Home Opini Menanti Terobosan Milenial Mengawal Pemilu 2019

Menanti Terobosan Milenial Mengawal Pemilu 2019

Comments Off on Menanti Terobosan Milenial Mengawal Pemilu 2019
0
261

Teknologi informasi berperan besar dalam pemilu. Di Indonesia, sistem komputerisasi suara pemilih dan komunikasi data telah dimanfaatkan sejak Pemilu 1982. Teknologi ini, baik dalam hal kecepatan perhitungan dan pengiriman informasi data maupun sistem pengamanannya, dikembangkan sesuai dengan tuntutan yang semakin tinggi. Reformasi menjadi momentum keterbukaan informasi.

Penyelenggara Pemilu 1999 sempat memanfaatkan sistem informasi dalam mendorong efektifitas penghitungan suara. Pada Pemilu 2004, terobosan diciptakan, salah satunya adalah publikasi situs (website) kpu.go.id untuk pertama kali. Pemutakhiran data pun semakin baik dilakukan pada Pemilu 2009 dengan internet sebagai basis data dan pada Pemilu 2014, KPU mengembangkan setidaknya sembilan sistem informasi kepemiluan berbasis data terbuka (open data) bagi publik.

Salah satu yang merupakan terobosan penting dan menjadi perhatian publik luas adalah proses pemindaian (scanning) dokumen C1 dari seluruh TPS di Indonesia. Pemindaian ini dilakukan dalam tahapan Pemilu Presiden 2014. Hasil pemindaian dokumen ini diunggah ke dalam situs kpu.go.id dan secara partisipatif masyarakat dapat melihat hasil perolehan suara di TPS.

Inisiatif milenial memanfaatkan data terbuka KPU

Adalah kawalpemilu.org yang merupakan inisiatif publik memanfaatkan data terbuka yang dipublikasikan KPU. Inisiatif ini dimulai satu hari setelah pencoblosan, yaitu 10 Juli 2014. Tiga hari setelah pencoblosan,  tepatnya 13 Juli 2014, kawalpemilu.org dibuka untuk relawan. Inisiatif kerelawanan ini lahir dari keresahan sekelompok kaum muda yang dimotori oleh Ainun Najib, Ruly Achdiat, dan Felix Halim. Keresahan muncul setelah hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei melalui metode quick count atau hitung cepat, berbeda dengan penghitungan suara KPU.

Para milenial di balik kawalpemilu.org memanfaatkan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang dikembangkan oleh KPU. Hasil pemindaian C1 yang diunggah oleh KPU didigitalisasi oleh para inisiator di balik kawalpemilu.org. Proses digitalisasi formulir dari sekitar 470 ribu tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia pun dimulai. Dalam hitungan jam, 500 orang mendaftar sebagai relawan. Berkat jasa para relawan, 17 ribu formulir C1 bisa diproses dalam beberapa jam. Setidaknya lima hari dibutuhkan bagi kawalpemilu.org bisa menyelesaikan entry data formulir C1 di atas 95 persen.

Dibantu oleh 737 relawan, Ainun Najib dan timnya berupaya mewujudkan transparansi pemilu. Inisiatif ini mencatat hampir tiga juta kunjungan sejak keberadaannya diangkat media pada 14 Juli 2014. Hebatnya upaya itu dilakukan hanya dengan modal 54 dollar atau sekitar 640 ribu rupiah kurs saat itu. Biaya itu digunakan untuk membeli domain dan hosting server.

Pentingnya peran penyelenggara: terbuka dan partisipatif

Inisiatif kawalpemilu.org tidak lepas dari KPU yang terbuka dan memberikan ruang partisipasi bagi warga terlibat dalam setiap tahapan pemilu. Pada 2014, KPU memberikan akses yang sepenuhnya terbuka terhadap hasil dokumen pemindaian C1, rekapitulasi DA1, dan rekapitulasi DB1 di situs scanc1.kpu.go.id. Hal tersebut dilakukan dengan mengotomatisasi pengunduhan data C1 dan pengenalan citra, proses input data ke kawalpemilu.org pun menjadi cepat dan efektif.

