Home Berita Isu Energi, SDA, dan Lingkungan Hidup yang Patut Dibahas di Debat Kedua Capres

Isu Energi, SDA, dan Lingkungan Hidup yang Patut Dibahas di Debat Kedua Capres

0
0
69

Greenpeace, Publish What You Pay (PWYP), dan Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong calon presiden (capres) yang akan tampil pada debat capres kedua pada 17 Februari mendatang memahami isu-isu energi, SDA, dan lingkungan hidup yang tengah dihadapi oleh Indonesia. Dengan memahami isu yang terjadi, capres diharapkan tampil dengan membawa gagasan progresif yang dapat menjadi solusi nyata bagi Indonesia.

Menurut ketiga institusi tersebut, ada setidaknya enam isu energi, SDA, dan lingkungan hidup yang mesti disinggung oleh caleg. Satu, menipisnya cadangan batubara Indonesia akibat ekspolitasi besar-besaran dimana produksi batubara per Desember 2017 telah melampaui target Rancangan Pembangun Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 400 juta ton. Dua, sepinya investasi untuk bidang energi terbarukan akibat tak adanaya political will pemerintah Indonesia dan absennya regulasi yang memberikan kepastian hukum. Tiga, ekspor bahan bakar minyak (BBM) yang seringkali dijadikan jualan politik, padahal subsidi besar-besaran terhadap BBM menjadi sebab defisitnya neraca perdagangan Indonesia. Empat, pengendalian dan mitigasi emisi gas rumah kaca, serta dampaknya terhadap ingkungan. Lima, mangkraknya Undang-Undang (UU) Minyak dan Gas (Migas) sejak 12 tahun lalu dan UU Mineral dan Batubara (Minerba) sejak 2 tahun lalu. Enam, tata kelola energi nasional.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, persoalan energi tak bisa dianggap remeh oleh capres. Tak boleh mengulang kedangkalan substansi pada debat kandidat pertama, capres harus menyatakan kepada publik solusi-solusi nyata atas permasalahan yang terjadi. Masalah energi memiliki dampak yang dalam terhadap ekonomi Indonesia, sebab ekonomi Indonesia bergantung pada bidang ekonomi ekstraktif  yang perkembangannya ditentukan oleh pasar energi global.

“Kita bergantung pada pasar energi global. Sementara, pasar energi global itu penuh dengan dinamika. Ada kemungkinan, Cina akan menurunkan impor batubara mereka. Begitu juga dengan beberapa negara, ada gelagat untuk mengurangi impor energinya. Nah, ini perlu diantisipasi, apa solusi para caleg terhadap persoalan ini,” tandas Fabby pada diskusi “Prioritas Sektor Energi dan Tata Kelola SDA dalam Visi Kandidat Presiden-Wapres 2019” di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat (13/2).

IESR, sama seperti Greenpeace dan PWYP, mendorong capres untuk mengadakan program percepatan energi terbarukan. Menurut Jurukampanye Greenpeace, Hindun Mulaika, transisi energi adalah tentang kemauan politik untuk memulai. Bahwa energi batubara lebih murah daripada energi lainnya adalah mitos yang mesti segera dihentikan. Tambang batubara merusak lingkungan sekitar, seperti mencemari air bersih, dan biaya untuk memulihkan kerusakan lingkungan bisa jadi lebih besar dari biaya untuk membangun proyek-proyek energi terbarukan.

“Dengan terpilihnya pemerintah baru, apa akan ada cerita baru? Kalau ditanya batubara dan energy terbarukan, mana yang lebih layak, memang biaya awal untuk membangun itu lebih murah batubara, tetapi secara long time, energi terbarukan akan lebih murah dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan,” kata Hindun.

Hal lain yang dinilai perlu dilakukan oleh capres yakni menghapuskan keberadaan mafia migas dan tambang yang memonopoli politik rente. Monopoli terhadap SDA oleh para pebisnis yang turut mengkoopotasi perpolitikan Indonesia dipandang sebagai penyebab utama mandegnya kebijakan-kebijakan energi dan reformasi tata kelola energi di Indonesia.

“Kalau kita pertahankan mafia, itu menghancurkan janji-janji politik siapapun nanti yang terpilih, Jadi, memang harus diputus mafia-mafia di sekitarnya itu agar kita punya kebijakan energi yang baik, yang bermanfaat buat manusianya juga buat buminya,” ujar Koordinator Nasional PWYP, Maryati Abdullah.

Lebih lanjut, Maryati mengatakan, ketiadaan regulasi yang komprehensif mengatur tata kelola energi memiliki keterkaitan dengan langgengnya oligarki yang menyebabkan demokrasi substansial sulit berkembang. Dari data yang dihimpun oleh PWYP, ada sekian ribu pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) menunggak pajak, namun tak dipermasalahkan akibat tiadanya regulasi yang menuntut pemilik IUP untuk mengelola usahanya secara transparan dan akuntabel. IUP hanya menjadi pintu masuk eksplorasi tambang, tanpa berfungsi sebagai alat kontrol.

“Sekarang kan, yang punya usaha, dia juga yang membuat kebijakan. Makanya fenomena yang terjadi menyebabkan anomali dalam sistem politik kita. Ini yang harus diantisipasi. Ekonomi harus di-setting secara transparan dan akuntabel,” ujar Maryati.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita

Check Also

Ragam Bentuk Jual Beli Suara di Pileg

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan menjelaskan mengenai tiga be…