sepi. Sehingga, UU Pilkada memberi celah agar calon boleh mengadakan bahan kampanye dan memasang iklan asalkan jumlahnya sama dengan jumlah yang dialokasikan oleh KPU. Lebih lanjut, UU mengatakan bahwa  biaya makan minum, hadiah, bukan termasuk politik uang.

Jadi di satu sisi mereka resah karena biaya politik tinggi, tapi pembuat UU yang notabene adalah peserta pemilu, justru membuka celah untuk biaya tinggi itu.

Kemudian tadi disebutkan bahwa saksi partai menjadi beban calon. Sebenarnya untuk apa saksi partai itu? Kan negara sudah menyediakan satu pengawas di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka mendapat salinan C1. Kenapa partai merasa tidak cukup sehingga merasa harus membiayai saksi? Itu kan karena pikiran mereka selalu curiga bahwa pemilu itu curang.

Apa rekomendasi Mbak Titi agar praktik mahar politik ini tidak terjadi lagi?

Rekomendasi saya, pertama, Bawaslu harus membuat perkara mahar politik ini jadi terang benderang.  Bawaslu harus “genit” mengawasi mahar politik dan berbagai potensi kecurangan. Negara sudah investasi besar ke Bawaslu untuk memastikan Pilkada dan pemilu berjalan demokratis.

Kedua, harus ada revisi UU soal perluasan jangkauan dana kampanye. Jangan hanya mencakup periode kampanye karena membuat biaya di luar periode itu berada di ruang gelap. Kalau makna dana kampanye diperluas menjadi semua dana yang dikeluarkan oleh calon, termasuk dana untuk sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), itu lebih baik. Kampanye, sejatinya adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memenangkan calon.

Ketiga,  seriuskan aturan pembatasan belanja dana kampanye. Aturan yang sekarang itu belum menjamin kesetaraan para calon.

]]>
http://rumahpemilu.org/titi-anggraini-lubang-regulasi-mendorong-langgengnya-praktik-mahar-politik/feed/ 0
Ari Nurcahyo: Pilpres 2019 Bisa Dua atau Tiga Paslon http://rumahpemilu.org/ari-nurcahyo-pilpres-2019-bisa-dua-atau-tiga-paslon/ http://rumahpemilu.org/ari-nurcahyo-pilpres-2019-bisa-dua-atau-tiga-paslon/#respond Mon, 15 Jan 2018 14:45:26 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9226 Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, menggambarkan prediksi koalisi pencalonan presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Karena Mahkamah Konstitusi (MK) memutus ambang batas pencalonan presiden konstitusional, maka koalisi yang mungkin terbangun paling banyak hanya tiga. Berikut penjelasan Ari dalam bentuk wawancara.

Bagaimana bursa pencalonan presiden di Pilpres 2019? Apakah publik akan disuguhkan dua kandidat yang sama seperti pada Pilpres 2014?

Koalisi untuk 2019 itu final round bagi dua kubu besar, yakni kubu Joko Widodo (Jokowi) dan kubu Prabowo Subianto. Jokowi berharap bisa dua periode dan Prabowo masih ingin jadi presiden. Tapi mungkin, akan ada poros ketiga yang diinisiasi oleh Demokrat. Pada Pilpres 2014 lalu, Demokrat tidak berpihak baik pada Jokowi maupun Prabowo.

Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Prabowo dari Partai Gerakan indonesia Raya. Partai Demokrat akan mengusung siapa?

Sangat mungkin mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Lalu, bagaimana posisi tujuh partai parlemen lainnya? Partai apa mendukung kubu mana?

Untuk memprediksi peta koalisi, siapa ikut poros mana, kita bisa melihatnya melalui tiga peristiwa politik. Pertama, koalisi pada Pilpres 2014. Di kubu Jokowi ada PDIP, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Di kubu Prabowo yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Kedua, persebaran dukungan partai terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang (Perppu) Organisasi Masyarakat (Ormas). Ada tiga kubu yang terkanalisasi. Kubu yang menolak, Partai Gerindra, PKS, dan PAN. Kubu yang mendukung, PDIP, Golkar, NasDem, dan Hanura. Kubu yang menerima dengan catatan, Demokrat, PPP, dan PKB.

Ketiga, melalui peta koalisi di Pilkada Serentak 2017. Meskipun yang terjadi di daerah tidak terkait langsung dengan Pilpres 2019, tapi bisa jadi acuan pembacaan. Saya ambil pembagian koalisi di Pilkada Jawa saja.

Secara umum, ada 7 partai pendukung Jokowi, yakni PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, PKB, dan 3 partai pendukung Prabowo, yakni Gerindra, PAN, dan PKS.

Di Jawa Tengah, ada dua pasangan calon (paslon). Di kedua koalisi, ada partai-partai pendukung Jokowi, sementara partai-partai pendukung Prabowo terkonsentrasi di paslon Sudirman Said-Ida Fauziyah.

Di Jawa Barat, dari empat paslon, tiga paslon diusung oleh partai-partai pendukung Jokowi dan satu paslon diusung oleh pendukung Prabowo. Ridwan Kamil pro Jokowi, Dedi Mulyadi pro Jokowi, Dedi Mizwar beberapa sikapnya pro Pemerintah, Hasanuddin jelas pendukung Jokowi karena dari PDIP, dan Sudrajat-Ahmad Syaikhu dari PKS, pendukung Prabowo.

Di Jawa Timur, dua paslon. Barisan pendukung Jokowi terpecah, tapi di dua paslon ini semuanya ada partai pro Jokowi. Jadi, siapapun yang menang, pro Jokowi.

Kalau dilihat dari penjelasan Bapak, nampaknya sudah muncul koalisi pendukung Jokowi di Pilkada, meskipun koalisi itu didorong oleh pragmatisme. Sebetulnya, apa saja yang menjadi faktor penentu peta politik di Pilpres yang mungkin bisa merubah peta politik di 2019?

Pertama, poros partai. Kedua, poros figur. Ada 5 figur penentu, yaitu Jokowi, Megawati Soekarno Putri, Jusuf Kalla, Prabowo, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Figur-figur ini akna menentukan poros koalisi di 2019. Ketiga, figur latar. Yang hari ini cukup mendominasi bursa ada AHY, Muhaimin Iskandar dari PKB, dan Anies Baswedan. Mereka akan memengaruhi pola komunikasi politik.

Soal perubahan peta koalisi, saya memprediksi ada dua skenario. Pertama, dua paslon, yakni Jokowi versus Prabowo. Koalisinya, 7 partai versus 3 partai. Kedua, tiga paslon, yaitu Jokowi, Prabowo, dan calon ketiga yang dimunculkan oleh Demokrat. Koalisinya, 4 partai versus 3 partai versus 3 partai.

Jadi, Demokrat menjadi satu-satunya partai yang berpotensi memunculkan partai calon presiden ketiga?