Kehadiran dan partisipasi politik inisiatif kawalpemilu.org perlu dilihat sebagai bentuk perjuangan politik warga. Gerakan yang dimotori oleh sebagian besar kaum muda milenial ini bertujuan mewujudkan pemilu yang demokratis, terbuka, dan transparan. Pemanfaatan keterbukaan informasi, teknologi, dan digital oleh generasi muda lebih jauh mestinya dapat berkontribusi pada akses sumber daya, khususnya dalam konteks politik elektoral.

Angka pemilih milenial setiap tahunnya semakin bertambah. Pada Pemilu 2014, diperkirakan ada sekitar 18,3 juta pemilih pemula muda di rentang usia 17-22 tahun. Jika ditambah dengan definisi rentang usia milenial yaitu usia maksimal 34 tahun, angkanya bahkan hampir mencapai 50 juta pemilih. Data KPU pada Pemilu 2019 nanti menunjukkan angka lebih besar. Jumlah pemilih milenial rentang usia 17-34 tahun mencapai 70-80 juta dari total 193 juta pemilih. Artinya, sekitar 35-40 persen memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu dan menentukan siapa pemimpin pilihan mereka.

Menanti terobosan baru

Motivasi yang menggerakkan Ainun cs tentu melampaui pemanfaatan dan keterbukaan teknologi informasi yang difasilitasi oleh KPU. Salah satu faktor penting adalah dinamika politik Pemilihan Presiden 2014. Dinamika itu pula yang sebetulnya terjadi pada Pemilu 2019 ini, bahkan dalam derajat tertentu cenderung rentan pada kekerasan baik yang terjadi dalam ruang nyata (offline) maupun ruang virtual (online).

Sayangnya, pemilih milenial belum memberikan gebrakan. Mereka tentu tidak bisa sepenuhnya kita salahkan. Ruang partisipasi dan kebebasan ekspresi semakin sempit. Gerak mereka dalam mengkritik pemerintah pun dibatasi, keberadaan UU ITE dan UU Ormas menjadi bukti. Pemilih milenial hanya dilihat sebatas angka. Jumlah yang begitu menjanjikan untuk target capaian suara. Peserta maupun penyelenggara belum memposisikan pemilih milenial sebagai kelompok yang berdaya.

Di dalam poster dan segala rupa alat peraga kampanye yang dipampang oleh para peserta pemilu, visi, misi, dan janji belum tuntas menjawab kebutuhan riil warga milenial. Begitu pula penyelenggara pemilu. Sosialisasi dilakukan dalam rangka mengingatkan bahwa 17 April 2019 jangan sampai mereka lewatkan. Bahwa suara mereka begitu berharga, itu hal lain. Namun bagaimana dengan ekspresi politik mereka, partisipasi politik bermakna, serta pengaruh pemilih milenial terhadap kebijakan warga? Hal itu hampir tidak menjadi topik utama.

Menanti terobosan baru pemilih milenial mesti seiring dengan upaya menjawab kebutuhan riil mereka. Kepastian kerja, upah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta terjaminnya hak dalam setiap kebebasan ekspresi. Upaya menjawab tantangan tersebut hanya mungkin dilakukan saat pemangku kepentingan terbuka, transparan, dan menempatkan warga milenial sebagai aktor penting yang setara, bukan sekadar angka penggaet suara.[]

LIA TORIANA

Founder Youth Proactive.

Pegiat isu partisipasi kaum muda, demokrasi digital, dan gerakan sosial. Sebagian data di dalam tulisan merupakan intisari dari tesisnya untuk meraih gelar Master Ilmu Politik pada 2016.

Load More Related Articles
Load More By LIA TORIANA
Load More In Opini
Comments are closed.

Check Also

Menjadi Pemilih Milenial Hari-hari Ini

Pastinya tidak mudah dan penuh kegalauan. Ada seonggok harapan disematkan kepada kaum muda…