Home Berita Launching Buku Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi

Launching Buku Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi

0
0
200

Advokat pada kantor hukum Centre for Government, Constitution and Society (Integrity), Denny Indrayana, meluncurkan buku berjudul “Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi”. Buku ini ditujukan terutama bagi peserta pemilu dan advokat sebagai petunjuk teknis dalam rangka menyiapkan sengketa hasil pemilihan apabila dibutuhkan. Strategi menyiapkan alat bukti, surat kuasa dan hal lainnya, serta peraturan-peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimuat dalam buku ini.

“Buku ini tidak terlalu teoretis, tapi gimana agar pemilu kita berjalan demokratis dan bisa dirujuk. Kita muat hal-hal teknis, agar peserta pemilu sudah punya panduan, karena waktunya sangat terbatas. Hanya tiga hari sejak KPU mengumumkan,” kata Denny pada acara peluncuran buku Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi di aula Universitas Paramadina, Jakarta Selatan (1/2).

Denny mengundang lima penanggap. Dua di antaranya adalah pakar ilmu hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti, dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini.

Dalam tanggapannya, Titi mengapresiasi Denny yang melalui bukunya, mengingatkan peserta pemilu untuk mengantisipasi  sengketa sejak proses awal pemilu dan menjadikan proses hukum di MK sebagai langkah hukum akhir setelah melakukan upaya-upaya hukum di lembaga berwenang terkait pelanggaran pemilu yang ditemukan pada tahapan-tahapn pemilu sebelumnya. Jika peserta pemilu menemukan pelanggaran etik penyelenggara pemilu, peserta dapat mengajukan perkara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jika menemukan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu, peserta dapat melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Jadi, di buku ini, Prof Denny mengingatkan agar kita tidak hanya mengantisipasi sengketa saat sudah ada hasil, tapi harus sudah diantisipasi dari awal dengan menyediakan tim hukum. Jadi, mengoreksi sejak awal. Kalau penyelenggara pemilu tidak netral, ada ruang ke DKPP untuk melapor. Sebab dulu, pilkada (pemilihan kepala daerah), peserta itu tricky. Dia simpen data-data pelanggaran. Gak dia laporkan ke pihak berwenang dan menyimpannya di ujung ke MK,” tandas Titi.

Denny pun, menurut Titi, mendorong peserta pemilu dan kuasa hukum untuk membangun logika hukum dan menjadikan aturan hukum sebagai panduan berpemilu dan bersengketa. Lebih jauh, Titi menangkap pesan Denny bahwa sengketa pemilu mesti dipandang tak semata soal menang kalah, melainkan mekanisme hukum untuk memenangkan demokrasi dan memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang tak berpemilu dengan cara-cara yang tak demokratis.

“Mudah-mudahan kuasa hukum setelah baca buku ini, lahir dengan konstruksi perkara. Bukan hanya memenangkan perkara, tapi juga memenangkan demokrasi. Bahkan, di halaman 148, Prof Denny mengingatkan, kalau menang itu bukan menang di MK karena persiapan yang matang, tapi yang legowo, tidak maju ke MK karena menghormati esensi pilihan rakyat,” jelas Titi.

Melengkapi tanggapan Titi, Bivitri menilai buku “Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi” amat penting dibaca oleh peserta pemilu dan para advokat sebab membantu peserta dan advokat dalam membangun argumen berperkara. Denny menggambarkan bahwa MK akan mengabulkan permohonan sengketa dengan legal reasoning yang kuat, bukan dengan suap.

“Prof Denny bilang di sini, turun ke pengadilan harus siap dengan argumen yang kuat, bukan dengan suap. Dia berusaha bilang bahwa MK ada keinginan besar untuk tetap berintegritas. Dasarnya adalah penalaran hukum dan bukti-bukti yang kuat,” terang Bivitri.

Selain Titi dan Bivitri, Rocky Gerung, mantan pengajar ilmu filsafat di Universitas Indonesia juga menjadi penanggap buku karya Denny Indrayana. Rocky berpendapat, buku ini mengingatkan MK agar menjadi lembaga yang mengambil tindakan-tindakan progresif, bukan regresif. Ia pun memandang, jika demokrasi berjalan baik, tak akan ada sengketa hasil.

“Kalau demokrasi bekerja betul, MK tidak ada kerjaan. Tidak ada sengketa.”

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita

Check Also

Rapat Koordinasi, KPU Hanya Mampu Fasilitasi 3 Spot Iklan Kampanye

Kamis (14/2), Komisi Pemilhan Umum (KPU) RI mengadakan rapat koordinasi dengan peserta pem…