Home Liputan Khusus KPI: Golput Mengkhianati Agenda Gerakan Politik Perempuan

KPI: Golput Mengkhianati Agenda Gerakan Politik Perempuan

0
0
116

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dian Kartikasari memaparkan strategi politik perempuan pada Pemilu 2019, khususnya Pemilihan Legislatif (Pileg). Bersetia pada agenda politik perempuan yang digariskan sejak 1999, tak ada golongan putih (golput) dalam kamus KPI. Golput berarti mengkhianati agenda gerakan politik perempuan dan sebuah tindakan menutup mata terhadap kehadiran perempuan-perempuan progresif calon anggota legislatif (caleg) yang telah aktif memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan.

“Kita tidak golput di semua pemilihan. Karena, kalau kita golput, maka orang-orang yang tidak sesuai dengan visi-misi KPI bisa menang. Jadi, kita tidak golput. Sejak 1999, kita mendorong keterwakilan perempuan, dan itu bukan perjuangan yang mudah dan singkat,” tandas Dian pada diskusi “Caleg Perempuan, Disabilitas, dan Kelompok Masyarakat Adat: Alternatif Pilihan untuk Pemilih Golput” di D Hotel, Guntur, Jakarta Selatan (3/1).

KPI memang menetapkan kriteria bagi calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) dan caleg yang dapat dipilih oleh pengurus dan anggota KPI di seluruh Indonesia. Kriteria KPI yakni, bukan pelaku pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM), hak perempuan dan anak, bukan pelaku poligami, bukan pelaku kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan penyeleweng kekuasaan, bukan pelaku diskriminasi dan kekerasan, tidak menggunakan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk mencapai kemenangan, bukan perusak lingkungan, tidak mengandalkan popularitas melainkan memiliki kompetensi, dikenal aktif melakukan kegiatan kemasyarakatan, dekat dan mudah dijangkau oleh konstituen, menanggapi harapan konstituen dan msyarakat secara beradab, memiliki agenda kerja nyata, terukur, dan mudah dipahami, memegang prinsip kejujuran, memiliki agenda keberpihakan terhadap kelompok rentan, dan berkomitmen pada keutuhan negara, toleran, dan menghargai kebebasan.

“Jadi, kita punya pilihan, tidak asal memilih. Ada criteria-kriterianya. Di KPI, ada solidaritas, misal capres itu keren banget, tapi tidak punya sama sekali agenda untuk kelompok rentan, pasti kawan-kawan akan, oh ini serius persoalannya. Jadi, kita bersolidaritas pada kelompok-kelompok rentan. Kita mendorong capres dua-duanya punya itu,” terang Dian.

Meski begitu, Dian menegaskan bahwa KPI tak memiliki sikap organisasi untuk memilih pada salah satu pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden. Pasalnya, kader-kader KPI menyebar di partai-partai politik pada kedua pendukung paslon. KPI tak ingin muncul pergolakan internal karena keputusan organisasi yang bersebrangan dengan sebagian pengurus dan anggota KPI.

Selain itu, KPI juga melarang kadernya yang menjadi caleg untuk menggunakan atribut organisasi KPI, seperti kaos dan bendera KPI, saat berkampanye. Pun, caleg kader KPI tak boleh memobilisasi basis massa KPI untuk menghindari rebut massa di antara sesama anggota KPI.

“Kalau boleh pakai atribut dan basis massa KPI, bahaya. Misal di Sulawesi Selatan, ada delapan ribu orang di basis, kalau yang ini dukung sana, itu dukung satunya, bisa berantem internal kita. Jadi, pengurus tidak boleh memobilisasi anggota dan menggunakan atribut untuk kepentingan politik,” ujar Dian.

Sejak Pemilu 2009, KPI menjalankan empat strategi politik. Satu, menyelenggarakan pendidik caleg mengenai politik dan pemilu. Dua, mendorong kader masuk ke lembaga pemilu guna mengawal suara kader. Tiga, mendorong anggota KPI untuk masuk ke partai-partai politik untuk mewarnai organisasi politik yang masih maskulin. Empat, mendorong kader menjadi pemantau pemilu.

“Di tahun 2014, kita lebih sistematis mengatur empat strategi itu sehingga ada kader-kader kita di KPU (Komisi Pemilihan Umum) provinsi, KPU kabupaten/kota, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) kabupaten/kota, sampai ke bawah, sampai di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Termasuk mndorong mereka yang tidak masuk di ruang formal itu, masuk jadi relawan demokrasi,” jelas Dian.

Pada 2008, terdapat 189 kader KPI yang menjadi anggota partai politik. 20 hingga 30 kader berhasil duduk di parlemen membawa agenda politik perempuan yang dirumuskan oleh KPI. Jumlah ini meningkat pada Pemilu 2014. 60 dari 289 alumni pendidikan pelatihan caleg KPI terpilih sebagai anggota legislatif. Saat ini, sekitar 210 kader maju sebagai caleg dari 16 partai politik peserta pemilu, membawa estafet agenda politik perempuan.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Liputan Khusus

Check Also

Ragam Bentuk Jual Beli Suara di Pileg

Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Erik Kurniawan menjelaskan mengenai tiga be…