Home Liputan Khusus Kontrak Politik di Pilpres 2014 Tak Dipenuhi, Strategi AMAN Kini Hanya untuk Pileg

Kontrak Politik di Pilpres 2014 Tak Dipenuhi, Strategi AMAN Kini Hanya untuk Pileg

0
0
151

Pada diskusi “Caleg Perempuan, Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat: Alternatif Pilihan untuk Pemilih Golput” di D Hotel, Guntur, Jakarta Selatan (3/1), Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Somboliggi, menceritakan pengalaman bela dukung yang gagal di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, saat AMAN mengumumkan secara resmi dukungannya kepada pasangan calon (paslon) Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Dukungan AMAN didasarkan atas dimuatnya kata “masyarakat adat” dalam visi-misi Jokowi-JK. Kontrak politik kemudian dibuat, kedua pihak menyepakati dibentuknya badan independen dan permanen untuk masyarakat adat dan pengesahan Undang-Undang (UU) Masyarakat Adat. Kontrak tersebut hingga kini tak kunjung dipenuhi Pemerintah Jokowi-JK,

“Di dalam visi misi Jokowi-JK, untuk pertama kali dalam sejarah perhelatan politik Indonesia, masyarakat adat hadir di dalam salah satu visi-misi pasangan, dan jelaspula. Jadi, kami dukung Jokowi karena kita menilai bahwa Jokowi adalah harapan. Ada jalan yang bisa diretas melalui beliau, agar masa depan masyarakat adat yang lebih baik, untuk membawa negara hadir untuk mereka. Tapi sampai sekarang, semuanya jauh dari harapan. Tidak ada DIM (daftar inventaris masalah) dari pemerintah. Prosesnya pun sangat tertutup. Kami masyarakat adat, ketika pemerintah memberikan tanggapan terhadap draf RUU (Rnacangan UU) Masyarakat Adat yang sudah dibuat DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), kita tidak pernah dilibatkan,” kisah Rukka.

Pilpres 2019, kecewa dengan Jokowi-JK atas janji yang tak terpenuhi dan mengecilnya poin mengenai masyarakat adat  dala visi-misi Jokowi-Ma’ruf Amien, serta tak  hadirnya masyarakat adat dalm visi-misi paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno, AMAN memutuskan tak akan mendukung salah satu paslon secara resmi. AMAN fokus pada strategi memenangkan kader-kadernya di Pemilihan Legislatif (Pileg).

“Itu yang membuat kami di Pilpres ini akan mengambil sikap untuk tidak menyatakan dukungan resmi untuk salah satu pihak. Dengan demikian, dari pelajaran itu, AMAN yang sudah sejak 2009 ikut secara aktif pada pemilu, kami mengutus kader-kader terbaik dari masyarakat adat untuk maju ke parlemen,” kata Rukka.

Menurut Rukka, strategi AMAN menghadirkan kader-kadernya dalam lembaga legislatif cukup berhasil. Dengan hadirnya kader AMAN terutama di DPR Daerah (DPRD), peraturan daerah (perda) menjadi lebih pro masyarakat adat. Selama ini, tanpa utusan masyarakat adat, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merugikan masyarakat adat, seperti bertujuan merampas tanah adat dan lingkungan hidup masyarakat adat.

“Kebijakan yang ada saat ini, semuanya memang tujuannya merampas tanah masyarakat adat dan terbukti itu di banyak wilayah adat, dikavling untuk wilayah konservasi, perusahaan, dan taman nasional, tanpa sepengetahuan masyarakat adat. Itu terjadi karena ketika keputusan itu diambil, kami tidak ada di sana, baik dalam bentuk aspirasi maupun utusan. Maka, caranya, kita memang harus ada di sana, dan ini berhasil. Pengalaman dari sepuluh tahun terkahir, ada 64 produk kebijakan daerah, ada Perda dan SK (Surat Keputusan) Bupati yang mengakui masyarakat adat dan tanah adat,” terang Rukka.

Pada Pileg 2019, AMAN mengutus 157 kadernya sebagai calon anggota legislatif (caleg), baik caleg DPR, DPRD, maupun Daerah Perwakilan Daerah (DPD). Dibangdingkan dengan Pileg 2009 dan 2014, jumlah caleg dari kalangan muda, yakni berumur dibawah 35 tahun, pada Pileg 2019 meningkat. Perbandingan gender pada caleg muda hapir berimbang antara perempuan dan laki-laki.

“Angka perempuannya masih agak kurang, tapi yang menarik, tahun ini, angka anak muda meningkat. Dan, di dalam kelompok anak muda ini, perbandingan antara lakilaki dan perempuan cukup berimbang,” tukas Rukka.

Rukka menjamin caleg-caleg kader AMAN merupakan orang-orang pilihan terbaik yang tidak akan melakukan politik uang atau polisik busuk. Caleg berusia di atas 35 tahun dipilih karena telah bekerja selama minimal 10 tahun untuk masyarakat adat, dan minimal 5 tahun bagi caleg muda. Majunya caleg-caleg ini pun diputuskan dalam musyawarah komunitas, bukan melalui mekanisme mengajukan diri.

“Kita tidak bolehkan mereka main politik busuk, politik uang. Masyarakat adat mengusung prinsip-prinsip yang telah kami buat. Usungan kami tidak punya uang, tapi kita bergerak melalui organisasi untuk memastikan mereka bisa konsolidasikan suara di tempat masing-masing,” tandas Rukka.

AMAN turut melakukan pemantauan Pemilu 2019. AMAN telah mendapatkan akreditasi pemantau dari Bawaslu dan telah mendaftarkan kader-kadernya untuk menjadi pemantau di daerah.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Liputan Khusus

Check Also

Ragam Bentuk Jual Beli Suara di Pileg

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan menjelaskan mengenai tiga be…