Home Liputan Khusus Koalisi Masyarakat Sipil Akan Uji Materi Pasal-Pasal yang Rugikan Hak Pilih Pemilih

Koalisi Masyarakat Sipil Akan Uji Materi Pasal-Pasal yang Rugikan Hak Pilih Pemilih

0
0
304

Selasa (5/3), Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity) bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) dan pihak-pihak perseorangan akan mendaftarkan permohonan pengujian Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), dan Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi dilakukan untuk menyelamatkan potensi hilangnya jutaan suara pemilih akibat persoalan prosedur administratif, yakni kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, dan menyelematkan pemilih dari norma-norma lain yang menghalangi atau menyulitkan pemilih untuk menggunakan hak suaranya.

Prinsipnya, hak rakyat untuk memilih harus difasilitasi sebaik mungkin karena ini merupakan salah satu hak asasi paling penting untuk hadirnya demokrasi di tanah air. Oleh karena itu, jangankan potensi hilangnya jutaan hak memilih, satu suara pun yang hilang harus diselamatkan demi terpenuhinya prinsip dasar konstitusi dan negara hukum Indonesia,” kata Senior Partner Integrity, Denny Indrayana, sebagaimana tertulis dalam siaran pers yang diterima oleh rumahpemilu.org (4/3).

Pasal 348 (9) berbunyi: Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Bunyi Pasal 348 ayat (4): Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;

b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;

c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;

d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan

e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

Pasal 210 ayat (1): Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 383 ayat (2): Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

Hak pilih dan ketentuan syarat KTP elektronik

Denny menerangkan bahwa hak memilih dan hak dipilih adalah hak asasi manusia yang diakui oleh UU Dasar (UUD) 1945. Pasal 27 ayat (1) menyebutkan, warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali. Pun, Pasal 28D ayat (1) menggariskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) memperkuat dengan menyatakan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

“Di UUD, hak memilih itu tegas dinyatakan. Dan, pasal-pasal inilah yang menjadi rujukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan No.01–017/PUU-I/2003 halaman 35 yang pada dasarnya mengatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi Internasional. Maka, kata MK, pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara,” jelas Denny.

Putusan MK No.102/PUU-VII/2009 lebih lanjut menyatakan bahwa hak memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, pemberlakuan KTP elektronik sebagai syarat prosedural administratif untuk memilih ditengah masih banyaknya warga negara yang berlum memiliki KTP elektronik, dapat menyebabkan hilangnya hak pilih warga negara.

Tidak dimilikinya KTP elektronik ini boleh jadi bukan karena kelalaian dari pemilih sendiri, tetapi karena peraturan perundangan yang mengatur demikian. Misalnya, pemilih yang akan berumur 17 tahun tidak akan memiliki KTP elektronik karena belum mencukupi umur dan tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan,” terang Denny.

Pemilih pindah TPS

Pasal 348 ayat (4) berpotensi menghilangkan hak pilih pemilih pindah TPS untuk Pemilu Legislatif (Pileg) pada berbagai tingkatan. Sebagai contoh, seorang pemilih berdomisili di Kota Tangerang yang akan pindah memilih di TPS di Jakarta Utara akan kehilangan hak suara untuk empat pemilihan, yakni Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pemilih tersebut hanya akan mendapatkan satu surat suara, yaitu surat suara Pemilihan Presiden (Pilpres).

Pemilih yang akan pindah TPS berpotensi kehilangan suaranya untuk Pemilu Legislatif pada berbagai tingkatan, dan hanya dapat memilih untuk Pemilu Presiden. Aturan demikian perlu dibatalkan agar tidak menghambat, menghalangi, ataupun mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya,” tandas Denny.

Pemilih mengurus pindah memilih paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara

Aturan yang termuat dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu juga ditentang oleh para pihak. Alasannya, pemilih dapat masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) akibat kondisi yang tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, seperti sakit, menjadi tahanan, atau tertimpa bencana alam. Kondisi tak terduga tak dapat dibatasi dengan jangka waktu maksimal 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

“Bisa saja pemilih terkena kondisi tidak terduga tersebut sehari menjelang hari pemilihan. Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, kami ingin meminta agar pembatasan prosedur administratif 30 hari yang berpotensi menghambat, menghalangi, dan mempersulit dilaksanakannya hak memilih, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945,” tegas Denny.

Penghitungan suara di TPS harus selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara

Di samping pasal-pasal yang terkait dengan hak pilih, Integrity, Perludem, dan pihak perseorangan lain yang turut mengajukan uji materi juga mempermasalahkan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur batas waktu penghitungan suara di TPS/TPSLN. Para pihak menilai, MK perlu menegaskan bahwa maksud penghitungan suara di TPS/TPSLN mesti selesai pada hari pemungutan suara dimaknai dapat melebihi pukul 23.59 di hari pemungutan suara, sepanjang  penghitungan suara dilakukan secara tidak terputus.

“Hal ini penting ditegaskan oleh MK agar tidak menimbulkan persoalan dan komplikasi hukum yang dapat menyebabkan dipersoalkannya keabsahan Pemilu 2019. Apalagi hasil simulasi penghitungan menunjukkan kemungkinan terlewatinya batas waktu tersebut,” ujar Denny.

Denny menekankan, permohonan uji materi diajukan agar warga negara berhak pilih dapat memberikan hak suaranya dengan mudah, dan tidak terhalangi oleh berbagai syarat prosedural administratif. Para pemohon berharap MK dapat menjadi solusi dari persoalan konstitusional tersebut, dan memutus dalam waktu yang relevan untuk ditindaklanjuti.

“Harapan kami, MK memutus tidak terlalu lama, mengingat hari pemungutan suara sudah tinggal satu setengah bulan lagi,” tutup Denny.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Liputan Khusus

Check Also

Titi Anggraini: Kehadiran Pemantau Pemilu Asing Tak Bisa Dipaksakan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan lembaga masyarakat sipil kedua…