Ya. Tiga figur latar yang sudah saya sebutkan tadi akan dimunculkan sebagai pilihan ketiga.. Kemungkinan paling besar oleh Demokrat seperti di Pilkada DKI Jakarta, dia ingin menginisiasi poros ketiga.

SBY akan memainkan peran poros ketiga. Mungkin tidak punya target mennag, tetapi ini panggung prestisius untuk lompatan politik ke 2024.SBY, saya pikir, ingin AHY mengisi posisi wakil presiden atau menteri.

Jadi, mungkin, AHY akan dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar atau Anies Baswedan dengan AHY. Probabilitas koalisinya, Demokrat, PPP, dan PKB.

Cukupkah suara ketiga partai tersebut untuk mengajukan calon presiden?

Cukup. Perolehan suara Demokrat di 2014 adalah 10,9 persen, PPP 7,7 persen, dan PKB 8 persen. Jumlahnya, 26,6 persen.

]]>
http://rumahpemilu.org/ari-nurcahyo-pilpres-2019-bisa-dua-atau-tiga-paslon/feed/ 0
Lena Maryana Mukti: Kebijakan Afirmasi Perempuan di Pilkada 2018 Tidak Laku http://rumahpemilu.org/lena-maryana-mukti-kebijakan-afirmasi-perempuan-di-pilkada-2018-tidak-laku/ http://rumahpemilu.org/lena-maryana-mukti-kebijakan-afirmasi-perempuan-di-pilkada-2018-tidak-laku/#respond Mon, 08 Jan 2018 05:30:17 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9144 Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI), Lena Maryana Mukti, menceritakan pengalamannya sebagai penasehat pencalonan kepala daerah di Pilkada 2018. Ada pernyataan yang cukup tajam yang dilontarkan Lena, yakni “Jualan afirmasi perempuan di Pilkada 2018 tidak laku lagi”. Simak penjelasan Lena dalam bentuk wawancara.

 

Bagaimana perkembangan afirmasi perempuan yang diperjuangkan MPI bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) pada masa pencalonan kepala daerah di Pilkada 2018?

Perjuangan afirmasi untuk mengikut-sertakan perempuan di Pilkada makin berat. Boleh dikatakan, jualan afirmasi perempuan gak laku lagi. Sekarang kecenderungannya adalah elektabilitas dan juga isi tas. Di 2015 dan 2017 masih terasa keinginan partai untuk mengedepankan afirmasi, tapi sekarang tidak ada lagi. Sekarang yang berperan itu survey dan elektabilitas.

Perempuan-perempuan yang kompeten untuk maju bukan soal kemampuan dan kapasitas dia, tapi diperhadapkan pada ketersediaan kapital. Berapa anggaran yang mereka mampu sediakan untuk bisa ikut kontestasi? Partai-partai yang mengusung calon itu mengedepankan kemenangan, jadi bukan soal mengikut sertakan kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan.

Bagi kami, kalau tidak mengikut sertakan perempuan, demokrasi kita defisit.

Apakah tidak ada perempuan yang memiliki potensi untuk menang sehingga dapat diusung oleh partai di Pilkada 2018?

Persoalannya ini memang tidak  hanya modal politik berbentuk isi dompet dan elektabilitas, tapi juga ketersediaan perempuan yang memiliki kemampuan, pengalaman, kapasitas, dan basis dukungan. Di daerah itu sedikit sekali jumlahnya.

Waktu saya jadi juru bicara PPP (Partai Persatuan Pembangunan) saat Pilkada DKI kemarin, Bu Silvi memang tidak menyediakan anggaran seperti yang diminta untuk maju kontestasi, tapi dia punya pengalaman birokrasi yang matang,  punya pengalaman organisasi, dan punya basis sosial yang cukup kuat. Nah, perempuan-perempuan seperti Silvi ini yang sangat memungkinkan untuk dicalonkan oleh partai.

Untuk Pilkada 2018, ada beberapa teman perempuan yang menyatakan berani maju sebagai calon independen. Ada juga yang meski tidak sanggup menyediakan anggaran untuk kontestasi, dia tetap maju sebagai bakal calon untuk modal sosial di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Artinya, kalaupun mereka kalah, itu sudah jadi modal untuk nanti maju di 2019.

Jadi trend untuk Pilkada 2018 ini, jumlah perempuan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah berkurang dari jumlahnya di Pilkada 2018?

Untuk jumlah pasti berapa teman-teman perempuan yang maju di Pilkada 2018, kami belum punya. Menurun atau meningkat juga belum bisa dipastikan. Tapi, ketua Badan Pemberdayaan Perempuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Euis Fatayaty, diminta maju sebagai wakil wali kota Cirebon, dan Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim, juga akan maju.

Memang ada hal-hal yang memengaruhi peningkatan atau penurunan jumlah perempuan yang mencalonkan di pilkada, salah satunya adalah persyaratan mengundurkan diri bagi anggota legislatif yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Jadi, ketika UU Pilkada tidak menyaratkan pengunduran diri, angkanya cukup tinggi. Karena, ketika mereka kalah, mereka bisa balik lagi ke legislatif. Tidak terlalu besar resikonya.

Di Pilkada 2017, ada 57 perempuan calon kepala daerah dan 66 perempuan calon wakil kepala daerah. Di 2018, tentu kami berharap meningkat, tapi yang jelas partai politik tidak mengutamakan afirmasi perempuan.

Terkait Pilkada 2017, perempuan yang maju sebagai kepala dan wakil kepala daerah biasanya berlatar belakang sebagai apa?

Ya, saya punya datanya. Dari 57 perempuan calon kepala daerah, 38,06 persen memakai jaringan kekerabatan 38,33 persen adalah kader partai, 17,54 persen dari kalangan pengusaha, 14,04 persen adalah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 12,28 persen merupakan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Polisi RI (Polri) dan mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3,51 persen public figure atau selebriti, 3,51  petahana, dan sisanya mantan anggota legislatif.

Lalu, apa strategi MPI dan teman-teman perempuan politik untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan di tahun politik?

Kami melakukan roadshow seperti yang pernah kami lakukan di 2013 menjelang Pemilu 2014. November 2017 lalu, kami bertemu dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI dua periode. Lalu November. Masih ada sisa delapan tokoh lagi, yaitu ketua umum-ketua umum partai yang akan kami temui dari bulan Januari sampai Februari. Kami meminta mereka agar mengadopsi kebijakan afirmasi gender quota di Undang-Undang (UU) Partai Politik dan gender electoral quota di UU Pemilu.

Kami juga akan berkunjung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meminta agar mempertahankan ketentuan di Peraturan KPU (PKPU) No.7/2013 yang mewajibkan keterwakilan 30 persen perempuan di daftar calon dari pusat hingga kabupaten/kota. Kalau bisa juga berikan sanksi. Ini akan mendorong banyak perempuan di parlemen dan akan berlanjut di Pilkada.

