Home Liputan Khusus Cerita Mahfud MD, Pemilu dan Kreativitas Hakim MK

Cerita Mahfud MD, Pemilu dan Kreativitas Hakim MK

0
0
214

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menceritakan perjalanan penyelenggaraan pemilu dari masa Orde Baru hingga masa kini. Mahfud menuturkan bahwa sejak reformasi, demokrasi  berkembang seiring dengan inovasi-inovasi hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahfud mengawali cerita dengan mengutip pernyataan Anwar Ibrahim. “Indonesia adalah contoh dimana kaum muslimin bisa berdemokrasi.” Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar merupakan bukti bahwa Islam kompatibel dengan demokrasi. Keributan di antara pendukung calon memang kerap terjadi saat pemilihan, namun tak pernah memunculkan kerusuhan.

“Negara Indonesia yang pemilihnya mayoritas adalah muslim, menunjukkan bahwa Islam kompatibel dengan demokrasi. Karena, biasanya begitu ribut, begitu selesai, damai kembali,” ujar Mahfud pada acara Bedah Buku Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi karya Denny Indrayana di aula Universitas Paramadina, Jakarta Selatan (1/2).

Mahfud kemudian mengisahkan, pemilu masa Orde Baru berjalan secara kooptatif dan hegemonik. Pemilu saat itu diselenggarakan oleh pemerintah dimana menteri dalam negeri (mendagri) merupakan pemimpin lembaga pemilihan umum. Keputusan-keputusan mendagri tak dapat diperdebatkan dan diadili, dan tak ada pengawas pemilu.

Parahnya lagi, hasil pemilu telah ditentukan sejak sebelum hari pemungutan suara. Di Bengkulu contohnya, pernah beredar hasil pemilu enam bulan sebelum hari H. Selebaran ini menyulut kemarahan publik, namun Menteri Penerangan saat itu, Harmoko, dan Mendagri, Rudini, mengatakan bahwa selebaran adalah hoaks. Faktanya, hasil pemungutan suara pada hari H tepat seperti isi selebaran yang pernah beredar.

“Jaman Orde Baru tidak ada survei, tetapi hasilnya sudah pasti. Di Bengkulu dulu beredar hasil pemilu enam bulan sebelum pemungutan suara. Harmoko marah-marah, Rudini mengatakan itu ngaco. Tapi hasilnya persis dengan komposisi perolehan suara yang beredar yang dibilang palsu itu,” urai Mahfud.

Kisah kecurangan lainnya dialami oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pimpinan Soerjadi pada Pemilu terakhir masa  Orde Baru, yakni tahun 1997. Khawatir karena perolehan suara PDI terus meningkat dari pemilu ke pemilu, kelompok Soeharto mengerjai PDI dengan mencurangi perolehan suara PDI.

“Jadi, PDI diserang habis-habisan karena perolehan suaranya naik terus. Pemerintah khawatir, lalu dikerjain. Dari seluruh Indonesia, hanya mendapat suara 10. Diberitakan Pak Harto marah, kenapa kalian mengerjai PDI sebegitu, ini pemilu bisa tidak sah. Karena menurut Undang-Undang (UU), di DPR  (Dewan Perwakilan Rakyat) itu harus ada 11 komisi, kok ini cuma 10? Dan di UU disebutkan bahwa setiap parpol (partai politik) harus punya 1 orang wakil. Ah itu sebabnya kenapa panitia pemilu mengumumkan, Gubernur Sumatera Utara tiba-tiba tampil di TV, di Sumatera Utara ada pemilihan hitung, tambah satu kursi,” kisah Mahfud.

Berdasarkan data yang diunggah dalam website KPU Balangan, pada Pemilu 1997, PDI memperoleh 11 kursi dengan total perolehan suara sebanyak 3.463.225. Dengan demikian,  mengklarifikasi cerita Mahfud, yang dimaksud dengan suara adalah kursi. Perolehan kursi PDI pada Pemilu 1992 adalah 56 kursi.

Selanjutnya, Mahfud memaparkan bahwa  selama tujuh kali pelaksanaan pemilu masa Orde Baru, langka penindakan hukum. Selama 32 tahun kekuasaan Soeharto, hanya ada dua kasus penindakan hukum terhadap pelaku pelanggar hukum pemilu. Salah satunya adalah kasus pencoblosan lebih dari satu kali yang terjadi di Jombang pada Pemilu 1997.

“Dua orang. Orang kecil di Jombang. Mungkin ada yang bayar. Dia nyoblos dua kali. Dari satu TPS (Tempat Pemungutan Suara), dia ternayta punya surat suara lain di TPS lain. Ketangkap dan dihukum dua bulan dengan masa percobaan,” kata Mahfud.

Bandingkan dengan Pemilu di masa Reformasi. Sejak Pemilu pertama tahun 1999 hingga Pemilu 2009, telah ada 159 pelaku pelanggar hukum pemilu  yang dipenjara karena menghadang pemilih di tengah jalan, memalsukan dokumen pencalonan, dan melakukan politik uang.

“Cuma waktu itu tidak banyak disiarkan. Jadi, di koran-koran lokal disiarkan, kemudian muncul sebagai bukti di sidang Mahkamah Konstitusi,” tukas Mahfud.

