Home Opini Demokratisasi Pemilu Papua: Mengelola Konflik Politik, Menghilangkan Kekerasan Pemilu

Demokratisasi Pemilu Papua: Mengelola Konflik Politik, Menghilangkan Kekerasan Pemilu

Comments Off on Demokratisasi Pemilu Papua: Mengelola Konflik Politik, Menghilangkan Kekerasan Pemilu
0
235

31 pekerja pembangunan jalan Trans-Papua yang tewas ditembak menambah daftar panjang kekerasan di Tanah Cendrawasih. Keadaan Papua memang punya kompleksitas yang tinggi, tapi penembakan itu seperti tanda gugatan terhadap tren kebijakan Pemerintahan hasil Pemilu Indonesia yang tak sesuai dengan politik Papua. Pemerintah yang menyimpulkan politik Papua menggunakan cara kekerasan menjadi setali tiga uang dengan penyelesaian militer.

Pesta demokrasi punya kecenderungan menghadirkan kekerasan di Papua. Ini bukan karena orang-orang Papua belum dewasa berdemokrasi. Bukan juga karena pemilu dan demokrasi tak cocok dengan Melanesia. Kita harus menggugat generalisasi bahkan rasisme terhadap pandangan atau kesimpulan mengenai orang Papua.

GAMBARAN KEKERASAN DI PILKADA PAPUA

Kekerasan yang terjadi di Papua merupakan konsekuensi mendasar dalam hitungan politik kekuasaan. Aspirasi dan kepentingan warga tak difasilitasi tata kelola politik. Keadaan terpuruk akumulatif oleh penindasan pemerintahan pusat, memungkinkan dorongan perlawanan yang menyertakan kekerasan. Apalagi jika sejak awal, Pemerintah Indonesia sering menghadapkan kekuatan militernya dengan agenda/ekspresi politik Papua.

Wakil Presiden Indonesia 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla bisa saja menyimpulkan, “segalanya sudah diberikan (Pemerintah) untuk Papua, kecuali kemerdekaan.” Pandangan Jawa sentris sering bersebelah mata terhadap Papua, termasuk meragukan kemampuan orang-orang Papua bila daerahnya merdeka menjadi negara. Tapi yang pasti, Indeks Demokrasi 2018 (Freedom House) dan (Anti)Corroption Perception Index (Transparency International) sudah menempatkan mantan bagian Indonesia bernama Timor Leste yang merdeka pada 2002, ternyata sudah lebih hebat dari Indonesia yang merdeka sejak 1945.

Rank Nama Negara Demokratis Tak Rentan Korupsi
1 Finlandia 100 85
2 Norwegia 100 85
3 Swedia 100 84
4 Kanada 99 82
5 Belanda 99 82
6 Australia 98 77
7 Luxemburg 98 82
8 Selandia Baru 98 89
9 Uruguay 98 70
10 Denmark 97 97
53 Amerika Serikat 86 75
90 Timor Leste 69 38
98 Indonesia 64 37
105 Filipina 62 34
*Freedom House 2018
**CPI Transparency International 2017

Belajar dari Aceh

Jika kemerdekaan Papua tak dipilih, tata kelola politik Papua harus diubah. Apa yang diterapkan di Aceh dalam bingkai otonomi khususnya, amat baik untuk dirujuk Papua. Selayaknya di Aceh, keterbukaan terhadap partai politik lokal pun dibutuhkan bagi politik Papua.

Berdasar amanah UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah No.20/2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, politik lokal Aceh bisa lebih mungkin diwakilkan bahkan diagregasikan menjadi kebijakan yang lebih baik. Sejumlah partai lokal Aceh menjadi eksistensi utama representasi politik Aceh, khususnya Partai Aceh yang selalu memenangkan pemilu DPRD, mengalahkan partai politik nasional.

Sejak 2009 parpol lokal Aceh tak hanya diakui secara hukum eksistensinya tapi juga bisa ikut serta dalam pemilu untuk mendapatkan kursi kekuasaan DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Melalui Pemilu 2009, 2014, dan 2019 sikap politik yang menyertakan kekerasan berkurang signifikan. Konflik di Aceh memang relatif lebih tinggi dibanding daerah lain tapi konflik tak lagi menggunakan cara intimidasi, ancaman, pengrusakan, dan penembakan, karena motif kekuasaan khas lokal sudah difasilitasi melalui parpol lokal di pemilu dan parlemen.

Parlementer Daerah

Keterbukaan terhadap partai lokal bagi Papua belum cukup untuk memfasilitasi kompleksitas politik Papua. Tata kelola berikutnya adalah mengubah cara pemilihan langsung kepala daerah menjadi pemilihan melalui DPRD. Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua lebih tepat menerapkan sistem pemerintahan parlementer daerah dibanding presidensial lokal.

Belum idealnya tata kelola politik Papua salah satunya berbentuk penyertaan sistem pemilu yang tak sesuai. Bagian tata kelola yang dimaksud adalah pemilihan kepala daerah secara langsung. Pakar pemilu International IDEA, Andre Reynold menyimpulkan dalam studi perbandingan pemilu, tak ada sistem pemilu yang terbaik yang ada sistem pemilu yang cocok.

Sistem pemilu pluralitas/mayoritas dalam pemilihan kepala daerah tak cocok dengan konteks Papua. Pada dasarnya, sistem pemilu pluralitas/mayoritas yang biasa diterapkan di pemilu eksekutif memang berpotensi membelah massa. Sistem pemilu berkursi satu dalam satu daerah pemilihan ini mendorong elite mempermainkan identitas dominan di masyarakat bahkan dengan atau yang berkonsekuensi kekerasan.

Ian Budge dalam “Direct Democracy”, mengingatkan kritik yang ditujukan dalam pemilu bersistem suara terbanyak untuk satu pemenang. Selain dilupakannya eksistensi kelembagaan utama demokrasi seperti partai politik dan parlemen oleh publik, pemilu bersistem mayoritas akan menghadirkan tirani mayoritas. Sehingga, demokrasi langsung cenderungan bersifat otoritarian terhadap keragaman, khususnya minoritas.

Peringkat demokrasi Freedom House dan The Economist secara umum menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang memilih langsung kepala eksekutifnya melalui pemilu membuat pemerintahannya tak lebih demokratis. Sistem pemerintahan parlementer, yang memilih kepala eksekutifnya melalui parlemen, cenderung lebih demokratis dan menampung aspirasi dan reprensentasi ragam warganya.

Sejumlah daerah di Indonesia yang keadaanya relatif homogen, pemilihan kepala daerah secara langsung relatif tak membutuhkan agenda/ekspresi identitas kelompok. Tapi, bagi daerah yang ragam kelompok dan kesukuannya tinggi seperti Papua, pemilihan kepala daerah secara langsung, mendorong pembelahan massa atau kekerasan antar ragam identitas.

Konstitusi menjamin penerapan parlementer daerah di Papua. Undang-undang Dasar 1945, Bab VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18 Ayat (4) bertuliskan, (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Salah satu penjelasan asal kata (original inten) dan tafsir dari “demokratis” adalah, gubernur/bupati/walikota beserta wakilnya dipilih melalui DPRD, bukan langsung oleh rakyat. []

USEP HASAN SADIKIN

Load More Related Articles
Load More By USEP HASAN SADIKIN
Load More In Opini
Comments are closed.

Check Also

Data Perempuan Caleg

Data tentang perempuan terpilih. Download Attachments File Downloads 20170910 Keterpilihan…