]]>
http://rumahpemilu.org/lena-maryana-mukti-kebijakan-afirmasi-perempuan-di-pilkada-2018-tidak-laku/feed/ 0
Totok Budi Santoso: POM TNI Siap Terima Aduan Panwas terkait Pelanggaran Personil TNI di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 http://rumahpemilu.org/totok-budi-santoso-pom-tni-siap-terima-aduan-panwas-terkait-pelanggaran-personil-tni-di-pilkada-2018-dan-pemilu-2019/ Fri, 22 Dec 2017 03:10:46 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9051 Wakil Komandan Polisi Militer (POM), Laksamana Pertama Totok Budi Santoso, menghadiri acara focus group discussion (FGD) draf Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian RI (Polri), dan aparatur sipil negara (ASN). Totok menjelaskan jenis-jenis pelanggaran oleh personil TNI, mekanisme pelaporan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, dan kesiapan POM menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilu 2019.

Simak penjelasan Totok melalui format wawancara.

Peraturan apa yang menjadi pedoman bagi personil TNI untuk berlaku netral di dalam pilkada dan pemilu?

Ada Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No.7/2000 dan Undang-Undang (UU) No.34/2004. Di situ ditegaskan bahwa personil TNI tidak punya hak pilih, tidak boleh terlibat dalam politik praktis, tidak ikut berkampanye, tidak membantu salah satu kandidat, tidak menjadi tim sukses atau juru kampanye, tidak memobilisasi organisasi masyarakat (ormas), tidak menyambut atau mengantar kandidat, dan dilarang mempengaruhi dan mengarahkan keluarganya untuk memilih salah satu kandidat.

Lalu, peran apa yang dapat diambil TNI dalam perayaan pesta demokrasi?

Mereka bertugas untuk mengawasi daerah rawan konflik, mengamankan penyelenggaraan pemilu, juga mengamankan distribusi logistik pemilu.

Jika ada personil yang melakukan tindakan tidak netral, apa sanksinya?

Kalau anggota TNI terlibat, selain yang bersangkutan dapat sanksi, komandannya juga akan dapat sanksi. Makanya, komandan, seperti komda (komandan daerah), koramil (komandan rayon militer), dan komandan batalion harus bertanggungjawab mencegah anggotanya terlibat politik praktis.

Sanksi hukumnya, pidana penjara maksimal empat tahun karena yang bersangkutan menolak atau sengaja tidak menaati perintah dinas. Sanksi disiplin, dia dianggap atasannya tidak pantas atau melanggar disiplin. Ini akan mempengaruhi karirnya, dia tidak boleh naik pangkat selama empat tahun.

Kalau Panitia Pengawas (Panwas) menemukan prajurit yang tidak netral, petugas melaporkannya ke mana?

Selaku penanggung jawab penegakan hukuum, disiplin, dan tata tertib, itu fungsi polisi miiter. Jadi, kalau ada pelanggaran prajurit, yang tanggung jawab adalah polisi militer.

Secara struktur TNI, personil yang levelnya paling bawah adalah Kodim (Komando Distrik Militer). Jadi, kalau ada pelanggaran di wilayah, lapornya ke Subdenpom (Sub-datasemen Polisi Militer). Maka, Panwas harus tahu lokasi Subdenpom ada dimana dan bagaimana cara komunikasinya.

Subdenpom sudah ada di semua kabupaten? Bukankah di kabupaten pemekaran bentuknya masih persiapan?

Ya, memang. Makanya kalau Panwas menemukan suatu pelanggaran di wilayah, dia bisa lapor ke Subdenpom terdekat. Jadi, kalau yang melanggar adalah personil AD (Angkatan Darat), tapi yang terdekat adalah Subdenpom Angkatan Laut (AL), laporkan saja ke AL. Nanti anggota AL melaporkan ke AD.

Setiap laporan akan langsung ditindaklanjuti Subdenpom?

Tentu. Jangan khawatir! Kalau dulu sebelum Keputusan yang baru, mungkin aduan akan terbentur di angkatan masing-masing. Tapi sekarang ada POM TNI yang punya lembaga strukturalnya. Semua laporan akan kita tindak lanjuti. Memang akan lebih cepat kalau lapornya langsung ke POM TNI.

Untuk pelanggaran pemilu ada batas waktunya. Bawaslu tidak mungkin ikut camput dalam penindakan pelanggaran di TNI. Berapa lama waktu untuk menindak pelanggaran pemilu di POM TNI?

Kita akan minta personil di bawah untuk segera tindak lanuti. Kalau itu pidana, memang butuh waktu, tapi kalau disiplin, bisa cepat ditindak. Intinya, kalau Panwas yakin itu pelanggaran, langsung saja lapor. Bawa saksi dan barang bukti.

Apakah TNI mau membuka akses bagi Bawaslu untuk memeriksa personil TNI yang diduga tidak netral?

Tidak. Di dalam hukum TNI, yang bisa menindak adalah polisi militer. Jadi, kalau ada informasi, langsung laporkan saja. Nanti saudara akan kami periksa sebagau saksi pelapor, dan juga saksi yang saudara bawa.

Jadi, kita yang periksa karena ada UUnya sendiri.

Di berbagai survey, TNI adalah institusi negara yang paling dipercaya masyarakat. Nah, tahun ini banyak perwira TNI yang aktif maupun pensiun, maju bertarung di Pilkada. Apa ada jaminan TNI netral jika ada anggotanya yang jadi calon?

TNI punya kewenangan sampai tingkat wilayah paling bawah Jadi, secara sistematis, kita akan memonitor. Satuan bawah pun  punya tanggung jawab untuk melaporkan apapun yang terjadi ke tingkat atas. Jadi, kalau ada indikasi, mereka bisa dilaporkan ke atas.

Kapan anggota TNI harus mengundurkan diri?

Setelah dia mencalonkan, 60 hari paling lambat dia harus mengajukan surat pensiun. Sebelum dia resmi mundur, dilarang melakukan ketidaknetralan.

Ada saran kepada Bawaslu dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum kepada anggota TNI yang bersikap tak netral?

Mengingat organisasi ini belum sepenuhnya terbuka, Bawaslu bisa secepatnya membuat MOU (Memorandum of Understanding) ke Panglima TNI untuk melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan. Misal, membentuk satuan tugas khusus di bawah.

 

]]>
Titi Anggraini: Tak Ada Welfare State Tanpa Kesetaraan Politik bagi Perempuan http://rumahpemilu.org/titi-anggraini-tak-ada-welfare-state-tanpa-kesetaraan-politik-bagi-perempuan/ Tue, 19 Dec 2017 04:03:56 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=9026 Mewujudkan welfare state atau negara sejahtera merupakan impian semua masyarakat di dalam sebuah negara dan (mungkin) semua penyelenggara negara. Namun, untuk dapat dikatakan sebagai negara sejahtera, sebuah negara mesti menegakkan lima pilar, yakni demokrasi, penegakan hukum, perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), keadilan sosial, dan anti diskriminasi. Tanpa akumulasi lima pilar, tak ada negara sejahtera.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, memberikan fokus pada peran perempuan di dalam lima pilar negara sejahtera. Menurutnya, perempuan Indonesia masih mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Dua di antaranya yakni, tindakan afirmasi yang setengah-setengah di dalam regulasi, dan persepsi mayoritas yang masih belum mempercayai kepemimpinan perempuan.

