Home Opini Menyambung Politik Harapan Perempuan

Menyambung Politik Harapan Perempuan

0
0
321

Ani Soetjipto dalam bukunya “Politik Harapan” menyampaikan, sejumlah hasil sekaligus masalah dalam keterwakilan perempuan melalui pemilu. Perubahan sistem pemilu dari 2004 ke 2009 menambah hadirnya perempuan di parlemen secara kuantitas tapi kebijakan beragenda kesetaraan malah berkurang. Cita politik kesetaraan warga bertepuk sebelah tangan karena perempuan pesohor (pengusaha/artis) yang terpilih di parlemen tak terhubung dengan agenda aktivisme keadilan.

Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menggambarkan tren kontradiksi keterwakilan perempuan itu terjadi tak hanya di Pemilu DPR tapi juga di Pemilu DPRD. Sri Budi Eko Wardani dan Anna Margret cs. melalui “Paradoks Representasi” menyimpulkan, tubuh perempuan yang hadir di parlemen nasional dan lokal mewakili politik laki-laki yang dicapai melalui kontestasi kekerabatan, elitis, oligarkis, bahkan patriarkis.

Politik harapan perempuan punya tantangan untuk terus disambung. Ada keadaan dan peristiwa yang bisa memutuskannya. Selain parlemen yang patriarkis, kegentingan memaksa mengenai kekerasan seksual malah direspon Presiden dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Kebiri. Kebijakan yang bertentangan dengan semangat antikekerasan ini diundangkan menjadi UU No.1/2016. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS) hasil rumusan masyarakat sipil, yang diabaikan di tahap Perppu pun tak disetujui DPR.

Selain itu, politik harapan perempuan bertantangan di konteks sebagian masyarakat berkultur patriarkis yang makin kuat terhubung dengan tata lembaga kenegaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkecenderungan terjebak pada tirani mayoritas. Sembilan hakim konstitusional itu memang meminta pembuat kebijakan mengubah usia minimal perkawinan tapi hampir mengubah hukum pidana Indonesia menjadi berselera moral komunal.

Politik harapan terhimpit politik kultur dan struktur patriarkis. Menyambung harapan perempuan pada cita kesetaraan bermasyarakat dan bernegara tak hanya dengan mengubah kebudayaan/pendidikan di ranah kultural tapi juga kewenangan struktural dalam undang-undang. Siapapun yang terpilih sebagai presiden dan partai politik apapun yang masuk parlemen harus didorong mengubah sejumlah ketentuan undang-undang politik. Di antaranya beberapa pasal dalam UU Parpol dan UU Pemilu.

Revisi undang-undang partai politik

Sejak Reformasi 1998, UU Parpol sudah direvisi tiga kali. Sayangnya, makin lama direvisi, mulai dari 1999 sampai 2011, parpol di Indonesia malah menjadi lebih buruk.  Kita bisa bandingkan perubahan regulasi parpol dari UU No.2/1999, UU No.31/2002, UU No.2/2008, dan UU No.2/2011. Dari awal direvisi pada 2002 hingga 2011, syarat pembentukan parpol semakin berat dan dihubungkan ketat dengan syarat kepesertaan parpol di pemilu.

UU No.2/1999 untuk Pemilu 1999 merupakan UU Parpol paling demokratis. Di jelang pemilu pertama pasca-Reformasi ini, cukup dengan 50 orang, parpol bisa dibentuk dan ikut pemilu. Syarat pembentukan parpol yang inklusif ini membuat Indonesia punya ragam parpol yang mewakili masyarakat, bahkan tak sedikit yang kuat mewakili ideologi. Bahkan, jika gerakan perempuan mau, partai politik perempuan berideolgi kesetaraan untuk keadilan, bisa dibentuk.

UU Parpol inklusif itu malah diubah semakin eksklusif mengukuhkan politik patriarkis dalam parpol Indonesia. Terakhir, UU No.2/2011 mengharuskan kepemilikan pengurus dan kantor tetap di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan untuk pembentukan parpol tanpa jaminan sistem keuangan parpol yang mandiri, transparan, dan akuntabel. Alhasil, parpol negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini hanya mungkin dimiliki para lelaki super kaya yang berkecenderungan politik membuat kebijakan yang mengamankan bisnisnya.

