Maret 28, 2024
iden

Kunto Adi Wijoyo: Informasi Pemilu di TV Sangat Kurang dan Belum Menyadarkan Pentingnya Memilih

Remotivi, LSM yang bergerak di bidang pengawasan dan kontrol terhadap konten tayangan TV bersama Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (Unpad) baru meluncurkan hasil survei. Disimpulkan, konten TV masih sentralistik dan sangat minim konten politik/pemilu. Padahal TV merupakan sumber informasi utama bagi banyak masyarakat. Padahal pemungutan suara 9 April 2014 sebentar lagi. Bagaimana lebih jelasnya gambaran hasil survei itu dan dampaknya terhadap pemilu. Berikut wawancara rumahpemilu.org dengan dosen dan peneliti komunikasi Unpad, Kunto Adi Wijoyo di Jakarta (1/3).

Beberapa hasil survei mengatakan, televisi masih menjadi sumber informasi mayoritas masyarakat. Belum banyaknya informasi pemilu, Remotivi punya penilaian apa?

Oke. Kalau saya boleh berhipotesis, partisipasi akan rendah. Sebabnya masyarakat tak mendapat informasi pemilu di TV. Belum memadai untuk bisa menentukan pilihan rasional. Tak memilih sangat memungkinkan jadi pilihan. Saya mempunyai analogi yang mungkin agak bodoh begitu. Jika saya hari ini mencari informasi caleg seenak saya mencari informasi untuk beli hp baru, mungkin saya akan memilih. Tapi nyatanya hari ini kita susah dapat informasi tentang profil (CV) caleg yang sudah dibuat tiap caleg. Jika kemudian jurnalis atau bahkan media tak berusaha menggali itu sayang. Padahal, itu jelas kebutuhan riil pemilih hari ini.

Bulan Maret bulan masa kampanye terbuka, pemunguatan suara sebentar lagi. Baiknya seperti apa sikap stasiun TV dan pihak-pihak yang terlibat di pemilu?

Pemilu terkait partisipasi harusnya mempermudah akses mencari informasi tentang caleg yang akan kita pilih. Semua level. Baik dari DPR RI, DPD, bahkan DPRD tingkat I sampai II. Betul ada pihak yang menyumbang informasi. Misalnya, saya tahu caleg ini ternyata pernah terkena kasus A, tapi menurut saya, ada kerja profesional media dan jurnalis yang bisa kita manfaatkan di situ. Dan memang sudah seharusnya media dan jurnalis bertugas seperti itu. Partisipasi warga lain bersama-sama menghimpun informasi, sifatnya bonus.

Menurut saya, KPU tak berusaha memudahkan aksesnya. Kalau kita pernah unduh CV caleg, saya harus lakukan satu persatu untuk bisa lihat dan membandingkan. Sangat susah, sehingga informasinya masih belum terbuka. Saya membayangkan ketika saya masuk ke situs KPU, informasinya sudah ada tanpa perlu saya mengunggah. Bayangkan, banyak dari kita pasti males lah kalau akses informasinya seperti itu.

Calegnya sendiri pun tak menyediakan akses untuk bisa kita ketahui lebih jauh. Saya tak bisa mengontak dia. Ini kan bodoh menurut saya. Bagaimana bisa caleg mau jualan janji, membela kepentingan rakyat tapi ternyata hari ini ketika mau dipilih, caleg tak bisa dikontak.

Pemilu 2004 KPU beriklan “inga-inga berdaftar rame-rame” menyadarkan hari H pemungutan suara di televisi. Penilaian anda untuk saat ini?

KPU beriklan targetnya sebatas pemberitahuan. Bagaimana masyarakat tahu, 9 April merupakan hari pemungutan suara. Tapi KPU gagal menekankan, pemilu itu penting. Seharusnya keadaanya sederhananya begini, kalau kita mau milih itu sama seperti kita beli HP. Bahasanya harus bahasa ekonomi lah. Kalau saya mau milih caleg, saya ingn caleg yang awet selama 5 tahun, awet berkomitmen dan segala macam. Bagaimana saya bisa tahu jika saya tak tau informasinya.

Dari hasil survei Remotivi, informasi politik di televisi masih kurang. Bisa lebih dijelaskan hasil survei ini!

Sangat kurang. Kita tak bicara ideal. Tapi misalnya terkait musim, ini kan musim pemilu. Kalau musim pemilu harusnya informasi politik, khususnya pemilu menjadi penting dan mendesak. Kalau 10 persen saja dari total jam tayang 24 jam, bagaimana mau memenuhi kebutuhan informasi caleg.

Hasil survei juga mengkritik TV yang sentralistik. Beritanya hanya berita nasional atau pusat. Bagaimana dampaknya?

Iya. Kembali lagi, soal informasi caleg. Gampang saja. Stasiun TV Jakarta, apa bisa membahas caleg di DPRD I dan II? Pasti yang dibahas calon DPR doang. Bagaimana dengan daerah lain? TV-TV daerah juga lebih banyak menyiarkan konten nasional.

Hasil survei Remotivi juga menyorot informasi/berita tanpa sumber. Menariknya, angka ini besar bagi TV yang berafiliasi atau dimiliki tokoh partai, apakah ini informasi/berita yang terkait kampanye tokoh/partainya?

Tidak. Angka itu kebanyakan berita kriminal, kecelakaan, dan bencana alam. Jurnalis tak mau bilang atau menyebutkan sumber. Soal kampanye pemilu oleh tokoh atau partai, persentasenya memang sedikit. Ini tetap ancaman. Karena penelitiannya kuantitatif angka sedikit tetap penting.

Apa ini terkait fokus kerja media dan jurnalis yang menjadi bercabang karena sibuk mempersiapkan tokoh partai pemilik media?

Oh iya. Sangat mungkin. Dalam teori kita belajar di ilmu komunikasi. Media tergantung dari politik ekonominya. Sangat jelas, kondisi politik atau afiliasi politik stasiun TV pasti sangat mempengaruhi kualitas pemberitaan.

Jika kita membandingkan jumlah partai peserta pemilu dengan kepemilikan tokoh partai terhadap stasiun TV, lebih banyak partai yang tak punya stasiun TV. Kenapa banyak partai itu tak keras memprotes?

Iya. Sebenarnya, kalangan akademik juga sudah pernah mengkritik itu. Teman-teman LSM juga pernah mengkritik. Masalahnya saya tak tahu. politik yang tak punya stasiun TV malah diam saja. Malah terkesan membolehkan. Saya pun heran. Kok santai aja. Berarti memang ada yang salah. []