Simak selengkapnya penjelasan Titi dalam format wawancara.

Salah satu dari lima pilar negara sejahtera adalah demokrasi. Bagaimana pandangan Mbak atas peranan perempuan di dalamnya?

Menurut International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), demokrasi terdiri dari dua, yaitu popular control atau kontrol masyarakat dan political equality atau kesetaraan politik. Nah, kedua hal ini masih menjadi masalah besar perempuan. Kemampuan perempuan dalam mengawasi pemerintahan cenderung tidak berjalan maksimal. Belum banyak perempuan yang mampu mengartikulasi politik. Nah, kemajuan perempuan untuk hal itu dihambat dengan belum terciptanya kesetaraan politik

Poinnya, perempuan di dalam demokrasi masih tertinggal. Instrumen demokrasi kan bukan hanya hadir di TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan boleh memilih. Perempuan harus didorong untuk ikut terlibat dalam tata kelola pemerintahan dan penindakan partisipatif.

Apa yang membuat perempuan masih tertinggal? Apa sebenarnya hambatan yang dialami oleh perempuan?

Kalau kita evaluasi dua elemen demokrasi yang saya sebutkan tadi, ada dua hal yang menjadi ancaman besar bagi perempuan. Pertama, negara bahkan juga konstruk sosial masih meminggirkan posisi perempuan di dalam politik. Kedua, keterwakilan perempuan di pemerintahan masih kurang. Itulah kenapa tindakan afirmasi sementara dibutuhkan.

Sayangnya, tindakan afirmasi untuk perempuan di republik ini masih setengah hati. Political will dari para aktor politik kita, untuk mendorong keterlibatan perempuan di dalam politik pun, masih kurang. Buktinya, di dalam kerangka hukum kita, 30 persen keterwakilan perempuan masih disertai dengan kata “memperhatikan”di tingkah provinsi dan kabupaten/kota, belum mandatory.

Nah, hal itu menyebabkan kaderisasi perempuan politik tidak berjalan. Dampaknya, perempuan ditempatkan di daftar calon, namun tidak mendapatkan dukungan pemenangan dari partai. Partai asal comot untuk memenuhi syarat keterwakilan di tingkat pusat, akibat afirmasi yang terputus.

Tadi Mbak mengatakan konstruk sosial kita masih meminggirkan posisi perempuan di dalam politik. Bisa dijelaskan lebih lanjut?

Ada satu riset yang dilakukan oleh COMELEC (Commission of Election), semacam komisi pemilihan di  Fipilina. Di riset itu, pertanyaan pertamanya adalah apakah responden percaya bahwa perempuan boleh menduduki posisi jabatan publik? Hampir semua responden menjawab boleh. Tapi kemudian, ketika ditanya kenapa perempuan tidak terpilih di pemilu, jawaban responden yang perempuan, yang jadi sorotan adalah karena perempuan masih belum punya kepercayaan diri, kemampuan, dan kepemimpinan yang baik untuk duduk di posisi-posisi itu. Jadi, ini soal persepsi. Persepsi pemilih kita.

Ketika perempuan tidak memilih perempuan, ada kontribusi sosial di situ, relasi kuasa, juga konstruk sosial. Kompleks sekali. Makanya, harus ada afirmasi politik sementara terhadap perempuan yang tidak setengah-setengah. Afirmasi tidak dibutuhkan lagi kalau struktur politik, sosial, dan regulasi kita sudah setara dalam memandang keterlibatan perempuan di dalam politik.

Di dalam kondisi afirmasi setengah hati dari pemerintah dan persepsi masyarakat yang belum ramah terhadap kepemimpinan perempuan, apa yang bisa dilakukan perempuan untuk berkontribusi mewujudkan negara sejahtera? Khususnya dalam pilar demokrasi.

Negara sejahtera hanya bisa terwujud kalau tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau diintimidasi. Negara baru akan sejahtera kalau demokrasi dijalankan dengan semua tata nilainya.

Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh perempuan saat ini. Di antaranya, perempuan bisa berperan memerangi politik uang, politik suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dan menyuarakan pemilu damai. Yang paling mudah, perempuan harus memilah informasi agar tidak terjebak pada permainan kampanye hitam atau kampanye busuk.

Selain itu, ini penting sekali untuk penguatan peran perempuan di dalam demokrasi. Perempuan harus ambil bagian dalam aktivitas pengawasan pemilu, dan memulai untuk citizen journalism atau jurnalisme warga sipil.

Perempuan harus membuktikan bahwa perempuan dapat berkontribusi besar mewujudkan pemilu yang lebih adil, lebih bersih, lebih demokratis, dan lebih berintegritas. Untuk pengawasan pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyiapkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum ramah perempuan melalui kanal pelaporan khusus perempuan.

Ada pesan kepada para aktor politik?

Aktor politik mesti mereformasi regulasi. Pertama, wajibkan agar terdapat 30 persen keterwakilan perempuan di dalam penyelenggara pemilu. Kedua, 30 persen keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik harus sampai dengan kabupaten/kota. Ketiga, adopsi pencalonan ramah perempuan yang telah ditetapkan di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.7/2013. Keempat, alokasikan bantuan subsidi untuk kaderisasi dan rekrutmen perempuan. Terakhir, bangun kampanye murah ramah perempuan dengan cara membatasi belanja kampanye dan transaksi tunai.

Ini kerja semua pihak agar perempuan, yang secara jumlah dominan, dapat berkontribusi maksimal dalam membangun negara sejahtera. Prinsipnya, tak ada negara sejahtera jika perempuannya masih termarjinalkan.

]]>
Irwan Sinuraya: Calon Penyedia Logistik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Akan Dikawal TP4 http://rumahpemilu.org/irwan-sinuraya-calon-penyedia-logistik-pilkada-2018-dan-pemilu-2019-akan-dikawal-tp4/ Thu, 14 Dec 2017 02:14:02 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8970 Kepala Sub bidang Direktorat Barang/Jasa Pemerintahan bidang Intelijen dan Anggota Tim Pengawal dan Pengamanan Proyek-Proyek Pemerintah (TP4) Kejaksaan RI, Irwan Sinuraya, memberikan penjelasan mengenai pengawalan dan pengamanan untuk proses pengadaan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Secara garis besar, pengawalan dan pengamanan ditujukan untuk memberikan kenyamanan bagi para penyedia barang/jasa dalam memenuhi kebutuhan pemerintah.

