Pemilu sebagai pesta demokrasi mengajak semua rakyat, tanpa kecuali, untuk memilih. Dalam pelaksanaan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat ini setiap diri warga dijamin haknya untuk memilih dan dipilih. Tapi makna demokrasi bisa dimengerti semua rakyat adalah asumsi. Semua rakyat dianggap bisa dewasa berdemokrasi, mengikuti pemilu lalu memilih. Padahal itu belum tentu meski penilaian belum tentu ini pun terkesan serampangan …

Korupsi ditengarai sudah muncul sebelum seseorang menduduki jabatan publik, yaitu sejak saat pemilihan umum. Untuk mengetahui hal-hal yang bisa dilakukan terkait pencegahan korupsi dalam proses pemilihan umum,  rumahpemilu.org mewawancarai Djayadi Hanan, dosen ilmu politik di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina melalui telepon (15/8). Berikut hasil wawancara jurnalis rumahpemilu.org, Rizki Setiawan: Dalam konteks pencegahan korupsi, apa yang harus dilakukan agar …

Keberhasilan pemilu salah satunya ditentukan baiknya penyelenggara pemilu. Karena itu seleksi keanggotaan lembaga komisi pemilihan umum dan pengawas pemilu menjadi penting. Untuk mengetahui bagaimana seleksi anggota Badan Pengawas Pemilu di tinggi provinsi, rumahpemilu.org mewawancarai Pimpinan Bawaslu, Nelson Simanjuntak (8/8) melalui surat elektronik. Berikut hasil wawancaranya: Bagaimana proses seleksi Bawaslu Provinsi? Standarnya seperti apa?  Sesuai dengan ketentuan Pasal 92 UU No. …

Daftar pemilih merupakan salah satu hal utama dalam penyelenggaraan pemilu. Kepastian hal menentukan perihal lainnya semisal logisitik atau dipercayanya proses dan hasil pemilu. Sayangnya keutamaan daftar pemilih tak dipahami meluas di masyarakat. Pengecekan terdaftarnya nama di kelurahan berdasarkan identitas kartu tanda penduduk, masih tak diperhatikan banyak dari kita. Aktivis pemilu, Masykurudin Hafidz coba menjelaskan hal tersebut. Berikut wawancara rumahpemilu.org kepada …

Pengawasan dana kampanye merupakan hal penting dalam menjaga pemilu jujur dan adil. Evaluasi dari pemilu sebelumnya menyimpulkan, perolehan suara sebagai hasil pemilu berbanding lurus dengan pengeluaran dana kampanye. Pengawasan pun mendapatkan fakta, dana kampanye yang dicatat di lapangan jauh lebih besar dari yang dilaporkan peserta pemilu. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi dan tanya-jawab dengan aktivis Pemilu Filipina, Atty. Roberto …

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) merupakan jaringan lembaga yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan. Mempunyai latar belakang atau bidang beragam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, LSM, lembaga pendidikan, lembaga antar iman, lembaga kemahasiswaan, disabilitas dan radio, JPPR merupakan gerak terorganisir yang menjangkau masyarakat secara nasional. Jelang pencoblosan Pemilu 2014, JPPR coba menguatkan aktivitas pengawasan pemilu, khususnya pengawasan dana kampanye …

Kecenderungan tingkat partisipasi masyarakat cenderung menurun di beberapa pemilihan kepala daerah. Misalnya saja untuk pilkada Gubernur di Sumatera Utara, tingkat partisipasi masyarakat di bawah angka 50 persen. Sementara di Pilgub Jawa Tengah, di bawah 60 persen. Penurunan angka partisipasi masyarakat ini harus menjadi sebuah evaluasi bagi pelaksanaan pilkada di Indonesia. Perlu adanya terobosan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih …

Pelaporan pelanggaran pemilu atau pilkada tak jarang berakhir tanpa hasil penindakan. Bagaimana seharusnya Badan Pengawas Pemilu menerima dan menangani laporan masyarakat? Bagaimana Bawaslu berhubungan dengan masyarakat terkait fungsinya sebagai  lembaga pengawas pemilu? Berikut wawancara dengan Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas oleh wartawan Rumah Pemilu, Usep Hasan Sadikin di Sekretariat Bawaslu Republik Indonesia, Jakarta (25/4). Bisa digambarkan Bawaslu secara fungsi dan struktur …

Lembaga penyelenggara pemilu dalam fungsi pengawasan ditambah kewenangannya berbentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia. Strukturnya menjangkau hingga kabupaten/kota dengan komando berstandar nasional di pusat. Selain itu, kewenangan untuk melibatkan masyarakat turut serta mengawasi penyelenggara pemilu dan keikutsertaan peserta pemilu diperluas menyertai kewenangan penyelesaian sengketa pemilu. Berikut hasil wawancara Usep Hasan Sadikin dari Rumahpemilu.org dengan Pimpinan Bawaslu RI, Daniel …

Bias redaksi dalam membaca undang-undang sering menjadi penyebab konflik dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satunya soal pelanggaran kampanye dari kata “dan” yang dimaknai kumulatif. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mengartikan “Kampanye Pemilu”  adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Pada Pasal 81 Ayat (1), materi …