Home Berita Komisi Informasi: Data Diri Caleg Dasarnya Adalah Informasi Publik yang Mesti Dibuka

Komisi Informasi: Data Diri Caleg Dasarnya Adalah Informasi Publik yang Mesti Dibuka

Comments Off on Komisi Informasi: Data Diri Caleg Dasarnya Adalah Informasi Publik yang Mesti Dibuka
0
247

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Hendra J Kede menyayangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak membuka data diri calon anggota legislatif (caleg) kepada publik karena caleg yang bersangkutan menyatakan tak bersedia. Menurutnya, penafsiran KPU terhadap Pasal 17 huruf h Undang-Undang (UU) No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi salah kaprah. Suatu informasi yang dikelola oleh badan publik pada dasarnya adalah terbuka, hingga adanya suatu produk keputusan hukum yang menyatakan informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan. KPU mestinya melakukan uji konsekuensi.

“Seluruh informasi yang diproduksi dan diterima KPU pada dasarnya adalah terbuka. Kecuali, ada surat keputusan dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) bahwa itu adalah informasi yang dikecualikan sehingga tidak bisa diakses. Jadi, untuk menentukan apakah itu dikecualikan atau tidak tetap harus melalui prosedur,” kata Hendra pada diskusi “Keterbukaan Data Profil Caleg Pemilu 2019” di Media Centre Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat (7/1).

Dengan demikian, Hendra menilai persetujuan caleg sebagaimana tertera di dalam formulir BB2 Daftar Riwayat Hidup dan Informasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/DPR Daerah (DPRD) provinsi/DPRD kabupaten\kota tidak berlaku. KPU mesti merujuk pada ketentuan Pasal 28F UU Dasar (UUD) 1945 yang menjamin hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Berubah dari amandemen pertama, amandemen kedua UUD 1945 menerapkan prinsip akses maksimal terhadap informasi sehingga informasi yang dikecualikan mesti dapat dibuktikan dengan sutau putusan.

“Sebelum amandemen UUD kedua, prinsipnya maximum exception. Tapi di amandemen kedua, jadi maximum access. Itu mengubah rezim pengelolaan informasi, termasuk KPU. Nah, karena merupakan constitutional right, maka tidak boleh ada satupun peraturan yang menghalangi hak ini.  Kalau ada UU atau peraturan yang menghalangi, harusnya dinyatakan tidak berlaku,” tandas Hendra.

Hendra memposisikan pemilu sebagai rekrutmen pejabat publik. Seperti halnya memilih komisioner KIP, seorang calon pejabat publik mesti bersedia “ditelanjangi” data riwayat hidupnya oleh pemilih demi mendapatkan pejabat publik dengan rekam jejak, misi, dan kualitas terbaik. Dalam hukum, asas kemanfaatan dan kepentingan publik tak boleh diabaikan.

“Caleg itu sama speerti rekrutmen pejabat. Ada tracking. Data pribadi kita, bahkan perilaku kita ke tetangga, semuanya ditracking. Jadi, kenapa pemilih yang namanya rakyat untuk milih pejabat di DPR tidak boleh mengetahui? Mana yang lebih harus diutamakan, hak konstitusional publik untuk mengetahui atau melindungi data pribadi calon pejabat?” tegas Hendra.

Hendra merekomendasikan agar KPU melakukan uji konsekuensi terhadap informasi data diri caleg melalui PPID KPU. Atau, organisasi masyarakat sipil dapat mengajukan gugatan sengketa informasi data caleg kepada KIP agar KIP dapat memutuskan.

“Kalau tidak diberikan informasi itu, ajukan ke PPID. Kalau tidak diterima, ajukan sengketa ke kami,” ujar Hendra.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

Progres Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di 8 Provinsi Masih 0 Persen

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI per Rabu (24/4) menunjukkan bahwa progres rekapitulasi…