Home Berita DPD Kritik Pengaturan Syarat Anggota KPU dan Bawaslu di RUU Pemilu

DPD Kritik Pengaturan Syarat Anggota KPU dan Bawaslu di RUU Pemilu

Comments Off on DPD Kritik Pengaturan Syarat Anggota KPU dan Bawaslu di RUU Pemilu
0
3,349

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengkritik pengaturan syarat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. DPD mengusulkan syarat minimal usia diubah dari 45 menjadi 40 tahun.

“Teman-teman yang saat ini telah menjadi anggota KPU dan Bawaslu tetapi usianya pada saat pendaftaran nanti belum genap berusia 45 tahun, harus dipikirkan solusinya. Masak pengaturan tiba-tiba mematikan karir mereka?” kata Muqowam pada rapat internal Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, di Senayan, Jakarta Selatan (31/11).

Selain itu, Muqowam juga mengusulkan agar calon anggota KPU dan Bawaslu mengundurkan diri dari partai politik sekurang-kurangnya lima tahun sebelum mendaftar. Menurutnya, lembaga penyelenggara pemilu mesti memiliki norma ketat agar mendapatkan kepercayaan masyarakat.

“Penting bahwa syarat untuk menjadi anggota KPU dan Bawaslu adalah telah mengundurkan diri dari partai politik sekurang-kurangnya lima tahun. KPU dan Bawaslu harus memenangkan kepercayaan masyarakat,” tukas Akhmad.

DPD menyetujui penguatan posisi KPU dan Bawaslu menjadi lembaga negara. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu diharapkan bersih dari kepentingan partai politik.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

Sidang PHPU Pileg Mesti Jadi Momen Evaluasi Pemilu 2019

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis hasil kajian sementara atas sida…