Maret 29, 2024
iden

DPT Bermasalah, KPU Perlu Diberi Wewenang Memutakhirkan DPT Berkelanjutan

Menyoal rilis Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta dan pengakuan salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dahlia Umar, bahwa terdapat sekitar 33 ribu data pemilih invalid, para pengamat pemilu berpendapat bahwa pemutakhiran DPT berkelanjutan merupakan urgensi yang mesti segera dilakukan. DPT yang baik menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara, tetapi DPT bermasalah menjadi kunci modus operandi mobilisasi kecurangan.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, mengusulkan agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu memberikan wewenang kepada KPU untuk melakukan pemutakhiran DPT berkelanjutan. Problematika DPT tak boleh muncul kembali pada pemilu berikutnya.

“Penanganan DPT ini harus serius. Berikan kewenangan pemutakhiran secara berkala kepada KPU. Masa tugas KPU kan lima tahun, mestinya ada kegiatan lain untuk KPU. Jadi, biar satu pintu. Kalau dua pintu, orang jadi bingung mana yang valid,” kata Ketua KoDe Inisiatif, Veri Junaidi, pada diskusi “Validitas DPT Pilkada DKI dan Ancaman terhadap Pemilihan Jurdil” di Cikini, Jakarta Pusat (12/4).

Veri kemudian menjelaskan bahwa masalah DPT selalu muncul di Pilkada DKI Jakarta. Ketika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terbentuk pada 2012, Ketua KPU DKI Jakarta saat itu, Dahlia Umar, mendapatkan teguran karena dianggap tidak profesional dalam penyusunan DPT.

“Sejarah Pilkada DKI Jakarta ini kan DPTnya selalu bermasalah. DPT selalu digunakan untuk menolak hasil pemilu. Di akhir-akhir waktu, oleh paslon (pasangan calon) yang kalah, strategi menyalahkan DPT dimunculkan,” jelas Veri.

KPU DKI Jakarta dan jajarannya diharapkan melakukan pengawasan ketat terhadap pemilih yang datang pada hari pemungutan suara. KPU memang berkewajiban  menjamin warga yang berhak memilih untuk menggunakan hak suaranya, tetapi peluang kecurangan dari DPT juga harus ditutup.