Beralih ke MK, Mahfud menyebut kehadiran MK mampu meredak gejolak yang muncul atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu masa Reformasi. Pada Pemilu 1999, secara kreatif MK mengeluarkan putusan ditengah kondisi tak pasti, dimana dua dari tiga pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden, yakni Megawati Soekarno Putri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto, mengundurkan diri sebagai paslon pada H-4 pemungutan suara. Galau politik terjadi, sebab hanya menyisakan satu paslon dan tak ada aturan hukum yang mengatur mekanisme pemilihan dengan hanya satu paslon. Namun MK kemudian memutuskan, bahwa semua warga negara yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor dapat datang ke TPS dimanapun ia berada, meskipun namanya tak tercantum di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Artinya, pemilihan tetap dilakukan meski hanya tersisa satu paslon presiden-wakil presiden.

“Anda bayangkan, betapa akan terjadi perang yang mungkin sangat panas, kalau udah tinggal empat hari, calon tinggal satu. Padahal tidak ada aturan yang mengatakan kalau mau mundur, boleh atau tidak, atau apa yang satu ini langsung jadi atau tidak. Kalau tidak langsung jadi, diproses dari awal, terjadi kekacauan agenda konstitusi karena presiden harus habis masa jabatannya, sementara kalau dimulai dari awal, itu akan memakan waktu lama,” jelas Mahfudz.

Kreativitas lain yang pernah dilakukan oleh MK yakni membatalkan 72 anggota DPR dan DPR Daerah (DPRD) terpilih karena keterpilihan yang bersangkutan bermasalah. Salah satu yang dibatalkan adalah Agung Laksono, petahana anggota DPR.

“Waktu saya jadi ketua MK, 72 anggota DPR dan DPRD terpilih dibatalkan oleh MK. Sebelum itu ndak pernah ada. Kita bisa membatalkan karena kita punya MK. Setelah diputus, selesai,” pungkas Mahfud.

Kreativitas MK terpenting yang diutarakan Mahfudz adalah tindakan MK yang mau menerima gugatan sengketa hasil peserta pemilu jika penggugat dapat membuktikan terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), sekalipun kekalahan yang bersangkutan signifikan dari pesaing yang dilaporkannya. Inovasi hukum ini dinilai penting, sebab sebelumnya MK hanya mempertimbangkan jarak perolehan suara penggugat dengan tergugat. Apabila penggugat dapat membuktikan di persidangan bahwa jika hasil berubah sesuai dengan fakta yang disajikan, pihaknya menang, maka gugatan diterima. Dan sebaliknya.

“Konsep TSM itu lahir dari kreativitas hakim-hakim MK ketika menjadi keluar atas konsep di UUD (UU Dasar) dan UU MK, yang semata tidak memberikan keadilan dalam sengketa pemilu. Jadi begini, kan UUD dan UU, MK mengadili sengketa hasil pemilu. Tafsirannya hanya menghitung. Apakah KPU benar untuk Pak Dahnil misalnya suaranya 1700, untuk Pak Rocky 1600. Ada sengketa, lalu MK yang menghitung. Jadinya, kalau ada pencurian, ndak boleh, itu bukan urusan MK. Sehingga waktu itu MK dituding sebagai Mahkamah Kalkulator. Maka, kami membuat terobosan waktu itu, ndak boleh jadi Mahkamah Kalkulator. Kalah hanya kalkulator, gak perlu ada pengadilan,” papar Mahfudz.

Mahfud menekankan bahwa kehadiran MK sebagai pemutus sengketa hasil bukan untuk memenangkan suatu pihak, melainkan memenangkan demokrasi. Pengalamannya saat menjadi hakim MK, banyak peserta pemilu yang berusaha memenangkan sengketa hasil dengan menyuap hakim atau memanipulasi bukti. Contoh kasus yang pernah terjadi, peserta pemilu mengikat seorang temannya di hutan dan mengatakan kepada majelis sidang bahwa bukti kecurangan yang dilakukan peserta pemilu lainnya adalah dengan mengikat tim pihaknya di tengah hutan. Berbagai cara dilakukan untuk menang.

“Di Jambi, ada orang diikat di tengah hutan. Lalu dibawa fotonya ke MK. Katanya lawan ini curang, ini buktinya, orang kami sampai diikat di tengah hutan. Ternyata itu temannya sendiri. Jadi, banyak yang curang. Ada yang berusaha menyuap. Orang pemilu itu, maupun pilkada, bayar berapapun mau. Banyak orang tertipu katanya sudah bayar,” terang Mahfudz.

Buku Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi diharapkan Mahfudz menjadi acuan para peserta pemilu dan advokat agar dapat menang secara terhormat melalui pemahaman terkait prosedur-prosedur dan  argumen hukum yang dapat dipertimbangkan oleh para hakim MK. Pun, Mahfudz berpesan agar lembaga yang merupakan anak kandung reformasi ini berkomitmen untuk memenangkan demokrasi dan kuat menghadapi godaan suap para peserta pemilu.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Liputan Khusus

Check Also

Ragam Bentuk Jual Beli Suara di Pileg

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan menjelaskan mengenai tiga be…