Home Opini Pengaturan Sumbangan Dana Kampanye, Agar Uang Tak Bisa Membeli Demokrasi

Pengaturan Sumbangan Dana Kampanye, Agar Uang Tak Bisa Membeli Demokrasi

0
0
279

Politisi Amerika Serikat, Jesse Unruh, melontarkan satu ungkapan menarik, “Money is the mother’s milk of politics”, uang adalah ibu susu politik. Uang dalam politik ibarat susu yang mengandung zat berbahaya yang harus dibersihkan, atau paling tidak dikembangkan di bawah pengawasan. Sebab, jika tidak, ia akan menghancurkan organisme yang hidup di dalamnya. Dengan kata lain, keberadaan uang dalam politik yang tak diatur di bawah pengawasan akan menghancurkan “organisme-organisme” yang hidup dalam demokrasi.

Dua pengamat pemilu senior, Kevin Casas dan Daniel Zovatto dalam jurnal berjudul “The Cost of Democracy: Campaigne Finance Regulation in Latin America” (2015) menuliskan bahwa kesalahan dalam mengatur uang  di dalam sebuah proses politik, atau regulasi yang ada tidak efektif, akan membahayakan legitimasi demokrasi. Bahkan, kesalahan pengaturan dana kampanye di dalam pemilu akan berakibat sama buruknya seperti bila tak ada aturan sama sekali.

Di Indonesia, isu dana kampanye tak menjadi sorotan publik, berbeda halnya dengan isu ambang batas pencalonan presiden. Padahal, konsolidasi demokrasi dimulai dari pertanggungjawaban kandidat atas uang yang digunakan untuk berkampanye.

 

Pengaturan Dana Kampanye di RUU Pemilu

Di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu per 24 Juli 2017, pengaturan dana kampanye masih bermasalah karena setidaknya dua hal. Pertama, batasan sumbangan dana kampanye dinaikkan. Kedua, tak ada batasan belanja kampanye. Padahal, makna penting dari batasan sumbangan dana kampanye dan batasan belanja kampanye adalah untuk memastikan bahwa kompetisi yang berjalan adalah seimbang.[1]

Pada Pemilu Serentak 2019 mendatang, setiap peserta pemilu harus mencatat setiap sumbangan yang diterima di buku pencatatan khusus dana kampanye dan melaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mencantumkan identitas penyumbang secara jelas, yakni nama atau nomor identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Sumbangan berupa uang dikirimkan ke rekening khusus dana kampanye yang dilaporkan ke KPU paling lama 14 hari setelah paslon ditetapkan sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden, atau 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum (bagi peserta pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD).

Peserta pemilu dan pelaksana kampanye dilarang menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pemerintah atau badan milik pemerintah. Bila sumbangan dari pihak terlarang diketahui diterima oleh peserta, maka dana tersebut mesti diserahkan ke kas negara paling lama 14 hari setelah masa kampanye berakhir.

 

Pengaturan Sumbangan Dana Kampanye di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, untuk pemilu nasional, perseorangan hanya dapat memberikan sumbangan maksimal 2.700 dolar atau sekitar 37,7 juta rupiah—bila menggunakan kurs 14 ribu rupiah—dan PAC multikandidat maksimal dapat memberikan 5.000 dolar atau 70 juta rupiah per kandidat.

Namun, sejak 2010, setelah keluar putusan Federal Court, PAC dapat mengumpulkan uang, baik dari individu, perusahaan, maupun serikat buruh, secara tidak terbatas. PAC ini kemudian disebut sebagai super-PAC yang keberadaannya menuai banyak kritik. Salah satunya dari Bill Alison, yang mengatakan bahwa sejak Supreme Court memutuskan untuk tidak membatasi pengeluaran kampanye dan Federal Court menghendaki adanya super-PAC, uang menjadi pihak yang “banyak bicara”.[2]

Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat 2016 silam, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Hillary Clinton-Timothy Michael Kaine mendapat sumbangan sebesar 586 juta dolar atau 8,2 triliun rupiah. Capres dan cawapres Donald Trump-Michael R. Pence mendapat 351 juta dolar atau 4,9 triliun rupiah.[3] Hillary-Timothy menghabiskan dana kampanye sebesar 585,3 juta dolar dan Trump-Pence 343 juta dolar.[4]

Identitas setiappenyumbang beserta jumlah yang disumbangkan terekam dalam formulir online maupun tertulis, dan dapat diakses oleh publik sehingga akuntabilitas dana kampanye terjamin. Sekalipun, data penyumbang baru dapat diketahui publik beberapa hari setelah penyumbang mendaftarkan diri.[5]

 

Pentingnya Prinsip Akuntabilitas Dana Kampanye

Di Indonesia, meskipun para peserta telah patuh melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam waktu yang telah ditentukan, namun laporan (seringkali dinilai) tak sesuai dengan fakta di lapangan.

Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting, pernah mengatakan bahwa KPU tak bisa berbuat banyak dalam memeriksa laporan dana kampanye, sebab kewenangan KPU memang tak didesain untuk melakukan audit forensik. Audit dana kampanye bertujuan untuk memeriksa apakah peserta pemilu menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)  sesuai dengan syarat yang diatur di Peraturan KPU (PKPU)       .

“Audit dana kampanye memang untuk memeriksa kepatuhan si paslon, bukan audit forensik. Kalau ada indikasi pelanggaran, laporan itu diharap jadi bahan untuk diaudit oleh kantor akuntan publik,” jelas Evi di Menteng, Jakarta Pusat (31/5).

Ironisnya, laporan dana kampanye yang tak sesuai dengan kondisi faktual dijadikan alasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meningkatkan batasan sumbangan dana kampanye. Tujuannya, agar peserta pemilu melaporkan jumlah yang sebenarnya diterima dari penyumbang.

Melihat kasus Amerika Serikat, akuntabilitas laporan dana kampanye menjadi prinsip yang amat penting. Para hakim di Amerika Serikat tak takut akan keberadaan “big money” dalam pemilu, sebab regulasi telah memaksa peserta pemilu untuk bersikap akuntabel. Transparansi keuangan kampanye yang dapat diakses oleh siapa pun, di mana pun, dan kapan pun dinilai dapat menjaga demokrasi dari pengaruh buruk uang dalam proses politik.

Miriam Marks, direktur data MapLight, organisasi penelitian nonprofit dan nonpartisan di Amerika Serikat, melontarkan suatu gagasan menarik yang bisa diadopsi oleh KPU untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dana kampanye para peserta pemilu, yakni sistem informasi data sumbangan dana kampanye. Melalui sistem ini, peserta pemilu dan tim kampanye dapat melaporkan setiap identitas yang memberikan sumbangan dana kampanye secara online per real time. Data secara otomatis terbarui bila ada perubahan data dalam laporan sumbangan dana kampanye sehingga masyarakat dapat ikut mengawal keuangan dana kampanye yang digunakan sang calon pemimpin selama pemilu.[6]

Poinnya, kata Marks, prinsip akuntabilitas dana kampanye akan memaksa peserta pemilu untuk melaporkan pemasukan dana kampanye secara lebih rutin dan sering. Terutama untuk sumbangan dalam jumlah besar, mesti dilaporkan dalam waktu satu kali 24 jam.

Aturan ini akan memudahkan siapa saja yang hendak memeriksa atau menganalisis keterkaitan antara pengaruh uang dengan politik. Mitigasi pengaruh uang dalam politik akan mencegah atau minimal mengurangi potensi terjadinya transaksi kebijakan dan korupsi politik yang menjadi musuh bangsa nomer wahid.

Apakah Sumbangan Dana Kampanye Perlu Dibatasi?

