Home Liputan Khusus Koalisi Masyarakat Sipil Kutuk Tindakan Politisi Pidanakan Seluruh Anggota KPU

Koalisi Masyarakat Sipil Kutuk Tindakan Politisi Pidanakan Seluruh Anggota KPU

Comments Off on Koalisi Masyarakat Sipil Kutuk Tindakan Politisi Pidanakan Seluruh Anggota KPU
0
243

Rabu (30/1), Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas14 organisasi masyarakat sipil menggelar konferensi pers di Media Centre Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat. Koalisi menyatakan dukungan kepada KPU dan mengutuk tindakan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) yang melaporkan seluruh komisoner KPU ke Kepolisian RI dengan tuduhan melanggar Pasal 421 juncto Pasal 261 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kami mengutuk tindakan memidanakan KPU karena KPU sedang melaksanakan amanat konstitusi kita bahwa DPD (Dewan Perwakilan Daerah) hanya boleh diisi oleh anggota yang bukan pengurus partai. Tapi itu dilawan OSO. Pidana itu kan tempatnya kriminal. Apakah KPU kriminal? Menurut kami tidak,” tegas pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti.

Bivitri menilai laporan yang diajukan OSO lemah. Pasal 421 yang berbunyi “Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan” tak dapat dialamatkan kepada KPU untuk merujuk sikap KPU yang menolak mencantumkan OSO  ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD 2019 karena berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.30/2018. Penyelenggara pemilu tak dapat  dipidanakan karena menjaga konstitusionalitas proses penyelenggaraan pemilu.

“Harus ada unsur menyalahgunakan kekuasaan. Bisa gak dipakai ke KPU? Argumen yang bisa digunakan adalah KPU melaksanakan tugas konstitusionalnya dan menjaga agar penyelenggaraan pemilu tetap konstitusional. Jadi, yang dilakukan KPU sudah betul,” ujar Bivitri.

Bivitri melanjutkan, definisi penyalahgunaan wewenang  dapat ditemukan di dalam dua konteks, yakni konteks tindak pidana korupsi dan konteks administrasi negara di UU PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). KPU memiliki titik lemah pada konteks administrasi negara, namun dalam kasus ini, yang mesti diacu oleh semua pihak, termasuk Kepolisian, adalah amanat konstitusi yang ditegaskan MK dalam Putusan No.30/2018.

“Penyalahgunaan wewenang itu, dalam hukum administrasi negara, KPU bisa jatuh dalam konteks itu. Tapi, ini bukan hanya soal administrasi, tapi desain konstitusi,” tegas Bivitri.

KPU, maju kena, mundur kena

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti mengibaratkan posisi KPU dalam kasus OSO sebagai “maju kena, mundur kena”. KPU merupakan pihak yang menanggung akibat dari adanya berbagai putusan, yakni Putusan MK, Putusan Mahkamah Agung (MA), Putusan PTUN, dan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang berlainan.

“Kalau KPU tidak meloloskan sesuai dengan Putusan MK, dia dilawan. Kalau dia loloskan sesuai Putusan PTUN, pasti orang yang merasa konstitusi jauh lebih penting dijaga akan bisa juga mengadukan ke polisi. Jadi, dia mundur kena, maju pun kena. Saya pribadi, tidak patut KPU menanggung akibat dari sebuah hukum yang bertabrakan, yang tidak dibuat sendiri aturannya oleh KPU,” jelas Ray.

Menimpali Ray, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mengatakan bahwa polemik OSO versus KPU terjadi karena OSO tak ingin menaati Putusan MK sejak awal. OSO menandatangani surat pengunduran diri beberapa anggota Partai Hanura yang hendak berlaga di Pemilihan Anggota DPD 2019, namun ia sendiri tidak mengundurkan diri.

“OSO sejatinya mengakui Putusan MK, karena dia menerima pengunduran diri sejumlah anggota Partai hanura. Ketika disetujui, artinya dia mengakui adanya Putusan MK, tapi dia hanya mau mengakui Putusan MK hanya untuk orang lain, tidak utk dirinya. Akhirnya, lahirlah upaya-upaya hukum yang tidak seragam hasilnya,” ucap Donal.

Kriminalisasi anggota KPU berdampak pada layanan penyelenggaraan pemilu

Manajer Pengawasan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby berpendapat, bahwa pemanggilan seluruh anggota KPU ditengah jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 yang semakin padat dan mendekati hari pemungutan suara, menganggu kerja KPU dala melayani pemilih dan menyelenggarakan teknis pemilu. Sebagai contoh, Selasa (29/1), KPU dijadwalkan mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi, namun karena mesti memenuhi panggilan Kepolisian, jadwal ditunda.

“Tahapan teknis akan terganggu, kesiapan penyelenggra juga akan sangat terganggu. Contoh paling dekat, semalam kita mestinya mendengarkan nama-nama eks koruptor, tapi publik tidak dapat mengakses itu. Nah, dampak-dampak selanjutnya bisa kita lihat lagi,” tukas Alwan.

Rekomendasi Koalisi

Koalisi menyampaikan empat rekomendasi. Satu, mendorong Kepolisian untuk menilai persoalan secara objektif dan mengukur dampak kasus terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

“Kepada Kepolisian, kami masih punya kepercayaan tinggi bahwa Kepolisian bisa objektif melihat persoalan ini. Sudah dikuatkan juga oleh Mahfud MD dan Bagir Manan. Dan kai percaya Kepolisian bisa mengukur dampaknya bagi pemilu kita,” tutur Bivitri.

Dua, mendesak para politisi yang terkait dengan pemidanaan para anggota KPU untuk memikirkan kepentingan publik. Pemilu 2019 merupakan pertaruhan besar bagi penyelenggaraan negara selanjutnya, sehingga upaya apapun yang dapat mendelegitimasi proses dan hasil Pemilu 2019 mesti segera dihentikan.

Tiga, mendorong Presiden Joko Widodo untuk menghentikan upaya para politisi yang mencoba mengancam KPU sebagai lembaga yang diberikan amanat oleh konstitusi untuk menyelenggarakan pemilu. Jika Presiden Jokowi membiarkan kasus berpanjang lebar, Koalisi menilai Presiden dan pemerintah dapat dirugikan dengan berbagai persepsi public yang muncul.

“Ketika ada akrobat hukum yang terjadi, ini membahayakan legitimasi penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, Presiden, dengan Kepolisian yang berada di bawah pemerintahannya, kalau membiarkan proses hukum terhadap KPU berlanjut, bukan tidak mungkin akan dimaknai secara beragam,” kata Donal.

Koalisi Masyarakat Sipil terdiri atas Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), JPPR, ICW, Lima Indonesia, Rumah Kebangsaan, Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK), Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Save DPD Save Democracy, Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada, dan Komite Pemilih Indonesia (TePI).

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Liputan Khusus
Comments are closed.

Check Also

Aktivis Perempuan Ajak Para Pihak Kawal Perolehan Suara Perempuan Caleg

Tingkat persentase keterpilihan perempuan calon anggota legislatif (caleg) masih rendah. P…