Simak penjelasan Irwan dalam bentuk wawancara.

Bagaimana asal-usul lahirnya TP4?

Selama ini, penyedia barang/jasa ketakutan menyediakan barang/jasa untuk pemerintah. Penyebabnya, ada stigma kriminalisasi dan rendahnya penyerapan anggaran. Hal ini membuat pejabat birokrasi dan pebisnis takut, ragu-ragu dalam mengambil keputusan.

Jadi, tujuan kita, barang/jasa kebutuhan kita terpenuhi, penyedia merasa aman.

Bagaimana TP4 menjalankan fungsinya?

Tim ini mengawal dan mengamankan, agar apapun kebutuhan pemilu, dipastikan dilaksanakan sesuai peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku. Misalnya, kami wajib mengupayakan harga yang wajar dan yang paling murah. Tapi prioritas tentu adalah mutu. Jadi, harga itu nomer sekian lah.

Lalu, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan pelanggaran. Kita memberikan penerangan hukum kepada para penyedia barang/jasa. Kita juga menyediakan konsultasi, membahas keraguan penyedia barang/jasa, apakah jika melakukan A termasuk pelanggaran atau tidak.

Kemudian, kita juga melakukan koordinasi tingkat pusat dengan aparat pengawasan internal pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

Setelah itu, kita monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.

Jadi, mekanisme kerjanya bagaimana?

Pertama, biasanya ada permintaan untuk mengawal dan mengamankan proses penyediaan barang/jasa. Jadi, nanti KPU (Komisi Pemilihan Umum) berkirim surat saja agar kami melakukan pengawalan. Kita paparkan, apa saja barang yang mau diadakan. Nanti kita periksa, apakah ada potensi korupsi.

Setelah kita identifikasi masalahnya, kita akan menentukan, kita boleh kawal atau tidak. Hasilnya kita laporkan.

Apakah semua kegiatan pengadaan barang/jasa harus dilaporkan ke TP4?

Ya kalau gak mau kita amankan, muncul pertanyaan, ada apa? Apa belum mau transparan?

Lalu, apa saja yang menjadi prinsip pengadaan barang/jasa?

Yang pertama, efisien. Pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan biaya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran maksimum dalam waktu yang ditetapkan. Nanti TP4 akan bertanya kepada penyedia barang/jasa, Bapak/Ibu menentukan harga ini sudah maksimal belum untuk mencari nilai yang wajar?

Kedua, efektif. Barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Ketiga, transparan.  Semua ketentuan dan informasi harus jelas dan dapat diketahui baik oleh penyedia barang jasa maupun masyarakat.

Prinsip yang lainnya adalah terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Apakah ada etika bagi penyedia dan pengguna pengadaan barang/jasa?

Tentu. Banyak sekali sebenarnya. Di antaranya saja ya: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara, dan menghindari penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain. Selain itu, penyedia dan pengguna barang/jasa dilarang menerima, menawarkan, dan menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, atau berupa apa saja kepada siapa pun.

Sanksinya apa bagi penyedia barang jasa jika melakukan pelanggaran?

Ada tiga sanksi, administratif, dituntut ganti rugi, dan dilaporkan secara pidana. Kenapa dapat dipidanakan? Itu sebenarnya adalah upaya terakhir. Dan administrasi ini jangan dianggap enteng. Kalau kena sanksi administrasi, perusahaan bisa tidak dipercaya lagi untuk menerima proyek. Perusahaan penting bukan untuk mendapatkan kepercayaan?

Poinnya adalah, penyedia barang/jasa harus memahami bahwa uang ini adalah uang rakyat. uang negara. Bagi para calon penyedia logistik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, tolong berikan pelayanan maksimal untuk agenda pemilu kita ke depan.

Seperti yang telah dikatakan Pak Arief Budiman, penyelenggaraan pemilu memiliki pertaruhan politik yang luar biasa. Jaminan logistik tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sasaran sangat dibutuhkan untuk menghindari dampak-dampak yang kita semua tidak inginkan.

]]>
Titi Anggraini: Ada Ketidakadilan dalam Syarat Dukungan Calon Perseorangan di Pilkada http://rumahpemilu.org/titi-anggraini-ada-ketidakadilan-dalam-syarat-dukungan-calon-perseorangan-di-pilkada/ Thu, 30 Nov 2017 02:45:12 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8866 Jumlah orang yang mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan di pemilihan kepala daerah (Pilkada) semakin berkurang. Untuk Pilkada 2018, di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, jumlah pendaftar hanya sebanyak 75 pasangan calon (paslon). Jumlah ini kemungkinan akan berkurang setelah dilakukannya verifikasi administrasi.

Pada Pilkada 2015 dan 2017, terdapat masing-masing 135 dan 68 paslon perseorangan yang lolos verifikasi administrasi syarat dukungan. Apa yang menjadi penyebab menurunnya jumlah paslon perseorangan di Pilkada 2018? Simak penjelasan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, dalam format wawancara.

Bagaimana sejarah munculnya aturan mengenai calon perseorangan di pilkada?

Calon perseorangan muncul pertama kali sebagai fenomena khusus Aceh. Di Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, ada amanah untuk membentuk partai lokal (parlok). Namun, karena waktu itu belum memungkinkan terbentuknya parlok, maka Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) mengakomodasinya dengan mencantumkan nomenklatur calon perseorangan. Maka, disebutkan di UUPA bahwa calon perseorangan hanya untuk satu kali pilkada, yaitu 2006 saja.

Berkat aturan ini, lahir kepala daerah terpilih dari mekanisme calon perseorangan, yaitu Irwandi Jusuf. Nah, success story di Aceh ini ternyata menggoda wilayah lain. Tahun 2007, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Lalu Langga Rawe, mengajukan uji UU ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta agar calon perseorangan tidak hanya di Aceh, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Permohonan itu dikabulkan oleh MK lewat putusan No.5/2007.

Sebagai tindak lanjut putusan MK, UU No.12/2008 memuat aturan mengenai persyaratan dukungan calon perseorangan.

Persyaratan untuk menjadi calon perseorangan di UU No.12/2008 sama dengan di UUPA?

Sedikit berbeda, tapi masih moderat. Di Aceh, syarat dukungan calon perseorangan adalah 3 persen dari jumlah penduduk dan tersebar di 50 persen wilayah. Kalau di UU No.12/2008, syaratnya adalah 3 sampai 6,5 persen dari jumlah penduduk.

Jadi, kalau jumlah penduduk di suatu provinsi sampai dengan dua juta, maka syarat dukungannya adalah 6 persen. Kalau dua hingga enam juta, maka 5 persen. Kalau enam hingga dua belas juta, maka 4 persen. Kalau lebih dari dua belas juta, maka 3 persen. Untuk kabupaten/kota juga demikian, hanya saja dukungan penduduknya lebih kecil.

Lalu sejak kapan aturan syarat dukungan calon perseorangan berubah?