Penulis berpendapat bahwa bukan sumbangan dana kampanye yang perlu dibatasi, melainkan belanja kampanye. Belanja kampanye mesti diberlakukan untuk mencegah terjadinya kompetisi yang tak seimbang, merebaknya politik uang, dan oligarki politik.

Oligarki politik membuat demokrasi sulit berkembang sebagaimana mestinya dan menyebabkan pemerintah sulit keluar dari kepentingan pemilik uang yang telah membiayai kebutuhan politik si pejabat. Casas dan Zovatto berpesan bahwa sumber dana kampanye mesti dilihat sebagai elemen yang berpotensi mengarahkan kepentingan publik. Oleh karena itu, penggunaan uang dari sumbangan dana kampanye mesti dibatasi, guna memastikan bahwa kebijakan publik tak dibelokkan oleh pemilik uang besar dalam praktek transaksi balas jasa.

Oligarki politik juga, pada episode berikutnya,  akan mengkristalisasi institusi politik dan demokrasi menjadi eksklusif. Daron Acemoglu dan James Robinson dalam “Why Nation Failed” (2012) mengatakan, kebanyakan negara gagal bukan karena masyarakatnya lebih bodoh dari masyarakat di negara lain, atau bukan karena sumber daya alamnya lebih sedikit dan lebih buruk dari negara lain, melainkan karena tak adanya keinginan dan sikap dari pemimpin untuk membentuk institusi politik dan demokrasi yang inklusif dan transparan.

Adapun sisa sumbangan dana kampanye yang dikumpulkan oleh tim kampanye atau tim relawan dapat disumbangkan kepada partai politik pengusung pasangan calon (paslon) untuk modal partai menjalankan pendidikan politik dan demokrasi.

Kesimpulan

Dua hal yang perlu dan dapat dilakukan dan tidak dilarang oleh konstitusi, yakni membatasi belanja kampanye untuk minimalisir uang dalam proses politik, dan membangun sistem informasi data sumbangan dana kampanye untuk memudahkan mitigasi pengaruh uang dalam kebijakan politik. Siklus berulang transaksi kebijakan yang disebabkan oleh buruknya aturan dana kampanye mesti dihapuskan.

Politik memang membutuhkan uang, tetapi demokrasi tak menghendaki uang menjadi penentu utama politik rakyat. Refly Harun, “Manusia cenderung untuk berbuat salah. Maka, regulasi harus dibangun untuk mencegah manusia berbuat salah.”

 

 

 

[1] Sejarah politik Indonesia membuktikan bahwa penggunaan uang besar atau “big money” yang menyebabkan kompetisi tidak seimbang secara masif selama tiga puluh tahun pada masa Orde Baru membuat Partai Golongan Karya (Golkar) tak tergoyahkan mesti berhadapan dengan reformasi. Bahkan, uang besar yang dimiliki Partai Golkar, yang memungkinkannya memasang alat peraga kampanye secara masif di masa lalu, masih menyisakan pengaruh di daerah-daerah terpencil di Indonesia dan mempertahankan posisi Golkar sebagai salah satu partai terpopuler dan terkuat di Indonesia

[2] Bill Alison. 2016. U.S Campaigne Finance. Artikel dalam www.bloomberg.com. Di artikel tersebut, Bill menuliskan bahwa ketika super-PAC membuka identitas para donor, terdapat nama beberapa miliuner di dalamnya. Dua diantaranya yakni, pemilik casino, Sheldon Adelson, yang menolak rencana legalisasi perjudian online, dan Charles Koch, industrialis yang perusahaannya pernah melobi pemerintah untuk melonggarkan regulasi minyak dan gas.

[3] https://www.fec.gov/data/raising/#top-raisers

[4] https://www.fec.gov/data/spending/#top-spenders

[5] Anonim. 2016. Do We Really Need Campaign Finance Reform? Artikel dalam www.time.com.

[6] Ibid.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Opini

Check Also

Dua KPU di Gorontalo Berikan Kartu Ucapan untuk Pemilih Baru

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara dan KPU Kota Gorontalo memberikan ka…