Menyambung harapan politik perempuan, salah satunya berarti menempatkan kembali kelembagaan utama demokrasi bernama parpol menjadi inklusif. Syarat pembentukan parpol dan kepesertaan pemilu cukup dengan keanggotaan yang senilai harga kursi di setiap daerah pemilihan tempat parpol mau berkompetisi dengan pilihan yang bisa bertahap. Tentu saja dengan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel serta lepas dari ketergantungan pada kepemilikan tunggal atau segelintir orang. Memudahkan parpol dibentuk dan ikut pemilu berarti jauh lebih memungkinkan perempuan berdaya terlibat berpolitik.

Revisi undang-undang pemilu

Menyambung politik harapan pun berarti mengubah sejumlah variabel sistem pemilu yang telah membuat putus harapan pemenuhan 30 persen keterwakilan perempuan. UU Pemilu harus direvisi dalam periode pemerintahan berikutnya. Zyper system 1:3, sistem pemilu proporsional daftar calon, district magnitute (DM) yang besar, dan metode konversi suara Sainte Lague membuat target kuantitas sekaligus kualitas perempuan sulit dicapai. Keempatnya harus diubah menjadi zyper system 50:50, sistem proporsional daftar partai, pengecilan DM, dan metode konversi suara D’Hont.

Berikut gambaran singkat signifikannya pengubahan variabel sistem pemilu dalam jumlah keterpilihan perempuan di parlemen:


Bagi parpol, selain elite parpol, siapa pun yang mau masuk daftar caleg harus membuktikan elektabilitasnya. Siapa yang bisa mendatangkan suara banyak untuk memperoleh kursi DPR, akan parpol tempatkan di daftar caleg. Semakin perempuan bisa menjanjikan perolehan kursi, semakin mau parpol menempatkan pada dapil potensial.Perbaikan sistem secara struktural itu menyertakan pengupayaan di tataran kultural. Peningkatan keterwakilan perempuan jelas perlu berdasar solidaritas perempuan yang tak mengesampingkan parpol. Jangan lagi ada perempuan yang masuk solidaritas perempuan melakukan pendekatan kepada parpol secara sendiri-sendiri.

Karena itu solidaritas perempuan harus punya daftar aktivis perempuan berdasar kepemilikan modal politik. Variabel-variabel pembentuk modal politik ini di antaranya adalah elektabilitas, kemampuan komunikasi massa, kekuatan finansial, dan paradigma adil gender. Daftar aktivis perempuan ini penting direkomendasikan kepada parpol dalam penyusunan daftar caleg sebagai syarat kepesertaan parpol di pemilu.

Solidaritas perempuan pun perlu pendekatan ke organisasi masyakrat (Ormas) sebagai komunitas besar yang mengakar. Mendapat nama-nama perempuan dari Ormas berarti mendapat perempuan dengan gambaran modal politik yang nyata. Bersama solidaritas perempuan Ormas yang dilibatkan dikondisikan untuk bisa meyakinkan parpol mengenai elektabilitas perempuan yang direkomendasikan masuk daftar caleg.

Posisi perempuan dewan menjabat jangan dilupakan solidaritas perempuan. Aset parpol ini juga jangan lupa untuk diklaim sebagai aset bagi solidaritas perempuan. Jangan sampai perempuan dewan menjabat merasa keterpilihannya di pemilu legislatif sebelumnya merupakan hasil kerja dirinya sendiri sebagai individu. Solidaritas perempuan harus membuktikan kesolidannya terhadap perempuan dewan menjabat sehingga merasa saling membutuhkan.

Daftar perempuan dewan menjabat di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota perlu diakumulasi dengan daftar aktivis perempuan potensial terpilih berdasar modal politik. Lalu akumulasi daftar perempuan politik ini dihubungkan dengan dapil potensial yang ada dalam lampiran UU Pemilu (atau semoga diubah menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum). Hasil Pemilu 2019 memang tak akan mencapai keterpilihan perempuan 30% di DPR tapi pengupayaan itu semua akan menyambung asa keterwakilan perempuan hingga pemilu-pemilu berikutnya. []

USEP HASAN SADIKIN

Sumber gambar: https://guardian.ng/news/group-set-to-celebrate-iwd/

Load More Related Articles
Load More By USEP HASAN SADIKIN
Load More In Opini

Check Also

Data Perempuan Caleg

Data tentang perempuan terpilih. Download Attachments File Downloads 20170910 Keterpilihan…