Home Berita KPU Minta Pansus RUU Pemilu Hapus Kewajiban Konsultasi ke DPR

KPU Minta Pansus RUU Pemilu Hapus Kewajiban Konsultasi ke DPR

Comments Off on KPU Minta Pansus RUU Pemilu Hapus Kewajiban Konsultasi ke DPR
0
2,492

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta agar Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menghapuskan aturan wajib konsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Peraturan tersebut dinilai menciderai prinsip independensi KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu yang dijamin konstitusi.

“Kami mengusulkan tidak ada kewajiban konsultasi kepada DPR dan Pemerintah dalam pembuatan Peraturan KPU. Akan tetapi, konsultasi masih dimungkinkan sebagai bagian dari kebutuhan penyelenggara jika ada kegamangan dalam memahami UU,” jelas Ketua KPU, Juri Ardiantoro, pada rapat dengar pendapat di Senayan, Jakarta Selatan (7/12).

Permintaan tersebut ditentang oleh anggota Pansus dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Rambe Kamarul Zaman, yang merupakan ketua Komisi II DPR RI. Rambe mengatakan bahwa mandat KPU sebagai penyelenggara pemilu di dalam UUD adalah bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

“Jangan KPU berpura-pura independen. UU jelas hanya menyebutkan nasional, tetap, dan mandiri. Independen kok minta anggaran? Ini akan tetap kita hadapi,” kata Rambe.

Sebelum rapat dengar pendapat berlangsung, KPU telah melakukan judicial review terhadap ketentuan UU No.10/2016 Pasal 9 huruf a yang mengharuskan KPU berkonsultasi kepada DPR dengan hasil konsultasi yang bersifat mengikat.

Load More Related Articles
Load More By Maharddhika
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

Inisiatif Pemilu Terbuka dari Sesi Diskusi di Pertemuan Regional OGP

Open Government Partnership (OGP) Regional Asia Pasifik menggelar pertemuan bertema “Promo…