Sebenarnya, syarat moderat ini masih diakomodir di dalam UU No.1/2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2014 tentang pilkada. Syaratnya dan rujukannya masih sama.

Awal masalah muncul ketika UU No.1/2015 direvisi menjadi UU No.8/2015. Ada logika yang tidak berimbang yang digunakan oleh legislator ketika bicara soal kesetaraan antara calon perseorangan dengan calon dari partai politik (parpol).

Tidak berimbang bagaimana?

Persyaratan untuk parpol mengajukan calon kepala daerah, pada waktu itu meningkat. Dari 15 persen kursi menjadi 20 persen kursi atau 25 persen perolehan suara. Jadi, naiknya 5 persen.

Nah, kenaikan itu diterapkan juga untuk calon perseorangan. Tapi, kenaikannya lebih dari 100 persen. Semula 3 hingga 6,5 persen menjadi 6,5 hingga 10 persen. Jadi, alibi kesetaraan yang digunakan, jika dilihat dari sisi angka saja, jelas tidak relevan.

Apakah persyaratan dukungan calon perseorangan 6,5 hingga 10 persen sulit dipenuhi?

Tentu. Ada karakter yang tidak sama antara calon perseorangan dengan calon parpol. Dari segi kekuatan struktur, parpol mengandalkan struktur organisasi yang sudah mapan yang mengakar bahkan sampai ke tingkat desa. Sementara calon perseorangan, dia hanya mengandalkan struktur personal yang harus dibangun menjelang tahapan pencalonan pemilu dimulai.

Selain itu, dalam proses pencalonan, di parpol adalah perjuangan banyak anggota legislatif. Sedangkan calon perseorangan, waktunya hanya beberapa bulan sebelum masa pendaftaran calon perseorangan dibuka. Belum lagi kalau ada masalah legalitas, karena regulasi pemilu kita dibentuk hanya beberapa bulan sebelum proses pencalonan berjalan.

Kemudian, dari segi energi dan biaya, calon perseorangan tentu mengeluarkan energi dan biaya lebih. Di tengah durasi kerja yang pendek, dia harus mendapatkan dukungan yang besar dengan minimal sebaran wilayah 50 persen. Artinya, dia harus bergerak menguasai geografis wilayah. Dia juga harus mengeluarkan biaya yang harus ditanggung sendiri untuk memenuhi dokumen-dokumen yang mesti disertai dengan materai.

Bandingan dengan calon parpol. Yang bekerja adalah mesin partai dan digerakkan oleh sekelompok orang. Dan partai politik yang punya kursi di parlemen itu dibiayai oleh negara.

Menjadi calon perseorangan berarti bukan perkara mudah dan murah. Apa hal positif yang dilihat MK saat memutuskan untuk membuka peluang jalur perseorangan di pilkada?

Calon perseorangan hadir sebagai sebuah alternatif. MK mengabulkan dengan landasan berpikir bahwa keberadaan jalur perseorangan mampu memberikan variasi pilihan pemimpin kepada pemilih. Ia juga hadir sebagai fasilitas bagi anggota masyarakat non anggota parpol yang punya kapasitas, kapabilitas, dan kemampuan untuk ikut dalam bursa pilkada.

Putusan MK tersebut membuahkan hasil seperti yang diharapkan?

Ya, ekspektasi itu terbukti. Pada Pilkada 2015, dari 135 calon perseorangan, ada 13 paslon yang terpilih. Di Pilkada 2017, dari 68 paslon, 3 yang terpilih. Memang ada yang mengatakan bahwa angka itu sedikit, tapi tak bisa disangkal bahwa jalur perseorangan memang membuahkan hasil. Jalur perseorangan terbukti telah memfasilitasi orang-orang yang tidak bisa diusung parpol.

Baik. Lalu bagaimana prediksi success story calon perseorangan di Pilkada 2018? Sebab, di tingkat provinsi, pada saat pendaftaran saja, hanya ada tiga paslon yang dinyatakan memenuhi syarat.

Sesuai prediksi, calon perseorangan semakin sedikit karena syarat dukungan semakin banyak. Kalau kita bandingkan dengan Aceh, dengan syarat dukungan yang hanya 3 persen, muncul banyak calon perseorangan. Di Pemilihan Gubernur Aceh lalu, ada tiga paslon perseorangan. Di Pidie, enam paslon perseorangan.

Di provinsi-provinsi yang jumlah penduduknya banyak, tentu tidak mungkin ada calon perseorangan. Misal Jawa Barat yang jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhirnya mencapai 32 juta pemilih, banyak sekali dukungan yang harus dicari.

Ada rekomendasi terkait calon perseorangan ini?

Kami usul agar pembuat UU meringankan syarat untuk calon perseorangan seperti di Aceh atau setidaknya seperti yang pernah diatur di UU No.1/2015.

Kami juga usul agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat tata cara, prosedur, dan mekanisme pengumpulan dukungan calon perseorangan yang mudah dan fleksibel. Jangan biarkan calon perseorangan tersandera karena menunggu regulasi yang sah. Misal, 2020, buatlah regulasi agar warga negara yang hendak mendaftar lewat jalur perseorangan dapat mempersiapkan diri mengumpulkan dukungan, misalkan, dua tahun sebelum tahap pencalonan.

 

]]>
Didik Supriyanto: Fungsi Ganda Bawaslu Merisaukan http://rumahpemilu.org/didik-supriyanto-fungsi-ganda-bawaslu-merisaukan/ Wed, 29 Nov 2017 06:20:14 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8857 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru saja menyelesaikan persidangan dugaan pelanggaran administrasi pekan lalu (14/11). Sidang itu adalah sidang pertama kali yang menempatkan para anggota Bawaslu sebagai majelis hakim. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) memberi kewenangan baru bagi Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu. Selain sebagai pengawas, Bawaslu kini berperan sebagai penindak dan pemutus pelanggaran administrasi.

Dua kewenangan ini menempatkan Bawaslu dalam posisi yang bertolak belakang. Di persoalan sengkarut Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kemarin, misalnya, Bawaslu bersurat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertimbangkan penggunaan Sipol sebagai syarat untuk jadi peserta pemilu. Sikap Bawaslu ini membuat publik gampang menerka posisi Bawaslu dalam memutus sidang pelanggaran administrasi yang diajukan partai-partai yang dokumen persyaratannya dinyatakan tidak lengkap oleh KPU.

Didik Supriyanto, Pengawas Pemilu (Panwas) 2004, mengaku risau atas fungsi ganda Bawaslu ini. Dalam acara Bincang Live Facebook Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dia merisaukan kegaduhan-kegaduhan serupa terjadi di tahapan-tahapan (menuju) Pemilu 2019 yang masih panjang. Berikut pokok-pokok obrolan bersama mantan ketua Perludem yang kini ingin disebut sebagai peminat ilmu pemilu dalam tajuk “Meneropong Bawaslu dengan Kewenangan Baru” yang dipandu oleh Titi Anggraini (17/11).

