Home Berita Kurang Perhatian, Penghitungan Suara Pileg 2019 Diprediksi Rawan Kecurangan

Kurang Perhatian, Penghitungan Suara Pileg 2019 Diprediksi Rawan Kecurangan

Comments Off on Kurang Perhatian, Penghitungan Suara Pileg 2019 Diprediksi Rawan Kecurangan
0
752

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi menyesali rendahnya perhatian publik terhadap Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Ia memprediksi, luputnya perhatian publik akan menjadi sebab terjadinya kecurangan berupa penggelembungan suara terhadap perolehan suara calon anggota legislatif (caleg).

“Perhatian yang minim akan menimbulkan banyak potensi. Setelah penghitungan suara Pilpres (Pemilihan Presiden) selesai, orang tidak akan memperhatikan proses Pileg. Nah, di saat kompetensi antar caleg dan antar partai yang sengit inilah, potensi kecurangan akan terjadi,” kata Veri pada diskusi “Peta Kerawanan dan Antisipasi Pelanggaran Pungut Hitung di Pemilu Serentak” di Media Centre Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Gondangdia, Jakarta Pusat (18/2).

Veri mengimbau agar penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, dan publik memberikan perhatian lebih pada proses pungut-hitung Pilpres. Sebab, mekanisme penentuan keterpilihan caleg lebih kompleks dari mekanisme penentuan pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden, dan jumlah peserta Pileg lebih banyak sehingga kompetisi lebih ketat. Pada tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saja, 7.968 caleg bersaing berebut suara pemilih agar partai politik pengusungnya menembus ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

“Kompleksitas penyelenggaraan ada di Pileg, bukan Pilpres. Pileg itu melibatkan ribuan caleg. Itu yang membuat kami lebih mengkhawatirkan Pileg, dan publik mestinya memberikan perhatian yang cukup pada proses pungut-hitung di Pileg,” tandas Veri.

Veri menjelaskan mengenai kemungkinan terjadinya jual beli suara. Dalam sistem pemilihan legislatif proporsional daftar terbuka dimana caleg terpilih adalah caleg dengan suara terbanyak, jual beli suara bisa terjadi tidak hanya antar partai, melainkan antar caleg di dalam partai. Sebagai contoh, jika berdasarkan perolehan suara partai, Partai A mendapatkan satu kursi, dan ada sekian ribu suara untuk tanda gambar Partai A, bisa jadi terjadi jual beli suara terhadap perolehan gambar partai yang memengaruhi keterpilihan caleg tertentu.

“Misal satu partai punya 1 kursi, maka suara itu diperebutkan antar caleg dengan cara-cara yang bisa jadi curang, bisa menggembosi suara teman sendiri di satu partai. Suara untuk partai akan dikasih ke caleg yang bersangkutan sehingga dia yang menang. Jadi, bukan hanya kompetensi untuk mendapatkan suara, tapi juga memindahkan suara,” jelas Veri.

Menurutnya, praktek jual beli dan memindahkan suara tak bisa dilakukan oleh caleg sendiri, melainkan kongkalikong dengan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu di tingkat pusat mesti memastikan netralitas dan integritas penyelenggara pemilu di tingkat bawah guna menjamin kemurnian suara pemilih. Veri berharap dengan hadirnya pengawas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), potensi kecurangan jual beli suara dan aneka bentuk vote buying dapat dicegah.

“KPU (Komisi Pemilihan Umum)  dan Bawaslu harus menjamin netralitas penyelenggara di bawah untuk mengawal suara sejak awal. KalauPilpres kita cukup yakin semua akan mengawasi, tapi Pileg, harapan kita ada di Bawaslu untuk mengawasi. Masyarakat sipil siap mengawasi, tetapi tangan kita tidak sepanjang Bawaslu,” tutup Veri.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

Titi Anggraini: Kehadiran Pemantau Pemilu Asing Tak Bisa Dipaksakan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan lembaga masyarakat sipil kedua…