Keterbukaan informasi pemilu penting bagi masyarakat. Teknologi informasi hadir untuk membantu pemilih dalam mendapatkan informasi pemilu. Pemilih tak perlu bingung lagi dalam mengetahui calon legislator (caleg) yang akan dipilihnya. Banyak aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan anak-anak muda berbakat untuk menjawab persoalan ini. Melalui lomba Hackathon yang diadakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada 8-9 Maret lalu, ratusan pengembang teknologi …

Remotivi, LSM yang bergerak di bidang pengawasan dan kontrol terhadap konten tayangan TV bersama Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (Unpad) baru meluncurkan hasil survei. Disimpulkan, konten TV masih sentralistik dan sangat minim konten politik/pemilu. Padahal TV merupakan sumber informasi utama bagi banyak masyarakat. Padahal pemungutan suara 9 April 2014 sebentar lagi. Bagaimana lebih jelasnya gambaran hasil survei itu dan dampaknya …

Pilkada DKI Jakarta 2012 menjadi awal meningkatnya peranan media sosial dalam kampanye politik Indonesia. PoliticaWave.com memantau percakapan media sosial secara realtime live pada waktu Pilkada DKI. Di saat sejumlah lembaga survei menyatakankan Foke-Nachrowi unggul, PoliticaWave.com menunjukkan Jokowi-Ahok sebagai pemenang dengan angka 40,6% (beda 2% dari perhitungan KPU) di putaran pertama dan 53,9% (0,08%) di putaran kedua. Setelah Pilkada DKI, PoliticaWave.com …

Pada 2013, Indonesia Corupption Watch (ICW) merilis 36 daftar sementara calon legislator (caleg) yang diragukan komitmennya di dalam pemberantasan korupsi. Tak sedikit caleg dan partai saat itu menolak, bahkan di antara mereka menyerang balik ICW. Donal Fariz, peneliti korupsi politik ICW mengatakan, pentingnya pemilih mengetahui komitmen setiap caleg di dalam pemberantasan korupsi. Tujuannya, tak lain memastikan pemilih untuk tak salah …

Kualitas parlemen hasil pemilu berasal dari partai. Orang-orang yang di pilih merupakan hasil rekrutmen partai. Jika kualitas kerja parlemen disimpulkan buruk, ada yang salah dari rekrutmen dan kaderisasi di partai. Untuk menyimpulkan kualitas parlemen supaya menjadi rujukan memilih di pemilu, rumahpemilu.org mewancarai peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius. Formappi mendata, ¾ dari anggota dewan mencalonkan lagi. Jika disimpulkan …

Polling Center melakukan survei mengenai gambaran dan kecenderungan masyarakat menyikapi Pemilu 2014. Hasil survei menarik karena menggambarkan antusiasme memilih, khususnya pemilihan umum presiden (Pilpres). Ada optimisme partisipasi memilih di sini yang bisa mendorong kerja pemilu lebih bersemangat. Tapi catatannya, calon pemilih menjadikan televisi sebagai sumber informasi pemilu. Berikut wawancara rumahpemilu.org melalui surat elektronik dengan perwakilan Polling Center, Maya Purbo dan …

Belum kuatnya kesadaran masyarakat berpolitik berdampak kurang pedulinya masyarakat terhadap pemilu, khususnya dalam pengawasan. Kalau pun ada bagian masyarakat yang mengawasi, pelaporan dugaan pelanggaran kepada lembaga pengawas dan kepolisian amat berbelit. Pada Pemilu 2009, banyak penanganan pelanggaran pemilu yang tak ditindaklanjuti pengawas pemilu. Ada beberapa sebab. Salah satunya, laporan yang diberikan masyarakat tak memenuhi standar dari pengawas pemilu. Berlatarbelakang itu, …

Tak hanya di daerah, politik dinasti pun terjadi di pemerintahan nasional. Ditangkapnya Ratu Atut Choisiyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menjadi momentum mengikis politik dinasti di yang terjadi di provinsi, kabupaten/kota, hingga bahkan kuasa partai nasional. Prosedur demokrasi bernama pemilu baiknya dikuatkan melalui momentum ini untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih demokratis. Pemilihan langsung presiden dan kepala daerah, sudah sesuai konstitusi …

Pelaporan dana kampanye di pemilu penting dilakukan sebagai perwujudan asas bebas dan adil (free and fair). Di tiga pemilu terakhir hasil perolehan kursi menyimpulkan ada kecenderungan partai yang banyak mengeluarkan uang berkampanye berbanding lurus terhadap suara pemilih yang diperoleh. Menjadi tak adil jika kebebasan berpolitik malah memenangkan partai yang bermodal uang banyak. Tanpa prinsip transparansi dan akuntabilas, banyaknya pengeluaran uang …

Maraknya iklan yang dinilai masuk kategori kampanye politik di sejumlah lembaga penyiaran (stasiun televisi) dinilai lembaga masyarakat pemantau media, Remotivi sebagai kesalahan fungsi media. Penayangan iklan kampanye politik di luar masa kampanye yang hanya menayangkan tokoh partai pemilik stasiun TV beserta partainya menjadikan frekuensi milik publik malah diperuntukan pemilik TV. Remotivi mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk lebih tegas menindak …