Bagaimana perkembangan lembaga pengawas dari pemilu ke pemilu?

Respon publik dan partai itu kesimpulannya tidak puas dengan lembaga pengawas. Panwas 2004, Bawaslu 2009, Bawaslu 2014 respon kesimpulannya sama. Respon pembuat undang-undang ada dua. Memperbesar organisasinya—dari panitia jadi permanen, sekarang ada sampai TPS untuk memperkuat dan memperlebar jangkauan.

Di sisi lain, mengubah kewenangan. Bawaslu selalu (bilang) ketika dikritik kinerjanya, itu lebih bukan karena ketidaksungguhan atau ketidakprofesionalan. Mereka bilang memang kewenangannya terbatas.

Bawaslu berkembang jadi permanen disebut karena prinsip kesetaraan. KPU kabupaten/kota saja permanen…

Sebetulnya permanen atau tidak bergantung dari beban pekerjaan. Saya sendiri beranggapan KPU kabupaten/kota tidak perlu permanen. Apalagi pemilu serentak sudah mulai berjalan. Kalau misal mulai jalan, mulai dipastikan KPU kabupaten/kota tidak perlu permanen. Tidak ada yang dikerjakan selama jeda antara pemilu. Kecuali ada yang dikerjakan seperti pendidikan politik dan pemutakhiran daftar pemilih. Kalau tidak ada pekerjaan itu, ngapain selama tiga tahun empat tahun? kan dibayar…

Cuma, logika yang mereka pakai selain kesetaraan, cara mengefektifkan kerja pengawas kan dengan memperkuat organisasi. Tapi terbukti dari pemilu ke pemilu itu salah. Bawaslu dipermanenkan di 2009 ternyata kan hasilnya mengecewakan. Demikian juga yang akan datang. Menurut saya posisi dan fungsi Bawaslu harus diperhatikan.

Organisasi Bawaslu, selain menjadi permanen, juga berkembang jangkauannya hingga TPS. Bagaimana Bapak melihat ini?

Pengalaman tahun ini kan ada Pilkada di DKI Jakarta. Saya jadi pengawas TPS. Saya tahu persis tidak ada gunanya pengawas TPS karena saksi sudah ada. Di Pilkada saksi lebih siap.

Pengawas TPS gak perlu karena problem (pemilu) kita bukan di TPS. Pungut hitung di TPS sejauh yang saya ikuti berjalan sesuai aturan. Yang jadi masalah itu adalah rekapitulasi di desa dan kecamatan. Kita tahu 2014 KPU punya solusi taktis pindaian C1 sehingga apa yang terjadi di TPS tidak bisa serta merta dimanipulasi di PPS dan PPK. Makanya saat itu ketika calon yang kalah merasa banyak dikerjai dan ditunjukkan faktanya oleh KPU, mereka diam. Mereka protes karena dapat laporan dari relawan timses yang kerja sembarangan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan terbukti mereka gak ke MK. Ketika MK sendiri membuat (pernyataan) kalau ada calon yang dicuri suaranya silakan ke MK. Tapi mereka gak berani. Berdasarkan C1 itu sebagian besar benar. Memang saya tidak menutup mata ada kasus. Tapi kita kan berbicara soal kuantitas. Itu beres di TPS. Ngapain ada pengawas di TPS?

Bagaimana dengan perkembangan fungsi baru?

Kalau kita lihat sekarang kan fungsi diperkuat dengan menambah kewenangan memutus. Tapi penguatan fungsi ini kan menimbulkan kontroversi. Misal putusan yang terakhir, Bawaslu memutuskan KPU melakukan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran partai politik peserta pemilu. Putusan melanggar itu karena KPU menggunakan Sipol untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya kelengkapan syarat partai peserta pemilu.

Putusan itu kan langsung tidak langsung mengoreksi PKPU. Bawaslu jelas-jelas mengesampingkan penggunaan aplikasi Sipol itu yang ada di PKPU. Pertanyaannya, apa Bawaslu punya hak mengoreksi PKPU? Di pasal lain ada ketentuan, PKPU hanya bisa di-review melalui MA. Kalau Bawaslu merasa ada yang salah maka Bawaslu atau pihak lain yang akan menggugat ke MA. Tanpa gugatan MA, Bawaslu sudah membuat keputusan mengoreksi PKPU. Ini problem yang muncul karena kewenangan baru.

Pertanyaan substansinya adalah, siapa Bawaslu sekarang ini? Dia lembaga pengawas atau kuasi peradilan? Itu penting.

Apa tidak bisa digabungkan fungsi pengawasan dengan fungsi peradilan?

Tidak bisa. Karena ketika dia melakukan pengawasan dia punya preferensi si a atau si b melakukan pelanggaran. Pengawasan terhadap pelanggaran administrasi ini ketika ditangani sendiri tentu dia akan mempertahankan pendapatnya itu. Ini double fungsi ini tidak bisa. Sebagai pengawas dia harus banyak ngomong harus kritis, sebagai hakim gak boleh ngomong. Jadi double fungsi ini merisaukan. Masih ada banyak tahapan ke depan. Masih banyak PKPU ke depan yang akan dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya akan di-review siapapun.

Dulu saya ingat Refly Harun bersikeras Bawaslu jadi lembaga peradilan. Kalau mau seperti itu ya tidak masalah. Tapi fungsi pengawasannya dilepas saja—diserahkan ke pihak lain atau tidak dijalankan—sehingga jelas. Sekarang ini Bawaslu jadi lembaga bagian pemilu tapi mengoreksi KPU. Kalau lihat konstitusi ya tinggian KPU dong daripada Bawaslu.

Perubahan kewenangan itu tanpa mempertimbangkan keberadaan lembaga lain yang sudah diposisikan dalam sistem tata hukum kita untuk mengoreksi putusan lembaga lain. Dulu saya selalu bilang kalau problemmnya di lembaga peradilan kita—katakanlah kita tidak percaya PTUN, MA—ya jangan dibikin lembaga baru, diperkuat saja di situ. Semakin banyak lembaga semakin ribet dan ruwet. Kita tahu pemilu kita semakin kompleks dan menyita banyak energi. Di saat yang sama semakin jauh dari substansi.

Persoalan apa yang berpotensi muncul dari kondisi double fungsi ini, misalnya dari putusan Bawaslu soal Sipol?

Ini akan memberikan peluang pada orang yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU dan terus mempersoalkan. Misalnya KPU tetap menggunakan Sipol. Kalau misal Sipol itu tidak meloloskan lagi. “Kemarin ada putusan Bawaslu mengesampingkan kok kamu ngotot menggunakan Sipol?” Ini akan dipersoalkan terus menerus. Akan terjadi ketidakpastian hukum dan kegaduhan. Dan ini baru satu tahapan. Tahapan lain seperti kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara gimana?

