Home Liputan Khusus Mempertanyakan Hasil Pemilu di Hari Perempuan Sedunia

Mempertanyakan Hasil Pemilu di Hari Perempuan Sedunia

0
0
294

Peringatan 8 Maret sebagai Hari Perempuan Sedunia punya arti berbeda di Indonesia karena bersamaan dengan pemilu nasional 2019. Pemilihan presiden-wakil presiden dan anggota DPR, DPD, dan DPRD coba direlevansikan dalam agenda demonstrasi. Pemilu 2019 punya tantangan menjawab pertanyaan mengenai pembuktian bahwa hasil pemerintahan terpilih nantinya bisa mengatasi masalah diskriminasi dan kekerasan gender yang tak diatasi baik oleh pemerintahan hasil pemilu-pemilu sebelumnya.

“Perempuan dan masyarakat marginal masih menghadapi situasi menyempitnya ruang demokrasi, pemiskinan, ketimpangan sosial dan maraknya kriminalisasi serta kekerasan seksual. Ini adalah momentum politik bagi perempuan untuk menyuarakan agenda politik perempuan independen agar terwujud ruang hidup yang demokratis, sejahtera, setara dan bebas dari kekerasan,” ungkap Mutiara Ika Pratiwi, dari Komite International Women’s Day (IWD) 2019.

Hasil Pemilu 2014 punya sejumlah catatan kelam cita antipatriarkis. Kegentingan memaksa mengenai kekerasan seksual malah direspon Presiden dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Kebiri. Kebijakan yang bertentangan dengan semangat antikekerasan ini diundangkan menjadi UU No.1/2016. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS) hasil rumusan masyarakat sipil, yang diabaikan di tahap Perppu pun tak disetujui DPR.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ada kecenderungan terjebak pada tirani mayoritas. Sembilan hakim konstitusional itu memang meminta pembuat kebijakan mengubah usia minimal perkawinan tapi hampir mengubah hukum pidana Indonesia menjadi berselera moral komunal.

“Setiap tahunnya angka kekerasan seksual terus meningkat. Maka dari itu kami mendesak DPR untuk segera sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ini perjuangan kita bersama, bukan hanya perjuangan perempuan. Ini perjuangan kemanusiaan,” kata komisioner Komisi Nasional Perempuan, Magdalena Sitorus (8/3) di Taman Aspirasi sisi Monomen Nasional, DKI Jakarta.

“Saya tak mengerti hukum dan keadilan pemerintahan ini. Putusan Mahkamah Agung yang telah memenangkan kami Petani Kendeng sebagai korban keberadaan pabrik Semen Indonesia, malah tidak memperbaiki rusaknya ibu bumi, tempat tinggal kami,” kata  perwakilan petani Pegunungan Kendeng, Gunarti melanjutkan orasi.

Komite IWD 2019 menekankan, aksi bersama “Panggung Politik Perempuan Independen” akan menjadi gerak bersama tanpa berpihak terhadap peserta Pemilu 2019. Tak ada pasangan calon presiden-wakil presiden maupun calon legislatif yang didukung. Aksi IWD 2019 membangun kekuatan politik independen perempuan sebagai dorongan perubahan yang selama ini terpinggirkan dan gagal disuarakan pemerintahan hasil pemilu lima tahunan.

5 isi deklarasi

Komite IWD dari berbagai sektor (puan tani, nelayan, miskin kota, pedesaan, buruh, buruh migran, pekerja rumah tangga, aktivis, jurnalis, dan kelompok marjinal lainnya) berkesadaran bahwa ada lima keadaan tak adil yang dialami perempuan. Lima kesadaran ini dalam Deklarasi Politik Perempuan IWD 2019 adalah:

  1. Dirampasnya kedaulatan perempuan dalam setiap struktur kuasa;
  2. Hilangnya kebebasan berekspersi dan berpendapat;
  3. Sempitnya ruang politik elektoral bagi kepentingan perempuan;
  4. Dirampasnya ruang hidup dan sumber-sumber kehidupan;
  5. Dihilangkan dalam produk hukum dan kebijakan.

Pengupayaan aksi massa Komite IWD pada 8 Maret 2019 merupakan bagian dari perjuangan perempuan menuntut ruang hidup yang demokratis, sejahtera, dan bebas dari kekerasan. Untuk itu, perjuangan politik perempuan harus independen.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berpendapat, Pemilu 2019 masih bisa disikapi bagi warga berhak pilih yang mengharapkan kehidupan bernegara yang lebih adil. Bersama mitra dalam gerakan perempuan, Perludem mendukung para perempuan caleg dar ragam parpol di Pemilu 2019. Keterpilihan dewan perempuan yang lebih banyak akan lebih memungkinkan lahirnya kebijakan

Happy International Womens Day to all amazing women in the universe. Selamat Hari Perempuan Sedunia 2019 di tahun Pemilu 2019. Semoga lebih banyak perempuan hadir di panggung politik Indonesia untuk perjuangkan kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan akses bagi semua,” kata direktur eksekutif Perludem, Titi Anggraini (8/3). []

USEP HASAN SADIKIN

Load More Related Articles
Load More By USEP HASAN SADIKIN
Load More In Liputan Khusus

Check Also

Data Perempuan Caleg

Data tentang perempuan terpilih. Download Attachments File Downloads 20170910 Keterpilihan…