Home Berita Jelang Debat Kedua Capres 2019, Catatan KoDe Inisiatif

Jelang Debat Kedua Capres 2019, Catatan KoDe Inisiatif

0
0
94

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi mengapresiasi perubahan mekanisme debat kedua calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres). Panelis memang semestinya tak memberikan pertanyaan kisi-kisi kepada kandidat, agar kandidat fokus mengeksplorasi isu yang ditanyakan dan tidak terpaku pada catatan.

“Ada perbedaan menonjol dalam debat kedua. Khususnya, ditiadakannya kisi-kisi pertanyaan debat. Kita harap, di debat kedua nanti, paslon (pasangan calon) tidak diribetkan dengan contekan, melainkan lebih mengekplorasi isu,” ujar Veri pada diskusi Menyigi Visi Misi Calon Presiden 2019 di kantor KoDe Inisiatif, Tebet, Jakarta Selatan (3/1).

Veri pun meminta agar para panelis debat kedua tak memberikan pertanyaan berupa isu spesifik yang hanya dibahas dalam visi-misi dan program aksi salah satu paslon. Panelis mesti mencari isu spesifik yang sama-sama dibahas oleh kedua paslon agar debat berlangsung tek-tok dan pemilih dapat melihat materi dan solusi berbeda dari paslon. Panelis pun diharapkan mengacu pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan debat.

“Bagaimana kita bisa debat, tapi gak punya persamaan isu. Misal, saya ngomong A, dia B, lalu disuruh berdebat. Contoh, di debat pertama, ada satu pertanyaan soal penataan regulasi. Kalau liat visi-misi paslon, isu penataan regulasi itu hanya ada di 01. Paslon 02 sama sekali tidak menyinggung bagaimana penataan regulasi itu dibuat. Akibatnya, berdebat pun tidak ketemu. Jadi, yang didebatkan adalah isu-isu yang ada di kedua kandidat atau pertanyaan-pertanyaan umum,” urai Veri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menentapkan delapan panelis debat kedua. Delapan orang itu yakni, Joni Hermana, Rektor Institut Teknologi Surabaya (ITS); Arif Satria, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB); Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi); Irwandy Arif, ahli pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB); Ahmad Agus Setiawan, pakar energy Universitas Gajah Mada (UGM); Sudharto P Hadi, pakar lingkungan hidup; Dewi Kartika, Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA); dan Suparto Wijoyo, pakar hukum lingkungan Universitas Airlangga.

Berdasarkan penyisiran yang dilakukan KoDe Inisiatif, pada isu energi, pangan, sumber daya alam (SDA), dan infrastruktur, paslon Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amien memiliki 25 program aksi dan paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno dengan 61 program aksi. Isu yang paling banyak disorot dalam visi-misi Jokowi-Maruf  adalah isu energi, sedangkan Prabowo-Sandi lebih menyorot isu SDA.

“Kedua paslon memang misinya beda-beda. Di Jokowi, paling banyak yang jadi sorotan dengan 13 program aksi itu soal energi. Prabowo, yang paling jadi perhatian adalah isu SDA,” tukas Veri.

Pada isu pangan, Jokowi-Maruf menyoroti harga pangan pro petani. Prabowo-Sandi, harga pangan pro petani, harga pangan terjangkau, dan isu-isu produksi pangan.

Isu agraria, Jokowi-Maruf memberi perhatian pada masalah hak atas pertanahan dan redistribusi aset secara berkeadilan. Prabowo-Sansi, fokus pada masalah kemanfaatan tanah dan reformasi agraria.

Isu lingkungan hidup, Jokowi-Ma’ruf menyinggung program mitigasi perubahan iklim, penegakan hukum dan rehabilitasi hutan, serta tata ruang yang terintegrasi. Prabowo-Sandi, terlihat peduli pada isu perlindungan hutan, rehabilitasi sungai, dan perdagangan satwa liar.

“Sebetulnya, reformasi aset juga masuk dalam reformasi agraria. Tapi kami bedakan, karena itu istilah yang digunakan paslon begitu di visi-misi, Nah, karena keduanya membahas reformais agraria, maka bisa ditanya, soal ini. Apa yang membedakan keduanya sehingga pemilih bisa menilai mana visi-misi dan program aksi yang memang realistis dijalankan. Isu lingkungan juga sama-sama diusung oleh kedua paslon,” ujar Veri.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita

Check Also

Rapat Koordinasi, KPU Hanya Mampu Fasilitasi 3 Spot Iklan Kampanye

Kamis (14/2), Komisi Pemilhan Umum (KPU) RI mengadakan rapat koordinasi dengan peserta pem…