Bawaslu di kabupaten/kota juga akan demikian aktifnya menjalankan misi organisasi. Masalahnya, (penyelenggaraan pemilu) yang baik-baik saja bisa saja demi kepentingan kompetisi eksistensi menyidangkan hal-hal yang gak perlu. Itu bisa terjadi.

Rekrutmennya juga tidak berdasar kompetensi (menjalankan fungsi peradilan) itu. Rekrutmen dasarnya undang-undang lama. Kalau misal ada seperti itu, paling gak, perlu dipikirkan orang-orang yang berpengalaman di lembaga peradilan, bukan orang-orang yang berpengalaman di pengawasan. Rekrutmen berdasar undang-undang lama tapi undang-undang baru beri fungsi baru. Masa transisi ini agak merepotkan.

Apa saran Bapak terhadap perkembangan Bawaslu ini?

Ini sikap saya sejak pasca-Pemilu 2004. Saya jadi pengawas selama 17 bulan. Dan kesimpulan saya sama Pak Topo (Santoso–anggota Panwas 2004) dan anggota lain moga-moga ini Panwas terakhir. Karena kami merasa KPU semakin baik, semakin menjalankan tugas dengan firm. Tugas pengawasan diserahkan pada partai dan masyarakat. Waktu itu kami merekomendasikan Panwas hanya 2009 saja. Sikap saya sama. Kita gak perlu lembaga pengawas pemilu.

Kalau ada persoalan ketidakpuasan terhadap putusan-putusan KPU, yang kita butuhkan peradilan pemilu yang sederhana dan efektif. Bisa saja bikin peradilan khusus, tapi jangan sampai menyita energi lagi.

Pilihan kedua, Bawaslu ditransformasi menjadi lembaga peradilan pemilu. Fungsi pengawasan di masyarakat, partai, dan calon. Problemnya adalah bagaimana mengatasi ketidakpuasan calon, peserta, pemilih terhadap putusan KPU. Satu-satunya jalan kalau peraturan ya digugat saja ke lembaga peradilan. Lembaga peradilannya seperti apa—apakah kuasi atau PTUN atau Bawaslu—itu yang perlu dibahas lebih matang.

]]>
Arif Rahman Hakim: Mengelola Pemilu Gampang-Gampang Susah http://rumahpemilu.org/arif-rahman-hakim-mengelola-pemilu-gampang-gampang-susah/ Tue, 28 Nov 2017 07:16:12 +0000 http://rumahpemilu.org/?p=8831 Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arif Rahman Hakim, menceritakan pengalaman selama mengelola pemilu di Indonesia. Menurutnya, pengelolaan pemilu gampang-gampang susah. Simak penjelasan Arif dalam format wawancara.

Bagaimana pengalaman selama terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia?

Menyelenggarakan dan mengelola pemilu itu dari  sisi manajemen, gampang-gampang susah. Gampang kalau syarat-syarat menyelenggarakan pemilu terpenuhi.

Apa saja syaratnya?

Empat syaratnya. Pertama, tersedia sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Kedua, tersedia anggarannya. Ketiga, tersedia sarana dan prasarana. Keempat, tersedia peraturan yang lengkap. Kalau itu semua terpenuhi, maka mudah kita mengelola pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilu.

Empat persyaratan sudah terpenuhi?

Saat ini, penyelenggaraan pemilu belum sesuai dengan harapan yang ada. Soal SDM, kami sudah membuat kalkulasi satuan kerja (satker) KPU. Untuk satker KPU kabupaten/kota, perlu didukung oleh 17 pegawai negeri sipil (PNS). Kalau KPU provinsi, perlu 35 PNS. Untuk pusat, 600 PNS. Nah, jumlah yang ada belum sesuai kebutuhan.

Perhitungan kita, dibutuhkan sebanyak 9.700 PNS.  Saat ini, baru 51 persen, sekitar 5.300 PNS. Sisanya, KPU mempekerjakan pegawai pinjaman dari daerah atau lembaga lain.

Kalau anggaran, apakah tersedia cukup? Berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan KPU secara keseluruhan?

Apabila tidak ada pemilu, anggaran yang kita punya hanya cukup untuk kegiatan operasional, yaitu 1,7 triliun rupiah per tahun untuk 549 satker.  Anggaran ini adalah 60 persen dari yang dibutuhkan. Ini yang jadi tantangan sehingga setiap tahun, jumlah itu hanya cukup untuk operasional pegawai tanpa ada anggaran untuk pengembangan-pengembangan yang dibutuhkan.

Kemudian, kalau sedang menyelenggarakan pemilihan, KPU memang dapat anggaran total yang sangat besar. Untuk  2018, jumlahnya sekitar 10,8 triliun rupiah.
Jumlah itu hampir 50 persennya atau lebih dari 5 triliun rupiah dialokasikan untuk badan penyelenggara ad hoc.  Ada hampir 5 juta orang di badan ad hoc, baik petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Anggaran itu selalu habis digunakan dalam penyelenggaraan pemilu?

Kami berupaya untuk menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan. Namun, dalam merencanakan pemilu, banyak faktor ketidakpastian. Sampai saat ini misalnya, kita gak tau berapa jumlah pasangan calon (paslon). Oleh karena itu, kita harus antisipasi berapa kira-kira agar kita tidak kekurangan anggaran. Kita analisis kemungkinan paslon ada berapa. Kalau yang terjadi kurang dari prediksi, inilah yang mengakibatkan tidak semua anggaran terserap.

Tapi yang pasti, anggaran itu akan kami kembalikan ke negara. Untuk KPU ini, dilakukan audit spesial dengan pemeriksaan tertentu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan itu sifatnya investigasi. Jumlah auditornya lebih banyak dari jumlah pegawai KPU sendiri.

Kalau anggaran untuk logistik bagaimana?

Untuk logistik sebenarnya kecil sekali. Untuk Pemilu 2019, logistik memang meningkat. Agak besar dibandingkan Pemilu 2014 karena ada perubahan aturan untuk menggunakan kotak suara transparan. Sebagai konsekuensi, kami harus mengadakan kotak suara transparan secara keseluruhan. Jumlahnya mendekati 5 juta kotak suara dan anggarannya sekitar 600 miliar rupiah.

Alokasi anggaran lainnya untuk apa?

Ada alokasi untuk kampanye, pendidikan pemilih, dan pemutakhiran data pemilih.

Terakhir, syarat sarana dan prasarana, apakah sudah tersedia?

Belum. Kalau datang ke KPU kabupaten/kota, hampir 63 persen kantor KPU kabupaten/kota masih pinjam dari Pemerintah Daerah karena kami masih belum punya gedung sendiri.

Apa harapan Bapak ke depan?

Kami punya harapan agar semua komponen, semua stakeholder mendukung kerja-kerja KPU untuk memenuhi empat syarat di luar syarat regulasi, yaitu SDM, anggaran, dan sarana-prasarana.

]]>